Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, dan metodologi kerja praktek pembangunan jalan di Kabupaten Batanghari. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan dan memperlancar aksesibilitas masyarakat setempat. Pelaksanaannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan, serta pengawasan mutu pekerjaan.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kegiatan
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah danau atau air, serta di atas permukaan air.
Jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang sosial, ekonomi,
politik.Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan
barometer tentang tingginya kemajuan ekonomi suatu daerah. Mengingat kondisi
sarana jalan yang ada saat ini banyak kerusakan baik yang diakibatkan oleh faktor
alam maupun faktor manusia, sehingga perlu diadakan perbaikan dan peningkatan
guna memenuhi kebutuhan lalu lintas yang lebih tinggi. Desa Sei. Baung
termasuk Kawasan Kecamatan Muaro Bulian berada di Kabupaten Batanghari.
Kegiatan Pembangunan Jalan Semarang Kec. Muaro Bulian yang
dilaksanakan oleh CV. MITRA PRIMA UTAMA selaku pemenang tender
pekerjaan tersebut. Sumber dana pekerjaaan tersebut diperoleh dari Dana APBD
Batanghari tahun 2021 yang berjumlah Rp 8.202.519.000,00,- (Delapan Milyar
Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Dengan
penanganan panjang ruas jalan sepanjang 8.000 m dan yang dikerjakan 1.083,89
m.
1.2 Tujuan Kegiatan
Tujuan Proyek ini adalah untuk melancarkan sarana dan prasarana agar
menunjang perekonomian masyarakat disekitar desa Sei. Baung Kecamatan
Muaro Bulian, mengingat akses jalan tersebut digunakan untuk keluar masuk
kendaraan warga sekitar dan kendaran pengangkut sawit dan hasil kebun, Selain
itu Pembangunan jalan arah ke Sei. Baung Kecamatan Muaro Bulian ini nantinya
akan digunakan untuk menghubungkan ruas jalan provinsi yang akan meuju akses

2. 2
ke Jl..SP.Teratai. Maka dalam pelaksaaan pekerjaan pembangunan jalan sangat
perlu bagi masyarakat sekitar.
1.3 Tujuan Proyek
Adapun tujuan dari rehabilitasi struktur Jalan Lingkungan Masyarakat
Kabupaten Batanghari adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan
serta memperlancar aksesibilitas penduduk dan masyarakat sekitar yang mana
jalan sebelumya permukaannya tidak rata. Dikarenakan jalan yang sudah lama
tidak ditangani dan ada beberapa jalan yang sudah berlubang. Maka dalam
pelaksana pekerjaan rehabilitasi jalan sangat mengutamakan faktor keamanan dan
kekuatan perkerasan jalan dan di lakukan pengaspalan agar permukaan menjadi
halus dan menutupi jalan yang berlubang.
1.4 Manfaat Proyek
Agar masyarakat di sekitar desa tersebut mendapatkan akses jalan yang
memadai dan mudah membawa hasil pertaniannya dengan cepat.
1.5 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek
1.5.1 Tujuan Kerja Praktek
Adapun tujuan dari kerja praktek ini antara lain :
1. Untuk menuntut ilmu dan pengalaman bagi Mahasiswa Teknik Sipil sebagai
bekal untuk memasuki dunia kerja dibidang pembangunan jalan perkerasan
Aspal.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengorganisasian suatu Manajemen
Proyek Konstruksi.
3. Untuk meninjau tata cara pekerjaan pembangunan jalan perkerasan Aspal.
4. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

3. 3
5. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengorganisasian suatu Manajemen
Proyek Konstruksi.
6. Untuk meninjau tata cara pekerjaan Rehabilitasi Jalan.
7. Untuk mengetahui volume laston AC-BC dan AC-WC.
Untuk mengetahui volume laston kebutuhan per mobil dump truck.
1.5.2 Manfaat Kerja Praktek
Dari kerja praktek ini penulis berharap dapat memberikan manfaat
kepada berbagai pihak, yaitu :
1. Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi
a) Meningkatkan kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Instansi yang
bergerak dalam bidang kontruksi
b) Dapat mempromosikan Perguruan Tinggi di tengah masyarakat dalam
bidang konstruksi guna memenuhi tenaga kerja berkompeten.
c) Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan di bidang
akademis maupun teknis.
2. Bagi Akademisi
a) Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan laporan kerja
praktek.
b) Dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu dari mahasiswa tersebut di
bidang masing-masing sesuai dengan teori yang telah didapatkan selama
proses perkuliahan.
3. Bagi Penulis

