Sapd modul 5

3,197 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sapd modul 5

  1. 1. DRAFT SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH DAERAH DEPARTEMEN KEUANGAN R I Mei 2002
  2. 2. DAFTAR ISIBab I Pendahuluan Latar belakang Tujuan dan manfaat Sistematika penyajianBab II Format dan Penjelasan Pos Neraca Penjelasan umum Format neraca Penjelasan masing-masing pos neracaBab III Prosedur Opname Fisik Opname fisik persediaan Opname fisik aset tetapLampiran - lampiran
  3. 3. BAB I PENDAHULUANI. Latar Belakang Sesuai dengan PP 105 /2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Sebagai salah satu laporan keuangan pokok neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu yang terdiri dari aset, hutang dan ekuitas dana. Penyajian neraca di akhir tahun tidak dapat lepas dari penyajian neraca awal. Nilai yang muncul di neraca akhir pada dasarnya berasal dari nilai yang ada di neraca awal di tambah perubahan yang disebabkan oleh transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Dengan demikian neraca akhir tidak dapat disajikan dengan nilai yang benar tanpa dilakukan dulu penyusunan neraca awal. Sebagai hasil dari beberapa seri sosialisasi draft Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pada saat ini pemerintah daerah sudah menyadari pentingnya Neraca Awal tersebut. Namun demikian karena berbagai sebab mereka menghadapi kesulitan menyusunnya Neraca Awal. Salah satu sebab utama adalah belum adanya petujuk teknis penyusunan neraca awal yang dapat dipahami dengan mudah oleh para aparat pemerintah daerah. Untuk itu dirasa perlu menyusun buku ‘Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah’.II. Tujuan atau Manfaat Tujuan penyusunan buku ini adalah: a. sebagai pedoman kepada pemerintah daerah dan pihak lain dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah daerah, b. memudahkan pemerintah daerah dalam menyajikan neraca awal, dan c. meningkatkan keterbandingan neraca awal pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya,III. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian buku ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Latar belakang Tujuan dan manfaat Sistematika penyajian Bab II Format dan Penjelasan Pos Neraca Penjelasan umum Format neraca Penjelasan masing-masing pos neraca Bab III Prosedur Opname Fisik Opname fisik persediaan Opname fisik aset tetap Lampiran - lampiran BAB I - 1
  4. 4. BAB II FORMAT DAN PENJELASAN POS NERACAI. Penjelasan Umum Buku petunjuk pelaksanaan penyusunan neraca awal ini membahas langkah- langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyusun neraca awal. Langkah-langkah tersebut adalah a. pengumpulan data, b. penentuan penilaian, c. pengklasifikasian kembali aset dan hutang ke dalam perkiraan akuntasi, d. pembuatan memo penyesuaian dan e. memasukkan data yang ada ke dalam sistem akuntansi. Langkah pengumpulan data dan penentuan penilaian merupakan langkah yang sangat sulit dalam pelaksanaannya dan sering kali timbul pertanyaan di lapangan. Langkah pengumpulan data dan penentuan nilai akan sangat terbantu jika sistem administrasi pengelolaan kekayaan dan administrasi hutang pemerintah daerah sudah baik. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan opname fisik barang/kekayaan pemerintah daerah dan hutang- hutang pemerintah daerah. Jika sistem administrasi sudah baik maka tujuan dari opname fisik tersebut adalah menguji kebenaran catatan yang ada. Jika sistem tersebut sudah baik maka disarankan sistem tersebut dipertahankan. Jika sistem administrasinya belum ada maka satu-satunya jalan untuk dapat menyusun neraca awal adalah dengan melakukan opname fisik. Sebagian besar penjelasan yang ada disini adalah menyangkut aset tetap dan persediaan karena pedoman ini bertitik tolak dari pedoman inventarisasi barang milik kekayaan pemerintah. Alasan lainnya adalah karena pengelompokan aset pemerintah daerah sangat banyak jenisnya dan dikelompokkan sampai ke sub-sub kelompok serta pengelompokan tersebut tidak sesuai dengan pengelompokan aset di neraca.II. Format Neraca Tujuan akhir dari semua langkah ini adalah Neraca Awal dengan format dan akun-akun sebagai berikut: NERACA AWAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA/PROPINSI PER 1 JANUARI 20X2 (Dalam rupiah) No. Uraian 20X2 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah XXX 4 Kas di Pemegang Kas XXX 5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX 6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. XXX Internasional 7 Bagian Lancar TGR XXX 8 Piutang Pajak XXX 9 Piutang Lain-lain XXX 10 Persediaan XXX 11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+1 XXX BAB I I - 1
  5. 5. 12 INVESTASI PERMANEN13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Internasional XXX15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX16 Investasi Permanen Lainnya XXX17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX18 ASET TETAP19 Tanah XXX20 Peralatan dan Mesin XXX21 Gedung dan Bangunan XXX22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX23 Aset Tetap Lainnya XXX24 Konstruksi dalam pengerjaan25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX26 ASET LAINNYA27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX28 Built Operating Transfer XXX29 Dana Cadangan XXX30 Lain-lain Aset XXX31 Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) XXX32 TOTAL ASET (11+17+24+31) XXXX33 HUTANG34 HUTANG JANGKA PENDEK35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX36 Hutang PFK XXX37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX38 HUTANG JANGKA PANJANG39 Hutang Luar Negeri XXX40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX45 Hutang Bunga XXX46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX48 NET ASET (32 - 47) XXXX49 EKUITAS DANA50 Ekuitas Dana Lancar51 Akumulasi SiLPA XXX52 Cadangan Piutang XXX53 Cadangan Persediaan XXX54 Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek XXX55 Total Ekuitas Dana Lancar (51+52+53+54) XXX56 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan57 Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX58 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX59 Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX60 Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang XXX61 Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan (57+58+59+60) XXX62 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan63 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX64 Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX65 NET EKUITAS DANA (55+61+63) XXXX BAB I I - 2
