Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Similar to PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (20)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
- 1. DASAR PENGELOLAAN AI R LIMBAH Bandung, 12 April 2017 Disampaikan oleh: Kasi Wilayah I Subdit Pengelolaan Air Limbah KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
- 2. MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA? 50 dari 1000 bayi men inggal karena diare 14.000 ton per hari tinja m encemari badan air 75% sungai di Indo nesia sudah tercem ar Masyarakat membayar 25 % lebih mahal untuk air mi num perpipaan 70% air tanah di Indonesia tercemar Potensi kerugian dapat menc apai 56 triliun rupiah per tahun Air limbah domestik Air limbah kakus (black water) Air limbah non kakus (grey water)
- 3. RPJMN 2015-2019 Target: Universal Access 2019 44.20%48.56%51.19%55.54%55.60%57.35%60.91%61.06% 62.14% 67.20% 14.57% 12.61% 13.32% 11.36% 11.04% 10.45% 10.79% 11.55% 11.54% 9.17% 58.77% 61.17% 64.51% 66.90% 66.64% 67.80% 71.69% 72.61% 73.68% 76.37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Improved Sanitation Basic Sanitation (Rural Area) Sanitation Access + 2%/year increase Reported in MDGs SDG’s 100% 85% 15% Perkembangan Sanitasi di Universal Access untuk Sanitasi RPJMN 2015-2019 85% onsite system 15% offsite system Indonesia
- 4. CAPAIAN SANITASI DAN TARGET AKSES UNIVERSAL PROVINSI
- 5. SISTEM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH Optimalisasi Sistem Setempat Peningkatan jumlah tangki septik individual Mendorong pembangunan t angki septik melalui DAK d an hibah sanitasi Optimalisasi dan pembang unan IPLT baru Pengembangan Selektif Sistem Terpusat Pembangunan baru SPAL D Terpusat Skala Perkotaa n, Kawasan Permukiman d an Kawasan Tertentu. Peningkatan kapasitas dan rehabilitasi SPALD Terpus at Skala Perkotaan, Kawas an Permukiman, dan Kawa san tertentu. Pengembangan Agresif Sistem Terpusat Pengembangan SPALD ste rpusat skala perkotaan (int erceptor -modular-IPALD) Peningkatan skala penanga nan SPAL terpusat kawasa n permukiman Pengembangan Teknologi Penerapan teknologi tinggi dalam pembangunan SPALD Terpusat Skala Per kotaan dan Kawasan Perm ukiman Dalam implementasi konsep pengelolaan, diterapkan strategi dengan pe ndekatan bertahap secara bijak (stepwise approach) dalam rangka menc apai akses universal bidang air limbah yaitu sebagai berikut :
- 6. Sistem Pengel olaan Air Lim bah Domestik Setempat (SP ALD-S) Sistem Pengel olaan Air Lim bah Domestik Terpusat (SPA LD-T) Sub-Sistem Pengangkut an Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub-Sistem Pengolahan Setempat INDIVIDUAL TRUK TINJA Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penang kap Lemak, Pipa Persil, Bak Kontrol, da n Lubang Inspeksi IPLT Lumpur dari IPAL ke IPLT IPALD Skala Perkotaan (> 2 0.000 jiwa) IPALD Skala Permukiman (5 0 – 20.000 jiwa) IPALD Skala Kws Tertentu KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH (PERMEN PUPR NO.4 TAHUN 2017) Skala Individual TANGKI SEPTIK Komunal (2-10 KK) Skala Komunal MCK Sub-Sistem Pengumpul an Sub-sistem Pengolahan Terpusat Sub-Sistem Pelayanan Pipa Retikulasi, Pipa Ind uk, Prasarana dan Saran a Pelengkap (manhole, s tasiun pompa dll)
- 7. Alur Pemilihan Jenis SPALD
- 8. 5 4 3 1 2 Penggunaan Tangki Septik Penyedotan Transportasi Pengolahan Lumpur Tinja Pemanfaatan Kembali KONSEP PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
