advokasi administratif

1. Advokasi Administrasi
( ADMINISTRATIVE ADVOCACY)
Kelompok 8

2. Kelompok 8
anggota
Alya Fauziyah 2104072
Ihza Maulana
Ruhyat
2104076
Meizha Zhahra 2104277
Gerry Trivalda 2104196

3. ADVOKASI ADMINISTRASI
Advokasi administrasi memiliki dua jenis yang juga mendefiniskan bagaimana advokasi
administrasi bekerja, yaitu administrator lembaga yang melibatkan diri mereka atau lembaga mereka
secara aktif dalam advokasi, dan “advokat internal” yang ditunjuk secara administrative yang
bertanggungjawab untuk meningkatkan efektivtas dari pelayanan klien atau mengatasi praktek dan
prosedur lembaga yang merusak pda klien (Patti, 1974)
Administrator seringkali berada pada posisi kunci untuk mengarahkan upaya advokasi,
sedangkan advokat internal yang dapat mempengaruhi perubahan yang besar dalam sebuah
lembaga. representasi dari advokasi administrasi ini “berbicara” atas nama klien memerlukan
keseimbangan yang besar antara memfokukan pada kebutuhan saat ini dan menjamin
kemampuan lembaga kedepan untuk memenuhi misinya (Perlmutter & Adams, 1994).

4. Point dalam Advokasi Adminitrasi
● Ekslusifitas, Memfokuskan secara khusus, secara istimewa, dan semata -
mata untuk klien dan kebutuhan mereka.
● Mutualitas, Advokat dapat menyediakan pembuat keputusan dengan umpan
balik yang diperlukan.
● Penggunaan forum, prosedur lanjutan untuk akuntabilitas public dari proses
administrative, dan ini menguji apakah lembaga telah melewati konstitusi atau
otoritas menurut undang-undang
● Komunikasi, Advokasi yang efektif dalam arena administrative biasanya
memiliki ketrampilan representasi yang sangat baik dalam berbicara dan
menulis.

5. Deskripsi Kasus
Warga Tamansari menolak proyek rumah deret yang digagas oleh
Pemerintah kota Bandung, sehingga terjadi adanya sengketa tanah
serta pelanggaran maladministrasi yang dilakukan seperangkat alat
di lingkup Pemerintah Kota Bandung Sementara itu, saat ini
Ombudmasn masih memproses laporan dugaan penyelewengan
administrasi yang dilaporkannya. Deti pun menyayangkan adanya
surat pemberitahuan yang dilayangkan Pemkot Bandung pada 15
November lalu. Padahal, Ombudsman masih memproses laporan
yang ada.

6. ANALISIS KASUS
Dalam permasalahan ini, pendekatan yang banyak dilakukan baik oleh pihak pemerintah kota bandung dan
warga adalah mediasi meski pada akhirnya pemerintah menggunakan cara represif dan jalur hukum untuk
memenangkan lahan RW 11 Tamansari. Pada awalnya pemerintah memang tidak begitu memperhatikan
partisipasi warga dalam perumusan skema ganti rugi, warga hanya disodorkan solusi yang tidak mereka ketahui
alasan rasional apa yang kemudian mendasari skema ganti rugi tersebut.
Meski demikian warga RW 11 tamansari sangat mengusahakan untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih baik.
Namun seiring waktu berjalan banyak warga yang lebih memilih mundur dari usaha ini yang kemudian
menjadikan pemerintah memliki kekuatan lebih untuk merealisasikan program. Program harus tetap dijalankan
namun masih banyak warga yang memilih untuk tetap memperjuangkan ganti rugi yang lebih layak atau bahkan
tidak mau direlokasi sama sekali. Pada kondisi ini akhirnya pemerintah banyak mengintervensi masalah ini lewat
jalur hukum yang kemudian dimenangkan oleh pemerintah sekalipun warga telah mengajukan banding.

7. ANALISIS KASUS
Adapun peran pekerja sosial yang dapat dilakukan dalam konflik ini adalah peran advokat dan mediator
diantara pemerintah dan warga, khususnya dalam hal mempengaruhi pemerintah dalam perumusan kebijakan
ganti rugi. Pekerja sosial juga dapat menjalankan perannya sebagai pendamping masyarakat dalam mengajukan
banding kepada pemerintah dengan ilmu dan pengetahuan yang lebih mumpuni untuk menghindarkan warga dari
kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Peksos diharapkan mampu untuk menjadi penyambung celah konflik diantara warga dan pemerintah. Hal ini
dikarenakan pemerintah yang sudah mempunyai itikad baik dalam pengelolaan lahan kumuh yang akan dijadikan
pemukiman yang lebih layak untuk ditinggali, namun di satu sisi pemerintah gagal dalam memberikan ruang
partisipasi untuk warga dalam perumusah skema ganti rugi. Di sisi warga juga menginginkan ganti rugi yang lebih
layak dan rasional namun gugatan mereka banyak terhenti karena minimnya ilmu terkait konflik. Disinilah pekerja
sosial dapat berperan dalam meperbaiki relasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menekan dampak
konfliknya serendah mungkin.

8. PERAN PEKERJA SOSIAL
● Pendampingan Korban: Peksos dapat menjadi pendamping bagi warga yang terdampak dengan
menjalankan peran advokat serta mediator khususnya dalam aspek-aspek advokasi secara
administratif.
● Advokasi Hak-hak Korban: Peksos dapat membantu korban untuk memahami dan melindungi hak-
hak mereka. Peksos bisa membantu korban dalam mengajukan banding kepada pemerintah
dengan ilmu pengetahuan yang lebih mumpuni untuk menghindarkan warga dari kebijakan
pemerintah yang tidak pro rakyat dan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati.
● Koordinasi dengan Lembaga Terkait: Peksos bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah
khususnya Kementerian ATR/BPN wilayah Kota Bandung, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga
terkait lainnya. Mereka memastikan kolaborasi yang efektif dalam menangani kasus dan
memberikan dukungan yang diperlukan.

9. PERAN PEKERJA SOSIAL
● Edukasi dan Kesadaran: Peksos memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang realisasi program rumah deret. Pekerja diharapkan mampu untuk menjadi penyambung
celah konflik diantara warga dan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah yang sudah
mempunyai itikad baik dalam pengelolaan lahan kumuh yang akan dijadikan pemukiman yang lebih
layaj untuk ditinggali, namun di satu sisi pemerintah gagal dalam memberikan ruang partisipasi
untuk warga dalam perumusah skema ganti rugi. Di sisi warga juga menginginkan ganti rugi yang
lebih layak dan rasional namun gugatan mereka banyak terhenti karena minimnya ilmu terkait
konflik. Disinilah pekerja sosial dapat berperan dalam meperbaiki relasi antara pemerintah dan
masyarakat dengan menekan dampak konfliknya serendah mungkin.

10. PERAN PEKERJA SOSIAL
● Advokasi untuk Perubahan Sosial: Peksos bisa menjadi advokat sosial, bekerja untuk mengubah
sikap dan budaya di masyarakat terkait penyikapan atas kebijakan dan realisasi suatu program
yang memang berangkat atas dasar niat yang baik. Sehingga konflik-konflik seperti ini dapat
diminimalisir dan dampak yang terjadi dapat diredam sebaik mungkin dan pada hakikatnya tetap
mengedepankan aspirasi dari warga. Juga kepada pemerintah merumuskan serta menegaskan
bahwasannya tindakan represif tidaklah dapat dibenarkan atas dasar apapun sehingga berbagai
penerapan kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi berbagai aspek serta implikasi
yang diharapkan bersama.

11. TERIMAKASIH!