  6. 6. III. Penjelasan Masing Masing Pos Neraca Berikut ini disampaikan penjelasan masing-masing pos neraca berikut penilaian, pengakuan dan bagaimana memeperoleh data untuk menyusun neraca awal. 1. Kas di Kas Daerah (1110) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah merupakan saldo seluruh kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pengakuan: seluruh kas atau ekuivalen kas milik pemerintah daerah, selain yang berada di Pemegang Kas UUDP (UYHD). Penilaian: apabila disajikan sebesar nilai rupiah tersebut, apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan. Pengumpulan data: untuk menentukan nilai saldo awal kas di neraca, pemerintah daerah dapat meminta bank terkait untuk mengirim Rekening Koran Pemerintah per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 2. Kas di Pemegang Kas (1120) Kas di Pemegang Kas merupakan Kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Pemegang Kas (Bendaharawan Pembayar). Pengakuan: perkiraan ini mencakup seluruh uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari dana UUDP (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember. Perkiraan Kas di Pemegang Kas yang disajikan dalam Neraca suatu pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal disusun neraca. Penilaian: apabila disajikan sebesar nilai rupiah tersebut, apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan. Pengumpulan data: untuk mendapatkan saldo Kas di Pemegang Kas perlu dilakukan: a. Kas Opname untuk mendapatkan saldo kas per 31 Desember tahun sebelumnya atas seluruh uang kartal yang ada di tangan seluruh Pemegang Kas UUDP (UYHD). b. Kas Opname untuk mendapatkan saldo kas per 31 Desember tahun sebelumnya atas seluruh Uang Giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Pemegang Kas UUDP (UYHD). c. Lakukan rekonsiliasi dengan catatan yang ada di Pemegang Kas. 3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (1130) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi perkiraan Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Pengakuan: seluruh bagian lancar dari penjualan angsuran yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian: jumlah tagihan penjualan angsuran yang BAB I I - 3
  7. 7. harus diterima dalam waktu satu tahun. Pengumpulan data: untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data ini biasanya terdapat di Biro Keuangan pemerintah daerah.4. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional (1140) Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional merupakan reklasifikasi Piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional. Pengakuan: seluruh bagian lancar dari pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Penilaian: sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD. Pengumpulan data: untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data ini biasanya terdapat di Biro Keuangan pemerintah daerah.5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (1150) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan reklasifikasi lain- lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Tuntutan Ganti Rugi akan mengurangi perkiraan Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Pengakuan: seluruh bagian lancar dari Tuntutan Ganti Rugi yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Penilaian: nilai rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Pengumpulan data: untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data ini biasanya terdapat di Biro Keuangan pemerintah daerah.6. Piutang Pajak (1160) Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak daerah yang sudah ada surat ketetapannya (SKP/SKPT). Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan suatu surat ketetapan. Dokumen sumber Piutang Pajak ini adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan. Perkiraan Piutang Pajak hanya dimunculkan pada saat penyusunan Neraca karena penerimaan kas dari pajak tidak mengurangi perkiraan Piutang Pajak namun langsung diakui sebagai Pendapatan Pajak. Pengakuan: seluruh piutang pajak yang sudah keluar ketetapan pajaknya namun belum ditagih. Penilaian: sebesar nilai BAB I I - 4
  8. 8. rupiah pajak-pajak yang belum ditagih. Pengumpulan data: informasi saldo piutang pajak dapat diperoleh dari dinas pendapatan atau dinas lain yang menerbitkan surat ketetapan pajak.7. Piutang lain lain. (1170) Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang lain-lain yaitu piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak. Pengakuan: seluruh piutang yang tidak termasuk dalam kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian: sebesar nilai rupiah piutang lain-lain. Pengumpulan data: informasi mengenai piutang lain-lain dapat diperoleh dari seluruh satuan kerja..8. Persediaan. (1180) Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang- barang yang maksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Pembukuan persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaan persediaan tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan volume barang persediaan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dimasukkan dalam konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok ini. Pengakuan: seluruh persediaan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah. Penilaian: Apabila diperoleh dengan pembelian persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dinilai dengan belanja yang dikeluarkan. Apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan dinilai dengan harga atau nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya. Pengumpulan data: untuk mendapatkan informasi mengenai persediaan dilakukan dengan opname fisik sebagaimana dijelaskan kemudian.9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (1210) Penyertaan modal Pemda menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam badan usaha milik negara/daerah di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah memiliki 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut. Pengakuan: seluruh penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan internasional. Penilaian: penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan lembaga internasional dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi saham dalam suatu BUMN/BUMD dijual atau ditukar dengan aset yang lain, maka nilai saham yang dijual/ditukar ditetapkan harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata. Aset moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan BAB I I - 5
