Policy brief Penataan Daerah

429 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Policy brief Penataan Daerah

  1. 1. Desain BesarPenataan Daerahdi IndonesiaPartnership for Governance Reform in Indonesiawww.kemitraan.or.idPartnership Policy Paper No 1/2011Policy Brief PSG layout.indd 1 4/19/2011 6:18:37 PM
  2. 2. Untuk menyelaraskan,memperjelas danmenyebarluaskanberbagai kebijakanpublik yangdiadvokasikan olehKemitraan BagiPembaruan TataPemerintahan (Partnership for GovernanceReform), mulai tahun ini kami secaraberkala menerbitkan serangkaian“makalahkebijakan”yang disebut Partnership PolicyPaper.Partnership Policy Paper No. 1/2011yang ada di tangan pembaca budimanini dihasilkan dari serangkaian kegiatanyang terkait dengan kerjasama antaraPartnership dan Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, khususnya dalam upayamemperbesar manfaat yang dirasakanpublik dari kebijakan desentralisasi sertadalam merespon maraknya pemekarandaerah di era otonomi daerah.Sesuai dengan visi misi Kemitraan/Partnership untuk mewujudkan Indonesiayang adil, demokratis dan sejahtera yangdibangun atas dasar prinsip-prinsip danpraktik-praktik tata pemerintahan yangbaik, policy ini mengajukan serangkaianrekomendasi berkaitan dengan desainbesar penataan daerah yang diyakinidapat mewujudkan penataan daerah yangefektif. Rekomendasi ini dihasilkan melaluitelaah secara mendalam serta melibatkanberbagai pihak yang berkompeten.Harapan kami Partnership Policy Paperini dapat memberikan kontribusi positif didalam upaya mewujudkan kehendak rakyatsesuai dengan janji demokrasi.Akhir kata, saya sangat berterimakasihkepada saudara Nico Harjanto, Ph.D sebagaipenulis dan Tim Public Service GovernanceCluster sebagai pengawal programkerjasama Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, serta pihak-pihak yangtelah terlibat serta menyumbangkan ide-idedan pikirannya dalam penyusunan policypaper ini.Wicaksono SarosaDirektur EksekutifPartnership for Governance Reform1Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idUntuk menyelaraskan, memperjelasdan menyebarluaskan berbagai kebijakanpublik yang diadvokasikan oleh KemitraanBagi Pembaruan Tata Pemerintahan(Partnership for Governance Reform), mulaitahun ini kami secara berkala menerbitkanserangkaian “makalah kebijakan” yangdisebut Partnership Policy Paper.Partnership Policy Paper No. 1/2011yang ada di tangan pembaca budimanini dihasilkan dari serangkaian kegiatanyang terkait dengan kerjasama antaraPartnership dan Kementerian Dalam NegeriRepublikIndonesia,khususnyadalamupayamemperbesar manfaat yang dirasakanpublik dari kebijakan desentralisasi sertadalam merespon maraknya pemekarandaerah di era otonomi daerah.Sesuai dengan visi misi Kemitraan/Partnership untuk mewujudkan Indonesiayang adil, demokratis dan sejahtera yangdibangun atas dasar prinsip-prinsip danpraktik-praktik tata pemerintahan yangbaik, policy ini mengajukan serangkaianrekomendasi berkaitan dengan desainbesar penataan daerah yang diyakinidapat mewujudkan penataan daerah yangefektif. Rekomendasi ini dihasilkan melaluitelaah secara mendalam serta melibatkanberbagai pihak yang berkompeten.Harapan kami Partnership PolicyPaperini dapat memberikan kontribusi positif didalam upaya mewujudkan kehendak rakyatsesuai dengan janji demokrasi.Akhir kata, saya sangat berterimakasihkepada saudara Nico Harjanto, Ph.D sebagaipenulis dan Tim Public Service GovernanceCluster sebagai pengawal programkerjasama Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, serta pihak-pihak yangtelah terlibat serta menyumbangkan ide-ide dan pikirannya dalam penyusunanpolicy paper ini.Wicaksono SarosaDirektur EksekutifPartnership for Governance ReformPartnership Policy Paper No. 1/2011Desain Besar Penataan Daerah di IndonesiaTahun 2010 – 2025KataPengantarDirekturEksekutif1Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 2-1 4/19/2011 6:18:38 PM
  3. 3. 3Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idGrafik 1. Pertambahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di IndonesiaMengapa terjadi banyak pemekarandaerah semenjak era reformasi bermulatahun 1999? Mengapa keinginan untukmembentuk provinsi, kabupaten, dan kotabaru masih sangat tinggi meski banyakdari daerah otonom baru memiliki kinerjapemerintahan yang buruk sehingga tidakbisa membawa perbaikan bagi kesejahteraanwarga? Bagaimana pemekaran terjadi, danapa saja persyaratan-persyaratan untukterbentuknya daerah otonom baru? Siapayang paling diuntungkan dari pembentukanratusan daerah otonom baru? Apa strategidan rencana pemerintah untuk mengelolaaspirasi pemekaran daerah ini? Bagaimanalingkungan politik dan pemerintahanmenyikapi desentralisasi dan upayapenataan daerah? Berbagai pertanyaantersebut menjadi dasar perlunya suatuupaya sistematis oleh pemerintah pusatuntuk menata pemerintahan di daerah gunamengefektifkan fungsi-fungsi pelayananpublik dan penyediaan kebutuhan dasarwarga masyarakat.Kemitraan bagi Pembaruan TataPemerintahan (Kemitraan) memandangbahwa penataan daerah merupakan salahsatu prioritas agenda nasional. Tanpaadanya suatu desain besar untuk penataandaerah, dikuatirkan pemekaran daerahakan terus berlangsung dan segenap eksesdan dampaknya justru akan mengancamdemokrasi dan kesatuan Indonesia. Denganbertambahnya daerah otonom baru,meningkat pula beban keuangan negarauntuk membiayai operasional wilayah-wilayah administrasi baru tersebut. Demikianpula potensi konflik sosial dan politikdapat mengalami eskalasi karena banyakpemekaran daerah dilandasi oleh sentimenkedaerahan/primordialisme, politik identitas-etnis, maupun kepentingan ekonomi-politiksegelintir elit.Melalui kajian ilmiah dari berbagai aspek,Kemitraan mendukung adanya desain besarpenataan daerah supaya pemerintah memilikirencana jangka menengah dan panjangyang lebih jelas dalam menyikapi aspirasipemekaran daerah yang terus bermunculan.Berhubung kompleksitas permasalahan yangada, maka desain besar penataan daerah inisetidaknya dapat menjadi rujukan batas atasuntuk menyaring aspirasi masyarakat dalampembentukan daerah otonom baru.Desentralisasi dan Kelemahan KebijakanPenataan Daerah Saat IniPembentukan daerah otonommerupakan bagian dari pelaksanaan prinsipdesentralisasi dalam suatu pemerintahannegara. Desentralisasi menjanjikan banyakhal bagi kemanfaatan dan kesejahteraankehidupan masyarakat di tingkat lokal. Melaluiprinsip ini, diharapkan akan berkembangsuatu cara pengelolaan kewenangan dansumber daya. Dalam telaah konseptual,desentralisasi dipahami secara berganda,yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitasadministrasi pemerintahan nasional danmengaktualisasi representasi lokal.Satu hal yang nyata dari kedua aspekdesentralisasi itu adalah keinginan untukmendekatkan pemerintahan kepadamasyarakat. Dengan kedekatan jarak,diharapkan pemerintah daerah dapatlebih berarti bagi masyarakat. Pemerintahdaerah akan semakin mempunyai tingkatakuntabilitas yang tinggi di samping tingkatdaya tanggap yang tinggi dalam menyikapiperkembangan di masyarakat. Desentralisasiakan memungkinkan terselenggaranyapemerintahan yang demokratis danpartisipatif.2Ringkasan EksekutifSaat ini penataan daerah di Indonesiamenjadi masalah besar saat ini karenasemakin bertambahnya daerah otonom baru.Sejak terbitnya Undang-undang tentangPemerintahan Daerah tahun 1999, jumlahdaerah otonom di Indonesia sampai tahun2010 telah bertambah sejumlah 205 daerah,yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten,dan 34 kota, dan jumlah tersebut akan terusbertambah. Untuk itu, diperlukan suatuperencanaan penataan daerah agar tuntutanaspirasi masyarakat dan kelayakan suatudaerah untuk dimekarkan dapat dijembatani.Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)yang telah disetujui oleh Pemerintah danDPR-RI ini pada intinya mencakup empatelemen dasar, yakni: 1) pembentukan daerahpersiapan sebagai tahap awal sebelumditetapkan sebagai daerah otonom; 2)penggabungan dan penyesuaian daerahotonom; 3) penataan daerah yang memilikikarakteristik khusus; dan 4) penetapanestimasi jumlah maksimal daerah otonom(provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia tahun2010 – 2025.Mengingat arti strategisnya, Kemitraanbagi Pembaruan Tata PemerintahanIndonesia (Kemitraan) mendukung programdan proses pembentukan Desartada sebagaisuatu kebijakan nasional yang nantinya dapatdimasukkan dalam revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Kemitraan merekomendasikan sejumlahhal berikut, seperti perubahan paradigmapemekaran wilayah, pemantapan kapasitaspelayanan publik, revisi sejumlah peraturandan undang-undang, dan pengendalianpertambahan daerah otonom baru. KajianDesartada yang ada saat ini hanyalah untukmencari jumlah ideal provinsi, sedangkanuntuk jumlah ideal kabupaten/kota dimasing-masing provinsi di Indonesia perlukajian lebih lanjut.Pertambahan daerah otonom barutelah menimbulkan banyak masalah, sepertimembengkaknya pembiayaan pemerintahan,kesenjangan pembangunan antar-daerah,hingga rapuhnya penjagaan wilayah dariancaman dan gangguan dari luar. Beberapadaerah otonom baru bahkan secara finansialtelah diterpa kebangkrutan. Oleh karenanya,Desartada secara umum bertujuan untukmengakselerasi pengembangan potensinasional yang diarahkan bagi penguatanintegrasi nasional, akselerasi pengembanganekonomi dan meningkatkan kualitaspelayanan publik bagi masyarakat seluruhdaerah di Indonesia. Berbagai pendekatandigunakan untuk menyusun Desartada,mulai dari pendekatan administrasi publik,administrasi pemerintahan, manajemenkeuangan, hingga pertahanan-keamanan.Kajian ini dilakukan berdasarkan tiga prinsippokok berikut, yaitu (1) menjaga integrasi NKRIsebagai amanat konstitusi, (2) mengakselerasipeningkatan kualitas pelayanan publik, (3)mengukuhkan kapasitas Indonesia dalamkonteks persaingan global.Pendahuluan: Berapa Jumlah Provinsi,Kabupaten dan Kota yang Ideal?Sebagai negara kepulauan denganjumlah penduduk yang besar, Indonesiasenantiasa menghadapi pertanyaan besartentang berapa jumlah ideal dari provinsi,kabupaten, dan kota yang dibutuhkan untukdapat mewujudkan cita-cita kesejahteraanrakyat. Permasalahan jumlah pemerintahandaerah ini semakin penting untukdiperhatikan terutama semenjak Indonesiamemasuki era demokrasi dengan salah satupilarnya adalah kebijakan desentralisasi.Setelah kebijakan memberikan otonomiyang lebih luas ke pemerintah daerah inidimulai pada tahun 1999, selama kurunwaktu 10 tahun telah terbentuk 205 daerahotonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164kabupaten, dan 34 kota. Jumlah ini akan terusbertambah seiring masih kuatnya keinginanbanyak kalangan untuk membentuk daerahotonom baru meski Presiden RI di depanSidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 3September 2009 telah menyatakan perlunyamoratorium atau penghentian sementarapemekaran daerah sampai ada prosesevaluasi untuk mengetahui keberhasilan,kegagalan dan permasalahannya.32Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 2-3 4/19/2011 6:18:38 PM
  4. 4. 5Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.id1. Formulasi dari Sudut PandangAdministrasi PublikDalam telaah konseptual, desentralisasidipahami secara berganda, yaknimeningkatkan efisiensi dan efektivitasadministrasi pemerintahan nasional danmengaktualisasikan representasi lokalitas.Inti dari kedua aspek tersebut adalahkeinginan untuk mendekatkan pemerintahankepada masyarakat. Dengan desentralisasiakan memungkinkan terselenggaranyapemerintahan yang demokratis danpartisipatif, dan akan memungkinkan pulaterjadinya peningkatan daya-tanggap danakuntabilitas para pemimpin daerah, sertaadanya kesesuaian yang lebih nyata antarajumlah, mutu, dan komposisi pelayananpemerintahan dengan preferensi masyarakat.Administrasi publik merupakansuatu fenomena pemerintahan modern.Dlam rangka penyediaan fungsi-fungsipengaturan dan pelayanan bagi masyakat,administrasi publik adalah penggunaan teoridan proses manajerial, politik dan hukumuntuk melaksanakan mandat pemerintahandi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.Berdasarkan pandangan bahwa administrasipublik berkaitan dengan pelaksanaan fungsipengaturan dan pelayanan, maka keberadaandaerah otonomi dalam perspektif administrasipublik bertujuan untuk lebih menjamin bahwafungsi pengaturan dan pelayanan tersebutberlangsung secara lebih efisien, efektif danberkesinambungan.Dari pertimbangan penataan jumlahdesa di setiap kabupaten/kota danpertimbangan variasi pada setiap provinsi danwilayah, maka jumlah provinsi maksimal padatahun 2025 adalah sebanyak 47 provinsi, danjumlah minimal adalah 33 provinsi.Secara umum, provinsi di Indonesianantinya dapat dibedakan dalam empatkategori, yaitu:a. Provinsi yang memenuhi syarat untukdimekarkan berdasarkan dua pendekatansekaligus yakni demokrasi pemerintahanlokal dan efektivitas administrasi.b. Provinsi yang layak dimekarkanberdasarkan satu pendekatan saja, yaknipendekatan demokrasi pemerintahanlokal.c. Provinsi yang layak dimekarkan atas dasarpendekatan efektivitas administrasi saja.d. Provinsi yang tidak memenuhi syaratuntuk dimekarkan berdasarkan duapendekatan tersebut.Selain dua pendekatan dasar dalampemekaran--demoktratisasi pemerintahandan efektivitas administrasi--pendekatan lainyang dapat digunakan adalah aspek ketahanannasional yang mencakup geo-politik, geo-strategis, dan etno-politik/etno-strategis.Pendekatan khusus lainnya untuk kepentinganefektivitas administrasi seperti: Daerah AliranSungai (DAS), Kawasan Metropolitan, KawasanPerbatasan, dan Kawasan Pelabuhan Bebas.Berkaitan dengan skenariopemerintahan, maka faktor yang dominanuntuk menjadi pertimbangan adalah: faktorkelayakan politik, faktor kelayakan teknis,faktor kelayakan keuangan dan keterlaksanaanadministratif. Pilihan perlakuan terhadap faktorkelayakan tersebut sangat ditentukan olehderajat nilai-nilai demokrasi yang teraktualisasiserta perilaku politik warganegara danpenyelenggara negara.Penataan daerah yang dalam praktekselama ini selalu berkonotasi pembentukandaerah otonom baru, senantiasa dibingkaidalam suatu kebijakan yang menekankantanggung jawab dan kemanfaatan bagimasyarakat. Kebijakan penataan daerahdidasarkan pada nilai-nilai yang mencakupefisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, pengembangan demokrasiyang menjamin representasi, aspirasi dankontrol masyarakat, serta jaminan akanpenguatan ketahanan nasional.Dengan menggunakan pendekatanDemokrasi Pemerintahan Lokal dan EfektivitasAdministrasi, maka jumlah maksimal provinsisampai tahun 2025 adalah 17 provinsi baru.2. Formulasi dari Sudut PandangManajemen PemerintahanSesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan daerah pada Bab 1Pasal 1 huruf 5, Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.4Indonesia meluncurkan kebijakandesentralisasi yang sangat progresifpada tahun 1999 dengan dikeluarkannyaUndang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah yang kemudian direvisimenjadi Undang-Undang No. 32Tahun2004. Undang-Undang ini telah membawadampak secara sistemik pada tata, proses,dan manajemen pemerintahan. Otonomisecara luas diberikan ke kabupaten dan kota,sementara pemerintah pusat hanya memilikikewenangan eksklusif dalam bidang moneter,fiskal, luar negeri, dan pertahanan.Berdasarkan pengalaman empirikdi Indonesia, maka Model DesentralisasiBerkeseimbangan (equilibriumdecentralization model) yang paling cocokuntuk dikembangkan sampai tahun 2025.Model desentralisasi berkeseimbanganmenganut pola dilakukannya pembagianurusan pemerintahan secara proporsionalantara pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.Kebijakan lebih banyak dilakukan olehpemerintah pusat, dan teknis operasionallebih banyak dilakukan oleh pemerintahdaerah.Sementara itu, nilai dasar dalampembentukan suatu daerah otonomdapat terdiri atas efisiensi dan efektivitasadministrasi, demokrasi pemerintahan, danketahanan nasional. Efisiensi administrasidapat mencakup daya saing daerah(kemampuan daerah mengembangkanwilayah), skala ekonomi dan jumlah bebanprovinsi (jumlah urusan dan kewenangan).Efektivitas administrasi dapat mencakupspan of control, aksesibilitas, dan potensiwilayah. Demokrasi pemerintahan mencakupaspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, danketerwakilan. Ketahanan nasional mencakupgeo-politik dan geo-strategis.Penataan daerah merupakankegiatan pembinaan, pembentukan, danpenghapusan daerah yang menjadi bagianintegral dari kebijakan desentralisasi. Lingkuppenataan daerah dengan demikian meliputipemekaran atau pembentukan wilayah,penghapusan dan penggabungan daerah,penyesuaian perbatasan daerah, pengalihanstatus daerah secara administratif maupunpolitik, serta pemindahan ibukota.Indonesia telah memiliki kebijakanpenataan daerah. Namun terdapat sejumlahkelemahan sebagai berikut:1. Secara epistomologis desain kebijakansangat kental dengan pola pikir yanginward looking, sehingga konseppenataan daerah semata-mataditekankan pada pemekaran daerahatau pembentukan Daerah OtonomiBaru (DOB). Demikian juga denganparameter-parameter yang ditetapkansebagai syarat pembentukan daerah,baik persyaratan administratif, teknismaupun kewilayahan;2. Masih bersifat parsial, di manakepentingan daerah per daerahmenjadi acuan utama. Ini tampak dariditerapkannya pendekatan bottom upplanning dalam tatacara pembentukandaerah (Pasal 14 s/d Pasal 21 PP No. 78Tahun 2007);3. Implementasi desain yang ada masihterfragmentasi secara sektoral, sehinggaupaya penataan daerah tidak dapatdilakukan secara optimal sementarabeban pemerintah semakin bertambah.Pendekatan Penataan DaerahUntuk mengoreksi berbagaikelemahan tersebut, sangat diperlukansebuah desain penataan daerah yangjauh lebih komprehensif, holistik danberwawasan global. Sebuah desain yangmempertimbangkan seluruh sektor dalampembangunan, kepentingan nasionalditempatkan sebagai prioritas utama, sertaberbagai peluang dan tantangan dalamera globalisasi dan liberalisasi ekonomidapat dioptimalkan untuk menciptakankemakmuran dan meningkatkan harkat danmartabat bangsa di dunia internasional.Upaya untuk menghitung jumlahideal provinsi di Indonesia memang tidakmudah, mengingat adanya berbagai faktoryang harus diperhitungkan serta berbagaipendekatan yang dapat dijadikan sebagaikerangka rujukan. Untuk melihat jumlah idealdari provinsi, kabupaten dan kota sampaitahun 2025, digunakan tujuh formulasiberikut:54Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 4-5 4/19/2011 6:18:38 PM
  5. 5. 7Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idDalam UU No. 34 Tahun 2004,pembentukan daerah harus memenuhi syaratadministratif, teknis dan fisik kewilayahan.Syarat administratif untuk provinsi berupapersetujuan DPRD Kabupaten/Kota danBupati/Walikota yang menjadi cakupanwilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsiinduk dan gubernur serta rekomendasiMenteri Dalam Negeri (Mendagri).Untuk Kabupaten/Kota berupapersetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuanDPRD provinsi induk dan gubernur sertarekomendasi Mendagri. Syarat teknis meliputifaktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,sosial budaya, sosial politik, kependudukan,luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktorlain yang memungkinkan terselenggaranyaotonomi daerah.Sedangkan syarat fisik meliputi palingsedikit 5 kabupaten/kota untuk pemerintahanprovinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untukpembentukan kabupaten dan 4 kecamatanuntuk pembentukan kota, lokasi ibukota, danprasarana pemerintahan.Ukuran pemerintahan daerah yangada baik provinsi maupun kabupaten/kota masih belum optimal. Hal ini berakibatpada belum idealnya jumlah pemerintahandaerah kabupaten/kota dan provinsi yangada. Indikator yang dapat digunakan sebagaiindikator ukuran optimal pemerintahandaerah dari aspek keuangan daerah adalahhanya variabel jumlah penduduk.Ukuran pemerintahan daerahkabupaten/kota dan provinsi juga berbedaantar wilayah. Jumlah penduduk yangberbeda antar wilayah juga berakibat padajumlah pemerintahan daerah provinsi yangberbeda.Indikator yang dapat digunakan sebagaiindikator ukuran optimal pemerintahandaerah dari aspek keuangan daerah adalahhanya variabel jumlah penduduk. Kondisi dariindikator ini meningkat dari waktu ke waktu,sehingga ukuran dan jumlah pemerintahandaerah dimungkinkan selalu bersifat dinamis.Ukuran pemerintahan daerahkabupaten/kota dan provinsi juga berbedaantar wilayah di Indonesia. Jumlah pendudukyang berbeda antar wilayah juga berakibatpada jumlah pemerintahan daerah provinsiyang berbeda-beda antar wilayah.Jumlah pemerintahan daerah provinsiyang ideal sekarang adalah berjumlah 31provinsi. Seiring dengan peningkatan jumlahpenduduk di setiap provinsi dan kelompokwilayah, jumlah provinsi yang ideal pada tahun2025 diperkirakan berjumlah 39 provinsi.4. Formulasi dari Sudut Pandang DemografiPenduduk Indonesia pada tahun2005 berjumlah 219 juta jiwa dengan lajupertumbuhan penduduk setiap tahunnyasebesar 1,34. Hingga saat ini pendudukIndonesia terkonsentrasi di Pulau JawaProses pemekaran daerah masihmenghadapi berbagai kendala diantaranya,ketersediaan pelayanan umum yang sangatterbatas seperti pendidikan, kesehatan, daninfrastruktur. Distribusi pelayanan dikaitkandengan luas wilayah dan jumlah penduduk.Jumlah penduduk yang besar menjadi salahsatu alasan kecenderungan suatu kabupatenatau kota dimekarkan.Jumlah penduduk dan luas wilayahmenjadi variabel ukuran kelayakan pemekaranwilayah karena secara langsung terkait denganpermasalahan penyediaan pelayanan publik.Dari sisi kependudukan tidak hanya jumlahpenduduk namun juga faktor kepadatanpenduduk, persebaran dan masalah etnis.Yang juga menjadi perhatian adalah berapajumlah staf pemerintahan lokal yang optimaluntuk bisa memberikan pelayanan kepadamasyarakat.Metodologi estimasi proyeksi jumlahwilayah ideal untuk Indonesia sangatdipengaruhi oleh keragaman. Dari segikependudukan, semua faktor sosial (berkaitandengan penduduk atau manusia) akancenderung pada pulau