Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Draft 10 Januari 20131RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR… TAHUN…TENTANGKEPERAWATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH...
Draft 10 Januari 201322. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baikdi dalam dan di luar negeri ...
Draft 10 Januari 20133Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...
Draft 10 Januari 20134a. pendidikan sarjana keperawatan;b. pendidikan magister keperawatan; danc. pendidikan doktor kepera...
Draft 10 Januari 20135(3) Ketentuan mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan sesuai dengan ke...
Draft 10 Januari 20136Pasal 16(1) Uji Kompetensi Perawat dilaksanakan berdasarkan standar kompetensiPerawat.(2) Standar ko...
Draft 10 Januari 20137Pasal 22SIPP tetap berlaku apabila:a. STR masih berlaku; danb. keterangan tempat praktik keperawatan...
Draft 10 Januari 20138(5) Tata cara pengajuan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ...
Draft 10 Januari 20139Bagian KeduaPeranPasal 31(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat berperan:a. pemberi...
Draft 10 Januari 201310(3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus disertai den...
Draft 10 Januari 201311b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar profesi,standar pelayanan keperawatan, st...
Draft 10 Januari 201312satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadanhukum.Pasal 45Organisasi Profesi ber...
Draft 10 Januari 201313Pasal 53Kolegium Keperawatan berwenang:a. melakukan penilaian kompetensi perawat asing sebagai dasa...
Draft 10 Januari 201314Pasal 61Biaya untuk pelaksanaan tugas Konsil Keperawatan Indonesiadibebankan kepada anggaran pendap...
Draft 10 Januari 201315Pasal 68Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengajamempekerjakan Perawat yang tidak ...
Draft 10 Januari 201316Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dal...
Draft 10 Januari 201317PENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN ....TENTANGKEPERAWATANI. UM...
Draft 10 Januari 201318bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, perlu dibentuk Undang-U...
Draft 10 Januari 201319Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Tridharma Perguruan Tinggi merupakan penyele...
Draft 10 Januari 201320Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas...
Draft 10 Januari 201321Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelasPasal 39Cukup jelas....
Draft 10 Januari 201322Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas...
Draft 10 Januari 201323Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 66Cukup jelas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ruu keperawatan revisi tim ahli baleg

1,365 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ruu keperawatan revisi tim ahli baleg

  1. 1. Draft 10 Januari 20131RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR… TAHUN…TENTANGKEPERAWATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umumsebagai salah satu tujuan nasional sebagaimanatercantum dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan;b. bahwa penyelengaraan pembangunan kesehatandiwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanankesehatan termasuk pelayanan keperawatan;c. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatanharus dilakukan secara bertanggung jawab,akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau olehperawat yang memiliki etik dan moral tinggi,sertifikat, registrasi, dan lisensi;d. bahwa pengaturan mengenai keperawatan masihtersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungandan kepastian hukum kepada perawat sertamasyarakat;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, perlu membentuk Undang-Undangtentang Keperawatan;Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Keperawatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan perawat.
