Notulensi Diskusi Lingkar Belajar            "Kebijakan Telematika & Pertarungan Wacana                     di Era Konverg...
SERVICES                2004         2005         2006          2007   2008Fixed Telephones        8,703,300 8,824,467 8,8...
Rata-rata perilaku pengguna internet itu seperti updatae Facebook, brosing. Yang pasif,Cuma menonton saja. Kalau yang akti...
213.487. Bahkan pengeluaran untuk belanja produk ICT warga miskin itu telah      melebihi pengeluaran kebutuhan minimum un...
Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) punpaling banyak berada di wilayah Jawa d...
Sementara itu, di Indonesia menurut                                                                    Riset Nielsen, juga...
90 surat kabar                lokal       di                berbagai                daerah4   Mugi Reka                  C...
sekaligus. Seperti yang disampaikan Mas Ignatius, Kasus Prita, Bibit Candra itu       “sukses di media social” karena tida...
NO   Channel                  Jumlah            Ranking di Alexa              Jumlah                                     p...
terkena kasus pencemaran nama baik, maka akan memakai UU Pers. Sementara di       masyarakat tidak memakai UU Pers. Sepert...
Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warganegara jika layanan universal gagal dipenuh...
   Proses konvergensi di Indonesia dimulai dari konglomerasi, dimana industri-       industri media besar membeli/mencapl...
Terkait Kebijakan, di Prolegnas 2010-2014 ada beberapa RUU terkait media penyiaran,yaitu :         RUU Konvergensi Telema...
sempat terjadi ketegangan ketika KPI memberikan sanksi kepada Metro TV yang           menanyangkan berita pagi tentang Sat...
Infrastruktur     Keterbukaan akses                  Digital devide                  Kebebasan berkomunikasi            Di...
Servise Obligation) membangun infrastruktur di daerah ekonomi kurang mampu, karenasecara ekonomis itu tidak akan dibangun ...
Tiap tahun PBB ada World Summit Society, Kominfo pun memiliki tagline “MenujuMasyarakat Informasi Indonesia”. Tetapi apa y...
Menjadikannya sebagai isu hak asasi manusia tidaklah mudah. Tahun lalu di Sidang UmumPBB, secara mayoritas memutuskan air ...
Perkembangan internet freedom ini sangat menarik. Bisa jadi tumpang tindih yang terjadidi Indonesia bisa ditolong di level...
Saat ini masih terjadi gap yang sangat besar. Waktu buruh-buruh Freeport mogok, merekatidak bisa mengunggah video aksinya....
Telekomunikasi tidak mengatur hal tersebut. Itu mengapa mereka berharap bisamenggabungkannya.Ada sebuah provider di Indone...
Rini NasutionMengapa Mediawatch di Indonesia lemah?Andreas HarsonoPertama, di sini media tidak biasa dikritik. Ini menjadi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notulensi diskusi lingkar_belajar_ruu_konvergensi[1]

744 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notulensi diskusi lingkar_belajar_ruu_konvergensi[1]

  1. 1. Notulensi Diskusi Lingkar Belajar "Kebijakan Telematika & Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media" SatuDunia, 18 Agustus 2011Narasumber : 1. Firdaus Cahyadi, SatuDunia 2. Andreas Harsono, Yayasan Pantau 3. Margiono, MAKSIPengantar dari Direktur Yayasan SatuDunia, Rini NasutionSatuDunia sedang mengadakan riset terkait RUU Konvergensi. Saat ini adalah untukmendapatkan masukan terkait hasil riset tersebut.RUU Konvergensi belum banyak dipahami publik. Perlu melibatkan teman-teman yang adadi luar lingkaran kita, karena Kebijakan ICT belum popular di masyarakat sipil, padahal kedepan potensinya cukup tinggi, kalau tidak dikawal dengan baik. Ini upaya untukmenginisiasi, mengawal salah satu kebijakan payung ICT di negeri iniPresentasi Firdaus Cahyadi (SatuDunia)SatuDunia sedang melakukan riset terkait Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacanadi Era Konvergensi Media. Salahsatunya narasumbernya Mas Andreas yang dilakukandengan wawancara lewat Skype.Dari Data Mastel ada kecendurungan penggunaan mobil phone dll yang menunjukkanadanya perkembangan penggunaan telematika di Indonesia
  2. 2. SERVICES 2004 2005 2006 2007 2008Fixed Telephones 8,703,300 8,824,467 8,806,702 8,717,872 8,612,872Fixed WirelessPhones 1,673,081 4,683,363 6,014,031 10,811,635 16,598,550Mobile Phones 30,336,607 46,992,118 63,803,015 93,386,881 124,805,871Terjadi demam social media di Indonesia, seperti FB, Twiter, dll.Berikut data dari Alexa. Facebook menempati peringkat pertama, disusul Youtube danTwitter, sampai peringkat sepuluh Indowebster. Ini data awal 2011. No Site 1 Facebook 2 Youtube 3 Twitter 4 Multiply 5 Friendster 6 Linkedin 7 Digg.com 8 Myspace.com 9 Tagged 10 IndowebsterDan berikut pola produksi dan konsumsi terkait konten internet di Indonesia. Sumberdatanya dari Markplus Insight 2010, milik Hermawan Kertajaya.