- 9. Pembagian Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sektor Air Limbah Pemerintah Pusat •Penetapan pengembangan SPALD secara nasional; •Pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi; dan •Pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah Provinsi •Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional (lintas kabupaten/kota) Pemerintah Kota/Kab •Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota • Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik • Penentuan lokasi dan penyiapan lahan untuk IPALD dan IPLT • Penyiapan Dokumen DED untuk IPALD dan IPLT, melakukan transfer kno wledge • Mendampingi operasional IPALD dan IPLT • Mendampingi penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga • Mendampingi penyiapan dan pelaksanaan LLTT • Pembangunan IPALD (min 150 SR) • Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT Pemerintah Pusat mem- berikan dukungan pada Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah menyiapkan dan mengajukan readiness criteria Undang - Undang No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 10. DASAR HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Undang-Undang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; Peraturan Menteri PUPR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- 11. JENIS INFRASTRUKTUR TOTAL 1.793 lokasI 1.438 lokasi 875 lokasi + 9.362 lokasi 231 unit 13 kota/kab Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 227 kota/kab INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH TERBANGUN s.d 2016 11
- 12. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT – SKALA PERKOTAAN IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pip a Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daer ah Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daer ah Skala Perkotaan
- 13. 8 No Kota Tahun Teknologi IPAL Kapasitas (m3/ha ri) Idle Capacit y (%) IPAL Total SR (unit) Pelayanan (Jiwa) 1 Medan 1994 UASB 10.000 - 20.480 102.400 2 Parapat - Aeration Pond 2.000 94,3 253 1.265 3 Batam 1990 Oxidation Pond 2.852 97,4 300 1.500 4 Jakarta Zona 0 1986 Aeration Pond 38.880 36,0 1.852 209.260 2012 MBBR 21.600 - - - 5 Tangerang - Oxidation Pons 2.852 94,7 300 1.500 6 Bandung 1979 Anaerobic Facultative Pond 80.835 (0,5) 114.444 572.220 7 Cirebon 1987 Anaerobic Facultative Pond 7.033 98,0 171 855 1987 Anaerobic Facultative Pond 5.626 85,0 1.808 9.040 1977 Anaerobic Facultative Pond 3.944 23,0 1.419 7.095 1977 Anaerobic Facultative Pond 3.944 79,0 4.738 23.690 8 Surakarta 1995 Biofilter 5.184 27,4 8.921 44.605 1995 Aerobic Facultative Pond 4.320 49,8 5.420 27.100 2012 Biofilter 3.456 91,7 576 2.880 9 Yogya, Sleman, Bantul 1994 Aerobic Facultative Pond 15.500 19,4 20.158 100.790 10 Denpasar 2004 Aeration Pond 51.000 31,4 14.546 72.730 11 Balikpapan 2001 Extended Aeration 800 60,0 1.385 6.925 12 Banjarmasin 2008 RBC 5.000 83,1 1.689 6.895 2007 RBC 2.500 64,4 1.778 8.135 2000 RBC 1.000 25,0 1.498 7.320 2010 RBC 2.000 89,2 431 2.115 2011 RBC 2.000 82,2 722 2.325 2011 RBC 3.000 89,9 604 2.735 2013 RBC 2.000 100,0 - - 13 Manado 2010 RBC 2.000 94,4 100 500 TOTAL 279.326 203.593 1.213.880 13 SPALD-T SKALA PERKOTAAN DI INDONESIA
- 14. RENCANA PENGEMBANGAN SPALD-T SKALA PERKOTAAN ON GOING 1. Jakarta Sewerage Zona 1 dan 6 2. Metropolitan Sanitation Management and Health project (MSMHP) : Meda n 3. Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) : Jam bi, Pekanbaru, Makassar, Palembang 4. SPALD – T Kota Banda Aceh 5. Pengembangan Jaringan SPALD-T Surakarta Dalam Persiapan 1. Pengembangan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Bogor 2. Pengembangan SPALD-T Skala Regional Bali 3. Pengembangan SPALD-T Skala Regional Greater Bandung 4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah di 5 Kota: Bekasi, Matar am, Pontianak, Banda Aceh, Semarang
- 15. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT – SKALA PERMUKIMAN IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pipa Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daerah Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daera h Skala Permukiman
- 16. PROGRAM SPALD-T SKALA PERMUKIMAN SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS INSTITUSI Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaa n dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) minimal 150 KK (mel alui APBN) Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaa n (melalui hibah sAIIG) SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT SANIMAS dengan APBN SANIMAS dengan DAK SANIMAS dengan dana pinjaman (IDB dan USRI)