  2. 2. Draft 10 Januari 201322. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baikdi dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RepublikIndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Ners adalah gelar yang diperoleh setelah lulus pendidikan profesi.4. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesionalyang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkanpada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga,kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakupseluruh proses kehidupan manusia.5. Praktik Keperawatan adalah wujud nyata dari Pelayanan Keperawatanyang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian tindakan keperawatanberdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepadaindividu, keluarga dan masyarakat dalam upaya tercapainyakemandirian untuk merawat dirinya.7. Uji Kompetensi Perawat adalah suatu proses untuk mengukurpengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat sesuai dengan standarprofesi.8. Sertifikat Uji Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadapkompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk menjalankanPraktik Keperawatan.9. Registrasi perawat adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telahmemiliki sertifikat kompetensi keperawatan dan telah mempunyaikualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untukmenjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesi perawat.10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah buktitertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan Indonesia kepadaPerawat yang telah diregistrasi.11. Surat Ijin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah buktitertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepadaPerawat yang telah memenuhi persyaratan.12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baikpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pelayanannyadilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.13. Perawat Asing adalah perawat yang bukan berstatus Warga NegaraIndonesia (WNI).14. Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.15. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawatsecara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.16. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasiprofesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan yangbertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.17. Konsil Keperawatan adalah suatu badan otonom, mandiri,nonstruktural, bersifat independen.18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
  3. 3. Draft 10 Januari 20133Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kesehatan.Pasal 2Keperawatan berasaskan:a. perikemanusiaan;b. nilai ilmiah;c. etika;d. manfaat;e. keadilan; danf. kesehatan dan keselamatan Klien.Pasal 3Keperawatan bertujuan:a. meningkatkan mutu Perawat dan Pelayanan Keperawatan;b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat danKlien; danc. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Pasal 4(1) Perawat terdiri dari:a. perawat profesional;b. perawat vokasional; danc. asisten perawat.(2) Perawat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari:a. ners;b. ners spesialis; danc. ners konsultan.(3) Ketentuan mengenai jenis perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Presiden.BAB IIPENDIDIKAN KEPERAWATANPasal 5Pendidikan Keperawatan terdiri dari:a. pendidikan kejuruan;b. pendidikan vokasi;c. pendidikan akademik; dand. pendidikan profesi.Pasal 6Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalahpendidikan diploma keperawatan.Pasal 7Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiriatas:
  4. 4. Draft 10 Januari 20134a. pendidikan sarjana keperawatan;b. pendidikan magister keperawatan; danc. pendidikan doktor keperawatan.Pasal 8(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiriatas:a. pendidikan profesi keperawatan; danb. pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan.(2) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:a. pendidikan profesi ners; danb. pendidikan profesi ners spesialis.(3) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan profesi yang ditempuhsetelah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).Pasal 9(1) Pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) diselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yangmemenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terakreditasi.(2) Pendidikan profesi keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (3) diselenggarakan oleh institusi pendidikankeperawatan, organisasi profesi keperawatan, atau fasilitas pelayanankesehatan.Pasal 10(1) Institusi pendidikan keperawatan didirikan oleh Pemerintah danmasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Institusi pendidikan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi sebagai Tridharma Perguruan Tinggi.Pasal 11Penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus memenuhi persyaratanpaling sedikit mencakup:a. standar isi;b. standar proses;c. standar kompetensi lulusan;d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan;g. standar pembiayaan;h. standar penilaian pendidikan;i. peserta didik; danj. kurikulum.Pasal 12(1) Penyelenggara pendidikan keperawatan dibantu oleh tenagakependidikan.(2) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:a. dosen; danb. pendidik klinik keperawatan.
  5. 5. Draft 10 Januari 20135(3) Ketentuan mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Pendidik klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb memenuhi kriteria paling sedikit:a. perawat profesional;b. memiliki pengalaman klinik di bidang keperawatan minimal 2 (dua)tahun; danc. memiliki sertifikat pelatihan pembimbing klinik keperawatan.(5) Ketentuan mengenai pendidik klinik keperawatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangan.Pasal 13(1) Selain memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 huruf e, penyelenggaraan pendidikan keperawatan harusdilengkapi dengan laboratorium dan lahan praktik keperawatan.(2) Lahan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas fasilitas pelayanan kesehatan pendidikan dan daerah pendidikan.(3) Fasilitas palayanan kesehatan pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan rumah sakit dan puskesmas yang memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Daerah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanwilayah administrasi mulai dari tingkat kecamatan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 10 huruf (c) diatur denganPeraturan Presiden.Pasal 14(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j terdiri atas:a. kurikulum pendidikan vokasi;b. kurikulum pendidikan akademik; danc. kurikulum pendidikan profesi.(2) Kurikulum pendidikan akademik dan profesi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun Kementerian yangmembidangi masalah pendidikan dan kebudayaan dengan melibatkanMenteri, asosiasi institusi pendidikan keperawatan, KolegiumKeperawatan, Organisasi Profesi, dan Konsil Keperawatan Indonesia.BAB IIIKOMPETENSI, REGISTRASI, DAN LISENSIPasal 15(1) Peserta didik keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan wajibmengikuti Uji Kompetensi Perawat yang bersifat nasional sebelumdiangkat sebagai Perawat.(2) Perawat harus mengikuti Uji Kompetensi secara berkala untuk menjagamutu Pelayanan Keperawatan.(3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk perawat vokasional dan profesionaldiselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan yangterakreditasi.(4) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk perawat vokasional dan profesionaldiselenggarakan oleh institusi pendidikan keperawatan.
