2. Year User Population Percentage GDP p.c Note
2000 2,000,000 206,264,595 1% $ 570
2007 20,000,000 224,481,720 8.9 % $1,916
2008 25,000,000 237,512,355 10.5 % $ 2,238
2009 30,000,000 240,271,522 12.50 % $ 2,329
2010 30,000,000 242,968,342 12.30 % $ 2,858
Internet usage and population statistics in Indonesia[1]
Source:Internet World Stats
Note:Per capita Gross Domestic Product (GDP) in US Dollar
“Indonesia Internet Usage and Population Statistics”, Internet World Stats quoting United Nations Department of Economic and Social Affairs,
http://www.internetworldstats.com (last accessed April 6, 2012).
4. Era digital membuat setiap orang memiliki
kesempatan untuk menjadi konsumen
sekaligus produsen dari sebuah konten.
Namun di sisi lain era digital juga
dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan
media massa besar untuk memperkokoh
bangunan konglomerasi medianya
5.
6. Amerika Serikat adalah negara yang dapat dijadikan contoh dari konglomerasi media.
Pada era tahun 1980-an hinggga pertengahan tahun 1990-an, perusahaan media massa
di Amerika Serkat terus mengalami penurunan. Tahun 1996, perusahaan media di
negeri itu hanya menyisakan lima media, yaitu Time-Warner, Viacom, News Corp.,
Bertelsmann Inc., dan Disney
https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-
mnc-media-nusantara-citra/
Tahun 2001, muncullah sejarah besar dalam integrasi konglomerasi media di Amerika
Serikat yang mencoba mengintegrasikan kepemilikan media dan infrastruktur internet.
Pada tahun tersebut perusahaan raksasa Time Warner bergabung dengan American On
Line (AOL) menjadi Time Warner and AOL (TWOL).
Penggabungan dua perusahaan itu dinilai sangat strategis dan menandai munculnya
konglomerasi media baru. AOL amat disukai para investor di pasar Wall Street, karena
dianggap sebagai a leader in the rapidly emerging world of internet based media
(KONSENTRASI MEDIA MASSA DAN MELEMAHNYA DEMOKRASI, Henry Subiakto, Dosen
Jurusan Komunikasi FISIP dan Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi
Universitas Airlangga, Surabaya)
Time Warner menguasai konten, dengan deretan majalah, film, dan program-program
televisi yang dimilikinya. Sedangkan AOL memiliki saluran ke lebih dari 20 juta tempat
tinggal di Amerika
7. “Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit
dihindarkan,” ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media Holdings, saat menjadi
pembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis
Independen (AJI). (Konferensi “Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, Hotel Nikko
Jakarta, 7 Juli 2011)
Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the
Berita Satu TV, BeritaSatu.com, Jakarta Globe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia,
Investor Daily, Majalah Investor and Suara Pembaruan. Berita Satu Media Holdings are a
multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital, online, social media,
mobile, and events. http://www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings.
Bahkan dalam seperti ditulis di sebuah portal berita, Presiden Direktur PT Bakrie
Telecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and
Technology (BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL),
media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015.
(http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-
telecom/8867)
Konglomerasi media dengan memanfaatkan konvergensi telematika di Indonesia
semakin nampak dari upaya Trans Corps membeli situs portal popular, detik.com.
8. Hegomoni Wacana Publik
Kasus Lapindo menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan contoh bagaimana media-media dalam
kelompok Group Bakrie (TV One, AN TV dan Vivanews.com) menyajikan berita yang seragam. Kelompok
media group Bakrie menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo.
Bahkan TV One itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurin yang
menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran.
Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak
diwawancarai. (http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE )
Hal yang sama juga terjadi di ANTV. ANTV juga menayangkan pendapat Dr. Sergey Kadurin yang
menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran
(http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU). Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan
bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada
vivanews.com.(http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-
pengeboran). Liputan khusus terhadap pakar Rusia juga ditampilkan secara audio-visual di portal
vivanews.com (http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-
tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo ).
Sebelumnya hal yang nyaris sama juga terjadi pada saat peliputan dugaan kasus korupsi Sisminbakum
(Sistem Informasi Badan Hukum, yang memungkinkan pendaftaran badan hukum dilakukan on-line).