4. 4
a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses
perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia
kontruksi dalam bidang lapis perkerasan jalan di lapangan.
b. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme serta bertanggung
jawab terhadap kewajiban yang diberikan.
c. Dapat mengetahui gambaran pekerjaan dibidang konstruksi lapis
perkerasan jalan secara umum.
1.6 Metodologi Kerja Praktek
Dalam Pelaksanaannya, metodologi kerja praktek yang digunakan adalah
sebagai berikut:
a) Studi Lapangan
Penyusun datang langsung kelapangan/lokasi proyek untuk mengamati,
mengambil data,dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan dilokasi
pengerjaan proyek tersebut.
b) Wawancara
Untuk lebih memperjelas prosedur kegiatan yang dilakukan dilokasi
proyek, penyusun melakukan wawancara langsung dengan pengawas
lapangan, pekerja, serta kontraktor yang berada dilokasi proyek.
1.7 Batasan Masalah
Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis mengamati pekerjaan perkerasan
jalan yang berlangsung selama 5 bulan. Oleh karena keterbatasan waktu tersebut,
maka dalam penulisan laporan kerja praktek ini tidak semua proses pekerjaan
dapat ditinjau secara keseluruhan. Adapun kandungan isi laporan kerja praktek ini

5. 5
dibatasi sejauh yang dapat diamati dan dipelajari selama mengikuti Kegiatan
Kerja Praktek ini yaitu meliputi pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan
Masyarakat:
a) Perhitungan Kerja Alat Berat Pada Perkerasan Jalan Berbutir
b) Manajemen Proyek Konstruksi Pada Pekerjaan Peningkatan struktur Jalan
Lingkungan Masyarakat
Dalam laporan kerja praktek ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu kerja praktek. Pelaksanaan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Batanghari.
1.8 Sistematika Penulisan
Pada penulisan laporan kerja praktek dibuat garis besar susunan penulisan
untuk mempermudah dan memahami isi dalam laporan kerja praktek ini dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, Tujuan Pekerjaan, maksud dan tujuan
Kerja Praktek, Metodologi Kerja Praktek, Batasan masalah,
Sistematika penulisan serta Lokasi Kegiatan pada laporan ini.
BAB II : MANAJEMEN PROYEK
Berisi tentang uraian umum proyek, para pihak dalam pelaksana
proyek, pelelangan, tenaga kerja serta time schedule.
BAB III : PELAKSANAAN LAPANGAN

6. 6
Berisi tentang data teknis, data umum kegiatan, mobilisasi, pekerjaan
tanah, pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan finishing, pengawasan,
pengendalian mutu.
BAB IV : TINJAUAN KHUSUS
Berisi tentang tinjauan khusus.
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran.
1.9 Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yang berada pada Jalan Lingkungan Masyarakat
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi:
Gambar 1.1 Peta Lokasi Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Sumber : Google Maps (2021)

7. 7
Gambar 1.2 Denah Pekerjaan
Sumber : Data Kerja Praktek (2021)

8. 8
BAB II
MANAJEMEN PROYEK
2.1 Manajemen
Kemajuan dalam kegiatan industri pada beberapa aspek memerlukan manajemen
atau pengelolaan yang dituntut memiliki kinerja, kecermatan, keekonomisan,
keterpaduan, kecepatan, ketepatan, ketelitian dan keamanan yang tinggi dalam
rangka mendapatkan hasil akhir yang sesuai harapan.
Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin
organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Manajemen bertujuan mendapatkan
metode atau cara teknis yang paling baik agar sumber-sumber daya yang terbatas
diperoleh hasil maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan, dan
keselamatan kerja secara komprehensif.
Proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, cara
teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam
hal kinerja biaya, mutu dan waktu, serta keselamatan kerja. Proyek gabungan dari
sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan dan modal atau biaya
yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran
dan tujuan.
Dari semua uraian di atas, dapat diartikan bahwa manajemen proyek adalah
penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, cara teknis yang terbaik
dan dengan sumber daya yang terbatas, untuk mencapai sasaran dan tujuan

9. 9
yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya,
mutu dan waktu, serta keselamatan kerja.
Masing-masing proyek biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal
kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, serta produk akhir, yang dalam hal
ini proyek yang bergerak dibidang konstruksi. Pada proyek konstruksi, kegiatan
utamanya adalah studi kelayakan, design engineering, pengadaan dan konstruksi,
hasilnya berupa pembangunan jembatan, gedung, pelabuhan, jalan raya dan
sebagainya, yang biasanya menyerap kebutuhan sumber daya yang besar serta
dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Abrar Husen (2008) berpendapat bahwa
unsur-unsur manajemen sebagai berikut :
1) Perencanaan, kegiatan perencanaan meliputi perumusan persyaratan dari
bangunan yang akan dibangun, termasuk gambar-gambar rencana lengkap
dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
2) Pengorganisasian, berupa kegiatan dan penyusunan organisasi yang akan
melaksanakan pembangunan, termasuk mengatur hubungan kerja antara
unsur-unsur organisasi yang antara lain terdiri dari Pemilik Proyek,
Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.
3) Pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan meliputi pelaksanaan pekerjaan di
lapangan dalam rangka mewujudkan bangunan yang direncanakan.
4) Pengendalian, kegiatan pengendalian pekerjaan dilapangan agar tidak terjadi
penyimpangan pekerjaan, dimana dalam pengawasan bisa dibuat laporan-
laporan yang menerangkan tentang kemajuan pekerjaan
2.2 Manajemen Proyek
Menurut Suharto (1995:18), Manajemen proyek ialah bagaimana cara
merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya
perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan.
Proyek dari rekayasa sipil sendiri memiliki ciri yang unik, tunggal, dan dinamis
dimana sifat dan tujuan dari tiap-tiap proyek tidak ada yang sama. Manajemen di
dalam dunia proyek akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti teknologi dan