  9. 9. menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas dana lancar. Pengumpulan data: informasi mengenai penyertaan modal ini dapat diperoleh di Biro Keuangan atau unit lain yang menangani penanaman modal pemerintah daerah.10. Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Lembaga Internasional. (1220) Perkiraan ini menggambarkan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pinjaman yang diberikan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Lembaga Internasional. Pengakuan: seluruh pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada kepada BUMN, BUMD, Pem. Pusat, Pem. Daerah Lainnya dan Lembaga Internasional. Penilaian: pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan lembaga internasional dibukukan sebesar nilai nominal pinjaman. Aset moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas dana lancar. Pengumpulan data mengenai pinjaman ini dapat diperoleh di Biro Keuangan atau unit lain yang menangani pinjaman pemerintah daerah.11. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan. (1230) Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Penilaian: penanaman modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pengumpulan data mengenai penyertaan modal dalam proyek pembangunan dapat diperoleh di dinas pertanian atau dinas lain yang menangani proyek pembangunan.12. Investasi Permanen Lainnya. (1290) Investasi permanen lainnya menggambarkan semua biaya investasi permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu perkiraan investasi permanen di atas. Penilaian: investasi permanen lainnya dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Data mengenai investasi permanen lainnya dapat diperoleh di biro keuangan atau instansi lain yang menangan investasi permanen lainnya. BAB I I - 6
  10. 10. 13. Tanah. (1310) Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Pengakuan: tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau dikuasai oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang harus dicatat dan disajikan dalam neraca. Penilaian: khusus untuk penyusunan neraca awal nilai tanah dinyatakan di neraca awal digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2001. Untuk pencatatan transaksi perolehan tanah setelah penyusunan neraca awal tanah dinilai menggunakan harga perolehan. Data mengenai tanah dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.14. Peralatan dan Mesin. (1320) Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Peralatan dan Mesin baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Peralatan dan Mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai peralatan dan mesin tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu peralatan dan mesin dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Data mengenai peralatan dan mesin dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.15. Gedung dan Bangunan. (1330) Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak BAB I I - 7
  11. 11. konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Gedung dan Bangunan baru dapat dicatat sebagai aset pemerintah daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Khusus untuk penyusunan neraca awal nilai Gedung dan Bangunan dinyatakan dalam neraca awal digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2001. Untuk pencatatan transaksi perolehan gedung dan bangunan setelah penyusunan neraca awal gedung dan bangunan dinilai menggunakan harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu gedung dan bangunan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Data mengenai gedung dan bangunan dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan. (1340) Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Jalan irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Jalan, irigasi dan Jaringan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka Jalan, irigasi dan jaringan tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan jalan irigasi dan jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu Jalan Irigasi dan Jaringan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Data mengenai jalan, irigasi dan jaringan dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.17. Aset Tetap Lainnya. (1390) Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Aset Tetap Lainnya baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima BAB I I - 8
  12. 12. dan hak kepemilikan berpindah. Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Aset tetap lainnya dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka Aset Tetap Lainnya tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Bila biaya perolehan suatu aset tetap lainnya dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Data mengenai jalan, irigasi dan jaringan dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.18. Konstruksi dalam Pengerjaan. (1350) Konstruksi dalam pengerjaan, menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat biaya telah dikeluarkan. Bangunan dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian bangunan dalam pengerjaan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka bangunan dalam pengerjaan tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.Bila biaya perolehan suatu bangunan dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.19. Tagihan Penjualan Angsuran. (1410) Tagihan penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan Tagihan angsuran rumah dan Piutang angsuran penjualan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya. Tagihan Penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari kontrak.20. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. (1420) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat aset tersebut selesai dibangun.21. Dana Cadangan. (1430) Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan sebagai special fund. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya.22. Lain-lain Aset. (1490) Lain-lain aset adalah aset di luar tagihan penjualan angsuran, Kemitraan dengan pihak ketiga dan Dana Cadangan antara lain meliputi tagihan BAB I I - 9