  3. 3. Rata-rata perilaku pengguna internet itu seperti updatae Facebook, brosing. Yang pasif,Cuma menonton saja. Kalau yang aktif seperti menulis di Blog, membuat resensi buku,mensosialisasikan ide-idenya di Blog. Dan ternyata yang aktif itu hanya 4,4% Kebiasaan dan Prilaku Prosentase pengguna internet di Indonesia Passive 13,6 % Average 81,9 % Active 4,4 %Biaya Gaya Hidup Digital Masyarakat  Para pengguna internet yang menjadi responden survey tersebut menghabiskan Rp 166,000 hanya untuk akses Internet melalui PC/Laptop. Sementara melalui handphone mereka rata-rata menghabiskan Rp 86,000 dalam sebulan.  Jika diteliti per umur, anak muda lebih sedikit pengeluarannya dibanding orang dewasa. Untuk akses intenet melalui handphone dalam sebulan anak muda menghabiskan Rp. 85,000 sementara orang dewasa menghabiskan Rp. 95,000. Untuk koneksi melalui PC/Laptop dalam sebulan anak muda menghabiskan Rp. 150,000, sementara orang dewasa menghabiskan Rp. 200,000. (riset Markplus)  Hasil survey FAKTA, sebuah NGOs yang melakukan pendampingan terhadap warga miskin kota Jakarta, mengungkapkan bahwa pada tahun 2010, masyarkaat miskin dampingannya mengeluarkan uang rata-rata Rp 30.000/bulan/KK untuk mengakses internet di warnet dan sebesar Rp 160.000/bulan/KK untuk membeli voucher handphone. Jika ditotal maka sekitar Rp. 190 ribu/bulan/KK pengeluaran warga miskin kota untuk belanja produk ICT .  Pengeluaran warga miskin kota untuk produk ICT itu ternyata hampir sama dengan pengeluaran per KK warga miskin untuk kebutuhan minimum makanan per kapita per bulan atau menurut Badan Pusat Statistics (BPS) dikenal dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Pada tahun 2010 GKM di Jakarta mencapai Rp
  4. 4. 213.487. Bahkan pengeluaran untuk belanja produk ICT warga miskin itu telah melebihi pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan atau Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Pada tahun 2010 GKNM di Jakarta sebesar Rp 117.682.Ternyata biaya hidup digital masyarakat di Jakarta sama dengan pengeluaran kebutuhanuntuk makan dan minumnya.Persoalan yang lain lagi, adalah ketimpangan akses telematika. Jaringan backbone seratoptik di Indonesia tidak merata. Terlihat bahwa konsentasinya masih di Indonesia baratdan Jawa. Sementara di Indonesia Timur masih kosong.Dari Data Buku Putih Telematika “Komunikasi dan Informatika tahun 2010” yangdikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa sinyal HPyang terbanyak itu terdapat di Jawa dan Sumatera.Hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memilikiinfrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa
  5. 5. Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) punpaling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasiketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasiJawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyalselular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan SumateraDan ini berimbas ke pengguna Facebook. Pengguna facebook terbesar di Indonesiadidominasi oleh warga Jakarta (50,33%). Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor(3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%).Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasiseluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dariBandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%.Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura0,23%. (Report Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011)Konglomerasi Media di era Konvergensi TelematikaSebagai background, di Amerika Serikat, dalam tulisan Veronika Kusuma dihttps://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-mnc-media-nusantara-citraAda penurunan jumlah media di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1980an sampai 1996.