- 17. SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) 17 Prinsip Dasar Prinsip Penyelenggaran • Dapat diterima • Transparan • Dapat dipertanggungjawabkan • Berkelanjutan • Kerangka Jangka Menengah • Sederhana Tanggap Kebutuhan masyarakat Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat Masyarakat yang menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat
- 18. INSTALASI PENGOLAHAN LUMP UR TINJA (IPLT) Truk Tinja Pembiayaan Tangki Septik: Rumah tan gga/Hibah Penyedotan: Rumah Tang ga Truk Tinja: Pemda IPLT: Pemda dan Pemerin tah Pusat Tangki Septi k Komunal SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPAL D-S)
- 19. HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT APBN
- 20. PENDAMPINGAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL Layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik yang diberikan secara berkala & terjadwal sesu ai peraturan & pewajiban yang b erlaku. Meningkatkan jumlah pela yanan sanitasi sistem sete mpat dan menjamin keberf ungsian serta keberlanjuta n IPLT yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Ko ta. PENDAMPINGAN INISIASI OPERASIONAL IPLT 10% IPLT beroperasi o ptimal Menginisasi Pemerintah kab/kota dalam m engoperasikan IPLT agar infrastruktur yan g terbangun dapat dimanfaatkan dengan o ptimal dan dapat mendukung program lay anan lumpur tinja di kab/kota
- 21. DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN LAYANAN LUMPUR TINJA TA 2017 No. Provinsi Lokasi IPLT 1 Aceh Kabupaten Aceh Tengah 2 Kota Langsa 3 Kota Lhokseumawe 4 Sumatera Utara Kabupaten Asahan 5 Sumatera Barat Kota Solok 6 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara 7 Jambi Kabupaten Merangin 8 Kabupaten Sarolangun 9 Sumatera Selatan Kota Pagar Alam 10 Lampung Kabupaten Tanggamus 11 Kabupaten Lampung Barat 12 Jawa Barat Kabupaten Bogor 13 Jawa Tengah Kabupaten Grobogan 14 Kota Magelang DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN OPERASIONAL IPLT No. Provinsi Lokasi IPLT 15 DIY Kabupaten Kulon Progo 16 Jawa Timur Kab. Tulungagung 17 Kab. Sumenep 18 Kab. Lamongan 19 Kalimantan Timur Kab. Penajem Paser Utara 20 Kota Balikpapan 21 Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 22 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 23 Sulawesi Selatan Kab Maros 24 Sulawesi Tenggara Kota Kendari 25 Sulawesi Barat Kab. Majene 26 Bali Kab. Buleleng 27 NTT Kab.Belu No. Provinsi Kab/Kota 1 Aceh Kota Banda Aceh 2 Sumatera Barat Kota Padang 3 Jawa Timur Kab. Sidoarjo 4 Kab. Gresik 5 Jawa Barat Kota Depok 6 Kalimantan Timur Kota Samarinda 7 Sulwesi Selatan Kabupaten Pinrang 8 Sulawesi Tengah Kota Palu Optimalisasi Pelayanan Lumpur Tinja di 8 kab/kota Pendampingan Persiapan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di 13 kab/kota No. Provinsi Kab/Kota 1 Aceh Kabupaten Pidie 2 Sumatera Barat Kababupaten Dharmasraya 3 Jambi Kota Jambi 4 Kab. Batanghari 5 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin 6 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 7 Jawa Tengah Kab. Batang 8 Jawa Timur Kota Batu 9 Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas 10 Kabupaten Lamandau 11 Sulawesi Utara Kota Bitung 12 Sulawesi Selatan Kota Palopo 13 Maluku Utara Kota Ternate
- 22. pH 6-9 BOD 30 mg/L COD 100 mg/L TSS 30 mg/L Oil and Grease 5 mg/L Ammonia 10 mg/L Total Coliform 3000 /100 mL Tantangan Selanjutnya Karena baku mutu yang baru (Permen LH No 68 Tahun 2016), Teknologi Pengolahan Air Limbah Eksiting perlu diupgrade pH 6-9 BOD 100 mg/L TSS 100 mg/L Oil and Grease 10 mg/L Sebelum Sekarang BAKU MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH
- 23. Komitmen dan Kesadaran • Komitmen Kepala Daerah • Pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan air limba h Arahan dan Dukungan Pemerint ah Pusat • Kebijakan dalam sektor sanitasi • Dukungan untuk meningkatka n kapasitas pemerintah daerah Regulasi • Dasar hukum pengelolaan air l imbah pada tingkat nasional d an daerah Kelembagaan • Pemisahan antara operato r dan regulator PEMBELAJARAN (1)
