Percikan tentang bagaimana seharusnya sektor publik dikelola

1. Tata Kelola Sektor Publik
Dalam perspektif public governance sudah bukan waktunya lagi ada aktor yang menganggap
paling berjasa dalam menjalankan urusan publik. Urusan publik menjadi tanggung jawab
bersama pemangku kepentingan, yaitu negara/pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah,
maupun organisasi masyarakat. Aspek pentingnya adalah menciptakan dan menjaga aturan main
bersama sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang setara sesuai dengan
kapasitasnya masing-masing dalam keterlibatannya mengurusi publik.
Negara/Pemerintah memiliki peran besar dalam menyelenggarakan urusan publik. Namun peran
yang berlebihan juga tidak pas karena negara terkadang tidak hadir terkait dalam
penyelenggaraan urusan publik di daerah 3 T karena luasnya wilayah dan jangkauan dari aparatur
negara terbatas. Sama halnya dengan kawasan kumuh yang memang jarang tersentuh oleh
pelayanan publik secara memadai karena masalah status wilayah yang tidak masuk dalam RUTR
maupun ketidakjelasan status kependudukan individu yang tinggal di dalamnya.
Keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan publik penting mengingat pengusaha
juga memiliki sumber daya yang penting bagi pelayanan masyarakat. Swasta dapat
berdampingan dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
dengan semangat kemitraan. Meskipun demikian, fenomena neoliberasi yang berupaya
meminimalkan peran negara dan mendorong sektor swasta untuk memberikan pelayanan public
perlu diwaspadai. Kecenderungan cara berpikir neoliberal mengutamakan peran mekanisme
pasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sayangnya, karakteristik dasar mekanisme
pasar adalah transaksional antara permintaan dan penawaran dan ini sangat tidak relevan
diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat membuat regulasi yang memberikan
ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam pelayanan publik, bahkan ruang untuk
mendapatkan keuntungan dari layanan yang diberikan. Namun harus ada jaminan bahwa
dampaknya tidak merugikan masyarakat.
Aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik adalah organisasi non pemerintah
atau sering disebut Lembaga swadaya masyarakat. Organisasi ini sering hadir pada wilayah dan
lokasi yang belum atau tidak hadirnya negara. Kapabilitas dan fleksibiltas organisasi dalam
melakukan pengembangan kapasitas dan advokasi pada masyarakat menjadi faktor kunci dalam
membantu urusan publik. Keterbatasan sumberdaya menjadi kendala keberlangsungan layanan
yang diberikan oleh organisasi ini tapi, khusus pada wilayah 3T dan kawasan kumuh, peran ornop
tidak bisa diabaikan.
Pemangku kepentingan lain yang perannya belum tergarap dalam menyelenggarakan urusan
publik adalah organisasi kemasyarakatan/ormas (community-based organization). Fakta yang
ada, banyak sekali ormas yang berkecimpung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,
seperti organisasi keagamaan (Muhammadiyah maupun Nahdhatul Ulama), organisasi filantropi,
maupun posyandu atau dasawisma. Organisasi-organisasi ini memiliki potensi yang sangat besar
dalam memberikan pelayanan dan seringkali tidak harus terpaku pada anggaran, program,
maupun kegiatan seperti yang dihadapi oleh pemangku kepentingan lainnya.

2. Dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan publik,
seharusnya negara memiliki kebijakan tentang tata kelola sektor publik yang memfasilitasi peran
dari tiap-tiap aktor dengan setara. Proses penyusunan kebijakan dapat melibatkan perwakilan
dari para pihak dan harus ada komitmen dalam penegakan aturan tersebut. Sebaliknya, jangan
terjadi pembajakan dan klaim sepihak yang mengatasnamakan kepentingan para pihak padahal
tidak ada proses yang partisipatif. Sekaligus, kesetaraan harus dijunjung tinggi sehingga setiap
aktor tidak ada yang menganggap dirinya paling berhak maupun paling berjasa dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
Yogyakarta, 10 September 2022
Dwi Harsono