  6. 6. Sementara itu, di Indonesia menurut Riset Nielsen, juga terjadi penurunan jumlah pembacanya. Hanya pengguna internet yang naik. Ini bisa dikaitkan dengan kesenjangan akses, dominasi terbesar masih di Jawa. Ada kontradiksi, jangan-jangan ini mewakili Indonesia Barat.Ternyata era konvergensi media dimanfaatkan oleh media-media besar. Menjadikanproduksi berita menjadi efisien. Don Bosco di acara ulang tahun AJI menyampaikan bahwadi era konvergensi Telematika, konglomerasi media adalah sebuah keniscayaan. Karenaakan membbuat lebih efisien. Sebuah bisa ditayangkan di beberapa channel.N Media Newspaper Magazine Radio Television Cyber Media Othero Group Station Station Bussines1 Kompas- Kompas, The 37 Majalah dan Sonora Radio Kompas TV Kompas.com, Hotel,Printin Gramedia Jakarta Post, Tabloid, 5 book dan Kompasiana.c g, Group Warta Kota publisher Otomotion om House, dan 11 surat Radio Promotion, kabar lokal Agencies, University2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Global Okezone.com IT Bussines (Media Indonesia Mom&Kiddy, FM,Radio TV, TPI (MNC Nusantara Realita, Dangdut TPI, TV), Citra) Majalah Trust ARH Global, Indovision Women (Televisi Radio Cable)3 Jawa Pos Jawa Pos, 23 majalah Fajar FM di JTV di Travel Fajar, Riau mingguan Makassar Surabaya dan Bureau, Pos, Rakyat 3 stasiun TV Power House Merdeka, dan lokal
  7. 7. 90 surat kabar lokal di berbagai daerah4 Mugi Reka Cosmopolitan, Hard Rock O’Channel Holder of Aditama Harper’s FM, MTV Sky Saveral (MRA) Bazaar,Esquire, International FHM, Good Boutique House Keeping dan 10 majalah lainnya (kebanyakan franchise)5 Bali Post Bali post, Tabloid Tokoh Bali TV dan 8 Balipost, Suluh TV lokal bisnis bali Indonesia dan lainnya 2 koran lainnya6 Mahaka Harian Golf Digest, Radio Jak FM JakTV, TV One Entertaiment Media Republika Arena, Parents . Outdoor Indonesia, A+ Advertisment7 Femina Femina, Gadis, Radio U FM Production Group Ayah Bunda, House Dewi dan 10 majalah lainnya8 Bakrie AnTV, TV One Vivanews.co Property, Group m minning, palm oil dan telekomunika si9 Lippo Jakarta Globe, Majalah Beritasatu.co Property,hos Group Investor Daily, Investor, Globe m pital, Suara Asia, Campus Education, Pembaruan Asia insurance, internet service provider10 Trans Corp TransTV, Detik.com Trans711 Media Media MetroTv mediaindone Group Indonesia, sia.com Lampung Post, Borneo NewsBeberapa waktu lalu SatuSunia juga mewawancarai beberapa narasumber, yaitu Ignatius,Farid Gaban, blogger dari Kalimantan, Nino.Berikut Dampak konglomerasi media di era konglomerasi di Indonesia  Hegemoni wacana public, karena persoalan konglomerasi media bukan hanya bisnis, memungkinkan hegemoni wacara, karena mereka memiliki beberapa wacana
  8. 8. sekaligus. Seperti yang disampaikan Mas Ignatius, Kasus Prita, Bibit Candra itu “sukses di media social” karena tidak berbenturan dengan pemilik konglomerat media  Menurunya kualitas jurnalistik. Potensi dimunculkannya satu berita di beberapa channel dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu : o membebani wartawan, sehingga wartawan kekurangan waktu untuk membaca sehingga kualitas liputannya kurang bagus. o persoalan daya tawar wartawan terhadap pemilik media. Karena dengan ditampilkannya satu berita di beberapa media membuat daya tawar wartawan menjadi lemah dan tidak bisa menolak pesanan dari pemilik modal  Dari data di Salingsilang, Media yang muncul di twitter kebanyakan yang di link adalah media-media besar, bukan media milik masyarakatContohnya dalam kasus Lapindo, ketika kasus tersebut berbenturan dengan pemilik media.  Rangking website korban lumpur.info berada di link 6 juta. Jika dibandingkan dengan media Group Bakrie, viva news berada di peringkat 13 di alexa indonesia. AnTV pemirsanya hampir 87 juta, follower 400 ribuan
  9. 9. NO Channel Jumlah Ranking di Alexa Jumlah pembaca/pemirsa anggota/follower di media sosial Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo 1 Website 6,167,065 (global), korbanlumpur.info 140,328 (rank in id), 40 (site link in) 2 Fanpage facebook 878 3 Friend of Lapindo 3404 Victim, Group in Facebook 4 Twitter 452 @korbanlapindo 5 Cause;Dukung 17,238 Korban Lapindo Mendapatkan Keadilan Media Group Bakrie 1 Vivanews.com Peringkat ke-13 topsite menurut alexa. 857 (global), 13 (rank in Id), 276 (site link in) Twitter (@VIVAnews) 185.597 Vivanews.com di 4,545 facebook Vivanews.com di 66,849 facebook 2 2 AnTV 87,4 juta AnTV di twitter 30.278 3 TV One 108,8 TV One di Twitter 404,409Kondisi yang tidak seimbang ini, apakah Kebijakan telematika memberikan pijakan payunghukum yang seimbangKebijakan Telematika dan Masa Depan Gerakan Sosial Digital di Indonesia  UU ITE  Pasal Karet Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Tidak Menyenangkan. Ini akanmenjadi barier baru denga kondisi yang tidak seimbang, yang akan memperlemah wacara publik. Karena Media mainstream punya lex spesialis, ketika
