.

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ASEAN FREE TRADE AREA DAN
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA SERTA
REGULASI WORLD TRADE ORGANIZATION
YANG PRO RAKYAT DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN EKONOMI
Oleh:
Purbayu Budi Santosa
LOGO

2. PENDAHULUAN
 GLOBALISASI MERUPAKAN IDE
INTEGRASI DUNIA DI MANA SEKAT-SEKAT
ANTAR NEGARA MAKIN TIPIS
 ADA EMPAT ASPEK DASAR
GLOBALISASI
1.PERDAGANGAN DAN TRANSAKSI
2.PERGERAKAN MODAL DAN INVESTASI
3.MIGRASI
4.PEMBEBASAN ILMU PENGETAHUAN
2

3.  FRANCIS FUKUYAMA MENYATAKAN
KARENA GLOBALISASI NEGARA BISA
TIDAK ADA LAGI
 KENYATAANNYA NEGARA TETAP ADA,
YANG MUNCUL GROUP-GROUP
NEGARA DENGAN KEPENTINGAN
TERTENTU SEPERTI AFTA (Asean Free
Trade Area), LAFTA (Latin Free Trade
Are), PASAR BERSAMA : CACM (Central
American Common Market), EAC (East
African Commonity), dsb
3

4.  Perjanjian perdagangan bebas AFTA dicetuskan
ketika terjadi pertemuan tingkat Kepala Negara
ASEAN atau ASEAN summit ke-4, yang
dilakukan pada tahun 1992. Pada pertemuan itu
kemudian para kepala negara mengumumkan
akan membentuk sebuah kawasan
perdagangan bebas di ASEAN dalam jangka
waktu 15 Tahun. Kalau dihitung seharusnya
akan efektif berjalan secara penuh pada tahun
2007. Namun kenyataanya, AFTA ini akan aktif
pada tahun 2015, 22 tahun kemudian.
4

5.  ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
merupakan kesepakatan antara negara-negara
anggota ASEAN dengan China
untuk mewujudkan kawasan perdagangan
bebas dengan menghilangkan atau
mengurangi hambatan-hambatan
perdagangan barang baik tarif ataupun
non tarif, peningkatan akses pasar jasa,
peraturan dan ketentuan investasi,
sekaligus peningkatan aspek kerjasama
5

6.  kerjasama ekonomi untuk mendorong
hubungan perekonomian para Pihak
ACFTA dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ASEAN dan
China. Dalam ACFTA disepakati akan
dilaksanakan liberalisasi penuh pada
tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China,
serta tahun 2015 untuk serta Kamboja,
Laos, Vietnam, dan Myanmar.
6

7.  Sebagai satu-satunya badan internasional yang secara
khusus mengatur masalah perdagangan antar
negara, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi
Perdagangan Dunia merupakan sebuah pintu gerbang
bagi suatu negara untuk memperluas akses pasarnya.
Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan
telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui
UU NO. 7/1994. Sistem perdagangan multilateral WTO
diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan
dasar perdagangan internasional sebagai hasil
perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara
anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak
antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk
mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan
perdagangannya.
7

8.  Pro Rakyat adalah menguntungkan rakyat
 Ketahanan ekonomi adalah sebagai kondisi
dinamis kehidupan perekonomian bangsa yg
berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan
nasional dlm menghadapi serta mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan yg datang yang dari luar maupun dari
dalam secara langsung maupun tidak langsung
untuk menjamin kelangsungan perekonomian
bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945.

9.  Ketahanan Bangsa (Nasional) sangat
tergantung kepada ketahanan ekonomi.
 Secara operasional ketahanan ekonomi
dapat didekati dengan Pendapatan Nas
(Daerah) yang tinggi dengan tingkat
pemerataan yang relatif merata, tingkat
kemiskinan yang rendah dan tingkat
pengangguran yang rendah.

10. PRESTASI INDONESIA
 Scr makro ek Ina dari 2004-2009 tumbuh
5,5 % per tahun. Th. 2009-2013 rata-rata
tumbuh 5,9 %/per tahun.
 Pendpt nas Rp 5.718,35 triliun (2010), Rp
6.660,23 triliun (2011) dan Rp 7.544,15
triliun (2012). Pendpt per kapita per th Rp
6,12 juta (2000), Rp 9,16 juta (2004) , Rp
18,77 juta (2008), Rp 23,76 juta (2010)
dan naik menjadi Rp 30,52 juta (2012). Th
2012 pendpt perkapita/bl Rp 2,5 juta(BPS)
10

11.  Angka pengangguran terbuka turun dari 9,86
% (2004) menjadi 5,92 % (Maret 13). Angka
kemiskinan turun dari 16,66 % (37,2 jt)
menjadi 11,37 % (28,07 jt).
 Ttp aneh jatah raskin 15,5 jt RT atau sekitar
62 jt orang
 Angka ketimpangan terus naik. Indeks Gini
naik: 0,32 (2002), 0,357 (2009), 0,38 (2010) ,
0,41 (2012) dan 0,413 (2013). Artinya yg
kaya tambah kaya, yg miskin tambah miskin.

