Otonomi Daerah dan Pembanguna Ekonomi Regional

1. OTONOMI DAERAH DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
REGIONAL

2. •Nama kelompok :
• 1. Karina Widyaningsih (5150111285)
• 2. And Maywan (5150111308)
• 3. Cania Netta N (5150111310)
• 4. Amelia Woro Tri S (5150111314)
• 5. Dwi Febri Arista (5150111327)

4. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari 2 kata
Auto berarti sendiri
nomos berarti rumah tangga atau
urusan pemerintahan
Dengan demikian, Otonomi memiliki arti mengurus rumah tangga sendiri. Jika
dikaitkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga
sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau
menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

5. Beberapa aturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
Undang-Undang
ahun 1974
okok-pokok
ntahan Di
aerah
No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan
Daerah
No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Daerah
No. 32 Tahu
tentang Peme
Daera
No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbanga
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat da
Pemerintahan Daera
No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
Perpu
3 Tahun 2005 tentang
ubahan atas Undang-
ng No. 32 Tahun 2004
ntang Pemerintahan
Daerah

7. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di
Indonesia
1. Warisan Kolonial
Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. 329 yang
memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri.
Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada
tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam
ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan
groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort.
2. Masa Pendudukan Jepang
Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan
perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa
mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki
kewenangan

8. 3. Masa Kemerdekaan
a. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 menitik beratkan pada asas
dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND (komite Nasional Daerah) di
keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu
oleh mendagri. Pembagian daerah dibagi dalam tiga tingkatan yakni: Provinsi,
Kabupaten/kota besar, Desa/kota kecil.
b. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948
UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10
Juli 1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI tersusun dalam tiga
tingkat yakni: Provinsi, Kabupaten/kota besar, Desa/kota kecil, Yang berhak
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

9. 3. Masa Kemerdekaan
c. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957
UU No. 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah
swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus
rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu: Daerah swatantra tingkat I,
termasuk kotapraja Jakarta Raya, Daerah swatantra tingkat II, Daerah swatantra
tingkat III. UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah
seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.
d. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
Penpres No. 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959
menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah, dengan
memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur
rumah tangganya sendiri dikenal dangan daerah tingkat I, tingkat II, dan daerah
tingkat III.

11. 3. Masa Kemerdekaan
e. Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965
Menurut UU ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam tiga tingkatan yakni:
Provinsi (tingkat I), Kabupaten (tingkat II), Kecamatan (tingkat III)
Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan
politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat
di daerah, melakukan pengawasasan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan
kepadanya oleh pemerintah pusat.
f. Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur rumah tangganya
berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat
I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi:
Provinsi/ibu kota negara, Kabupaten/kotamadya, Kecamatan Prinsip otonomi dalam UU ini
adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

12. 3. Masa Kemerdekaan
g. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih
mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam UU No. 22 tahun 1999
adalah :
- Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian
kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI.
- Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah
daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
adalah daerah kabupaten dan daerah kota.
- Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.
- Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

13. 3. Masa Kemerdekaan
h. Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Pada 15 Oktober disahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah
Daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan
berlakunya UU ini, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas
hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan
pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan
wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi, dan evaluasi
terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap
kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala
daerah dan DPRD semakin di pertegas dan di perjelas.

15. Dasar Hukum Dan Landasan Teori Otonomi
Daerah
Ada beberapa peraturan dasar tentang
pelaksanaan otonomi daerah,yaitu
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
18 ayat 1 hingga ayat 7.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004
yang mengatur tentang pemerintahan
daerah.
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
yang mengatur tentang sumber
keuangan negara.
Berikut ini ada beberapa yang
menjadi landasan teori dalam
otonomi daerah :
1. Asas Otonomi
2. Desentralisasi
penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk
mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari
rakyatnya dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia
3. Sentralisasi

16. Pemeran Penting Dalam Otonomi Daerah
Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang
merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.
Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting,
karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif dan
efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan
keuangan inilah yang mrupakan salah satu dasar kriteria untukmengetahui secara nyata
kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai
kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat
mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian
yang terbesar dalammemobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena
itu,sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi
daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

17. Dampak Otonomi Daerah
Dampak Positif
Adalah bahwa dengan otonomi
daerah maka pemerintah daerah akan
mendapatkan kesempatan untuk
menampilkan identitas lokal yang ada
di masyarakat. Berkurangnya
wewenang dan kendali pemerintah
pusat mendapatkan respon tinggi dari
pemerintah daerah dalam menghadapi
masalah yang berada di daerahnya
sendiri.
Dampak Negatif
Adalah adanya kesempatan
bagi oknum-oknum di pemerintah
daerah untuk melakukan tindakan
yang dapat merugikan Negara dan
rakyat seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme. Selain itu terkadang
ada kebijakan-kebijakan daerah yang
tidak sesuai dengan konstitusi Negara
yang dapat menimbulkan
pertentangan antar daerah satu
dengan daerah tetangganya, atau
bahkan daerah dengan Negara

18. KASUS

19. cania

20. Hubungan Otonomidaerah Dan
Pembangunan Ekonomi Regional
?

21. Pembangunan Ekonomi Regional
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah
dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan
kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)
dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak
pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan
daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia,
kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal.
Tujuan utama ekonomi daerah/regional adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis
peluang kerja untuk masyarakat daerahh

22. Arista

23. Faktor-faktor Penyebab ketimpangan
1. Konsentrasi Kegiatan ekonomi
2. Alokasi Investasi
3. Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar
Daerah.
4. Perbedaan SDA antar Provinsi
5. Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi
6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

24. Teori dan analisis Pembangunan ekonomi daerah
1. Teori pembangunan ekonomi daerah
a. Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan
ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan
barang dan jasa dari luar daerah.
b. Teori lokasi
Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan
kawasan industri di suatu dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat
rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi
mungkin dengan biaya serendah mungkin.
c. Teori daya tarik industry

25. 2. Model analisis pembangunan daerah
a. Analisis SS
Dengan pendekatan analisis ini , dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah
dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (nasional).
b. Location Quotients (LQ)
Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu
daerah dengan cara membandingkan peranannya adalah perekonomian daerah tersebut
dengan peranan dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
c. Angka Pengganda Pendapatan
Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu
daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di
daerah tersebut.
d. Analisis Input-Output (I-O)
Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk
mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha
memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk
mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
Teori dan analisis Pembangunan ekonomi daerah

26. KASUS PEMBANGUNAN WILAYAH
TIMUR

27. KESIMPULAN
Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan
dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat.
Hal ini sangat akan berdampak positif dan negative
Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan
perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap
pembangunan yang dilakukannya.
Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan
pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat
sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya
usaha pembangunan.

28. Terimakasih