10. 10
perkembangan zaman. Maka dari itu diperlukan teknik pengerjaan dan
manajemen proyek yang fleksibel agar dapat diaplikasikan pada proyek manapun.
Dalam manajemen proyek, pemimpin organisasi proyek akan mengelola dan
mengarahkan perangkat dan sumber daya yang terlibat didalamnya agar dapat
mencapai suatu pencapaian yang maksimal dan sesuai dengan standar kinerja
proyek dalam hal mutu, waktu, biaya, dan keselamatan kerja. Agar mencapai hasil
yang maksimal, kegiatan proyek haruslah disusun dengan detai dan akurat untuk
menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi.
2.2.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Proyek
Organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan
mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan
modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai
kebutuhan proyek (Abrar Husen, 2008).
Agar proses pelaksanaan pembangunan proyek dapat berlangsung dengan baik,
dibutuhkan suatu wadah dalam bentuk struktur organisasi. Struktur ini akan
menggambarkan hubungan formal, tetapi tidak melukiskan hubungan informal
yang umumnya timbul bila ada interaksi sosial.
Biasanya, struktur organisasi formal akan menunjukkan hal-hal berikut :
1) Macam pokok-pokok kegiatan organisasi.
2) Pembagian menjadi kelompok atau sub-sistem.
3) Adanya hierarki, wewenang, dan tanggung jawab bagi kelompok dan
pimpinan.
4) Pengaturan kerjasama, jalur pelaporan, dan komunikasi, meliputi jalur
vertikal dan horizontal (Imam Soeharto,1995).
Suatu proyek adalah kegiatan terorganisir, menggunakan sumber-sumber yang
dijalankan selama jangka waktu tertentu/terbatas yang mempunyai titik awal saat
dimulai dan titik akhir saat selesai. Adapun pihak-pihak yang ikut serta dalam
struktur organisasi pelaksanaan proyek ini terdiri atas Pemilik Proyek, Konsultan
Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.

11. 11
2.2.2 Pemilik Proyek
Pemilik Proyek adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana,
memberi tugas pada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan
pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan (Abrar Husen, 2008).
Pada proyek Pembangunan Jalan ini yang berkedudukan sebagai Pemilik Proyek
adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Yang
Beralamat di Jln. Sultan Thaha, Rengas Condong, Kec. Muara Bulian. Kabupaten
Batang Hari, Jambi 36612.
Hak dan kewajiban Pemilik Proyek menurut Wulfram I. Ervianto (2008) sebagai
berikut:
 Hak Pemilik Proyek sebagai berikut:
1) Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
2) Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara
memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana jika telah
terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan.
3) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor
Pelaksana atau Penyedia Jasa.
4) Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai sesuai kontrak kerja dari
Kontraktor Pelaksana.
5) Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan.
 Kewajiban Pemilik Proyek sebagai berikut:
1) Menunjuk penyedia jasa yaitu Konsultan dan Kontraktor.
2) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak.
3) Membayar pekerjaan sesuaidengan harga yang tercantum dalam kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa.

12. 12
4) Mengesahkan penyerahan pekerjaan.
5) Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan.
6) Mengeluarkan semua perintah kepada Kontraktor.
Gambar Error! No text of specified style in document..1 Struktur Organisasi
Pemilik Proyek
Sumber : Dinas Pekerja Umum Kab. Batang Hari (2021)
2.2.3 Konsultan Perencana
Konsultan Perencana adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian
dan pengalaman dalam merencanakan proyek konstruksi, seperti perencanaan
arsitektur, perencanaan struktur, perencanaan mekanikal dan elektrikal dan lain
ZUlKIFLI,ST
KPA/Kabid PUPR Batanghari
DEDI SUSANDI,ST
PPK
Karyanta,SE
PPTK
LESTYA FYLINDRA JUBERTA, ST
PENGAWAS LAPANGAN

13. 13
sebagainya (Abrar Husen, 2008). Konsultan Perencana proyek ini adalah PT.
SIDLACOM ENGINEER CONSULTANT.
Hak dan kewajiban Konsultan Perencana yang dikemukakan oleh Wulfram I.
Ervianto (2008), sebagai berikut:
 Hak Konsultan Perencana sebagai berikut:
1) Menerima pembayaran untuk perencanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam kontrak.
2) Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan
yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
3) Menentukan spesifikasi material yang akan dipakai sesuai dengan
persyaratan konstruksi yang digunakan.
4) Merencanakan setiap rencana perubahan dari rencana semula.
 Kewajiban Konsultan Perencana sebagai berikut:
1) Melakukan survei lapangan.
2) Membuat perhitungan perencanaan.
3) Membuat gambar perencanaan proyek secara keseluruhan yang meliputi
gambar struktur, dan metode pekerjaan dengan mempertimbangkan segi
kekuatan, keamanan, keindahan dan faktor ekonomis.
4) Membuat estimasi biaya pelaksanaan proyek.
5) Bertindak sebagai penasehat teknis bagi Pemilik Proyek.
2.2.4 Konsultan Pengawas
Konsultan Pengawas adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki
keahlian dan pengalaman dalam pengawasan proyek (Abrar Husen, 2008). Pada
proyek ini Konsultan Pengawas pembangunan adalah PT. SIDLACOM
ENGINEER CONSULTANT.
Hak dan kewajiban Konsultan Pengawas yang dikemukakan oleh Abrar Husen
(2008) sebagai berikut:
 Hak Konsultan Pengawas sebagai berikut:

14. 14
1) Menerima pembayaran untuk pengawasan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam kontrak.
2) Menolak detail pekerjaan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat.
3) Menolak bahan atau peralatan Kontraktor yang tidak memenuhi syarat.
4) Menolak personil Kontraktor yang dinilai menghambat dalam pelaksanaan
pekerjaan.
5) Memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap bagian pekerjaan yang
meragukan kwalitasnya dengan biaya Kontraktor.
6) Menghentikan sementara pekerjaan kontraktor bilater dapat penyimpangan-
penyimpangan dari kontrak, spesifikasi dan peraturan yang berlaku.
7) Memperingatkan Kontraktor Pelaksana secara lisan dan tertulis mengenai
kelalaiannya dalam memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen kontrak.
8) Mengkoordinasi, mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan proyek yang
menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya selaku penasehat pemberi tugas.
 Kewajiban Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pengawasan secara periodik untuk melihat kemajuan-kemajuan
dan kualitas pekerjaan di lapangan.
2) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang prestasi kerja
yangtelah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana kepada Pemilik Proyek,
yang nantinya menjadi dasar pembuatan berita acara pemeriksaan kemajuan
pekerjaan untuk dilakukan pembayaran.
3) Apabila terdapat permasalahan di lapangan maka Konsultan Pengawas
dapatmencarikan solusi atau pemecahan masalah di lapangan.

15. 15
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas/Perencana
Sumber : PT. SIDLACOM ENGINEER CONSULTANT
2.2.5 Kontraktor Pelaksana
Kontraktor Pelaksana adalah seseorang atau perusahaan yang dipilih dan disetujui
untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan
keinginan Pemilik Proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan
fisik proyek. Biasanya penentuan Kontrakor Pelaksana dilakukan melalui lelang
atau tender atau dapat juga melalui penunjukan langsung dengan negosiasi
penawaran harga (Abrar Husen, 2008).
Pada proyek pembangunan jalan ini yang bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana
adalah CV. MITRA PRIMA UTAMA.
Hak dan kewajiban Kontraktor Pelaksana yang dikemukakan oleh Abrar Husen,
(2008) sebagai berikut:
 Hak Kontraktor Pelaksana sebagai berikut:
1) Menerima pembayaran dari Pemilik Proyek untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pemilik
Proyek untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
EDI NUGROHO
SUPERVISI ENGINER
DICKY ARDIAN PRATAMA
Inspector
TYA LESTARI
Teknisi

16. 16
3) Meminta kepada Pemilik Proyek untuk pengunduran waktu penyelesaian
pembangunan dengan memberikan penjelasan yang logis dan sesuai dengan
kenyataan di lapangan yang memerlukan tambahan waktu.
 Kewajiban Kontraktor Pelaksana sebagai berikut:
1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada Pemilik Proyek
yakni laporan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan yang diketahui oleh
Konsultan Pengawas.
2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak.
3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan
peralatan, angkutan dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan Pemilik Proyek.
5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak.
6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat akibat kegiatan Pemilik Proyek.
7) Mengindahkan petunjuk, teguran dan perintah tertulis dari Konsultan
Pengawas.

17. 17
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana
Sumber : CV MITRA PRIMA UTAMA
Hubungan Kerja
Hubungan kerja adalah hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan antara unsur-
unsur pelaksana pembangunan. Hubungan tersebut harus jelas dan tegas sehingga
unsur-unsur yang berperan dapat membatasi tugas dan wewenang masing-masing.
Semua pihak dalam melaksanakan pekerjaan harus mengikuti atau berpedoman
pada ketentuan dan persyaratan yang ada serta peraturan dari pemerintah agar
tujuan pembangunan tercapai.
Hubungan kerja antara unsur-unsur pengelola Proyek Pembangunan Jalan dapat
dilihat pada Gambar berikut ini.
TYA LESTARI
Penanggung Jawab
Teknis
BUDI DARMANTO
Direktur
RINI IRMAWATI
Kepala Pelaksana Proyek
HARYONO
Petugas K3

18. 18
Gambar 2.4 Hubungan Kerja Unsur-Unsur Pelaksana Pembangunan
Sumber : Wulfram I.Ervianto, 2005
1) Konsultan dengan Pemilik Proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan
memberikan layanan konsultasi dimana produk yang dihasilkan berupa
gambar-gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, sedangkan
Pemilik Proyek memberikan biaya jasa atas konsultasi yang diberikan oleh
Konsultan.
2) Kontraktor dengan Pemilik Proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor
memberikan layanan jasa profesional berupa bangunan sebagai realisasi dari
keinginan Pemilik Proyek yang telah dituangkan kedalam gambar rencana
dan peraturan serta syarat-syarat oleh Konsultan, sedangkan Pemilik Proyek
memberikan biaya jasa profesional kontraktor.
3) Konsultan dengan kontraktor, ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan.
Konsultan memberikan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat,
kemudian Kontraktor harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan.
2.4 Pengendalian Proyek
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
program dan aturan kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
penyimpangan paling minimal dan hasil paling memuaskan. Untuk itu dilakukan
bentuk–bentuk kegiatan sebagai berikut.