Jawa. Proyeksi rendahmenghasilkan 39 provinsi, proyeksi sedangmenghasilkan 41 provinsi dan proyeksi tinggimencapai 64 provinsi pada akhir tahun 2025.5. Formulasi dari Sudut Pandang GeografiIndonesia secara geografi merupakannegara kepulauan, dengan 2 (dua) karakterutama, yaitu mainland character yangditandai dengan hadirnya kepulauan SundaBesar dan island character yang ditandaidengan kepulauan Sunda Kecil sehingga6Sejak tahun 1999 tercatat 205 daerahotonom baru telah terbentuk, terdiri atas 7provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Melaluipemekaran diharapkan tujuan kebijakanotonomi daerah seperti peningkatanpelayanan, demokratisasi, dan pemberdayaanmasyarakat dapat terwujud.Kontroversi pemekaran daerah sampaidengan saat ini masih menjadi isu yanghangat dan aktual dalam implementasiotonomi daerah. Berbagai daerah seolahterpacu untuk memekarkan diri, baik padalevel provinsi maupun kabupaten/kota.Pada hakekatnya, pembentukan daerahotonom baru bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat melaluipeningkatan pelayanan kepada masyarakat,percepatan kehidupan demokrasi,percepatan pelaksanaan pembangunanperekonomian daerah, percepatanpengelolaan potensi daerah, peningkatankeamanan dan ketertiban, dan peningkatanhubungan yang serasi antara pemerintahpusat dan daerah.Apabila pada awal kemerdekaan jumlahprovinsi adalah 6 (enam), sekarang menjadi33 provinsi, sedangkan jumlah kabupaten/kota adalah 99 (sembilan puluh sembilan),sekarang berjumlah 456 kabupaten/kota,sehingga kenaikannya 450 % untuk provinsidan 361 % untuk kabupaten/kota.Daerah otonom dibentuk dalam rangkadesentralisasi. Desentralisasi memiliki 3 tujuanyaitu:a. Tujuan Politik : Untuk menciptakansuprastruktur dan infrastruktur politikyang demokratis berbasis padakedaulatan rakyat. Diwujudkan dalambentuk pemilihan kepala daerah,pengisian keanggotaan DPRD secaralangsung oleh rakyat.b. Tujuan Administrasi : Agar pemerintahandaerah yang dipimpin oleh kepaladaerah dan bermitra dengan DPRDdapat menjalankan fungsinya untukmemaksimalkan nilai-nilai 4E, yakniefektivitas, efisiensi, equity/kesetaraan,dan ekonomi.c. Tujuan Sosial Ekonomi : Bagaimanamodal masyarakat yang berwujudmodal sosial, modal intelektual, danmodal finansial dapat didayagunakanuntuk mewujudkan terciptanyakesejahteraan masyarakat secara luas.Gejala yang terlihat dalam pembentukandaerah otonom di Indonesia pasca reformasilebih banyak didasarkan pada tujuan/pertimbangan politik.Sementara itu, kriteria dasar dari aspekmanajemen pemerintahan penentuan idealyang ditawarkan untuk pembentukan daerahtermasuk untuk pembentukan provinsiadalah mencakup 3 variabel utama, yaitua. jumlah penduduk bersifat dinamisb. luas wilayah bersifat statis, danc. rentang kendali (span of control)pemerintahan.Untuk memprediksi jumlah idealprovinsi tahun 2025 dari sudut pandangpemerintahan maka digunakan asumsi dasardengan mempertimbangkan variabel jumlahpenduduk sebagai variabel dinamis. Dari hasilpenghitungan diperoleh perkiraan antara 70sampai dengan 88 buah provinsi.3. Formulasi dari Sudut PandangManajemen keuanganDalam era desentralisasi, pembentukandaerah merupakan salah satu usahadalam meningkatkan pelayanan publikguna mempercepat pembangunanperekonomian daerah, pengelolaan potensidaerah, sosial budaya, dan terwujudnyakesejahteraan masyarakat. Dalam UU No.22 Tahun 1999 diatur bahwa daerah dapatdibentuk berdasarkan kriteria kemampuanekonomi, potensi daerah, sosial-budaya,sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerahdan pertimbangan lain yang memungkinkanterselenggaranya otonomi daerah. DalamUU No. 34 Tahun 2004, pembentukan daerahharus memenuhi syarat administratif, teknisdan fisik kewilayahan. Suatu pemerintahandaerah yang ideal adalah pemerintahandaerah yang memiliki cukup sumberdayamanusia dan sumberdaya keuangan untukmenyediakan berbagai pelayanan kepadamasyarakatnya serta responsif.76Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 6-7 4/19/2011 6:18:38 PM
  6. 6. 9Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.iddari NKRI dan konflik komunal, apabilatidak ditangani secara baik akan dapatmenimbulkan disintegrasi bangsa;d. Gejala meningkatnya gangguankamtibmas (keamanan dan ketertibanmasyarakat) dan upaya separatismemengancam NKRI.Untuk pemekaran daerah yang layakdikembangkan sampai tahun 2025 disarankansebanyak 9 provinsi dengan prioritas diNanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua,Kalimantan dan Maluku.7. Formulasi dari Sudut Pandang SosialEkonomiFaktor yang cenderung memicutimbulnya keinginan untuk melakukanpemekaran daerah pada umumnya timbulkarena aspek sosial-ekonomi, sepertiperbedaan agama, budaya dan perbedaantingkat pembangunan dan kemakmuran antardaerah. Faktor penting yang menentukantingkat kelayakan pemekaran suatu daerahterutama dari segi ekonomi dan keuangan,antara lain: kemampuan keuangan daerah,pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitassumber daya manusia yang terdapat padadaerah bersangkutanTabel 2. Estimasi Pertambahan ProvinsiBerdasarkan Berbagai FormulasiFormulasi Penambahan Hingga 2025 Estimasi Jumlah Provinsi 2025Administrasi Publik 0 – 14 Provinsi 33 – 47 ProvinsiManajemen Pemerintahan 27 – 55 Provinsi 70 – 88 ProvinsiManajemen Keuangan -2 – 6 Provinsi 31 – 39 ProvinsiDemografi 6 – 31 Provinsi 39 – 64 ProvinsiGeografi 15 Provinsi 48 ProvinsiPertahanan-Keamanan 9 Provinsi 43 ProvinsiPrinsip Dasar Penataan DaerahPenyusunan Desain Besar PenataanDaerah secara prinsipil ditujukan untukmencapai tiga misi utama, yakni: (1) Menjagaintegrasi NKRI sebagai amanat konstitusi,(2) mengakselerasi peningkatan kualitaspelayanan publik, (3) mengukuhkan kapasitasIndonesia dalam konteks persaingan global.Untuk itu Desartada disusun denganmemperhatikan:1. Pengutamaan kepentingan strategisnasionalMeliputi aspek geo-strategi, geo-politikdan geo-ekonomi. Strategis nasional inimerupakan strategi dalam memanfaatkankondisi geografis Indonesia dalam peta globaluntuk menentukan kebijakan dalam mencapaitujuan nasional. Geo-strategi diwujudkandalam konsep Ketahanan Nasional terkaitdengan posisi geografis Indonesia. Geo-politikdiwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantaradan politik luar negeri bebas aktif. Geo-ekonomi diwujudkan melalui pembentukankawasan ekonomi khusus yang memiliki dayasaing global dengan kombinasi keunggulanfaktor ekonomi dan letak geografis dalamperdagangan internasional.2. Penataan daerah yang berwawasanglobalMemiliki daya sensitif terhadapperkembangan global sehingga dapatmerebut peluang dan mengantisipasiefek negatif dari globalisasi. Isu sepertiperdagangan bebas, perubahan iklim,trafficking, hingga terorisme merupakantantangan yang dihadapi oleh pemerintahpusat maupun daerah. Keberhasilan dalammengelola isu tersebut sangat terkait denganstrategi penataan daerah.3. Integrasi seluruh aspek perubahanlingkungan strategisPenataan daerah dilakukan secarakomprehensif lintas sektoral. Aspek perubahanlingkungan strategis meliputi peningkatanjumlah penduduk, segregasi etnis, kualitasSumber Daya Manusia (SDM), pertumbuhaninfrastruktur, mobilitas penduduk, sertabencana alam.8menimbulkan konsekuensi kebutuhan akansarana dan prasarana perhubungan darat,laut dan udara.Pembentukan daerah otonommerupakan salah satu kegiatan penataandaerah. Penataan daerah