  6. 6. Draft 10 Januari 20136Pasal 16(1) Uji Kompetensi Perawat dilaksanakan berdasarkan standar kompetensiPerawat.(2) Standar kompetensi Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. aspek pengetahuan;b. aspek keterampilan;c. aspek sikap, mental, dan moral;d. aspek penguasaan bahasa; dane. aspek teknologi.Pasal 17(1) Perawat yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan Sertifikat UjiKompetensi yang dikeluarkan oleh Konsil Keperawatan.(2) Perawat yang telah memiliki Sertifikat Uji Kompetensi mengajukanpermohonan Registrasi kepada Konsil Keperawatan Indonesia.(3) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmemenuhi persyaratan:a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan;b. memiliki Sertifikat Uji Kompetensi; danc. memiliki surat rekomendasi dari Organisasi Profesi.(4) Perawat yang telah diregistrasi memperoleh STR yang diterbitkan olehKonsil Keperawatan Indonesia.Pasal 18(1) STR merupakan bukti tertulis bagi Perawat yang telah teregistrasi.(2) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5(lima) tahun sekali.(3) Registrasi ulang untuk memperoleh STR dilakukan dengan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).Pasal 19(1) Perawat yang telah memperoleh STR dan yang akan melakukan PraktikKeperawatan harus mengajukan permohonan SIPP kepada PemerintahKabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Praktik Keperawatan.(2) Permohonan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. memiliki STR;b. memperoleh rekomendasi dari Organisasi Profesi; danc. keterangan tempat praktik keperawatan.(3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lisensi bagiPerawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan.Pasal 20(1) Perawat yang telah memiliki SIPP mengajukan permohonan SIPP secaraberkala setiap 5 (lima) tahun.(2) Permohonan SIPP secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2).Pasal 21(1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik keperawatan.(2) SIPP hanya diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua)tempat praktik.
  7. 7. Draft 10 Januari 20137Pasal 22SIPP tetap berlaku apabila:a. STR masih berlaku; danb. keterangan tempat praktik keperawatan masih sesuai dengan yangtercantum dalam SIPP.Pasal 23SIPP tidak berlaku apabila:a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. habis masa berlakunya dan Perawat tidak mendaftar ulang;c. atas permintaan Perawat;d. Perawat meninggal dunia; ataue. dicabut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.Pasal 24(1) Perawat asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan diIndonesia harus melakukan adaptasi dan evaluasi.(2) Perawat asing yang akan melakukan adaptasi dan evaluasi mengajukanpermohonan ke Organisasi Profesi.(3) Organisasi Profesi menetapkan tempat pelaksanaan adaptasi danevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di institusi penyelenggarapendidikan keperawatan sesuai dengan jenjang pendidikan.(4) Organisasi Profesi memberikan rekomendasi pada perawat asing untukmengikuti uji kompetensi berdasarkan hasil proses adaptasi dan evaluasidari institusi pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.Pasal 25(1) Perawat asing yang telah menyelesaikan proses adaptasi dan evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengikuti Uji Kompetensi.(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.Pasal 26(1) Perawat asing yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukanPelayanan Keperawatan di Indonesia mengajukan permohonan Registrasikepada Konsil Keperawatan Indonesia.(2) Tata cara mengajukan permohonan Registrasi untuk memperoleh STRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 18.Pasal 27(1) Perawat asing yang memiliki STR dan yang akan melakukan pelayanankeperawatan di Indonesia mengajukan permohonan SIPP kepadaPemerintah Kabupaten/Kota.(2) Perawat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpelayanan keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaanpengguna perawat asing.(3) Perawat asing hanya dapat melakukan pelayanan keperawatan di RumahSakit kelas A dan kelas B yang telah terakreditasi serta fasilitaspelayanan kesehatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri.(4) SIPP bagi perawat asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