19. 19
1) Supervisi: melakukan serangkaian tindakan koordinasi pengawasan dalam
batas wewenang dan tanggung jawab menurut prosedur organisasi yang
telah ditetapkan, agar dalam operasional dapat dilakukan secara bersama-
sama oleh semua personel dengan kendali pengawas.
2) Inspeksi: melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan tujuan
menjamin spesifikasi mutu dan produk sesuai dengan yang direncanakan.
3) Tindakan Koreksi: melakukan perubahan dan perbaikan terhadap rencana
yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.
2.4.1 Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu adalah jaminan bahwa semua pekerjaan yang memenuhi
syarat-syarat gambar spesifikasi dan dokumen lain. dngan pemeriksaan dan
pengujian pekerjaan kontraktor secara terus menerus, pengguna jasa dapat
diyakinkan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
Tingkat kualitas yang dicapai sering dapat sebanding dengan jumlah usaha
pengawasan direksi pekerjan dan stafnya.Kontraktor biasanya mencoba
memenuhi persyaratan spesifikasi dan usaha minimal dan perlu bahwa konsultan
pengawas beserta stafnya meyakinkan agar persyaratan tersebut benar-benar
dipenuhi. Fisik konstruksi dibangun berdasarkan rencana teknis yang dituangkan
dalam bentuk standar spesifikasi teknis.
Dengan adanya standar spesifikasi mutu inilah maka semua pihak yang terlibat
harus mematuhi apa yang ditetapkan dalam standar spesifikasi teknis.
 Hasil dari pembangunan fisik konstruksi :
1) Produknya nyata, dapat diukur besarnya, mutunya, keamanannya maupun
kenyamanan pemakaiannya, dan nilai manfaatnya langsung dapat dirasakan.
2) Merupakan asset nyata, bersifat permanent, hal ini mengakibatkan apabila
sudah selesai dikerjakan akan sangat sulit diubah, umpamanya diubah tentu
memerlukan tambahan sumber daya dan waktu.
3) Pihak pelaksana (kontraktor) maupun konsultan supervisi tidak mudah
berspekulasi untuk tidak memenuhi besarannya maupun mutunya yang
sudah ditentukan dalam standar spesifikasi, apabila menyimpang akan
mudah kelihatan dan ada resiko dibongkar untuk diganti yang benar.

20. 20
4) Hasilnya mudah dilihat dari laporan kemajuan pelaksanaan, karena semua
nyata dapat dibuktikan.
Pengawasan terhadap proyek dilakukan dengan cara pemeriksaan pengukuran dan
pengujian, dan hal ini meliputi metode utama pengendalian kecakapan kerja serta
kualitas dan pelaksanaan spesifikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta
pekerjaan pemeliharaan.
Maksud pengawasan mutu adalah untuk meyakinkan bahwa pekerjaan memenuhi
persyaratan disain dan perencanaan yang cukup tinggi untuk penyelenggaraan
pekerjaan yang dapat memuaskan dan ekonomis untuk memenuhi umur
konstruksi yang disyaratkan.
Pemeriksaan serta pengujian yang teratur merupakan alat yang perlu untuk
mencegah hasil yang tidak dapat diterima karena faktor-faktor seperti kecakapan
kerja yang rendah, penggantian sumber material atau kualitas material yang
rendah, ketidak cocokan atau ketidak cukupan peralatan, serta membiarkan
pekerjaan lapangan terlalu lama manjadikan keadaan yang merugikan.
 Pengawasan yang dilakukan pada lapangan proyek meliputi :
1) Dokumen kontrak
2) Jadwal rencana kerja
3) Ketelitian pengukuran dan pematokan proyek
4) Pekerjaan menentukan lokasi, garis dan elevasi
5) Kelandaian dan kemiringan melintang jalan yang tepat
6) Koreksi dimensi dan elevasi yang tepat dari macam-macam konstruksi
7) Kecocokan unit produksi dan peralatan
8) Sumber Material
Pengawasan mutu juga perlu meyakinkan bahwa material-material yang diusulkan
untuk dipergunakan sesuai dan memuaskan dan dapat memenuhi persyaratan
spesifikasi. Material harus diperiksa dan diuji sebelum dipergunakan.
Pengendalian kecakapan kerja dan pelaksanaan perlu diyakini agar pekerjaan yang
sudah selesai dapat memenuhi desain dan standar konstruksi yang ditetapkan.

