Dokumen tersebut membahas tentang Konsil Kedokteran Indonesia dan peraturan terkait pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran menurut UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tentang (1) keanggotaan dan tugas Konsil Kedokteran, (2) peran Kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi, dan (3) ketentuan mengenai evaluasi kompetensi bagi tenaga

1. UU KESEHATAN (OBL)

2. • Konsil
• Kolegium
• OP
• Pendidikan Spesialis/subspesialis
Gelar lulusan
• Dokter Lulusan LN

3. Ketentuan Umum
Pasal 1
25. Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen
dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis
keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan
pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
26. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan
yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas
dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.

4. Konsil Kedokteran
UU PK
• Merupakan suatu badan
otonom, mandiri, non-struktural
dan bersifat independen, yang
terdiri atas Konsil Kedokteran
(KK) dan Konsil Kedokteran Gigi
(KKG) yang bertanggung jawab
kepada presiden (Ps 1)
UU Kesehatan (OBL)
• Konsil adalah lembaga yang
melaksanakan tugas secara independen
dalam rangka meningkatkan mutu praktik
dan kompetensi teknis keprofesian
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta
memberikan pelindungan dan kepastian
hukum kepada masyarakat (Ps 1)
• Konsil berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden
melalui Menteri dan dalam menjalankan
perannya bersifat independent (Ps 268 (2)

5. • BAB I : KETENTUAN UMUM
• BAB II : HAK & KEWAJIBAN
• BAB III : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEM DAERAH
• BAB IV : PENYELENGGARAAN KESEHATAN
• BAB V : UPAYA KESEHATAN
• BAB VI : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
• BAB VII : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
• BAB VIII : PERBEKALAN KESEHATAN
• BAB IX : KETAHANAN KEFARMASIAN
• BAB X : TEKNOLOGI KESEHATAN
• BAB XI : SISTEM INFORMASI KESEHATAN
• BAB XII : KEJADIAN LUAR BIASA
• BAB XIII : PENDANAAN KESEHATAN
• BAB XIV : KOORDINASI & SINKRONISASI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
• BAB XV : PARTISIPASI MASYARAKAT
• BAB XVI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• BAB XVII : PENYIDIKAN
• BAB XVIII : KETENTUAN PIDANA
• BAB XIX : KETENTUAN PERALIHAN
• BAB XX : PETENTUAN PENUTUP

6. Bab 1. Ketentuan Umum
Bab 2. Asas & Tujuan
Bab 3. Konsil Kedokteran Indonesia
Bab 4. Standar Pendidikan Profesi Kedokteran
Bab 5. Pendidikan & Pelatihan Kedokteran
Bab 6. Registrasi
Bab 7. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
Bab 8. Disiplin Dr/Drg
Bab 9. Pembinaan & Pengawasan
Bab 10. Ketentuan Pidana
Bab 11. Ketentuan Peralihan
Bab 12. Ketentuan Penutup
UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004
6/15/11 Telaah RUU DIKDOK - Rakor KKI 6

7. Tugas Konsil Kedokteran
UU PK
1.melakukan registrasi dr/drg
2.mengesahkan standar
pendidikan profesi dokter dan
dokter gigi
3.melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan praktik
kedokteran bersama lembaga
terkait sesuai dengan fungsi
masing-masing
UU Kesehatan OBL
1. Merumuskan kebijakan
internal dan standardisasi
pelaksanaan tugas konsil
2. Melakukan registrasi Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan
3. Melakukan pembinaan teknis
keprofesian Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan (Ps 269)

8. Keanggotaan
KKI (Ps 14
UUPK)
• Berjumlah 17 Orang, terdiri atas unsur-unsur :
• OP Kedokteran 2 orang
• OP Kedokteran Gigi 2 orang
• Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1
orang
• Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi
1 orang
• Kolegium kedokteran 1 orang
• Kolegium kedokteran gigi 1 orang
• Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 orang
• Tokoh masyarakat 3 orang
• Departemen Kesehatan 2 orang
• Departemen Pendidikan Nasional 2 orang
6/15/11 Telaah RUU DIKDOK - Rakor KKI 8

9. Konsil
Pasal 270
Keanggotaan Konsil berasal dari unsur:
a. Pemerintah Pusat
b. profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
c. Kolegium
d. masyarakat
Pasal 271
Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil, termasuk tugas, fungsi, dan
wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah

10. Usul:
• Keanggotaan Konsil:
• Unsur Pemerintah : 2
• Unsur Tenaga Medis/Kes (diluar kolegium) : 2
• Unsur Kolegium (perwakilan) : 10
• Masyarakat : 3