  8. 8. Draft 10 Januari 20138(5) Tata cara pengajuan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.Pasal 28(1) Perawat asing yang telah lulus Uji Kompetensi dalam rangka pendidikan,pelatihan, dan penelitian di Indonesia mengajukan permohonanregistrasi sementara untuk memperoleh STR sementara kepada KonsilKeperawatan Indonesia.(2) Tata cara memperoleh STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:a. memiliki ijazah pendidikan keperawatan;b. memiliki sertifikat uji kompetensi; danc. memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi.(3) STR Sementara bagi perawat asing berlaku selama 1 (satu) tahun dandapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.Pasal 29(1) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akanmelaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus melalui evaluasi.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kesahan ijazah;b. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakandengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dansertifikat kompetensi;c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dand. membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakanketentuan etika profesi.(3) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telahmenyelesaikan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib mengikuti Uji Kompetensi.(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16.(5) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus UjiKompetensi dan yang akan melakukan Pelayanan Keperawatan diIndonesia mengajukan permohonan Registrasi kepada KonsilKeperawatan Indonesia.(6) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikanSTR oleh Konsil Keperawatan Indonesia.BAB IVPRAKTIK KEPERAWATANBagian KesatuUmumPasal 30(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dantempat lain.(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. praktik keperawatan mandiri perorangan;b. praktik keperawatan mandiri berkelompok; danc. praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.(3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidasarkan pada standar pelayanan keperawatan.
  9. 9. Draft 10 Januari 20139Bagian KeduaPeranPasal 31(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat berperan:a. pemberi Asuhan Keperawatan;b. pendidik Klien.(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:a. secara mandiri;b. bekerja sama dengan pihak terkait;c. berdasarkan pelimpahan wewenang; dand. berdasarkan penugasan khusus.(3) Pelaksanaan peran Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan akuntabel.Bagian KetigaWewenangPasal 32Perawat berwenang terhadap Klien:a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;b. menetapkan diagnosis keperawatan;c. merencanakan tindakan keperawatan;d. melaksanakan tindakan keperawatan;e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;f. melakukan rujukan;g. menerima konsultasi keperawatan;h. melaksanakan tugas pelimpahan;i. melaksanakan penugasan khusus; danj. melakukan penyuluhan kesehatan.Pasal 33(1) Perawat dapat melakukan tugas pelimpahan sesuai dengan kesepakatanantar profesi dan/atau pihak terkait.(2) Tugas pelimpahan antar pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan secara tertulis.(3) Tugas pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasisecara berkala.Pasal 34(1) Perawat dapat melaksanakan penugasan khusus untuk memenuhikebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerahterpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecilterluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana ataumengalami bencana, dan konflik sosial.(2) Perawat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berdasarkan kompetensi dan kewenangan sertadilaksanakan sesuai dengan hierarki klinis di tempat kerjanya.Pasal 35(1) Pemerintah dalam menetapkan penugasan khusus kepada Perawatharus memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.(2) Pemanfaatan Perawat yang melaksanakan penugasan khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan tanggungjawab Bupati/Walikota dan/atau Gubernur.