  10. 10. terkena kasus pencemaran nama baik, maka akan memakai UU Pers. Sementara di masyarakat tidak memakai UU Pers. Seperti di kasus Prita.  RUU Konvergensi Telematika. Ada 2 yang urgen, terkait : o Pembagian penyelenggara telematika yang terbagi dalam komersial dan non komersial. Ada kewajiban ijin dan segala macam. Website nantinya harus ijin, membayar BHP dan segala macam. o Kewajiban pelayanan universal telematika. Ini pelayanan pemerintah terkait koneksi internet di tempat-tempat terpencil. Di RUU Konvergensi ada pasal itu, tetapi tidak ada ketentuan jika hal tersebut tidak dilaksanakan apakah warga di wilayah tersebut bisa complain dan sebagainya. Tak ada payung hukumnya. Ada kemungkinan ada kesenjangan akses, sehingga masyarakat susah melakukan perlawanan media ketika terjadi masalah di wilayahnya. Terutama di dareah-daerah Indonesia timur.Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan bahwa pelaksanaankewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung jawab pemerintah.
  11. 11. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warganegara jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhakkomplain atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagaldisediakan pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain danmenggugat itu tidak disebutkan dalam RUU. Di RUU Konvergensi Telematika yang diaturadalah hak konsumen bukan warga negara (sebelum menjadi konsumen).Presentasi Margiono (MAKSI)“Membaca Arah kebijakan Konvergensi Media di Indonesia”Situasi Media saat ini  Sedang transisi dari analog ke digital, ditandai dengan proses migrasi dari system analog dan digital yang menurut blue print pemerintah berakhir di tahun 2017. Setelah 2017 tidak ada lagi radio FM, TV UHF. Kita melihatnya TV Digital. Pada 2013 dilakukan switch di kota-kota besar dahulu. Kalau planning tersebut berjalan, dua tahun lagi di Jakarta kita tidak akan bisa lagi ndengar radio FM, nonton TV UHF, kita harus beli seatle box terlebih dahulu. Konsekuensinya besar sekali.  Proses menuju digital, selain industri belum siap, masyarakat juga harus punya server box digital. Karena terakhri pemerintah bekerja sama dengan PT Gobel untuk menyediakan seatle box sebanyak 300 ribu, ketika dicoba dijajakan ke masyarakat, masyarakat bertanya apa yang akan didapat dengan mengeluarkan uang Rp 300 ribu, dan jawabannya sama, anda akan dapat RCTI, SCTV dll. Masyarakat merasa rugi. Karena jika belangganan TV kabel da mendapatkan seatle box, masyarakat bisa mendapatkan channel-channel yang lain yang lebih banyak  Kita menghadapi pertumbuhan era konvergensi media. Istilah konvergensi media atau konvergensi teknologi adalah istilah teknologi, bagaimana berbagai media bisa bertemu di satu gadget, seperti handphone, laptop, IPad. Memang kalau dari segi bisnis istilahnya adalah konglomerasi.
  12. 12.  Proses konvergensi di Indonesia dimulai dari konglomerasi, dimana industri- industri media besar membeli/mencaplok media-media lain. Misal portal beritasatu.com milik Ulil dibeli Lippo, Detik.com dibeli kelompok Para. Ini tidak ahanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tingkat internasional, sebagaimana Google dan Yahoo yang membeli situs-situs/kontak local.  Google punya modal besar untuk menanamkan asetnya di Indonesia, tetapi masih terkendala dengan Menteri Timfakul Sembiring. Google tidak mau nasibnya nanti sama seperti RIM  Konvergensi dan konglomerasi itu dua sisi mata uang. Teknologinya konvergensi tetapi bisnisnya konglomerasiBeberapa Pola Kebijakan Konvergensi Media  Legislasi: mengatur new media dengan pembuatan undang-undang (pembahasan pemerintah dan parlemen)  Regulasi: mengatur berdasarkan produk legislasi konvensional, dibuat penyesuian dengan pengaturan oleh badan-badan pemerintah (departemen, komisi-komisi negara, dan lain-lain)  Self-regulatory Process: pengaturan oleh para stake-holders (entitas bisnis, user, masyarakat, dan lain-lain) secara partisipatoris, dengan keterlibatan negara yang minim (negara sebagai fasilitator)Yang paling kuat adalah self regulatory process. Di tingkat internasional ada namanyaInternet Governance Forum. Di tingkat Asia Pasific ada. Di tingkat global, InternetGovernance Forum dilaksanakan di Nairobi. Di Indonesia juga akan dibentuk InternetGovernance Forum tingkat Indonesia. Rencanaya bulan November di Bali.Ini akan menjadi forum multistakehoder. Pemerintah Indonesia telah setuju untuk duduksatu meja dengan masyarakat sipil dan bisnis untuk membicarakan Kebijakan terkaittelematika. Tetapi masih belum tahu hasilnya.