adalah tindakanuntuk membina, membentuk, menghapusdan menggabungkan daerah otonomyang menjadi bagian integral dari kebijakandesentralisasi pemerintahan kepada daerahotonom. Penataan daerah meliputi:a. Pemekaran dan pembentukan daerahb. Penghapusan dan penggabungandaerahc. Penyelesaian batas daerahd. Pengalihan status daerah (aspekadministrasi/politis) serta pemindahanibukota dalam rangka menciptakanotonomi daerah yang ideal.Faktor yang dominan di dalam aspekgeografi dalam pembagian wilayah adalahparameter berikut: hidrologi, perairankepulauan, geo-ekonomi, topografi, ekologidan geo-hazard,1geo-sosbud, dan geo-politik. Parameter tersebut merupakan aspekgeografi yang telah dipertimbangkan dalamrangka melakukan pengkajian berbasisdata geo-spasial untuk memperoleh jumlahideal pemekaran daerah otonom baru padatingkat provinsi.Karena jumlah ideal daerah otonomtingkat provinsi bersifat praktis berdasarkandata geo-spasial yang tersedia danpendekatan tertentu, maka hasil kajian iniperlu diintegrasikan dengan hasil kajianlainnya dari aspek politik pemerintahan,ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dankeamanan. Tambahan jumlah sebanyak 15provinsi tidak berarti harus menjadi targettahun 2025.6. Formulasi dari Sudut Pandang kajianPertahanan dan KeamananBentuk negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah komitmen final untukmewujudkan cita-cita nasional seperti yangtertuang dalam pembukaan Undang-UndangDasar (UUD) 1945. Kebijakan desentralisasi1 Geohazard adalah potensi bencanayang disebabkan oleh aspek geologi yang me-nyebabkan kerusakan terhadap kehidupan.merupakan harapan masyarakat danpemerintah, memahami era globalisasidan menjalankan good governance.2Mampu menserasikan Tata Ruang UmumNasional, memahami tatanan Pemerintahan,menyelenggarakan desentralisai yang efektifdan efisien, memasukkan kewirausahaandalam Pemda, memelihara dan membangunjati diri bangsa, belanegara, memperbanyakinkubator kebangsaan, menghapus kebijakandiskriminatif, menyelenggarakan penegakandan supremasi hukum serta memperkuatfaktor psikologis bangsa.Pemekaran daerah dari perspektifPertahanan dan Keamanan pada dasarnyaberorientasi kepada kepentingan nasional,yang utama terwujudnya keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehinggafaktor Asta Gatra3dalam aspek pertahanandan keamanan yakni geografi, demografi,sumber daya alam/buatan, serta kondisisosial masyarakat menjadikan analisis yangdilaksanakan terhadap daerah terluar.Penataan daerah sampai dengan tahun2025 dari sudut pandang pertahanan dankeamanan, antara lain, adalah:a. Luas dan kondisi geografi secara umummerupakan penyebab keterlambatanpembangunan dan keterisolasianwilayah, sehingga jangkauan pelayananpembangunan belum dapat dilakukansecara optimal;b. Perbandingan luas wilayah denganjumlah penduduk dan kemampuanyang terbatas mengakibatkan rawanterhadap infiltrasi dan penyusupanuntuk memecah belah persatuan dankesatuan;c. Gejolak politik yang ada di provinsiyang cenderung ingin memisahkan diri2 Good governance adalah proses pem-buatan peraturan dan implementasinya mela-lui interaksi antara negara, masyarakat sipil, danmasyarakat ekonomi berbasis prinsip-prinsiptata kelola pemerintahan tertentu, seperti kes-etaraan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi,efektivitas, dan efisiensi.3 Konsep yang mengintegrasi delapanaspek yaitu geografi, sumber daya alam, pen-duduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budayadan hankam.Formulasi Penambahan Hingga 2025 Estimasi Jumlah Provinsi 2025Administrasi Publik 0 – 14 Provinsi 33 – 47 ProvinsiManajemen Pemerintahan 27 – 55 Provinsi 70 – 88 ProvinsiManajemen Keuangan -2 – 6 Provinsi 31 – 39 ProvinsiDemografi 6 – 31 Provinsi 39 – 64 ProvinsiGeografi 15 Provinsi 48 ProvinsiPertahanan-Keamanan 9 Provinsi 43 Provinsi98Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 8-9 4/19/2011 6:18:39 PM
  7. 7. 11Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idpembentukan daerah persiapan,tahapan, dasar hukum, pendampingandan pengajuan perubahan status menjadidaerah otonom yang definitif. Tujuanpembentukan daerah otonom melaluitransisi daerah persiapan ini adalahpertama, untuk memastikan kesiapancalon DOB dalam menyelenggarakanfungsi-fungsi penyelenggaraanpemerintahan daerah dengan lebih baik,terutama dalam regulasi dan pelayananpublik. Kedua, untuk meningkatkankapasitas kemampuan penyelenggaraanpemerintahan daerah melalui prosespembelajaran (learning process) dalamperiode transisi sebelum ditetapkansecara definitif. Ada empat strategi dasardalam pelaksanaannya, yaitu:a. Mengembangkan parameterpembentukan daerah persiapanberdasarkan parameter geografis,demografis dan sistem;b. Membentuk daerah otonom barumelalui pembentukan daerahpersiapan dengan dasar PeraturanPemerintah (PP) untuk jangkawaktu tiga (3) tahun;c. Menyediakan fasilitas danpendampingan professionalpenyelenggaraan pemerintahanbagi setiap daerah persiapanselama dalam masa transisi;d. Mengembangkan sistem evaluasidaerah persiapan untuk dasarpenetapan perubahan statusmenjadi daerah otonom definitif.2. Penghapusan, penggabungandan penyesuaian daerah otonom,yang mencakup pola insentif danfasilitas khusus penggabungandaerah otonom, penegasan bataswilayah, penetapan ibukota daerah,dan penguatan kecamatan sebagaipusat pelayanan. Penghapusan danpenggabungan daerah otonom dalamrangka mendudukkan kembali daerahotonom agar berkembang secara sehat,dilaksanakan dengan strategi dasarsebagai berikut:a. Mengembangkan pola evaluasidaerah otonom dan fasilitasipenggabungan daerah otonom.b. Menerapkan pola insentif danfasilitasi khusus bagi penghapusandan penggabungan daerahotonom berdasarkan hasil evaluasikemampuan penyelenggaraanotonomi daerah.c. Menyesuaikan cakupan fisikwilayah, penegasan batas wilayah,dan penetapan ibukota daerahotonom sesuai dengan parameterdaerah otonom yang maju-mandiri.d. Menyiapkan alternatif pemekarandaerah otonom kabupaten/kotadengan penguatan kecamatansebagai pusat pelayanan publikdan pengendalian kualitas prosespembentukan kecamatan secaralebih ketat.3. Pengaturan daerah otonom yangmemiliki karakteristik khusus tertentu,yang mencakup penegasan ataskekhususan beberapa daerah otonomyang sudah ada. Pengembangan daerah/kawasan yang memiliki karakteristikkhusus dilakukan guna menjaminterjaganya kepentingan strategis nasionalyang mencakup integrasi nasional,pembangunan ekonomi, pengelolaanlingkungan dan pelayanan publik. Untukmewujudkannya diperlukan strategi,sebagai berikut:a. Mempertahankan kekhususandaerah otonomi yang selama initelah ada, yaitu Provinsi DKI jakarta,Provinsi DIY, Provinsi NAD, danprovinsi di Papua bagi kepentinganstrategis nasional denganmenegaskan landasan hukum dankebutuhan spesifik pengembangankapasitas daerahnya.b. Membuka kemungkinankekhususan otonomi secaraterbatas bagi daerah-daerahtertentu atas dasar pertimbangankepentingan strategis nasional.Beberapa kawasan khusus yangpenetapannya dalam perspektifpertimbangan strategis nasionalantara lain, pengembangan104. Keterpaduan pembangunan pusat dandaerahKeterpaduan pembangunan kabupatendan kota dalam skala ekonomi daerah, sistemalokasi dana perimbangan, dan kesatuansosial-ekonomi daerah dan bagaimanaproses penataan daerah otonom agar lebihterarah dan terkendali. Permasalahan disektor