  10. 10. Draft 10 Januari 201310(3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanankesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuaistandar yang berlaku, serta memperhatikan hierarki, dan komposisitenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia.Pasal 36Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus Perawat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Presiden.Pasal 37(1) Dalam keadaaan darurat, Perawat dapat melakukan tindakan medis danpemberian obat untuk memberikan pertolongan pertama.(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuanuntuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebihlanjut.(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankeadaan yang mengancam nyawa Klien dan keselamatannya hanyatergantung pada inisitatif Perawat.(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehPerawat sesuai dengan bidang keilmuan.Pasal 38Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.BAB VHAK DAN KEWAJIBANBagian KesatuHak dan Kewajiban PerawatPasal 39Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat berhak:a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaistandar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasionalprosedur, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Klien dan/ataukeluarganya;c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telahdiberikan secara mandiri, berdasarkan pelimpahan wewenang, dandengan bekerjasama; dand. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang memberikan anjuran ataupermintaan baik lisan maupun tertulis untuk melakukan tindakan yangbertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan,standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 40Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat berkewajiban:a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai denganstandar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. 11. Draft 10 Januari 201311b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar profesi,standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kodeetik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. menghormati hak Klien;d. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, yang meliputi:1. dalam aspek pelayanan/asuhan keperawatan merujuk ke anggotaperawat lain yang lebih tinggi kemampuan atau pendidikannya; atau2. dalam aspek masalah kesehatan lainnya merujuk ke tenaga kesehatanlain.e. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien;f. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan berdasarkan standarpelayanan keperawatan;g. memberikan informasi yang lengkap, jujur, jelas dan mudah dimengertimengenai tindakan keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganyasesuai dengan batas kewenangannya;h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatanlain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dani. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.Bagian KeduaHak dan Kewajiban KlienPasal 41Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak:a. mendapatkan informasi secara lengkap, jujur dan jelas tentang tindakankeperawatan yang akan dilakukan;b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanankeperawatan;d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akanditerimanya; dane. terjaga kerahasiaan kondisi kesehatannya.Pasal 42Pengungkapan rahasia Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf ehanya dapat dilakukan atas dasar:a. persetujuan tertulis dari Klien; dan/ataub. perintah hakim pada sidang pengadilan.Pasal 43Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:a. memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan jelas tentang masalahkesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.BAB VIORGANISASI PROFESI PERAWATPasal 44Untuk mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangkamenunjang pembangunan kesehatan dibentuk organisasi profesi sebagai
  12. 12. Draft 10 Januari 201312satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadanhukum.Pasal 45Organisasi Profesi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.Pasal 46(1) Organisasi Profesi berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang,dan pengawas keperawatan di Indonesia.(2) Organisasi profesi perawat bertanggung jawab kepada anggotaprofesi.Pasal 47Organisasi Profesi berwenang:a. memberikan rekomendasi persyaratan akreditasi institusi pendidikankeperawatan;b. memberikan rekomendasi kepada perawat untuk memperoleh SIPP padaproses pengajuan izin praktik keperawatan mandiri kepada PemerintahDaerah;c. menyusun dan menetapkan kode etik;d. memberikan rekomendasi program adaptasi dan evaluasi perawat asingkepada Konsil Keperawatan; dane. mengusulkan anggota Organisasi Profesi untuk dimasukkan dalamKonsil Keperawatan.Pasal 48Organisasi Profesi bertugas:a. meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas perawat dalammenjalankan asuhan keperawatan sesuai standar pelayanankeperawatan;b. melakukan sosialisasi pengembangan profesi keperawatan;c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan;d. memfasilitasi perlindungan hukum kepada anggota; dane. membentuk Kolegium.Pasal 49Biaya untuk pelaksanaan tugas organisasi dibebankan kepada anggaranpendapatan dan belanja Organisasi Profesi.Pasal 50Ketentuan mengenai susunan Organisasi Profesi perawat ditetapkan dalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangga.BAB VIIKOLEGIUMPasal 51(1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam OrganisasiProfesi dan dibentuk oleh Organisasi Profesi.(2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.Pasal 52Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmuKeperawatan.