21. 21
Hal ini dimaksud untuk pemeriksaan serta pengujian pekerjaan yang
dilaksanakan, termasuk :
1) Keadaan tanah serta daya dukung tanah untuk jalan dan struktur konstruksi
lainnya.
2) Pemilihan dan keseragaman material yang disediakan dan yang dicampur di
lapangan.
Pengendalian mutu kecakapan kerja menurut pengawasan yang berkelanjutan
melalui pelaksanaan pekerjaan. Uji Sand Cone pada tanah dilakukan untuk
menentukan kepadatan di tempat dari lapisan tanah atau perkerasan yang telah
dipadatkan. Alat yang diuraikan disini hanya terbatas untuk tanah yang
mengandung butiran kasar tidak lebih dari 5 cm. Kepadatan Lapangan adalah
berat kering persatuan isi.
2.4.2 Pengendalian Biaya
Pengendalian kuantitas atau biaya adalah usaha untuk meyakinkan kuantitas
bahan, volume pekerjaan dan ketepatan ukuran hasil pekerjaan.Pada dokumen
kontrak sudah tercantum volume masing-masing pekerjaan, yang cukup detail.
Dalam rapat pra-pelaksanaan dibicarakan dan disepakati bersama. Tetapi dalam
proses pelaksanaan terjadi penambahan atau pengurangan volume pekerjaan
berpengaruh pada perhitungan harga.
 Tanggung jawab direksi pekerjaan dalam perubahan pekerjaan :
1) Direksi pekerjaan dapat melakukan beberapa perubahan atas bentuk, mutu
atau volume pekerjaan atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu atau
dianggap lebih baik.
2) Perubahan-perubahan pekerjaan tidak boleh dilaksanakan oleh kontraktor
tanpa suatu perintah.
3) Perintah perubahan harus diberikan secara tertulis.
4) Petunjuk tindakan turun tangan suatu perubahan dipersiapkan oleh
konsultan pengawas/direksi teknis bersama staf teknis proyek.

22. 22
5) Perubahan desain harus mendapatkan persetujuan & pengesahan tertulis dari
pengguna jasa. Hal-hal yang harus diketahui oleh direksi pekerjaan dalam
mengambil keputusan pekerjaan tambah/kurang.
6) Harga pekerjaan tambah akan diperhitungkan berdasarkan harga satuan
yang telah ditetapkan, sedang untuk pekerjaan yang tidak ada harga
satuannya ditetapkan bersama.
7) Harga pekerjaan kurang akan diperhitungkan berdasarkan harga satuan
seperti yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
8) Pekerjaan tambah/kurang yang diluar ketentuan dalam kontrak,
diperhitungkan dengan harga satuan pekerjaan baru yang disetujui oleh
kedua belah pihak.
Direksi pekerjaan harus memahami volume dan harga pekerjaan, dari tiap jenis
pekerjaan dari lampiran daftarkuantitas dan harga dalam dokumen kontrak.
Adapun dalam kegiatan di lapangan volume dan harga pekerjaan sesuai dengan
kontrak tidak ada penambahan alat dan Tenaga kerja.
2.4.3 Pegendalian Waktu
Direksi pekerjaan bertanggung jawab atas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
proyek.Oleh karena itu direksi pekerjaan setiap saat harus selalu mendorong dan
maningkatkan semua unsur proyek selalu menepati jadwal kerja yang telah
disepakati bersama dalam rapat pra-pelaksanaan.
Konsultan pengawas harus selalu mengontrol kemajuan pekerjaan kontraktor agar
tepat waktu, tetapi pencapaian mutu dan volume pekerjaan harus juga
diperhatikan.Konsultan pengawas juga harus dapat menyampaikan laporan tepat
waktu, sehingga direksi pekerjaan setiap saat bisa mengontrol dan mengendalikan
kemajuan proyek.
Kemajuan dan ketepatan waktu dapat dikontrol dari proyek yang sudah disusun,
baik berupa S-Curve, maupun Bar-Chart atau kombinasi keduanya. Tetapi
ketepatan waktu tidak hanya ditinjau dari segi teknis, tetapi juga dari segi

23. 23
administrasi. Jadi laporan teknis, laporan keuangan, dan pembayaran, surat-
menyurat dan lain sebagainya juga harus diselesaikan sesuai jadwal
Jadwal pelaksanaan dimaksudkan sebagai dasar bagi (atau para pejabat terkait di
atasnya), kontraktor dan konsultan pengawas untuk :
1) Memantau kemajuan pekerjaan kontraktor di lapangan
2) Menjadi rujukan bagi pembayaran eskalasi / de-eskalasi harga
3) Mendukung pengalokasian anggaran biaya
4) Mempertimbangkan permintaan tambahan biaya sebagai akibat dari
perubahan pekerjaan
5) Mendukung permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi Garis
besar jadwal pelaksanaan dipersiapkan oleh kontraktor sebagai bagian dari
pengajuan penawaran pada waktu pelelangan dengan mempertimbangkan 3
aspek yaitu aspek perencanaan, aspek analisa dan aspek pemilihan jenis /
cara penjadwalan.
Untuk dapat menyiapkan jadwal pelaksanaan (construction schedule), maka
ditinjau dari aspek perencanaan perlu dilakukan penyiapan tatacara kerja yang
meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
1) Melakukan pemeriksaan awal dokumen kontrak
2) Melakukan penelitian lapangan secara rinci untuk menguji lokasi,sumber
daya yang tersedia dan menentukan tingkat kesulitan yang terkait pada
pekerjaan yang akn dilaksanakan
3) Melakukan pengkajian Daftar Kuantitas secara rinci
4) Melakukan pengkajian Gambar Rencana secara rinci
5) Menguji Spesifikasi
6) Menguji Syarat-syarat Kontrak
7) Menganalisa pekerjaan yang diperlukan untuk setiap kegiatan
8) Menentukan urutan pekerjaan
9) Menentukan biaya proyek
Langkah-langkah di atas kemudian ditindaklanjuti dengan membuat analisa
terhadap hal-hal berikut :
1) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan

24. 24
2) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan
3) Urutan setiap kegiatan
2.5 Jenis dan Proses Pelelangan
Sebelum masuk ketahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah
menyiapkan dokumen lelang termasuk di dalamnya seluruh kriteria dan
persyaratan yang lengkap dan jelas, dokumen kontrak hasil pelelangan, konsep
prosedur kerja dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam jenis-
jenis pelelangan yang dapat dilakukan untuk penentuan kontraktor dapat
dikategorikan sebagai berikut :
1) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media
massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya.
2) Pelelangan terbatas dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia
barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk
pekerjaan yang kompleks, dengan cara mengumumkan secara luas melalui
media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan
penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi
kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi
kualifikasi.
3) Pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang atau jasa yang
telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya
serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum dan bilamemungkinkan melalui internet. Pemilihan
langsung dapat dilaksanakan manakala metoda pelelangan umum atau
pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.
4) Penunjukan langsung metoda ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu
dan keadaan khusus terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa. Pemilihan

25. 25
penyedia barang/jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan
negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar
dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Jasa Kontruksi
menyebutkan bahwa apabila nilai kontrak di bawah Rp50.000.000,00- maka dapat
dilakukan penunjukan langsung. Sedangkan untuk nilai kontrak di atas
Rp50.000.000,00- harus dilakukan dengan tender, sehingga pada kegiatan
pembangunan Jalan ini menggunakan jenis Pelelangan Umum.
Pelelangan umum atau terbuka, pelelangan ini dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh secara luas namun mempunyai kualifikasi lingkup bidang usaha,
kemampuan yang sesuai dipersyaratkan. Biasanya pengumuman lelang dilakukan
melalui Media Massa serta pengumuman resmi oleh Pemilik Proyek di
instansinya. Pemenang dipilih berdasarkan tingkat kompetitif penawaran harga
terendah (Abrar Husen, 2008)”.
Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, pelelangan terbatas atau seleksi umum
dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut.
1) Penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan dokumen kualifikasi.
3) Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari
kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi.
4) Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding.
5) Undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan
1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah.
6) Pengambilan dokumen pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan
lelang/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.

26. 26
7) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak
tanggal undangan lelang/seleksi;
8) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditandatanganinya berita acara pemberian penjelasan;
9) Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama
5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
10) Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi
apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal
tidak ada sanggahan banding;
11) Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari
menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan
12) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
2.5.1 Proses Tender
Dalam proyek ini tata cara yang digunakan adalah pelelangan umum. Proses
tender yang berlangsung pada proyek Pembangunan jalan semarang kecamtan
berbakadalah sebagai berikut :
a) Tahap pertama dari proses tender ini dengan menunjukan pemimpin bagian
proyek
b) Menyusun daftar kegiatan/ jadwal pelelagan

27. 27
Tabel 2.1 Kegiatan Pelelangan
Dokumen Pemilihan
Nama Dokumen Tanggal Upload Pengiriman
Dokumen Tender Jl.
SP.Teratai.pdf
25 Juni 2021 00:39 HARYONO
Jadwal
Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman
Pascakualifikasi
25 Juni 2021 10:00 30 Juni 2021 23:59
Download Dokumen
Pemilihan
25 Juni 2021 10:01 01 Juli 2021 23:59
Pemberi Penjelasan 28 Juni 2021 09:00 28 Juni 2021 10:00
Upload Dokumen Penawaran 28 Juni 2021 12:00 01 Juli 2021 10:00
Pembukaan Dokumen
Penawaran
01 Juli 2021 10:00 05 Juli 2021 23:59
EvaluasiAdminitrasi,
Kualifikasi, Teknis, Dan
Harga
01 Juli 2021 10:02 09 Juli 2021 23:59
Perubahan 01 Juli 2021 10:02
01 Juli 2021 10:02
07 Juli 2021 23:59
05 Juli 2021 23:59
Alasan Evaluasi penawaran
belum selesai dilakukan
Pembuktian Kualifikasi 09 Juli 2021 08:00 09 Juli 2021 19:30
Perubahan 09 Juli 2021 08:00 09 Juli 2021 15:00
Alasan Hasil pembuktian kualifikasi belum diinput di
aplikasi
Perubahan 07 Juli 2021 08:00
05 Juli 2021 08:00
07 Juli 2021 15:00
05 Juli 2021 15:00
Alasan Evaluasi penawaran