keuangan antara lain, tarik menarikkepentingan antara pusat dan daerah,rendahnya kapasitas fiskal daerah terhadappusat, disparitas antar daerah, inefisiensidan efektivitas pengeluaran pemerintah,rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaankeuangan dan perilaku korupsi.5. Dinamika politik dalam negeriIsu politik dan pemerintahan dalamnegeri yang masih menonjol antara lain,integrasi politik, konflik sosial dan politik,kelembagaan sosial-politik, kesetaraanpolitik, responsifitas pemerintah daerah,akuntabilitas lokal, konsolidasi otonomidaerah, kohesi sosial, dan akulturasi budaya.Kurang adanya sinkronisasi manajemenpemerintahan karena adanya egoismesektoral dan fanatisme kedaerahan yangberlebihan.Adapun kerangka pikir penataan daerahdibangun dengan mempertimbangkan tigadimensi dasar/parameter, yaitu:1. Dimensi Geografi yang mencakup luasuntuk menampung dan mendukungaktivitas dan kualitas serta karakteristikgeografi yang memungkinkandaerah otonom mengembangkankemampuannya dengan tetap menjagakelestarian lingkungan, yang tercermindan tersusun dalam suatu peta. Adapunfaktor yang dominan di dalam aspekgeografi dalam pembagian wilayahyakni hidrografi, perairan kepulauan,tata ruang dan lingkungan, geo-hazarddan peta dasar.2. Dimensi Demografi bersifat relatifdinamis, yakni manusia yang menjadisubyek dan obyek dari daerahotonom yang mencakup jumlah dankualitasnya. Dimensi ini menyediakandasar pertimbangan pembentukandaerah otonom baru denganmemperhitungkan faktor demografi(kependudukan) dalam penataandaerah tahun 2010 – 2025, yang meliputijumlah penduduk, kuantitas dankualitas SDM, distribusi penduduk, dankeserasian penduduk antara Indonesiabagian barat dan timur.3. Dimensi Sistem yang bersifat sangatdinamis, yang terdiri dari sistempertahanan dan keamanan supayapembentukan daerah otonomjangan sampai membahayakansistem keamanan negara; sistemsosial-politik supaya penataan daerahdapat menggambarkan nilai-nilaidan kenyataan sosial-politik danbudaya yang ada di Indonesia; sistemsosial-ekonomi supaya penataandaerah mengandung semangatpengembangan yang mencakupkomponen input berupa sumber dayaekonomi meliputi kekayaan alam, lokasistrategis, budaya, SDM berkualitas;sistem keuangan supaya penataandaerah memperhatikan faktor-faktoryang mencakup kebijakan perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah serta potensi sumber keuangandaerah; dan sistem administrasi publikdengan mempertimbangkan aspeksistem manajemen pemerintahandalam arti memperhatikan hal-hal yanglebih bersifat operasional dan terukur,yang mencakup prinsip dan fungsimanajemen dalam penataan daerah.Usulan Desain Besar Penataan Daerah(Desartada) 2025Rumusan Desain Besar Penataan Daerah(Desartada) mencakup empat elemen pokok,yaitu:1. Pembentukan daerah persiapansebagai prosedur baru dalampembentukan daerah otonom. Inimerupakan upaya untuk menatadaerah secara lebih sistematis melaluipenerapan model pembentukandaerah otonom secara bertahap, yangmencakup pengembangan parameter1110Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 10-11 4/19/2011 6:18:39 PM
  8. 8. 13Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idyang lebih riil dan logis yang dihubungkandengan kapasitas sebuah wilayah.Pemantapan kapasitas penyelenggaraanpemerintahan daerah ini, khususnya efisiensidan efektivitas pengelolaan sumberdaya yangdimiliki, dimaksudkan untuk peningkatankesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.Karena tuntutan pemekaran wilayah padadasarnya disebabkan alasan ketimpangankesejahteraan dan rendahnya kualitaspelayanan.Perkembangan Pembahasan dan ProspekDesartada menjadi Kebijakan NasionalPerkembangan pembahasan danprospek desain besar penataan daerahmenjadi kebijakan nasional meliputi:1. Pemekaran berdasarkan aspirasimasyarakatBerdasarkan aspirasi masyarakat terdapatusulan pembentukan provinsi baru sebanyak21 provinsi baru.2. Pemekaran berdasarkan hasil kajian TimKecil Kementerian Dalam Negeri, sebagaiberikut:a. Pemekaran berdasarkan jumlahpendudukBerdasarkan variabel jumlahpenduduk, potensi terbesarpenambahan jumlah provinsi baruterdapat di provinsi-provinsi denganjumlah penduduk terbesar, yakniJawa Timur, Jawa Barat, SumateraUtara dan Sulawesi Selatan.Terdapat potensi pembentukansebanyak 95 provinsi baru.b. Pemekaran berdasarkan luaswilayahApabila dilihat dari variabel luaswilayah, potensi pembentukanprovinsi baru terdapat padaprovinsi-provinsi yang memilikiluas wilayah relatif yang lebih besar.Terdapat sebanyak 17 provinsiyang wilayahnya memiliki potensibagi pembentukan provinsi baru.Sebarannya di Sumatera (5 potensiprovinsi baru), pulau Jawa (4 potensiprovinsi baru), pulau Kalimantan(2 potensi provinsi baru), pulauSulawesi (3 potensi provinsi baru),Nusa Tenggara Timur (2 potensiprovinsi baru), Papua (1 potensiprovinsi baru).c. Pemekaran berdasarkan cakupanwilayah pembentukan provinsibaru.Berdasarkan cakupan wilayah,potensi terbesar bagi pembentukanprovinsi baru terdapat di provinsi-provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang besar. Terdapat 43provinsi baru.d. Pemekaran berdasarkan efisiensidan efektivitasPotensi pembentukan provinsibaru dilihat dari aspek efisiensi danefektivitas adalah 7 potensi provinsibaru.e. Pemekaran berdasarkan faktorgeografisPotensi pembentukan provinsibaru berdasarkan aspek geografisterdapat di 11 provinsi dengan 12potensi provinsi baru.f. Pemekaran berdasarkan aspekstrategisBerdasarkan aspek strategi,terdapat potensi pembentukantujuh provinsi baru yang tersebar diempat provinsi.12kawasan khusus perbatasanantar negara, pengembangankawasan ekonomi khusus bagikepentingan strategis nasional,pengembangan kawasan khususkonservasi alam, pengembangankawan khusus kepulauan, danpengembangan kawasan khususlainnya.c. Merumuskan parameter khususpembentukan DOB untukkawasan tertentu atas dasarpertimbangan kepentinganstrategis nasional. Parameter yangdigunakan sebagai penjabarandari kepentingan strategis nasionaladalah kepentingan strategisnasional pertahanan keamanan,kepentingan strategis nasionalekonomi, kepentingan strategisnasional lingkungan, dan kawasanstrategis nasional kebudayaan.4. Penetapan estimasi jumlah maksimaldaerah otonom yang akan dijadikanrujukan bagi proses kebijakanpembentukan daerah otonom baru,yang mencakup estimasi jumlahmaksimal daerah otonom provinsi,kabupaten dan kota hingga tahun2025 menyesuaikan dengan periodePembangunan Jangka Panjang (PJP).Untuk mewujudkan gambaran estimasitersebut, dilakukan dengan tigastrategi berdasarkan parameter yangditetapkan, yaitu:a. Memberi titik berat prioritaspembentukan daerah otonomprovinsi yang lebih diutamakandaripada pembentukan daerahotonom kabupaten/kota, terutamadi wilayah perbatasan antarnegara dan daerah yang secarageografis wilayahnya sangat luasatau rentang kendali tergolongbesar. Hal ini dimaksudkan untukmengaktivasi pembangunanekonomi dan pelayanan publikdi wilayah perbatasan dengannegara lain dalam rangka integrasiteritorial, standarisasi pelayananpublik, dan peningkatan dayasaing ekonomi Indonesia di duniainternasional.b. Menetapkan estimasi jumlahmaksimum daerah otonomprovinsi dan jumlah maksimumdaerah otonom kabupaten/kotahingga tahun 2025 berdasarkanpendekatan kombinasi yangrasional (dengan parametergeografis, demografis, dan sistem)dan realistis (mempertimbangkanaspirasi yang sedang berkembang).c. Membuat estimasi jumlahmaksimum daerah otonomprovinsi, kabupaten dan kotaTahun 2010 – 2025. Estimasi jumlahmaksimum daerah otonom hinggaTahun 2025 dilakukan pendekatankombinasi, pertama, denganmenggunakan perhitunganberdasarkan parametergeografis, demografis dan sistemsesuai kerangka pikir dalampembentukan daerah otonombaru; kedua, menggunakanpertimbangan realita aspirasiyang ditarik dari dinamika usulanpembentukan daerah otonomyang berkembang hingga saat ini.Berdasarkan pendekatan tersebut,hingga tahun 2025 diestimasipenambahan jumlah maksimumdaerah otonom sebanyak sebelasprovinsi dan 54 daerah otonomkabupaten/kota.Ada beberapa pertimbangan dasardalam melakukan pemekaran, yaitudemokratisasi pemerintahan, efektivitasadministrasi dan ketahanan nasional yangmencakup geo-politik, geo-strategis, danetno-politik/etno-strategis.Dengan pertimbangan akan besarnyajumlah provinsi yang dapat dibentuk apabilamenggunakan asumsi berdasarkan ketentuanKeputusan Mendagri (Kepmendagri) No. 4Tahun 2004, PP No. 129 Tahun 2000, dan UUNo. 32 Tahun 2004 tentang pembentukanwilayah daerah, maka diperlukan revisikembali parameter pembentukan DOBdengan memperhitungkan aspek-aspek1312Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 12-13 4/19/2011 6:18:39 PM
  9. 9. 14Tabel 3. Usulan Pemekaran ProvinsiBerdasarkan Aspirasi Masyarakat dan TimKajian KemendagriUsulan Pemekaran Provinsi Potensi Provinsi Baru Klaster/Wilayah1. Berdasarkan aspirasimasyarakat21 provinsi baru Tersebar2. Berdasarkan jumlahpenduduk95 provinsi baru Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Utara danSulawesi Selatan3. Berdasarkan luas wilayah 17 provinsi baru Sumatera (5 provinsi baru),Pulau Jawa (4 provinsi baru),Pulau Kalimantan (2 provinsibaru), Pulau Sulawesi(3 provinsi baru), NusaTenggara Timur (2 provinsibaru), Papua (1 provinsibaru)4. Berdasarkan cakupan wilayah 43 provinsi baru Tersebar5. Berdasarkan efisiensi danefektivitas7 provinsi baru Tersebar6. Berdasarkan faktor geografis 12 provinsi baru Tersebar7. Berdasarkan aspek strategis 7 provinsi baru TersebarSelain kajian yang dilakukan oleh TimKecil Kementerian Dalam Negeri, terdapatpula kajian-kajian yang dilakukan oleh8 Kelompok Kerja (Pokja) para ahli yangdifasilitasi oleh Kemitraan. Berikut ini adalahringkasan hasil pemikiran Pokja.3. Pemekaran berdasarkan hasil kajianPokja, sebagai berikut:a. Pokja Administrasi PublikPenataan daerah selalu dibingkaidalam suatu kebijakan yangmenekankan tanggungjawab dan kemanfaatan bagimasyarakat. Oleh karena itu, perlumempertimbangkan karakteristikregional dan dilakukan secarabertahap dengan jumlah yangideal.Berdasarkan Pokja Administrasipublik terdapat potensipembentukan 15 provinsi baruyang tersebar di enam klaster.b. Pokja Manajemen PemerintahanKriteria dasar untuk pembentukandaerah mencakup tiga variabelutama, yaitu jumlah penduduk,luas wilayah dan rentang kendalipemerintahan.Kajian Pokja ManajemenPemerintahan menghasilkanperkiraan bahwa terdapat potensipembentukan 56 provinsi baruyang tersebar di lima klaster.c. Pokja Sosial EkonomiPermasalah yang sering timbulsebagai akibat dari pemekaranwilayah, adalah: kurang lancarnyapelaksanaan administrasipemerintahan, kesulitan keuangandaerah karena rendahnya rasiokapasitas dan kebutuhan fiskal,kegiatan ekonomi pada daerahinduk mundur karena potensiekonomi daerah masuk ke dalamdaerah pemekaran.15Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idBerdasarkan kajian Pokja III (SosialEkonomi) terdapat potensipembentukan tujuh provinsibaru yang tersebar di tiga klaster:Sumatera, Jawa dan Kalimantan.d. Pokja Manajemen KeuanganPerlunya restrukturisasipemerintahan daerah. Kajian lebihlanjut tentang cakupan jumlahwilayah kabupaten/kota yang idealdalam suatu provinsi yang terkaitdengan kemampuan koordinasidari provinsi.Apabila berdasarkan kajian Pokja IV(Manajemen Keuangan) terdapatpotensi pembentukan 13 provinsibaru yang tersebar di lima klaster,yaitu klaster Sumatera, Jawa,Kalimantan, Sulawesi, dan NusaTenggara.e. Pokja DemografiMetodologi estimasi proyeksijumlah wilayah ideal untukIndonesia sangat dipengaruhi olehkeragaman.Berdasarkan kajian dari Pokja V(Demografi) terdapat potensipembentukan 31 provinsi baruyang tersebar di empat klaster, yaituklaster Sumatera, Jawa, Kalimantan,dan Papua.f. Pokja GeografiModel pembagian yangmenjadi pertimbangan utamaadalah dengan melihat sistemwatershed 4dan sistem aliransungai serta topografi perbukitanuntuk mainland5, untuk islandpertimbangan utamanya adalahkekompakan gugusan pulau/kepulauan dan pembagian wilayahsaat ini.Dari hasil kajian Pokja VI (Geografi)terdapat potensi pembentukan4 Sistem Watershed merujuk pada penen-tuan suatu lokasi atau luasan wilayah tertentuberdasarkan garis pemisah air.5 Pulau-pulau besar Sumatera, �awa, Kali-Pulau-pulau besar Sumatera, �awa, Kali-mantan, Sulawesi, dan Papua.15 provinsi baru yang tersebardi seluruh klaster, yaitu klasterSumatera, Jawa, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,dan Papua.g. Pokja Pertahanan KeamananPerbandingan luas wilayah denganjumlah penduduk dan kemampuanyang terbatas mengakibatkanrawan terhadap infiltrasi danpenyusupan dari pihak lawan.Gejala meningkatnya gangguankamtibmas dan upaya separatismeyang mengancam NKRI.Berdasarkan kajian Pokja VII(Pertahanan Keamanan) terdapatpotensi pembentukan provinsibaru sebanyak sembilan provinsiyang tersebar di 3 klaster, yaituklaster Sumatera, Kalimantan,Papua.h. Pokja Politik dan Sosial BudayaSelama ini, telah terjadi konflikpolitik dan sosial karena perbedaankepentingan dengan pemekaranyang dilakukan. Untuk itu, kebijakanpemekaran harus ditinjau ulang.Berdasarkan kajian Pokja VIII (Politikdan Sosial Budaya) tidak terdapatpotensi pembentukan provinsibaru di Indonesia.4. Kelayakan Pemekaran dilihat darikapasitas fiskal daerahPotensi pembentukan provinsi baruberdasarkan kapasitas fiskal daerah terdapat 13provinsi baru. Provinsi-provinsi yang memilikikapasitas fiskal cukup untuk membentukprovinsi baru, adalah NAD, Riau, KepulauanRiau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta,Banten, Kalimantan Tengah, KalimantanSelatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Balidan Maluku Utara.Setelah proses pengkajian secaraintensif tersebut, gagasan Desartadakemudian didiskusikan dan diolah oleh jajaranKementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Dengan mendapat komitmen dan dukunganpenuh dari Menteri Dalam Negeri GamawanFauzi, Desartada akhirnya menjadi programUsulan Pemekaran Provinsi Potensi Provinsi Baru Klaster/Wilayah1. Berdasarkan aspirasimasyarakat21 provinsi baru Tersebar2. Berdasarkan jumlahpenduduk95 provinsi baru Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Utara dan SulawesiSelatan3. Berdasarkan luas wilayah 17 provinsi baru Sumatera (5 provinsi baru),Pulau Jawa (4 provinsi baru),Pulau Kalimantan (2 provinsibaru), Pulau Sulawesi(3 provinsi baru), NusaTenggara Timur (2 provinsibaru), Papua (1 provinsibaru)4. Berdasarkan cakupan wilayah 43 provinsi baru Tersebar5. Berdasarkan efisiensi danefektivitas7 provinsi baru Tersebar6. Berdasarkan faktor geografis 12 provinsi baru Tersebar7. Berdasarkan aspek strategis 7 provinsi baru Tersebar1514Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 14-15 4/19/2011 6:18:39 PM