  13. 13. Draft 10 Januari 201313Pasal 53Kolegium Keperawatan berwenang:a. melakukan penilaian kompetensi perawat asing sebagai dasar dilakukanprogram adaptasi; danb. melakukan kajian pengembangan pendidikan dan profesi perawat.Pasal 54Kolegium bertugas menyusun standar kompetensi kerja perawat.Pasal 55Biaya untuk pelaksanaan tugas Kolegium Keperawatan dibebankan kepada:a. anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi;b. registrasi Perawat;c. bantuan Pemerintah; dand. hibah dan/atau sumbangan yang sah dan tidak mengikat.Pasal 56Ketentuan mengenai susunan organisasi Kolegium Keperawatan dankeanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaOrganisasi Profesi.BAB VIIIKONSIL KEPERAWATAN INDONESIAPasal 57Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikanperlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat,meningkatkan mutu Perawat, serta Pelayanan Keperawatan, dibentuk KonsilKeperawatan Indonesia.Pasal 58Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara RepublikIndonesia.Pasal 59Konsil Keperawatan Indonesia berfungsi menetapkan Praktik Keperawatandan melakukan registrasi keperawatan.Pasal 60(1) Konsil Keperawatan Indonesia berwenang:a. mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelayanan keperawatan;b. menerbitkan Sertifikat Uji Kompetensi;c. menyetujui dan menolak permohonan registrasi termasuk dariperawat asing;d. menerbitkan dan mencabut STR;e. menegakkan disiplin keperawatan termasuk menyelidiki danmenangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplinPerawat; danf. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin.(2) Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dikeluarkan setelah perawat dinyatakan lulus uji kompetensioleh institusi perguruan tinggi yang terakreditasi.
  14. 14. Draft 10 Januari 201314Pasal 61Biaya untuk pelaksanaan tugas Konsil Keperawatan Indonesiadibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Profesi.Pasal 62(1) Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia paling banyak 15 (limabelas) orang.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil Keperawatan Indonesiadiatur dengan Peraturan Presiden.BAB IXPEMBINAAN DAN PENGEMBANGANPasal 63Pemerintah, Konsil Keperawatan Indonesia, pemerintah daerah, OrganisasiProfesi membina dan mengembangkan Praktik Keperawatan sesuai denganfungsi dan tugas masing-masing.Pasal 64(1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 diarahkan untuk:a. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan perawat;danb. melindungi masyarakat atas tindakan perawat yang tidak sesuaistandar operasional prosedur.(2) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikanformal dan pendidikan nonformal.(3) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi dan kepribadianprofessional.Pasal 65(1) Pembinaan dan pengembangan Praktik Keperawatan perawatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:a. penugasan;b. kenaikan pangkat /peringkat; dan/atauc. promosi.(2) Pengembangan karir Praktik Keperawatan dapat digunakan untukpenempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya.BAB XKETENTUAN PIDANAPasal 66Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas seolah-olah yangbersangkutan adalah perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Pasal 67Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan tanpa memiliki STRdan/atau SIPP sebagai dasar lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun danpidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  15. 15. Draft 10 Januari 201315Pasal 68Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengajamempekerjakan Perawat yang tidak memiliki STR dan SIPP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).Pasal 69(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau pidana dendakepada pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasiberupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana dendasebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasidapat dikenai sanksi administrasi berupa:a. pencabutan ijin pendirian; dan/ataub. pencabutan status badan hukum.BAB XIKETENTUAN PERALIHANPasal 70STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum Undang-Undang inidiundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPPberakhir.Pasal 71Selama Konsil Keperawatan Indonesia belum terbentuk, permohonan untukmemperoleh STR yang masih dalam proses, diselesaikan dengan proseduryang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.BAB XIIKETENTUAN PENUTUPPasal 72Institusi pendidikan keperawatan yang telah ada sebelum Undang-Undangini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 paling lama 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang inidiundangkan.Pasal 73Konsil Keperawatan Indonesia dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejakUndang-undang ini diundangkan.Pasal 74Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keperawatan, dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkanUndang-Undang ini.Pasal 75Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  16. 16. Draft 10 Januari 201316Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di JakartaPada tanggal…PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di JakartaPada tanggal…MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,AMIR SYAMSUDDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…NOMOR…