  13. 13. Terkait Kebijakan, di Prolegnas 2010-2014 ada beberapa RUU terkait media penyiaran,yaitu :  RUU Konvergensi Telematika yang sedang uji public, menggabungkan UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU ITE dan UU KIP.  RUU Penyiaran yang sudah mulai jadi perdebatan tetapi belum dibahas  RUU Tindak Pidana TI mulai masuk lagi, ini menjadi cybercrime law nya Indonesia, untuk mengatasi jenis-jenis kejahatan baru di internet yang belum diatur undang- undang, isinya seperti KUHP untuk dunia maya.  Revisi UU ITE (respon terhadap keresahan masyarakat), janjinya akan direvisi, tetapi karena ada tekanan public yang kuat akhirnya tidak jadi  RUU Penggunaan Frekuensi yang sekarang menjadi perdebatanlagi karena nantinya akan ada badan pengatur frekuensiBahanya RUU Tindak Pidana TI ini, kalau disahkan, kita akan punya dua KUHP. Untuksebuah kejahatan dunia maya akan ada dua hukuman. Seperti dalam UU ITE,mencemarkan nama baik lewat Koran hukumannya maksimal satu tahun empat bulan,tetapi begitu dilaksanakan di website hukumannya menjadi 6 tahun. Tak ada kepastianhukum, dan akan menjadi diskriminasi bagi masyarakat pengguna internet. Sementara disitu tak ada mengatur tentang pembuktian. Walaupun di UU ITE diakui pembuktian digital,tetapi caranya yang belum jelas. Harusnya berfokus di situ. Dan hukumannya harusnyasama dengan kejahatan lain yang sudah ada aturannya. Seperti pencemaran naman baik dllsudah ada hukumannya, tinggal pembuktiannya yang masih belumParadigma Regulasi Konvergensi  Sudah terjadi konvergensi teknologi, kemudian terjadi konvergensi media, dan tantangannya ada konvergensi hukum, kemudian konvergensi badan regulasi  Karena selama ini di media ada beberapa badan yang bersentuhan dan bergesekan sehingga terjadi pergesekan kewenangan, misalnya antara KPI dengan Dewan Press
  14. 14. sempat terjadi ketegangan ketika KPI memberikan sanksi kepada Metro TV yang menanyangkan berita pagi tentang Satpol PP melakukan sweeping internet dan situs pornonya tidak disamarkan, KPI memberian sangsi berita pagi tidak boleh tayang selama 5 hari. Dewan Press menganggap ini sebagai pembredelan. Belum lagi pergesekan dengan pengatur frekuansi dengan BRTI.  Idenya adalah bagaimana membuat badan regulasi yang terkonvergensiBadan Konvergensi yang akan diregulasi antara lain KPI, BRTI, Dewan Pers, KI, BadanPengawas Sistem elektronik (belum terbentuk), KPPU, Badan Perlindungan Konsumen.Sementara itu Dewan Pers tidak diutak atik.Saat ini ada dua alternatif, yaitu :  Badan tersebut dilebur, dan muncul badan baru yang mengatur semuanya  Ada badan payung yang mengatur semua badan tersebut(masing-masing SRO tetap eksis)Dari Konvergensi, ada bidang-bisang yang diatur. Ada beberapa bidang yang diatur, yaitukonten, aplikasi, industri dan infrastruktur.Bidang Hak Publik Isu TerkaitKonten Kebebasan berekspresi Pornografi Hak atas informasi Defamasi Kebebsan berkomunikasi Blasphemy Cyberbullying HatespeaksAplikasi Akses publik Hak Cipta Kebebasan berkomunikasi Open soure netralitas aplikasiIndustri Persaingan usaha (kebebasan Monopoli/kartel memasuki suatu bisnis) Tanggungjawab sosial Perlindungan konusmen Hak pengguna Kebebasan berkomunikasi
  15. 15. Infrastruktur Keterbukaan akses Digital devide Kebebasan berkomunikasi Digital exclusion Digital divide/digtal exclussion Keadilan bandwitch Netralitas jaringan  Cyberbulliying dan hatespeaks belum banyak diatur  Open source dan netralitas aplikasi belum terjadi. Misal apple membuat program- program yang di tempat lain tidak bisa jalan.  Infrastruktur, ada kesenjangan digital yang diciptakan. Pengakses internet adalah 18 persen. Banyak hal yang menggunakan online, misalnya pendaftaran UMPTN Online, pendaftaran procurement online, ini menyebakan adanya penutupan akses karena tak meratanya akses. Kebijakan digital yang tidak diiuti dengan pemerataan akses akan mengakibatkan menurup kesempatan orang-orang yang tidak menikmati akses digitalPola-pola Kebijakan Media selama ini  Kecenderungan untuk over-regulation, negara terlalu banyak mengatur, bukan memfasilitasi.  