  13. 13. kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga.23. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang. (2110) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan sebagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam satu periode akuntansi melalui reklasifikasi.24. Hutang PFK. (2120) Hutang Perhitungan fihak ketiga (PFK) adalah hutang jangka pendek kepada fihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen sumber yang terkait dengan Hutang perhitungan Fihak Ketiga adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Khusus, serta bukti-bukti tagihan dari Askes, Taspen, BULOG dan lain-lain yang sejenis. Hutang Perhitungan Fihak Ketiga dibukukan sebesar nilai nominal.25. Hutang Biaya Pinjaman. (2130) Hutang Biaya Pinjaman merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan hutang pokok, yang berupa Bunga, denda dan commitment fee. Hutang Biaya Pinjaman sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Hutang Biaya Pinjaman diakui pada akhir tahun anggaran.26. Hutang Jangka Panjang. (2210) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyrakat. Hutang (pinjaman) jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. (PP 107 Tahun 2000 pasal 7). Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Hutang Jangka Panjang dalam Neraca diklasifikasikan ke dalam a. Hutang Luar Negeri b. Hutang Kepada Pemerintah Pusat c. Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya d. Hutang Kepada BUMN/D BAB I I - 10
  14. 14. e. Hutang Kepada Bank / Lembaga Keuangan f. Hutang Dalam Negeri Lainnya27. Hutang Bunga. (2220) Hutang bunga merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Hutang Bunga diakui pada saat Hutang tersebut terjadi dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.28. Ekuitas Dana Lancar. (3100) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas: a. SiLPA Tahun Pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun berjalan yang diperoleh dari selisih antara seluruh penerimaan Kas Daerah dan pengeluaran Kas Daerah. (3110) b. Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah perkiraan yang menampung akumulasi saldo SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah dikurangi dengan penggunaannya dalam anggaran. (3120) c. Cadangan untuk Piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan perkiraan lawan dari Piutang. (3150) d. Cadangan untuk Persediaan adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Perkiraan ini merupakan perkiraan lawan dari Persediaan. (3160) e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. adalah perkiraan lawan Hutang Jangka Pendek. (3170)29. Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan. (3200) Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi: a. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen. (3210) b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap. (3220) c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. (3230) d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. (3240)30. Ekuitas Dana Yang Dicadangkan (3310) Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Perkiraan ini merupakan pasangan dari perkiraan Dana Cadangan. Saldo perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan disajikan sebesar akumulasi dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan. BAB I I - 11
  15. 15. BAB III PROSEDUR OPNAME FISIK Perkiraan persediaan dan perkiraan-erkiraan Aset Tetap adalah pos Neraca yang menyajikan aset yang berwujud barang. Karena kekhasan perkiraan tersebut—yang dalam penyajiannya terlebih dulu dilakukan opname fisik—maka bab ini memberikan petunjuk mengenai prosedur mengenai Persediaan dan Aset Tetap. Rancangan format formulir yang disediakan semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan petugas opname fisik dalam mengumpulkan data aset di lapangan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan nilai aset yang berupa barang—baik yang termasuk dalam Persediaan maupun Aset Tetap—diperlukan pekerjaan tambahan yaitu pengikhtisarkan data yang tercatat dalam formulir ke dalam klasifikasi yang sesuai perkiraan yang sesuai dengan pos neraca.A. Opname Fisik Persediaan Opname fisik persediaan yang ditujukan untuk penyusunan Neraca awal dilakukan menjelang saat penyusunan neraca. Nilai persediaan yang disajikan harus menunjukkan kondisi persediaan pada tanggal Neraca. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode persediaan fisik. Dalam metode ini, pencatatan mutasi persediaan cukup dilakukan dengan kartu persediaan yaitu suatu kartu yang berfungsi sebagai kontrol atas keluar masuknya barang. Sedangkan nilai persediaan yang disajikan di Neraca adalah sebesar jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal Neraca dikalikan dengan harga satuan barang pada pembelian terakhir. Prosedur opname fisik persediaan: 1. Menjelang penyusunan Neraca, Kepala Satuan Kerja menetapkan petugas pelaksana opname fisik persediaaan. 2. Petugas pelaksana opname fisik melakukan opname atas persediaan di masing- masing bagian Satuan Kerja dengan menggunakan formulir FORMAFI (lihat lampiran) sebagai media pencatatan hasil opname fisik. Formulir ini harus ditandatangani petugas opname fisik dan Kepala Satuan Kerja penanggung jawab persediaan tersebut. 3. Hasil opname fisik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Opname Fisik Persediaan yang memuat kuantitas persediaan yang ada, harga beli satuan terakhir, dan nilai total persediaan. 4. Berita Acara Opname Fisik Persediaan tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan Persediaan di Neraca.B. Opname Fisik Aset Tetap Opname fisik aset tetap yang ditujukan untuk penyusunan Neraca awal dilakukan menjelang saat penyusunan neraca. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca harus menunjukkan posisi Aset Tetap pada tanggal Neraca. Prosedur Opname Fisik Aset Tetap: 1. Menjelang penyusunan Neraca awal, Kepala Satuan Kerja membentuk Tim Opname Fisik Aset Tetap. 2. Kepala Satuan Kerja memberikan deskripsi pekerjaan dan pengarahan Tim opname fisik serta menunjuk Ketua Tim Opname Fisik. 3. Ketua Tim Opname Fisik menjelaskan kepada anggota tim mengenai jenis-jenis barang yang akan diopname dan menyamakan persepsi terhadap identifikasi BAB III - 1