12. Harapan pada Pemerintahan Baru
 Inti dari Blok Ekonomi yang ada adalah
adanya kebebasan dalam berbagai segi
misal dalam perdagangan, investasi,
pergerakan orang. Halangan dalam tarif
dan non-tarif makin diperkecil
 Presiden baru beserta jajarannya
(termasuk para Gubernur, Bupati dll)
harus antisipasi hal tersebut.
 Kalau tidak mengantisipasi negara
Indonesia hanya sebagai pasar dan bisa
jadi sebagai penonton.
12

13.  Tentunya Pro Rakyat sangatlah
diutamakan, meskipun kenyataannya
pertumbuhan ekonomi makin membuat
kesenjangan.
 Berbagai terobosan harus dapat dijalani,
dan dengan niatan yang baik bahwa
apapun jabatan (terlebih untuk Presiden)
adalah amanah, maka berbagai rintangan
hendaknya dapat diatasi dari satu
masalah ke masalah lainnya.
13

14. Strategi yang Dilakukan
 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Utamanya
UMKM pada masalah manajerial dan keuangan.
Ingat China dan India bisa jaya.
 Menarik Investasi dengan pelayanan prima
 Ketahanan Pangan Diprioritaskan
 Penyediaan Sarana dan Prasarana
 Pembangunan Ek Wilayah (PEL).Tmsk Industri
Kreatif
 Berantas Korupsi dlm berbagai wujud seperti
mafia impor, mafia hukum dll.

15. PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI
PERUSAHAAN,
STRUKTUR, DAN
PERSAINGAN
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
KONDISI FAKTOR
KONDISI
PERMINTAAN
MICHAEL PORTER, 1990

16. PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
LINGKUNGAN
BISNIS
DAYA SAING
INTERNASIONAL
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
SUMBERDAYA YG
DIANUGERAHKAN
Dong-Sung Cho, 1994
PERMINTAAN
DOMESTIK
POLITISI DAN
BIROKRAT
PEKERJA
PARA
WIRAUSAHA
WAN
MANAGER
DAN
INSINYUR
PROFESIONA
PERISTIWA L
PELUANG

17. 17
AArraahh PPeennggeemmbbaannggaann
RReevviittaalliissaassii PPeennggeemmbbaannggaann EEkkoonnoommii LLookkaall
 Partisipatif  pelibatan
stakeholders kunci
 Bottom-up
 Memiliki Logframe yg jelas
(Heksagonal PEL)
Mengintegrasikan sistem nilai yg
disepakati bersama seluruh
stakeholders
Terukur
Terintegrasi ke dlm SPPN
Berkelanjutan
FAKTOR
LOKASI
KELOMPOK
SASARAN
PROSES
MANAJEMEN
TATA
PENGEMBANGAN
EKONOMI WILAYAH
BERKELANJUTAN
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTA
N
KESINERGIAN
DAN FOKUS
KEBIJAKAN

18. DDeeffiinniissii PPEELL
 Berdasarkan analisis thd kelebihan dan
kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL
(a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll)
dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL
didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan
sumber daya lokal yang melibatkan
pemerintah, dunia usaha, masyarakat
lokal dan organisasi masyarakat
madani untuk mengembangkan
ekonomi pada suatu wilayah.

19. Heksagonal PEL
Faktor
Lokasi
Proses
Manajemen
Tata
Kepemerintahan
Kelompok
Sasaran
Pengembangan
Ekonomi
Wilayah
Berkelanjutan
Kesinergian dan
Fokus Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan

20. Kelompok Sasaran
Pelaku usaha lokal
Investor Luar Pelaku usaha baru

21. KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi
Pembangunan
Wilayah
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
Komunitas

22. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial Lingkungan

23. TATA KEPEMERINTAHAN
Kemitraan Pemerintah
dan Dunia Usaha
Reformasi
Sektor Publik
Pengembangan
Organisasi

24. PROSES MANAJEMEN
Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan
Evaluasi
Partisipatif
Perencanaan
dan
Implementasi
Partisipatif

25. Pengembangan
dan Penguatan
Kemitraan
Pengumpulan
Data
Analisis
Data
Pemetaan
Status
PEL
Penetapan
Faktor
Pengungkit
PEL
Identifikasi
Stakeholder
Penyusunan
Rencana
Tindak dan
Pembiayaan
Penyusunan
Rencana Bisnis
Adopsi dalam
Dokumen
Rencana Daerah
Pelaksanaan
PEL
Monitoring dan
Evaluasi
TAHAP
I
TAHAP
II
TAHAP
III
TAHAP
IV
TAHAP
V
RPJMD
RKPD
APBD

26. LOGO