  10. 10. pemerintah. Untuk itu, Kementerian DalamNegeri telah mengadakan rapat konsultasidengan berbagai kementerian terkait dansejumlah jajaran Pemerintahan Provinsiguna menyamakan visi dan pendapatmengenai Desartada ini. Langkah berikutnyayang telah dilakukan adalah denganmengkonsultasikannya dengan paraanggota Komisi II DPR-RI yang membidangipemerintahan. Pada prinsipnya tercapaikesepakatan antara pihak pemerintah danDPR-RI bahwa penataan daerah di Indonesiamenjadi prioritas kerja yang mendesakdilakukan guna mencegah berbagai eksesnegatif yang telah terjadi dan mengembalikandesentralisasi ke tujuan semula, yaitu untukmendekatkan pelayanan publik demi semakinterwujudnya kesejahteraan bersama.Dengan kemajuan pembahasanyang telah terjadi dan urgensi yang ada, makaDesartada ini memiliki prospek yang sangatbesar untuk menjadi kebijakan nasional.Menjadi tugas bersama segenap pemangkukepentingan untuk memperjuangkanDesartada ini menjadi bagian dari peraturanperundang-undangan sehingga nantinyamemiliki kekuatan mengikat. Kemitraanmemandang bahwa upaya ini perlu didukungdan diwujudkan secepatnya supaya penataandaerah dapat segera dilakukan.RekomendasiBerdasarkan berbagai kajian danpertimbangan strategis ke depan, Kemitraanmemandang beberapa rekomendasi berikutperlu dipertimbangkan oleh Pemerintah,anggota Dewan Perwakilan Rakyat, danpara pemangku kepentingan lainnya yangmembuat kebijakan penataan daerahIndonesia. Rekomendasi-rekomendasitersebut meliputi:1. Penataan daerah dalam praktek selamaini selalu berkonotasi pembentukandaerah otonom baru. Untuk itu ke depanpenataan daerah perlu dibingkai dalamsuatu kebijakan yang menekankantanggung jawab dan kemanfaatan bagimasyarakat. Kebijakan ini sebaiknyadidasarkan pada nilai-nilai yangpenyelenggaraan pemerintahan,pengembangan demokrasi yangmenjamin representasi, aspirasi dankontrol masyarakat, serta jaminan akanpenguatan ketahanan nasional.2. Penataan daerah khususnya padapembentukan daerah otonom barupada jenjang provinsi, perlu untuk benar-benar mempertimbangkan karakteristikregional dan dilakukan secara bertahap,serta jumlah idealnya sampai tahun2025 merupakan gabungan antaraperhitungan berbasis jumlah daerahdan perhitungan berbasis luas wilayah,dengan maksimal jumlahnya adalah 44provinsi.3. Pemantapan kapasitas penyelenggaraanpemerintahan daerah khususnyasumber daya yang dimiliki dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakatdan kualitas pelayanan publik. Tuntutanpemekaran wilayah sebagaimanabanyak dikumandangkan padadasarnya karena alasan ketimpangankesejahteraan dan rendahnya kualitaspelayanan.4. Dari hasil kajian sampai dengan tahun2025 akan terdapat 7 – 11 provinsi baru.Dengan menggunakan dua alternatifpendekatan, yaitu alternatif pertamayang merupakan skenario minimal,maka pertambahan jumlah provinsihanya jika telah memenuhi dua syarat,yakni berpotensi untuk mekar menuruthasil kajian Tim Kecil Kemendagridan Pokja serta memiliki IKF (IndeksKelayakan Fiskal) yang lebih dari 0,5 danpeluang pemekaran hanya satu untuksetiap provinsi yang memenuhi syarat.Sedangkan alternatif kedua adalahkondisi sebagaimana yang dipenuhioleh alternatif kesatu namun dengan17Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idpeluang pemekaran maksimal sesuaidengan hasil kajian Tim Kecil Kemendagridan Pokja. Dengan menggunakan dasaralternatif pertama terdapat kemungkinanpertambahan provinsi sebanyak tujuhprovinsi baru. Sedangkan berdasarkanalternatif kedua terdapat pertambahansebanyak 16 provinsi baru.5. Untuk mengendalikan pertambahanjumlah provinsi ataupun kabupaten/kotamaka diperlukan upaya pengendalian, dimana pemerintah dapat mengendalikanatau membatasi keinginan masyarakatuntuk membentuk DOB. Upayapengendalian ini dapat dilakukandengan:a. Melakukan revisi PP No. 129Tahun 2000 yang memperketatpersyaratan teknis maupunadministratif dalam pembentukanprovinsi, kabupaten/kota baru.b. Menunda proses usulanpembentukan provinsi, kabupaten/kota yang baru sampai revisi PP No.129 Tahun 2000 selesai dilakukan.c. Menutup usulan pembentukanprovinsi, kabupaten/kota barusampai diterbitkannya PP yangbaru hasil revisi PP lama.d. Mengeluarkan kebijakan yangbersifat disinsentif terhadappemekaran provinsi, kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuanuntuk membendung keinginanmasyarakat dan elit daerah dalammembentuk provinsi, kabupaten/kota baru.e. Kepada provinsi yang belumlayak dimekarkan, diperlukandiperlukan strategi yang bersifatdisinsentif terhadap pemekarandaerah. Strategi ini bertujuan untuk‘menutup’keinginan masyarakatdalam membentuk provinsi baru.6. Adapun strategi umum Penataan DaerahIndonesia sampai tahun 2025 adalahdengan menggunakan metodologi yangterdiri dari dua unsur utama yaitu, faktorpemicu pemekaran dan faktor kelayakanpemekaran.7. Penyelenggaraan kerjasama antarpemerintahan daerah.Kebijakan ini merupakan solusi terbaikdalam setiap permasalahan terkaitdengan optimalitas ukuran danjumlah ideal pemerintahan daerah.Kerjasama antar daerah yang akandijalin dipertimbangkan berdasarkanpertimbangan efisiensi dan efektivitas,pelayanan publik, serta sinergi dan salingmenguntungkan bagi masing-masingdaerah.8. Perlunya restrukturisasi pemerintahandaerah (penentuan ukuran optimaldan jumlah ideal), yang dimulai daripemerintahan daerah kabupaten/kotadan berlanjut ke tingkat provinsi. Jenisrestrukturisasi yang dilakukan sebaiknyaberupa penggabungan antar pemerintahkabupaten/kota dan provinsi.9. Diperlukan kajian lebih lanjut tentangcakupan jumlah wilayah kabupaten/kotayang ideal dalam satu provinsi. Hal initerkait dengan rentang kendali (span ofcontrol) Pemerintah Provinsi.***1716Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 16-17 4/19/2011 6:18:40 PM
  11. 11. Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idDaftar Istilah4EDAS : Daerah Aliran SungaiDesartada : Desain Besar Penataan DaerahDIY : Daerah Istimewa YogyakartaDKI : Daerah Khusus IbukotaDOB : Daerah Otonomi BaruDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPR-RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaIKF : Indeks Kelayakan FiskalKamtibmas : Keamanan dan Ketertiban MasyarakatKemendagri : Kementerian Dalam NegeriKepmendagri : Keputusan Menteri Dalam NegeriMendagri : Menteri Dalam NegeriNAD : Nanggroe Aceh DarussalamNKRI : Negara Kesatuan Republik IndonesiaPemda : Pemerintah DaerahPJP : Pembangunan Jangka PanjangPokja : Kelompok KerjaPP : Peraturan PemerintahSDM : Sumber Daya ManusiaUU : Undang-undangUUD : Undang-undang Dasar18Daftar PustakaDjojosoekarto,Agung.,RudiartoSumarwonodanCucuSuryaman(2008).GrandStrategyPenataanDaerahTahun 2025 : Bunga Rampai Wacana; Analisa Tujuh Kelompok Kerja Mengenai Jumlah Provinsi diIndonesia. Jakarta: Kemitraan.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Desain Besar Penataan Daerah di IndonesiaTahun2010-2025. Jakarta.1918Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 18-19 4/19/2011 6:18:40 PM
  12. 12. 20Policy Brief PSG layout.indd 20-21 4/19/2011 6:18:40 PM
  13. 13. Partnership for Governance Reform in IndonesiaJl. Wolter Monginsidi No. 3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110INDONESIAPhone +62-21-7279-9566Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916http://www.kemitraan.or.idPolicy Brief PSG layout.indd 22 4/19/2011 6:18:40 PM

×