  16. 16. barang. Ini dilakukan dengan menunjukkan contoh-contoh barang yang ada dan membuat kesepakatan mengenai nama barang-barang tersebut.4. Tim Opname Fisik membuat denah (pemetaan) ruangan tempat Aset Tetap berada, menetapkan nomor ruangan, dan mendeskripsikan nama-nama ruangan tersebut.5. Ketua Tim Opname Fisik membagi lingkup penugasan kepada anggota tim: yang bertugas melakukan opname fisik aset yang ada di ruangan; yang bertugas melakukan opname fisik tanah; yang bertugas melakukan opname fisik gedung dan bangunan; yang melakukan opname fisik alat angkutan bermotor; yang bertugas melakukan opname fisik jalan, irigasi dan jaringan; dan yang melakukan opname fisik aset lainnya.6. Atas dasar pembagian pada poin 5, Ketua Tim Opname Fisik membaginya lebih lanjut menurut lokasi tempat aset berada.7. Ketua Tim Opname Fisik membagikan formulir opname fisik (FORMOFA-1, FORMOFA-2, FORMOFA-3, FORMOFA-4, FORMOFA-5, dan FORMOFA-6) berdasarkan lingkup penugasan sebagaimana disebut pada poin 5 dan 6 dan membuat label barang.8. Anggota Tim Opname Fisik melaksanakan opname fisik dan mendokumentasikannya pada formulir opname fisik yang sesuai. Tim Opname Fisik memberikan label pada aset yang telah dihitung untuk menghindarkan penghitungan ganda.9. Hasil opname fisik yang tertuang di tiap-tiap formulir kemudian diiktisarkan ke dalam klasifikasi akun neraca dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Opname Fisik Aset Tetap.10. Berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Aset Tetap tersebut, petugas akuntansi menyajikan nilai Aset Tetap ke dalam Neraca. BAB III - 2
  17. 17. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-01Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK ASET DI RUANGANKode Ruangan : …(4)…Nama Ruangan : …(5)…No. Nama Aset Kode Aset Merk/ Tahun Jumlah Harga Total Harga Kondisi Status Keterangan Nomor Seri Perolehan Satuan B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) …(19)…, …(20)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(21)… 1. …(23)…, …(24)… 2. …(25)…, …(26)……(22)… BAB III - 3
  18. 18. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-02Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK TANAHNo. Nama Aset Kode Aset Lokasi Tahun Jumlah Harga Total Kondisi Status Keterangan Perolehan Satuan Harga B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) …(17)…, …(18)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(19)… 1. …(21)…, …(22)… 2. …(23)…, …(24)……(20)… BAB III - 4
  19. 19. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-03Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK GEDUNG DAN BANGUNANNo. Nama Aset Kode Aset Lokasi Tahun Jumlah Harga Satuan Total Harga Kondisi Status Keterangan Perolehan B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) …(17)…, …(18)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(19)… 1. …(21)…, …(22)… 2. …(23)…, …(2)……(20)… BAB III - 5
  20. 20. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-04Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK ALAT ANGKUTAN BERMOTORNo. Nama Aset Kode Aset No. Bukti Nomor Pemegang Tahun Total Kondisi Status Keterangan Kepemilikan Mesin Aset Perolehan Harga B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) …(17)…, …(18)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(19)… 1. …(21)…, …(22)… 2. …(23)…, …(24)……(20)… BAB III - 6
  21. 21. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-05Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK JALAN, IRIGASI DAN JARINGANNo. Nama Aset Kode Aset Lokasi/ Tahun Jumlah Harga Total Harga Kondisi Status Keterangan Tipe Perolehan Satuan B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) …(17)…, …(18)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(19)… 1. …(21)…, …(22)… 2. …(23)…, …(24)……(20)… BAB III - 7
  22. 22. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-06Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK ASET LAINNo. Nama Aset Kode Aset Lokasi/Tipe Tahun Jumlah Harga Total Kondisi Status Keterangan /Jenis Perolehan Satuan Harga B RR RB Kepemilikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) …(17)…, …(18)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(19)… 1. …(21)…, …(22)… 2. …(23)…, …(24)……(20)… BAB III - 8
  23. 23. Formulir FORMOFA-01 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang ada didalam ruangan di gedung instansi pemerintah daerah.Semua aset yang ada di ruangan dicatat dalam formulir ini.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi kode ruangan tempat aset berada.(5) Diisi nama ruangan tempat aset berada.(6) Diisi nomor urut.(7) Diisi nama aset menurut jenis barang (sub-sub kelompok).(8) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (7) menurut kode pada tabel barang.(9) Diisi merk barang dan nomor seri barang (untuk aset seperti komputer dan barang lainnya yang ada serial number-nya)(10) Diisi tahun perolehan aset yang bersangkutan.(11) Diisi jumlah aset.(12) Diisi harga satuan barang.(13) Diisi total harga barang (jumlah x harga satuan).(14) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan(15) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(16) . RB untuk Rusak Berat.(17) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri, Kepemilikan pihak ke tiga, atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(18) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar harga mana nilai barang dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(19) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(20) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(21) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(22) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(23) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(25) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(26) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 3
  24. 24. Formulir FORMOFA-02 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupatanah.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelmpok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.(7) Diisi alamat lokasi tanah.(8) Diisi tahun perolehan tanah yang bersangkutan.(9) Diisi luas tanah.(10) Diisi harga tanah per meter2.(11) Diisi total harga barang (jumlah x harga satuan).(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(14) . RB untuk Rusak Berat.(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar harga mana nilai tanah dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 4
  25. 25. Formulir FORMOFA-03 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupaGedung dan Bangunan. Jenis barang yang tercakup dalam lingkup Gedung dan Bangunanmeliputi: Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, dan Tugu TitikKontrol/Pasti.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.(7) Diisi alamat lokasi Gedung/Bangunan.(8) Diisi tahun perolehan Gedung/Bangunan.(9) Diisi jumlah satuan Gedung/Bangunan.(10) Diisi harga Gedung/Bangunan per satuan.(11) Diisi total harga Gedung/Bangunan.(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(14) . RB untuk Rusak Berat.(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 5