Pada saat munculnya kasus itu hampir seluruh media massa menayangkan beritanya. Tapi berita itu
tidak muncul di program berita andalan stasiun televisi RCTI, Seputar Indonesia. Campur tangan
pemberitaan pemilik dalam kasus Sisminbakum bukan hanya dialami RCTI tapi juga pada portal berita
Okezone, juga milik MNC. Bahkan Okezone.com juga mencabut beberapa berita yang dianggap
merugikan PT. Sarana Rekatama Dinamika.(“Geger di Sisminbakum, Sunyi di RCTI dan OKEZONE.” Wajah
Retak Media, Kumpulan Laporan Penelusuran. Diterbitkan oleh AJI bekerjasama dengan Tifa, Mei 2009)
9. No News Portal (General News) Prosentase
1 Okezone.com 13%
2 Kompas.com 11%
3 Detik.com 9%
4 Republika.co.id 4%
5 Suara Merdeka 4%
6 Koran TEMPO 3%
7 Media Indonesia 3%
8 The Jakarta Post 2%
Source: Media Market (http://www.audiencescapes.org/country-
profiles/indonesia/communication-habits-demographic-groups/urban-rural/urban-
rural-138)
base n=226 (montly internet user, April 2009)
10. Penurunan kualitas jurnalistik
“Meskipun itu menurut kaidah bisnis dapat lebih efisien, namun menurut saya
harus dibatasi,” ujar mantan redaktur Republika dan Majalah TEMPO Farid
Gaban, “Ini akan berpengaruh pada kualitas jurnalistik, wartawan menjadi
kekurangan waktu untuk menambah bahan bacaan, akibatnya berita yang
dihasilkannya pun tidak lagi kritis,”
“Konglomerasi media di era konvergensi telematika ini posisi wartawan semakin
lemah dan posisi pemilik modal semakin kuat, sehingga mereka akan sulit
bila harus mengkritisi kebijakan lembaganya sendiri dalam menyajikan
berita,” kata Farid Gaban, “Berita terorisme di TV One atau kasus Lapindo di
Group Media Bakriemisalnya, adakah wartawannya kemudian mengkritisi cara
media itu menyajikan berita?”
Wawancara dengan Farid Gaban di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011
11. Muncul tapi lemah
Penelitian Merlyna Liem, seorang peneliti new
media dari Arizona State University
mengungkapkan bahwa topik yang ramai
dibicarakan oleh pengguna twitter di
Indonesia adalah persoalan gaya hidup dan
isu yang sebelumnya telah diberitakan oleh
media arus utama (mainstream).
12. Link media yang sering muncul di twitter
Menurut laporan Saling-Silang tahun 2011[1], sebanyak 22% link media massa muncul di twitter. Adapun
komposisinya adalah sebagai berikut.
[1] Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011
13. NO Channel Jumlah Ranking di Alexa Jumlah
pembaca/pemirsa anggota/follower di
media sosial
Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo
1 Website korbanlumpur.info 6,167,065 (global),
140,328 (rank in id), 40
(site link in)
2 Fanpage facebook 878
3 Friend of Lapindo Victim, Group in Facebook 3404
4 Twitter @korbanlapindo 452
5 Cause;Dukung Korban Lapindo Mendapatkan Keadilan 17,238
Media Group Bakrie
1 Vivanews.com Peringkat ke-13 topsite
menurut alexa.
857 (global), 13 (rank in
Id), 276 (site link in)
Twitter (@VIVAnews) 185,597
Vivanews.com di facebook 4,545
Vivanews.com di facebook 2 66,849
2 AnTV 87,4 juta
AnTV di twitter 30,278
3 TV One 108,8
TV One di Twitter 404,409
[1] http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall
[2] http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom
[3] @whatsonANTV
[4] @tvOneNews
Data diambil Per Juni 2011
14. Riset yang dilakukan oleh MarkPlus Insight
tentang aspirasi dan perilaku anak muda di 6
kota besar di Indonesia awal tahun 2010
menunjukan bahwa pengguna internet yang
aktif hanya 4,4%. Pengertian pengguna
internet yang aktif dalam riset itu adalah
mereka memiliki dan menulis artikelnya di
blog pribadi mereka dan juga di forum-forum
online.
15. Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE dan RUU Konvergensi
Telematika (serta RUU Revisi UU Telekomunikasi)
Orang-orang yang pernah dan nyaris menjadi korban Pasal Karet Pencemaran
Nama Baik:
1. Prita Mulyasari VS RS OMNI
2. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta
anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam
pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE
3. Yudi Latif. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke polisi oleh
para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik
pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor
TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan
pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2)
jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE.
(http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=11870)
16. “Saya lebih baik diam,” ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung
kasus itu (pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga
cenderung enggan protes dan menghindari konflik. (Majalah TEMPO,
edisi 26 Februari 2012)
17. Data dari kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, bahwa hingga tahun
2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki infrastruktur telepon
kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua
dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun paling banyak berada di wilayah Jawa dan
Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi ketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses
telekomunikasi masih didominasi Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).