28. 28
belum selesai dilakukan
Penetapan Pemenang 10 Juli 2021 08:00 10 Juli 2021 23:59
Perubahan 8 Juli 2021 08:00
6 Juli 2021 00:00
8 Juli 2021 23:59
6 Juli 2021 23:59
Alasan Evaluasi penawaran belum selesai dilakukan
Pengumuman Pemenang 10 Juli 2021 08:00 10 Juli 2021 23:59
Perubahan 8 Juli 2021 08:00
6 Juli 2021 00:00
6 Juli 2021 23:59
6 Juli 2021 23:59
Alasan Evaluasi penawaran belum selesai dilakukan
Masa sanggah 11 Juli 2021 08:00 15 Juli 2021 08:00
Perubahan 9 Juli 2021 08:00
7 Juli 2021 08:00
13 Juli 2021 08:00
12 Juli 2021 08:00
Alasan Evaluasi penawaran belum selesai dilakukan
Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa
16 Juli 2021 08:00 19 Juli 2020 15:00
Perubahan. 14 Juli 2021 08:00
13 Juli 2021 08:00
19 Juli 2021 15:00
19 Juli 2021 15:00
Alasan Evaluasi penawaran
belum selesai dilakukan
Penandatangan Kontrak 16 Juli 2021 08:00 19 Juli 2021 15:00
Perubahan. 14 Juli 2021 08:00 19 Juli 2021 15:00
Alasan Evaluasi penawaran
belum selesai dilakukan
Hasil Evaluasi
Evaluasi Adminitrasi Ke - 1
Peserta Lulus Uraian
CV. MITRA PRIMA
UTAMA
Lulus
CV. INDRI ARIESTA Lulus
CV. PUTRA BINTANG Lulus

29. 29
CV. TRIANSANJAYA
MANDIRI
Lulus
CV. BINA CIPTA
KONSTRUKSI
Lulus
Evaluasi Teknis Ke-1
Peserta Lulus Uraian
CV. MITRA PRIMA
UTAMA
Lulus
CV. INDRI ARIESTA Tidak Lulus Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada
Dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi
(RKK) tidak memenuhi
persyaratan dalam LDP.
CV. TRIANSANJAYA
MANDIRI
Tidak Lulus 1. Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada Daftar
isian personel manajerial
beserta daftar riwayat
pengalaman kerja atau
referensi kerja dari pengguna
jasa tidak memenuhi
persyaratan dalam LDP. 2.
Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada
Dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi
(RKK) tidak memenuhi
persyaratan dalam LDP 3.
Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada Daftar
isian peralatan utama beserta

30. 30
lampiran pendukung tidak
memenuhi persyaratan dalam
LDP
CV. PUTRA BINTANG Tidak Lulus 1. Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada Daftar
isian personel manajerial
beserta daftar riwayat
pengalaman kerja atau
referensi kerja dari pengguna
jasa tidak memenuhi
persyaratan dalam LDP. 2.
Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada
Dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi
(RKK) tidak memenuhi
persyaratan dalam LDP 3.
Dokumen Penawaran Teknis
yang disampaikan pada Daftar
isian peralatan utama beserta
lampiran pendukung tidak
memenuhi persyaratan dalam
LDP
Evaluasi Harga Ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga
Terkoreksi/Negosiasi
Lulus Uraian
CV. MITRA
PRIMA
UTAMA
Rp. 8.202.519.354,95 Rp. 8.202.519.354,95 Lulus
Evaluasi Kualivikasi Ke-1
Peserta Lulus Uraian

31. 31
CV. MITRA PRIMA
UTAMA
Lulus
CV. INDRI ARIESTA Lulus
CV.BINA CIPTA
KONSTRUKSI
Tidak Lulus Dokumen Kualifikasi
yang disampaikan tidak
memenuhi persyaratan
sesuai yang tercantum
dalam Lembar Data
Kualifikasi.
CV. TRIANSANJAYA
MANDIRI
Lulus
CV. PUTRA BINTANG Lulus
Pembuktian Kualifikasi Ke-1
Peserta Lulus Uraian
CV. MITRA PRIMA
UTAMA
Lulus
Harga negosiasi
Peserta Harga Negosiasi Lulus
CV. MITRA PRIMA
UTAMA
Rp 8.202.519.354,95 Lulus
Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang
CV. MITRA PRIMA UTAMA 1 (Pemenang)
Informasi Kontrak/Pemenang Tender
Nomor Kontrak 620/12/KONT/PUPR-BM/2021
Nilai Kontrak Rp 8.202.519.000
Tanggal Kontrak 23 Juli 2021
Masa Berlaku Kontrak - 120 (Seratus Dua Puluh) Hari
Kalender

32. 32
Nama Perusahaan CV. MITRA PRIMA UTAMA
Sumber : Data LPSE Kabupaten Batanghari (2021)