  26. 26. Formulir FORMOFA-04 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupaAlat Angkutan Bermotor. Yang termasuk dalam klasifikasi aset ini antara lain: Alat AngkutanDarat Bermotor, Alat Angkutan Apung Bermotor, Alat Angkutan Bermotor Udara.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.(7) Diisi Nomor Bukti Kepemilikan aset.(8) Diisi Nomor Mesin.(9) Diisi nama pemegang (penanggung jawab) aset.(10) Diisi tahun perolehan aset.(11) Diisi harga aset.(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(14) . RB untuk Rusak Berat.(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar harga mana nilai tanah dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 6
  27. 27. Formulir FORMOFA-05 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik Jalan, Irigasi danJaringan. Jenis barang yang tercakup dalam lingkup Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi: Jalandan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang di lampiran.(7) Diisi lokasi/tipe aset.(8) Diisi tahun perolehan aset.(9) Diisi jumlah satuan aset.(10) Diisi harga satuan aset.(11) Diisi total harga aset (jumlah x harga satuan).(12) . Diisi kondisi aset yang bersangkutan(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(14) . RB untuk Rusak Berat.(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 7
  28. 28. Formulir FORMOFA-06 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik untuk aset yangtidak tertampung di dalam formulir FORMOFA-01 hingga FORMOFA-05.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang di lampiran.(7) Diisi alamat lokasi/tipe/jenis aset.(8) Diisi tahun perolehan aset.(9) Diisi jumlah satuan aset.(10) Diisi harga satuan aset.(11) Diisi total harga aset (jumlah x harga satuan).(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(14) . RB untuk Rusak Berat.(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 8
  29. 29. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFI-01Nama Satuan Kerja …(2)…KODE SATUAN KERJA: …(3)… FORMULIR OPNAME FISIK PERSEDIAANNo. Jenis Persediaan Kode Aset Merk Jumlah Harga Total Harga Kondisi Keterangan Satuan B RR RB 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Jumlah …(15)…, …(16)…Mengetahui, Tim Opname Fisik,Kepala Satuan Kerja…(17)… 1. …(19)…, …(20)… 2. …(21)…, …(22)……(18)… BAB III - 3
  30. 30. Formulir FORMOFI digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik untuk aset yangberupa Persediaan. Yang termasuk dalam klasifikasi persediaan antara lain meliputi: BarangHabis Pakai, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Pakai.Petunjuk pengisian:(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik Persediaan.(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname Persediaan.(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname Persediaan.(4) Diisi nomor urut.(5) Diisi nama jenis persediaan menurut klasifikasi sub-sub kelompok.(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.(7) Diisi alamat Merk.(8) Diisi jumlah satuan Persediaan.(9) Diisi harga satuan (berdasarkan harga pembelian terakhir) Persediaan.(10) Diisi total harga Persediaan (jumlah x harga satuan).(11) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan,(12) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,(13) . RB untuk Rusak Berat.(14) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15.(15) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.(16) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.(17) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.(18) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.(19) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(20) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.(21) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.(22) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik. BAB III - 3
  31. 31. Lampiran 1. Daftar Klasifikasi Barang Yang Termasuk dalam PerkiraanNeraca 1180 PersediaanGOL BID KEL SUB SS URAIAN BARANG SATUAN KEL KEL4 00 00 00 000 BARANG PERSEDIAAN Buah4 01 00 00 000 BARANG PAKAI HABIS Buah4 01 01 00 000 BAHAN Buah4 01 01 01 000 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI Buah4 01 01 01 001 ASPAL Buah4 01 01 01 002 SEMEN Buah4 01 01 01 003 KACA Buah4 01 01 01 004 PASIR Buah4 01 01 01 005 BATU Buah4 01 01 01 006 CAT Buah4 01 01 01 007 SENG Buah4 01 01 01 008 BAJA Buah4 01 01 01 009 ELECTRO DALAS Buah4 01 01 01 010 PATOK BETON Buah4 01 01 01 011 TIANG BETON Buah4 01 01 01 012 BESI BETON Buah4 01 01 01 013 TEGEL Buah4 01 01 01 014 GENTENG Buah4 01 01 01 015 BIS BETON Buah4 01 01 01 016 PLAT Buah4 01 01 02 000 BAHAN KIMIA Buah4 01 01 02 001 KAPORIT Buah4 01 01 02 002 TAWAS Buah4 01 01 02 003 KAPOR TOHOR Buah4 01 01 02 004 KARBIT Buah4 01 01 02 005 PUPUK Buah4 01 01 02 006 ZAT ASAM Buah4 01 01 02 007 NITROGEN CAIR Buah4 01 01 02 008 RESIN Buah4 01 01 02 009 PEPTISIDA Buah4 01 01 02 010 ASAM SULFAT Buah4 01 01 02 011 FUMISIDA Buah4 01 01 02 012 INSEKTISIDA Buah4 01 01 02 013 HERBISIDA Buah4 01 01 02 014 BAHAN KIMIA NUKLIR Buah4 01 01 03 000 BAHAN PELEDAK Buah4 01 01 03 001 ANFO Buah4 01 01 03 002 DETONATOR Buah4 01 01 03 003 DINAMIT Buah4 01 01 03 004 GELATINE Buah4 01 01 03 005 SUMBU LEDAK/API Buah Lampiaran I - 1
  32. 32. 4 01 01 04 000 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Buah4 01 01 04 001 BAHAN BAKAR MINYAK Buah4 01 01 04 002 MINYAK PELUMAS Buah4 01 01 04 003 MINYAK HYDROLIS Buah4 01 01 04 004 BAHAN BAKAR GAS Buah4 01 01 04 005 BATUBARA Buah4 01 01 05 000 BAHAN BAKU Buah4 01 01 05 001 KAWAT Buah4 01 01 05 002 KAYU Buah4 01 01 05 003 LOGAM/METALORGI Buah4 01 01 05 004 LATEX Buah4 01 01 05 005 BIJI PLASTIK Buah4 01 01 05 006 KARET Buah4 01 01 06 000 BAHAN KIMIA NUKLIR Buah4 01 01 06 001 URANIUM - 233 Buah4 01 01 06 002 URANIUM - 235 Buah4 01 01 06 003 URANIUM - 238 Buah4 01 01 06 004 PLUTONIUM (PU) Buah4 01 01 06 005 NEPTARIM (NP) Buah4 01 01 06 006 URANIUM DIOKSIDA Buah4 01 01 06 007 THORIUM Buah4 01 02 00 000 SUKU CADANG Buah4 01 02 01 000 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN Buah4 01 02 01 001 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Buah4 01 02 01 002 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR Buah4 01 02 01 003 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR Buah4 01 02 01 004 