Namun bisa jadi, data tersebut di atas muncul karena makin ditinggalkannya telepon kabel dan beralih
ke komunikasi mobile melalui handphone. Jika demikian maka indikator yang bisa dipakai adalah
tentang banyaknya penerima sinyal selluar antara di Jawa, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.
Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal selular
terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008 kepemilikan
handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera.
Sementara di sisi lain, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010, menyebutkan
sebanyak 65,2% infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh
Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%), sementara pada wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara,
Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini.
Sumber: Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”
Note
Pengertian backbone serat optik adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan
utama dalam sebuah jaringan telematika.
18. Hal yang sama juga tercermin dalam pengguna facebook dan produksi tweet
di Indonesia. Seperti ditulis di Snapshot of Indonesia Social Media Users -
Saling Silang Report Feb 2011, menyebutkan bahwa pengguna facebook
terbesar di Indonesia didominasi oleh warga Jakarta (50,33%). Pada urutan
selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan
(3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan dengan
pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).
Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta
mendominasi seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari
Jakarta sebesar 16,33%, dari Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari
Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%. Bandingkan tweet yang diproduksi
dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%.
http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-
media-users-saling-silang-report-feb-2011
20. “Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan
perubahan paradigma telemtika dari vital dan
strategis dan menguasai hajat hidup orang
banyak menadi komoditas yang dapat di
perdagangkan semakin besar melalui forum-
forum regional dan internasional dalam
bantuk pembukaan pasar”
(Penjelasan Atas RUU Konvergensi Telematika)
21. Komoditas=> Produsen dan Konsumen
Dalam RUU Konvergensi Telematika, ternyata
persoalan hak warga negara tidak menjadi
pertimbangan dalam penyusunan RUU ini.
Hak warga untuk bisa mengakses telematika
dan dengan itu dapat berkomunikasi tidak
muncul dalam pertimbangan RUU ini.
22. Labeling Komersial dan Non-Komersial
Mainstreaming Penyelenggara Telematika Komersial.
Menurut RUU ini penyelenggara komesial meliputi
penyelenggara fasilitas jaringan telematika, layanan jaringan
dan aplikasi telematika, termasuk aplikasi penyebaran konten
dan informasi. Nah, apakah komunitas masyarakat dan atau
LSM yang mengelola portal berita atau informasi, seperti
www.korbanlumpur.info dan www.suarakomunitas.net, masuk
sebagai penyelenggara komersial?
24. 1. Kabar baik
Prita Mulyasari menang di Pengadilan
RUU Konvergensi Telematika ditarik dan digantikan dengan
RUU Revisi UU Telekomunikasi (“Rancangan Undang Undang
(RUU) Konvergensi Telematika yang sebelumnya sudah
dalam tahap proses pembahasan interdep di Kementerian
Hukum dan HAM harus ditinjau ulang,” ungkap Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S. Dewa Broto
dalam suratnya bernomor 28/PPID/Kominfo/5/2012
Di RUU Revisi UU Telekomunikasi perijinan untuk media
yang dikelola publik sudah ditiadakan
25. 2. Kabar Buruk
Pasal Karet Pencemaran Nama Baik masih
bercokol di UU ITE
Di RUU Revisi UU Telekomunikasi hak publik
untuk mendapatkan akses telematika masih
kurang kuat penekanannya
26. Kemajuan ICT (Information and Communication Technology)
yang ditandai dengan konvergensi Telematika digunakan oleh
para pemilik modal di sektor media untuk memperkuat
bangunan konglomerasi medianya
Konvergensi telematika memungkinkan munculnya
‘perlawanan’ publik
Namun perlawanan publik masih lemah (pengguna internet
masih pasif)
Perlawanan publik yang lemah semakin diperlemah dengan
munculnya kebijakan telematika, tentang pencemaran nama
baik (UU ITE) dan belum kuatnya pengaturan yang menjamin
pemerataan akses telematika di seluruh Indonesia.
27. Sudah seharusnya pemerintah mengkaji ulang
Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE.
Pengkajian ulang Draft RUU Revisi UU
Telekomunikasi, khususnya yang berkaitan
dengan skema pemerataan akses telematika.
Dan pengkajian ulang RUU tsb harus
melibatkan masyarakat secara lebih luas dan
tentu saja menjadikan hak-hak warga atas
telematika sebagai dasar pertimbangan
dalam penyusunan RUU.