Kecenderungan over-criminalization: pemidanaan yang berat, bukan ke arah mediasi  Kecenderungan untuk over-limitation: pembatasan konten melalui pelarangan, blokir, dan filtering.Ini adalah Derajat Regulasi Masing-masing Bidang(Standar Universal, dikutip dari APG)Regulasi harus berat di infrastruktur. Tetapi selamaini pemerintah regulasinya malah lebih ke content.Sehingga kesenjangan digital tidak teratasi. Misalperusahaan Telkom puya kewajiban USO (Universal
  16. 16. Servise Obligation) membangun infrastruktur di daerah ekonomi kurang mampu, karenasecara ekonomis itu tidak akan dibangun di daerah yang penduduknya sedikit, di sebuahpulau terpencil, yang secara ekonomi itu tidak akan menutup.Dengan USO ini Pemerintah memungut 1 % laba dari perusahaan-perusahaan itu, dan saatini terkumpul sekitar 3 Triliun, dan dana ini saat ini mengendap, dan pemerintah bingung.Ada program Internet Kecamatan, tetapi ini juga tidak jalan. Harusnya internet ini sudahsampai desa. Walau sudah ada dana tetapi belum dilaksanakan karena belum siap secarabudaya.Kemarin ada diskusi, dana ini akan dijadikan ICT Fund, dijadikan dana mengendap,bunganya dijadikan proyek-proyek ICT. Ada ide lain, mendorong konten-konten, tetapi inijuga tidak jelas. Namun masalahnya, ini tidak menjawab 80% orang yang tidakmendapatkan akses internet tersebut.Semestinya, ketika ada perusahaan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban1% untuk membangun internet di kawasan terpencil, harusnya ijinnya dicabut. Karena itukewajiban universal, dan PBB sudah akan memasukkan internet sebagai salah satu hakasasi manusia.Dampak-Dampak Kebijakan  Demokrasi yang seharusnya lebih maju berkat pertumbuhan new media (digital democracy, cyber-democracy) menjadi terhambat, bahkan dihadapkan pada kriminalisasi.  Pemanfaatan ICT masih berat untuk kepentingan dunia bisnis, belum banyak berfungsi untuk edukasi, pembukaan kesempatan usaha baru (pemberantasan kemiskinan), dan peningkatan kualitas layanan pemerintah (e-government)  Hal ini membuat usaha mencapa Information Society, yang salah satu cirinya adalah self-regulating society, menjadi terhambat (oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa).
  17. 17. Tiap tahun PBB ada World Summit Society, Kominfo pun memiliki tagline “MenujuMasyarakat Informasi Indonesia”. Tetapi apa yang menjadi masyarakat informasiIndonesia, karena dalam kenyataannya kita masih sebagai user. Pertumbuhan penggunainternet kita sangat tinggi, tetapi kita hanya pengguna Facebook, Twitter, YouTube, dll.Kalau dilihat di situs Alexa, 10 peringkat tertinggi yang dilihat oleh pengguna internet diIndonesia selain social media, ada dua, Kaskus dan Detik.com.RUU Konvergensi pun menghambat, karena disitu disebutkan aplikasi telematika harus ijin.Di Negara lain tak ada yang seperti itu. Apalagi dengan system perijinan di Negara kita yanglama, rumit dan belum tereformasi. Kemudian harus membayar pajak BHP. Apakah nantimembuat blok, aplikasi dll harus ijin. Padahal di berita terbatu, aplikasi-aplikasi dariIndonesia sudah mulai mendominasi pasar aplikasi di Asia.Proses regulasi dan pembayaran pajak bagi industri besar tidak akan masalah. Tetapi bagicreator-kreator individu, ini akan jadi masalah. Era ijin akan menjadi penghambat terbesar.Negara yang ketat dalam mengatur telematikanya adalah Israel, China dan Myanmar.Disusul Kamboja dan Vietnam.RUU Konvergensi menghambat cita-cita masyarakat informasi, yang mana masyarakattakhanya menjadi user, tetapi juga menyebarkan informasi.Presentasi Andreas Harsono (Pantau)Dari pengalaman bulan lalu, saya diminta bersaksi di UN Commission on Human Right diJenewa tentang internet freedom. Saat ini di dunia sedang ada upaya agar Internet akandijadikan sebagai hak asasi manusia.