- 24. Operasional Finansial Teknis Promosi • Kesadaran, pem ahaman dan kes ediaan masyara kat • Tarif pengola han air limba h dan penyed otan lumpur t inja • Readiness criteria • Kualitas dokumen perencanaan • Proses konstruksi • Skema Opera sional yang b erdasarkan pa da kondisi da n target pelay anan PEMBELAJARAN(2)
- 25. TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI TINDAK LANJUT Melanjutkan Program Bebas BABS Dukungan penuh dari pemerintah pusat Meningkatkan kesadaran mas yarakat terhadap pentingnya sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja Meningkatkan pelayanan sistem off-site di kawasan perkotaan Menguatkan Peran Pemerintah Daerah dan Provinsi Meningkatkan kualitas perencanaan dalam dokumen SSK
- 26. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Editor's Notes
- Area abu-abu, merupakan area pengelolaan yang dapat didukung dari Pemerintah Pusat. Selain itu, sebagian jaringan perpipaan air limbah (terutama jaringan perpipaan utama dan sekunder) juga dapat didukung dari APBN.
- Commitment and awereness: the commitment of heads of the local governments is absolutely crucial in the preparations for improved urban FSM, as is the willingness of designated institutions to realize this commitment. The commitment should be translated into allocation of sufficient funds, establishment of local regulations, and preparation of implementation plans. The incomprehensive understanding of wastewater management that puts regular deslugding as independent project rather than as part of the whole sanitation improvement has also become one of the issues when it comes to coordination with existing effort in sanitation. Clear directives, guidance, support from National govt, because Under Law No. 23/2014 on local government, the development, operation and improvement of FSM falls under the authority of the local (city and district governments). However, because most local governments lack the technical and financial capacities to discharge the prescribed tasks, the involvement of national government is still required, including in capacity building, planning and provision of the large-scale municipal infrastructures. Clear policy Coordination among stakeholders Operator / service provider; the assigned institution need to be equipped by clear mandate, roles and responsibility which confirmed by local regulation. The form of the institution itself could be vary depend on the city characteristics. Regulations; local regulation that sets the roles of local government to provide public wastewater services, including septage management, will be treated as legal basis for local government in planning, implementing and monitoring the improved urban septage management, as well as in budgeting process with local parliament.
- Operational; implementing regular desludging will need a operational scheme that will be based on condition and target services, which will be related with period of emptying, zoning and scheduling. Financial; sustainability of the services should be established and maintained through sufficient operation and maintenance funding. Although it will be covered by tariff paid by customers, local governments need to provide seed funds until the services could achieve its economies scale so the cost can fully recovered by the tariff. Technical; availability of septage treatment plant is crucial, as well as truck for desludging and transporting from the containment to the treatment plant, although it could be provided by having partnership with local private tankers. Promotion; although the initial customers for pilot stage are households with standardized septic tanks, promotion to all households need to be taken to ensure that the services can be delivered at scale. Therefore, improving the awareness and understanding of community, and finally willing to get the desludging services is extremely important.