11. Kolegium
UU PK
• Kolegium kedokteran Indonesia dan
kolegium kedokteran gigi Indonesia
adalah badan yang dibentuk oleh
organisasi profesi untuk masing-
masing cabang disiplin ilmu yang
bertugas mengampu cabang disiplin
ilmu tersebut. (Ps 1)
UU Kesehatan OBL
• Kolegium adalah kumpulan ahli dari
setiap disiplin ilmu Kesehatan yang
mengampu cabang disiplin ilmu
tersebut yang menjalankan tugas dan
fungsi secara independen dan
merupakan alat kelengkapan Konsil.
(Ps 1)

12. Kolegium
Pasal 272
1. Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk
Kolegium.
2. Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan
dalam menjalankan perannya bersifat independen.
3. Kolegium memiliki peran:
a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
4. Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

13. Usul
Struktur Kolegium:
Ketua
Sekretaris
Komisi2:
Standar
Kurikulum
Evaluasi
Pengembangan
• Keanggotaan (10):
– Guru Besar (perwakilan)
– KPS (perwakilan)
– Pakar sebidang

14. Organisasi Profesi
Pasal 311
1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi
profesi.
2. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

15. Pendidikan Profesi oleh Perguruan Tinggi dan RS
Pendidikan
Pasal 209
1. Pendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi
diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan
subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai
penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
dengan melibatkan peran Kolegium.

16. Tenaga Medis harus ikut ujian kompetensi diselenggarakan oleh
penyelenggara Pendidikan Kerjasama kolegium
Pasal 220
1. Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan spesialis/subspesialis, peserta didik pada program
spesialis/subspesialis, baik Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan, harus
mengikuti uji kompetensi berstandar nasional.
2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kolegium
dan ditetapkan oleh Menteri.
3. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium.
4. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan program spesialis/subspesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa
pendidikan memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.
5. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh
Kolegium.
6. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh
penyelenggara pendidikan.

17. Gelar oleh penyelenggara Pendidikan
Pasal 221
Lulusan program spesialis/subspesialis diberi gelar
spesialis/subspesialis oleh penyelenggara pendidikan setelah
menyelesaikan pendidikan.

18. Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Indonesia Lulusan Luar Negeri
Pasal 241
1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi
kompetensi.
2. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, Konsil, dan Kolegium.
3. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penilaian kelengkapan administratif; dan
b. penilaian kemampuan praktik.
4. Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan setelah penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a.
5. Dalam rangka penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan uji kompetensi.

19. 6. Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. kompeten; atau
b. belum kompeten.
7. Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia lulusan luar negeri mengikuti adaptasi pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
8. Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan belum kompeten sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara Indonesia lulusan luar negeri harus mengikuti penambahan kompetensi.

20. Pasal 242
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang akan mengikuti adaptasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki
STR dan SIP.
Pasal 243
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 dikecualikan bagi Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang:
a. merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah
direkognisi dan telah praktik paling sedikit 2 (dua) tahun di luar negeri; atau
b. merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam Pelayanan Kesehatan
yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi.
Pasal 244
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang telah menyelesaikan evaluasi kompetensi dan akan melaksanakan praktik di
Indonesia harus memiliki STR dan SIP sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

21. Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri
Pasal 246
1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri
yang melaksanakan praktik di Indonesia harus:
a. memiliki STR dan
b. memiliki SIP,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.

22. Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri
Pasal 248
1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat
melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan
subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi
kompetensi.
2. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan
melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
Konsil, dan Kolegium.
3. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penilaian kelengkapan administratif; dan
b. penilaian kemampuan praktik.
4. Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah
penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
5. Penilaian kemampuan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi
penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi.
6. Penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk memastikan
kesesuaian dengan standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia.

23. 7. Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. kompeten; atau
b. belum kompeten.
8. Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a, Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri
harus mengikuti adaptasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Dalam hal hasil uji kompetensi dinyatakan belum kompeten sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b, Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta
Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar
negeri harus kembali ke negara asalnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

24. Pasal 249
Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi
tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki STR dan SIP.
Pasal 250
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dikecualikan bagi Tenaga Medis
spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu
warga negara asing lulusan luar negeri yang merupakan:
a. lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi
dan telah praktik sebagai Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu paling singkat 5 (lima) tahun di luar
negeri yang harus dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen lain yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di negara yang bersangkutan; atau
b. ahli dalam suatu bidang unggulan tertentu dalam Pelayanan Kesehatan yang
dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dan telah praktik paling singkat 5
(lima) tahun di luar negeri.

25. Pasal 251
1. Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat
kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan
praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:
a. terdapat permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Tenaga
Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi
tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan;
b. untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
c. untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
2. Permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengutamakan penggunaan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dan memenuhi standar
kompetensi.
3. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dikecualikan untuk pendayagunaan Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing di
kawasan ekonomi khusus.

26. Pasal 252
1. Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat
kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang telah
menyelesaikan proses evaluasi kompetensi dan akan melakukan praktik di
Indonesia wajib memiliki STR dan SIP.
2. STR dan SIP bagi Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga
Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun
berikutnya.
Pasal 253
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing wajib
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan warga negara asing.