  18. 18. Menjadikannya sebagai isu hak asasi manusia tidaklah mudah. Tahun lalu di Sidang UmumPBB, secara mayoritas memutuskan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia.Tahun 1948 ketika deklarasi universal tentnag hak asasi manusia ditandatangani, tidaksekompleks sekarang. Dulu hanya mencakup hak berserikat, hak hidup, hak berbicara, hakberagama.Dalam proses memasukkan air sebagai hak sasi manusia, dimulai tahun 1974 saatdimasukkan ke General Assambly dan baru disetujui tahun 2010. Selama 26 tahun orangharus melobi 192 negara PBB anggota PBB. Hanya Taiwan, Vatikan dan Greenland yangtidak masuk menjadi anggota PBB. Ada satu calon Negara baru, yaitu Cosovo yang sudahada 77 negara. Sudan Selatan baru mendapat pengakuan Negara.Internet freedom diusulkan oleh Swedia. Wikileak punya server di Swedia. Swedia punyapolicy yang sangat jelas terkait internet. Pemerintah Swedia menyediakan subsidi untukmembangun bunker untuk server. Karena bagi mereka, data di internet sangat rentan.Swedia punya kesadaran terkait kerentanan data di internet. Mereka mensubsidipengamanan bunker internet. Dan itu berlaku untuk semua organisasi. Swedia adalahNegara yang pertama kali mencetuskan internet freedom. Ada beberapa Negara lain juga.Negara lain yang mendukung ini adalah Perancis. Perancis melobi Amerika Serikat untukmendukung internet freedom. Namun agak problematic karena Amerika jugamemenjarakan sumber datanya wikileaks. Pemerintahan Obama juga yang memerintahkanagar bank-bank tidak memberikan dana ke wikileaks. Tetapi Hillary Clinton malahmendukung internet freedom menjadi top priority. Maka bisa kita lihat berita di New York,beberapa NGO AS, atas bantuan dana USAID membawa server portabel mereka keperbatasan Suriah untuk menyalurkan sinyal internet ketika internet diputus olehpemerintah Suriah.
  19. 19. Perkembangan internet freedom ini sangat menarik. Bisa jadi tumpang tindih yang terjadidi Indonesia bisa ditolong di level internasional.Contohnya saja, perbaikan hukum banyak dilakukan di level internasional. Seperti adanyaratifikasi ICCPPR yang membuat lebih dari 100 pasal Kebijakan yang terkait dengankebebasan berpendapat yang melanggar ICCPPR untuk disesuaikan atau dihapuskan.Sesi DiskusiMargiyonoIndonesia masih lebih baik dari Pilipina karena Indonesia punya UU Keterbukaan InformasiPublik.Andreas HarsonoMedia banyak terpusat di Jakarta. Di era konvergensi, infrastrukturnya juga terpusat diJawa. Survei NDI, 92% informasi yang didapatkan public Indonesia (diluar Ambon danMaluku) berasal dari media yang pusatnya di Jakarta. Newsroom kita sangat sentralise.Kalau dikonvergensi, medianya malah makin sentralise.Padahal, waktu jaman Hindia Belanda, seperti yang disebutkan dalam paper Akhmad Adamdari Malaysia, kota pers dulu itu ada di beberapa kota. Yang terbesar Semarang, Batavia,Padang, Medan, Minahasa, Surabaya. Namun sekarang semuanya di Jakarta. Kalaupun adasurat kabar di Surabaya, itu milik Jakarta.Dalam jurnalisme, ada proksimiti. Karena pusatnya ada di Jakarta, maka yang jadi beritaadalah Jakarta dan Jawa. Ini terlihat saat ada gempa di Padang, dan pada saat yang sama diJakarta terjadi banjir, ternyata yang banyak diliput adalah Jakarta. Padahal tidak ada yangmeninggal di Jakarta. Sementara di Padang banyak yang meninggal.