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR Buah4 01 02 01 005 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN UDARA BERMOTOR Buah4 01 02 02 000 SUKU CADANG ALAT BESAR Buah4 01 02 02 001 SUKU CADANG ALAT BESAR DARAT Buah4 01 02 02 002 SUKU CADANG ALAT BESAR APUNG Buah4 01 02 02 003 SUKU CADANG ALAT BESAR BANTU Buah4 01 02 03 000 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN Buah4 01 02 03 001 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UMUM Buah4 01 02 03 002 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN GIGI Buah4 01 02 03 003 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA Buah4 01 02 03 004 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN BEDAH Buah4 01 02 03 005 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT Buah KANDUNGAN4 01 02 03 006 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN THT Buah4 01 02 03 007 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN MATA Buah4 01 02 03 008 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PENYAKIT DALAM Buah4 01 02 03 009 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN ALAT KESEHATAN ANAK Buah4 01 02 03 010 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK SET Buah4 01 02 03 011 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UNTUK PENDERITA CACAT Buah TUBUH4 01 02 03 012 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN SYARAF Buah4 01 02 03 013 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN JANTUNG Buah Lampiaran I - 2
  33. 33. 4 01 02 03 014 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN NUKLIR Buah4 01 02 03 015 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI Buah4 01 02 03 016 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN Buah4 01 02 03 017 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UGD Buah4 01 02 03 018 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEMATOLOGI Buah4 01 02 03 019 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEWAN Buah4 01 02 04 000 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM Buah4 01 02 04 001 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TAKNIK Buah PENYEHATAN4 01 02 04 002 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI Buah PENYEHATAN4 01 02 04 003 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRO KIMIA Buah4 01 02 04 004 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA Buah4 01 02 04 005 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI Buah4 01 02 04 006 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN Buah KONSTRUKSI4 01 02 04 007 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA Buah4 01 02 04 008 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN Buah BATUAN4 01 02 04 009 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM Buah4 01 02 04 010 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN Buah LISTRIK4 01 02 04 011 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UMUM Buah4 01 02 04 012 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI Buah4 01 02 04 013 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA Buah4 01 02 04 014 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PATOLOGI Buah4 01 02 04 015 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI Buah4 01 02 04 016 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FILM Buah4 01 02 04 017 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM RADIO ISOTOP Buah4 01 02 04 018 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MAKANAN Buah4 01 02 04 019 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM AERO DINAMIKA Buah4 01 02 04 020 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM STANDARISASI Buah KALIBERASI DAN INST4 01 02 04 021 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FARMASI Buah4 01 02 04 022 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PEMANTAUAN KUALITAS Buah UDARA4 01 02 04 023 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FISIKA Buah4 01 02 04 024 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA Buah4 01 02 04 025 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PENGKAJIAN TEKNIK Buah PANTAI4 01 02 04 026 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEMATOLOGI Buah4 01 02 04 027 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN Buah4 01 02 04 028 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASIR Buah4 01 02 04 029 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN Buah CETAKAN4 01 02 04 030 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN POLA Buah4 01 02 04 031 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY Buah4 01 02 04 032 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN Buah4 01 02 04 033 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN Buah4 01 02 04 034 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM Buah4 01 02 04 035 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METROLOGIE Buah4 01 02 04 036 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELAPISAN LOGAM Buah4 01 02 04 037 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS Buah Lampiaran I - 3
  34. 34. 4 01 02 04 038 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah TEKSTIL4 01 02 04 039 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL Buah4 01 02 04 040 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah KERAMIK4 01 02 04 041 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT Buah KARET4 01 02 04 042 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI KULIT KARET DAN Buah PLASTIK4 01 02 04 043 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ALAT UJI KERAMIK Buah4 01 02 04 044 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah SELULOSA4 01 02 04 045 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASKA PANEN Buah4 01 02 04 046 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Buah4 01 02 04 047 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR Buah4 01 02 04 048 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA Buah4 01 02 04 049 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA Buah4 01 02 04 050 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN Buah BIOMA4 01 02 04 051 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI Buah4 01 02 04 052 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERAIRAN Buah4 01 02 04 053 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BIOLOGI Buah4 01 02 04 054 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA Buah4 01 02 04 055 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG Buah4 01 02 04 056 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG PROSES/TEKNIK Buah KIMIA4 01 02 04 057 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI Buah4 01 02 04 058 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA Buah4 01 02 04 059 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEARSIPAN Buah4 01 02 04 060 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LAINNYA Buah4 01 02 05 000 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR Buah4 01 02 05 001 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR MF/MW Buah4 01 02 05 002 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR HF/SW Buah4 01 02 05 003 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR FHF/MF Buah4 01 02 05 004 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR UHF Buah4 01 02 05 005 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR SHF Buah4 01 02 06 000 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI Buah4 01 02 06 001 SUKU CADANG ALAT STUDIO Buah4 01 02 06 002 SUKU CADANG ALAT KOMUNIKASI Buah4 01 02 07 000 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN Buah4 01 02 07 001 SUKU CADANG ALAT PENGOLAHAN TERNAK DAN TANAMAN Buah4 01 02 07 002 SUKU CADANG ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK Buah4 01 02 07 003 SUKU CADANG ALAT PANEN Buah4 01 02 07 004 SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN Buah PERTANIAN4 01 02 07 005 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Buah4 01 02 07 006 SUKU CADANG ALAT PROSSESING Buah4 01 02 07 007 SUKU CADANG ALAT PASKA PANEN Buah4 01 02 07 008 SUKU CADANG ALAT PRODUKSI Buah4 01 02 08 000 SUKU CADANG ALAT BENGKEL Buah4 01 02 08 001 SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN Buah4 01 02 08 002 SUKU CADANG ALAT BENGKEL TIDAK BERMESIN Buah4 01 03 00 000 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR Buah Lampiaran I - 4
  35. 35. 4 01 03 01 000 ALAT TULIS KANTOR Buah4 01 03 01 001 ALAT TULIS Buah4 01 03 01 002 TINTA TULIS, TINTA STEMPEL Buah4 01 03 01 003 PENJEPIT KERTAS Buah4 01 03 01 004 PENGHAPUS/KOREKTOR Buah4 01 03 01 005 BUKU TULIS Buah4 01 03 01 006 ORDNER DAN MAP Buah4 01 03 01 007 PENGGARIS Buah4 01 03 01 008 CUTTER Buah4 01 03 01 009 PITA MESIN KETIK Buah4 01 03 01 010 ALAT PEREKAT Buah4 01 03 02 000 KERTAS DAN COVER Buah4 01 03 02 001 KERTAS HVS Buah4 01 03 02 002 BERBAGAI KERTAS Buah4 01 03 02 003 KERTAS COVER Buah4 01 03 02 004 AMPLOP Buah4 01 03 02 005 KOP SURAT Buah4 01 03 03 000 BAHAN CETAK Buah4 01 03 03 001 TRANSPARANT SHEET Buah4 01 03 03 002 TINTA CETAK Buah4 01 03 03 003 PLAT CETAK Buah4 01 03 03 004 STENSIL SHEET Buah4 01 03 03 005 CHENICAL/BAHAN KIMIA CETAK Buah4 01 03 03 006 FILM CETAK Buah4 01 03 04 000 BAHAN KOMPUTER Buah4 01 03 04 001 CONTINUOUS FORM Buah4 01 03 04 002 COMPUTER FILE/TEMPAT DISKET Buah4 01 03 04 003 PITA PRINTER Buah4 01 03 04 004 TINTA/TONER PRINTER Buah4 01 03 04 005 DISKET Buah4 01 03 05 000 PERABOT KANTOR Buah4 01 03 05 001 SAPU DAN SIKAT Buah4 01 03 05 002 ALAT-ALAT PEL DAN LAP Buah4 01 03 05 003 EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA Buah4 01 03 05 004 KESET DAN TEMPAT SAMPAH Buah4 01 03 05 005 KUNCI, KRAN DAN SEMPROTAN Buah4 01 03 05 006 ALAT PENGIKAT Buah4 01 03 05 007 PERALATAN LEDENG Buah4 01 03 05 008 BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Buah4 01 03 05 009 ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM Buah4 01 03 05 010 KAOS LAMPU PETROMAK Buah4 01 03 05 011 KACA LAMPU PETROMAK Buah4 01 03 05 012 PERABOT KANTOR LAINNYA Buah4 01 03 06 000 ALAT LISTRIK Buah4 01 03 06 001 KABEL LISTRIK Buah4 01 03 06 002 LAMPU LISTRIK Buah Lampiaran I - 5
  36. 36. 4 01 03 06 003 STOP KONTAK Buah4 01 03 06 004 SAKLAR Buah4 01 03 06 005 STACKER Buah4 01 03 06 006 BALAST Buah4 01 03 06 007 STARTER Buah4 01 03 06 008 VITTING Buah4 01 03 06 009 ACCU Buah4 01 03 06 010 BATU BATERAI Buah4 02 00 00 000 BARANG TAK HABIS PAKAI Buah4 02 01 00 000 KOMPONEN Buah4 02 01 01 000 KOMPONEN JEMBATAN BAJA Buah4 02 01 01 001 KOMPONEN JEMBATAN BAILLEY Buah4 02 01 01 002 KOMPONEN JEMBATAN BAJA PREFAB Buah4 02 01 02 000 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN Buah4 02 01 02 001 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN PREFAB Buah4 02 01 03 000 KOMPONEN PERALATAN Buah4 02 01 03 001 DINAMO AMPER Buah4 02 01 03 002 DINAMO START Buah4 02 01 03 003 TRANSMISI Buah4 02 01 03 004 INJECTION PUMP Buah4 02 01 03 005 KARBURATOR UNIT Buah4 02 01 03 006 MOTOR HIDROLIK Buah4 02 01 03 007 ENGINE BENSIN Buah4 02 01 03 008 ENGINE DIESEL Buah4 02 01 04 000 KOMPONEN RAMBU-RAMBU Buah4 02 01 04 001 KOMPONEN RAMBU-RAMBU DARAT Buah4 02 01 04 002 KOMPONEN RAMBU-RAMBU UDARA Buah4 02 01 05 000 ATTACHMENT Buah4 02 01 05 001 BLADE Buah4 02 01 05 002 BOOM Buah4 02 01 05 003 BUCKET Buah4 02 01 05 004 SCARIFIER Buah4 02 02 00 000 P I P A Buah4 02 02 01 000 PIPA AIR BESI TUANG (DCI) Buah4 02 02 01 001 DCI FILTER Buah4 02 02 01 002 PIPA AIR BESI TUANG Buah4 02 02 02 000 PIPA ASBES SEMEN (ACP) Buah4 02 02 02 001 A C P 1,0 Buah4 02 02 02 002 A C P 1,5 Buah4 02 02 02 003 A C P 2,0 Buah4 02 02 02 004 A C P 2,5 Buah4 02 02 02 005 A C P 3,0 Buah4 02 02 03 000 PIPA BAJA Buah4 02 02 03 001 PIPA BAJA GELOMBANG Buah4 02 02 03 002 PIPA BAJA KONSTRUKSI (CSP) Buah4 02 02 03 003 PIPA BAJA LAPIS POLYETHELENE Buah Lampiaran I - 6
  37. 37. 4 02 02 03 004 PIPA BAJA LAPIS SENG (GIP) Buah4 02 02 04 000 PIPA BETON PRATEKAN Buah4 02 02 04 001 FITTER PIPA BETON PRATEKAN Buah4 02 02 04 002 PIPA BETON PRATEKAN Buah4 02 02 05 000 PIPA FIBER GLASS Buah4 02 02 05 001 FITTER PIPA FIBER GLASS Buah4 02 02 05 002 PIPA FIBER GLASS Buah4 02 02 06 000 PIPA PLASTIK PVC (UPVC) Buah4 02 02 06 001 PIPA PLASTIK PVC Buah4 02 02 06 002 UPVC FITTER Buah4 03 00 00 000 BARANG BEKAS DIPAKAI Buah4 03 01 00 000 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS Buah4 03 01 01 000 KOMPONEN BEKAS Buah4 03 01 01 001 KOMPONEN JEMBATAN BAJA BEKAS Buah4 03 01 01 002 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN BEKAS Buah4 03 01 01 003 KOMPONEN PERALATAN BEKAS Buah4 03 01 01 004 ATTACHMENT BEKAS Buah4 03 01 01 005 KOMPONEN BEKAS LAINNYA Buah4 03 01 02 000 PIPA BEKAS Buah4 03 01 02 001 PIPA AIR BESI TUANG BEKAS Buah4 03 01 02 002 PIPA ASBES SEMEN BEKAS Buah4 03 01 02 003 PIPA BAJA BEKAS Buah4 03 01 02 004 PIPA BETON PRATEKAN BEKAS Buah4 03 01 02 005 PIPA FIBER GELAS BEKAS Buah4 03 01 02 006 PIPA PLASTIK PVC (UPVC) BEKAS Buah4 03 01 02 007 PIPA BEKAS LAINNYA Buah Lampiaran I - 7

×