  17. 17. Draft 10 Januari 201317PENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN ....TENTANGKEPERAWATANI. UMUMKesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan olehPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untukmeningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat denganmenanamkan kebiasaan hidup sehat.Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melaluipemberian pelayanan kesehatan termasuk Pelayanan Keperawatan yangdilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman olehPerawat yang telah mendapatkan akreditasi, registrasi, dan lisensi. Praktikkeperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan,dilaksanakan secara mandiri, berdasarkan pelimpahan wewenang,penugasan khusus, maupun kolaborasi. Dalam melaksanakan PelayananKeperawatan tersebut, Perawat berperan sebagai pemberi AsuhanKeperawatan, pendidik Klien, koordinator Asuhan Keperawatan, kolaboratordengan pihak terkait, dan konsultan dari rujukan Perawat.Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan padakeahlian di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengankebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutanglobalisasi. Perawat selain dibutuhkan di dalam negeri juga dibutuhkan dinegara lain sebagai bagian dari penambahan devisa negara. Ketikadilakukan pemenuhan kebutuhan Perawat tingkat dunia, maka sistemkeperawatan Indonesia dapat di kenal oleh negara tujuan dan kondisi inisekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkatmartabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan.Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerimaPelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadapPerawat itu sendiri sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukanpengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif. Adapun secaraumum Undang-Undang ini memuat mengenai pembenahan internalterhadap pendidikan keperawatan, Pelayanan Keperawatan, AsuhanKeperawatan, dan Praktik Keperawatan. Di samping itu, juga dilakukanpembenahan eksternal yang mengacu pada tantangan untuk dapatmemenuhi tuntutan akan adanya kompetensi, sertifikasi, registrasi, danlisensi bagi Perawat.Selain materi tersebut, untuk dapat melakukan penilaian terhadapkemampuan obyektif seorang Perawat dalam memberikan PelayananKeperawatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab, akuntabel,bermutu, dan aman sesuai dengan pendidikan, kompetensi, dan bidangkeilmuan yang dimiliki, diperlukan pengaturan yang tegas dan jelasmengenai kewenangan Organisasi Profesi, Kolegium, dan pembentukanKonsil Keperawatan Indonesia.Dengan demikian agar dapat memberikan kepastian hukum,perlindungan hukum, dan untuk meningkatkan, mengarahkan, sertamenata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraanKeperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel,
  18. 18. Draft 10 Januari 201318bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah asasyang harus mencerminkan pelindungan dan penghormatanhak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa,agama, status sosial, dan ras.Huruf bYang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah (praktik)keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuandan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian,pendidikan maupun pengalaman praktik.Huruf cYang dimaksud dengan “asas etika” adalah keperawatandilakukan berdasarkan etika profesi.Huruf dYang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah keperawatanharus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagikemanusiaan dalam rangka mempertahankan danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Huruf eYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keperawatanharus mampu memberikan pelayanan yang merata,terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanankesehatan.Huruf fYang maksud dengan ”asas kesehatan dan keselamatan klien”adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan harusmengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.
  19. 19. Draft 10 Januari 201319Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Tridharma Perguruan Tinggi merupakan penyelenggaraan 3(tiga) fungsi perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian danpengabdian kepada masyarakat.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.
  20. 20. Draft 10 Januari 201320Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Ayat (1)Yang dimaksud dengan “tempat lain” meliputi rumah Klien,rumah jompo, dan panti asuhan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 31Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain tenagamedis dan tenaga kesehatan lainnya.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Ayat (1)Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain apoteker, ahligizi, dan fisioterapis.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.
  21. 21. Draft 10 Januari 201321Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelasPasal 39Cukup jelas.Pasal 40Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lain” antara laindokter, ahli gizi, dan apoteker.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Huruf aPemberian informasi oleh Klien anak/balita atau lansia, dalamkondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian informasitentang masalah kesehatannya.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.
  22. 22. Draft 10 Januari 201322Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.
  23. 23. Draft 10 Januari 201323Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 66Cukup jelas.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

×