  20. 20. Saat ini masih terjadi gap yang sangat besar. Waktu buruh-buruh Freeport mogok, merekatidak bisa mengunggah video aksinya. Selama satu minggu internet telkomselnya putus-putus.Aris SubaktiInternet membuat egaliter. Seperti dalam kasus merapi, masyarakat tidak percaya denganmedia mainstream, dan lebih percaya kepada media komunitas, seperti Jalin Merapi.Andreas HarsonoEgalitarian di internet juga membuat kelemahan. Namun internet tetap harus bebas.MargiyonoUpaya internet government Forum (IGF) - Akan diadakan di Bali bulan November. APJI, SAMI. - Tetapi IGF bukan forum pengambil keputusan, terutama yang mengikat. Tetapi itu adalah forumnya pembuat keputusan untuk mendiskusikan sebelum mengambil keputusan. Tekananya lebih ke diskusi terbuka, bukan pada hal-hal yang sifatnya legal. Setidaknya Kebijakan-kebijakannya bisa didiskusikan karena selama ini lebih banyak tertutup.RUU Konvergensi didorong oleh industri telekomunikasi yang masuk ke ranah penyiaran.Industri penyiaran merasa perlu untuk memproteksi diri. Sekarang pertumbuhan industriTelkom sudah selesai dengan jumlah pengguna handphone sebanyak 194 juta, sudahmendekati jumlah penduduk indonesia. Di kota-kota besar, terutama di Jawa, satu orangbisa punya 1-2 HP. Perebutan pelanggan sudah melambat. Sekarang bagaimanamemaksimalkan agar pelanggan membeli conten yang lain.Saat ini pertarungannya masuk ke ranah conten, seperti penyiaran, berita, broadcast, dll.Ketika masuk ke broadcast, kendalanya di Kebijakan, karena di UU Penyiaran dan
  21. 21. Telekomunikasi tidak mengatur hal tersebut. Itu mengapa mereka berharap bisamenggabungkannya.Ada sebuah provider di Indonesia yang menyediakan layanan telpon dan sms gratis.Asalkan boleh beriklan. Tetapi regulasi masih memproteksi layanan tersebut.Firdaus CahyadiBagaimana public dalam melawan konvergensi, karena ternyata pemilik media juga punyabisnis yang lain, seperti Group Para yang memiliki Carefour, sehingga jika terjadipermasalahan di Carefour, pasti group Para tidak bisa kritisAndreas HarsonoBelum ada media besar yang berani melawan interes atau bisnisnya sendiri. Tempo yangpernah, melawan Ciputra terkait Pantai Indah Kapuk.Menurut Woren P, salah satu orang terkaya di dunia, dia bilang “Saya bisa kehilangan duit,tapi tidak boleh kehilangan reputasi”. Karena begitu kehilangan reputasi, bisa ambrolsemua.Di Jakarta kebanyakan media belum memahami itu. Kebanyakan pemilik modal belumsadar. Disinilah pentingnya pagar api dalam reputasi mereka.Ada peluang civil society untuk melawan. Di Buku Bill Covac berjudul BLUR, berceritatentang fungsi wartawan. Ada 8 fungsi wartawan, antara lain investigator, dll. Yang baruadalah sebagai aggregator (mencari informasi yang bagus dan diberikan kepada oranglain), empowering/memberdayakan masyarakat yang tertindas, dan sebagai role model.Citicen reporter membutuhkan role model.Fungsi wartawan yang hancur karena internet adalah gate keeper untuk menyaring berita.Internet harus bisa dipakai untuk aggregator, empowering, autentifikasi dan role model.
  22. 22. Rini NasutionMengapa Mediawatch di Indonesia lemah?Andreas HarsonoPertama, di sini media tidak biasa dikritik. Ini menjadi tradisi yang menyedihkan. Padahaldulu antar wartawan saling mengkritik.Kedua, media banyak ditutup sehingga media yang survevi adalah media yang tidak punyabudaya kritis. Jadi tidak maju dari sejarah awal abad 20. Selama 5 tahun, Soekarnomembredel ratusan media, Soeharto membredel ratusan tahun. Sementara itu, di jamanSBY, dalam 2 tahun ini, ada 1000an media mati karena persaingan usaha.Firdaus CahyadiBagaimana perlawanan pengguna/netter terhadap media?Andreas HarsonoBerbeda-beda. Persolaannya di Indonesia, medianya berkumpul di Jakarta. Di Amerika,spektrumnya beragam, karena media ada di beberapa kawasan.Amerika Serikat kuat karena penulis-penulis mereka. Selama budaya intelektual itu masihada, maka itu akan tetap bertahan. Icon intelektualnya adalah the New Yorker.Di Amerika tidak ada TV Nasional, adanya TV daerah. Konglomerasinya juga ada. Tetapiprosentasi penetrasinya rendah. Tidak seperti di Indonesia yang bisa mencapai 90%.Amerika sebagai Negara liberal, tetapi sangat keras kalau terkait pelanggaran. Di IndonesiaKomisi penyiaran tidak begitu dipandang.

×