Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomer 1 Tahun 2018 Tent...Guss No
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomer 1 Tahun 2018 Tent...Guss No
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Kevin Wise Career Portfolio
This work was created by Kevin Wise is an original work and shall not be copied by anyone at any time unless given special permission by Kevin Wise himself.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. Purwodadi, 16 Juni 2015
Nomor : 421/3572/C/2015 Kepada Yth.
Sifat : PENTING 1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Lampiran : 1 (satu) lembar 2. Kepala SMP Negeri dan Swasta
Perihal : Penerimaan Peserta Didik Baru 3. Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta
Tahun Pelajaran 2015/2016. se Kabupaten Grobogan
Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016,
disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tanggal 16 Januari 2015 Nomor 120/233/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahaan Daerah setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa selama masa transisi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pengelolaan
pendidikan menengah masih diselenggarakan oleh tingkatan pemerintahan yang saat
ini menyelenggarakananya (kabupaten/kota) sehingga penyelenggaraan pendidikan
pada jenjang SD,SMP, SMA/SMK dan SLB masih tetap dilaksanakan oleh
Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Grobogan dapat terlaksana dengan
baik, tercipta suasana konduksif dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta
didik, bersama ini kami sampaikan kerangka dasar Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun Pelajaran 2015/2016 seperti berikut ini.
A. DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Penerimaan Peserta Didik Baru agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kulturan dan kemajemukan bangsa.
b. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah
diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. 0292 - 421035
PURWODADI - 58111
2. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan
Menteri Agama RI Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentnag
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- kanak/Raudhatuls Athfal/
Bustanul Athfak dan Sekolah / Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Petunjuk Teknis 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
11. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas
2015.
12. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/02545
tanggal 23 April 2015 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Pelajaran 2015/2016.
B. TUJUAN DAN PRINSIP PENERIMAAN PESERTA DIDIK
1. Tujuan.
Penerimaan Peserta Didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya
bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang
sebaik-baiknya.
2. Prinsip
Prinsip-prinsip penerimaan peserta didik :
a. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik
baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat
terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta
didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin
terjadi.
c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun
hasilnya.
d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah
dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama,
golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
e. Sesuai dengan daya tampung sekolah (sesuai dengan jumlah ruang belajar
yang sudah tersedia untuk kelas VII (SMP) dan kelas X (SMA/SMK).
f. Tidak ada penolakan pada peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang
berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung terbatas.
C. PERSYARATAN
1. Persyaratan calon peserta didik PAUD
a. Usia lahir – 2 tahun dapat melalui TPA dan SPS
b. Usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS
c. Usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA.
d. kelompok huruf a sampai c bukan merupakan jenjang yang harus diikuti
oleh setiap peserta didik.
2. Persyaratan calon peserta didik kelas I SD
a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib
diterima.
3. b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
c. Yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas
rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten (konselor sekolah,
psikolog).
d. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA/BA.
e. Mendaftar pada SD yang dituju.
f. Bagi anak berkebutuhan khusus mendaftar di sekolah yang ditetapkan
Bupati sebagai penyelenggara pendidikan inklusi.
3. Persyaratan calon peserta didik kelas I SDLB
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB yaitu anak
yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun, berasal dari peserta didik yang
memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik dan/atau
sosial.
4. Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP
a. Memiliki Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A atau
satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
b. Telah lulus dengan memiliki SKHUN/SHUS SD/SDLB/SLB Tingkat
Dasar/MI/Program Paket A.
c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru
kecuali SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri.
d. Melampirkan fotocopy salah satu piagam (yang telah dilegalisir) sebagai
bukti prestasi bidang akademik/olahraga/kesenian/keterampilan serta
bidang lainnya bagi yang memiliki.
e. Mendaftar pada SMP yang dituju.
f. Bagi anak berkebutuhan khusus mendaftar di sekolah yang ditetapkan
Bupati sebagai penyelenggara pendidikan inklusi.
5. Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB
a. Memiliki Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A atau
satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
b. Memiliki SKHUN / SHUS SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program
Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
c. Mendaftar pada SMPLB yang dituju.
6. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA
a. Memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B/SMP Terbuka atau
satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
b. Telah lulus dengan memiliki SKHUN/SHUN SMP/SMPLB/MTs/Program
Paket B/SMP Terbuka atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang
sederajat.
c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
d. Melampirkan fotocopy piagam (yang telah dilegalisir) sebagai bukti
prestasi akademik/olahraga/kesenian/keterampilan serta bidang lainnya
bagi yang memiliki.
e. Mendaftar pada SMA yang dituju.
7. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB
a. Memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B atau satuan
pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
b. Telah lulus dengan memiliki SKHUN/SHUN SMP/SMPLB/MTs/Program
Paket B/atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
c. Mendaftar pada SMALB yang dituju.
8. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK
a. Memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs Tingkat/Program Paket B atau satuan
pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
4. b. Telah lulus dengan memiliki SKHUN/SHUN SMP/SMPLB/MTs/
Program Paket B atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat.
c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di
SMK yang dituju.
e. Melampirkan fotocopy piagam (yang telah dilegalisir) sebagai bukti
prestasi akademik/olahraga/kesenian/keterampilan serta bidang lainnya
bagi yang memiliki
f. Mendaftar pada SMK yang dituju.
D. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR.
1. Untuk TK ,jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas,
maksimal 20 peserta.
2. Untuk TKLB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas,
maksimal 5 peserta .
3. Untuk SD, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas
maksimal 40 peserta.
4. Untuk SDLB/SLB Tingkat Dasar, jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar/kelas, maksimal 8 peserta.
5. Untuk SMP, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas,
maksimal 36 peserta.
6. Untuk SMPLB , jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/ kelas
maksimal 8 peserta.
7. Untuk SMA, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas
maksimal 36 peserta.
8. Untuk SMALB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas,
maksimal 8 peserta.
9. Untuk SMK, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas,
maksimal 36 peserta.
10. SMP dan SMA menerima peserta didik paling banyak 9 rombongan belajar/
kelas.
11. SMK menerima peserta didik masing-masing kompetensi keahlian paling
banyak 3 rombongan belajar/kelas.
E. MEKANISME PENYELENGGARAAN PPDB
1. Penerimaan peserta didik TK
a. Penerimaan peserta didik TK tidak dilakukan seleksi.
b. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK
dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh
kepala sekolah.
2. Penerimaan peserta didik Kelas I SD
a. Dalam rangka pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun, maka calon peserta
didik SD sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun, dan bagi calon
peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diberikan prioritas
dan selanjutnya didasarkan pada peringkat usia calon peserta didik.
b. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat
tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan
berhitung, atau bentuk tes lain.
c. Untuk peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan
atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten
(konselor sekolah maupun psikolog).
d. Tidak dipersyaratkan harus telah lulus TK/RA/BA.
e. Bila pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi berdasarkan :
1) Usia
2) tempat tinggal/domisili calon peserta didik;
3) urutan mendaftar.
f. Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib memasang
jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman di tempat
yang strategis.
5. 3. Penerimaan peserta didik Kelas VII SMP
a. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 pada jenjang
SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah (3 mata pelajaran) berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015
ditambah dengan nilai bonus prestasi.
b. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar kurang dari daya
tampung, calon peserta didik dapat langsung diterima tanpa
mempertimbangkan nilai.
c. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya
tampung, seleksi dilakukan berdasarkan jumlah nilai mata pelajaran yang
tertera pada SKHUN/HUS dan prestasi lain yang ditunjukkan dengan
piagam penghargaan. Penentuan peringkat menggunakan rumus:
NILAI AKHIR = A + B
Keterangan:
A = Jumlah nilai SKHUN/HUS untuk 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA)
B = Bonus Piagam Penghargaan
d. Apabila terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka peringkat ditentukan
berdasarkan usia wajib belajar 9 tahun, dan apabila berdasarkan usia wajib
belajar 9 tahun masih diperoleh nilai akhir yang sama, maka peringkat
ditentukan berdasarkan urutan perolehan nilai mata pelajaran pada
SKHUS.
e. Sekolah mengakomodir siswa dari keluarga kurang mampu.
f. Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib memasang
jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman di tempat
yang strategis.
4. Penerimaan peserta didik kelas X SMA
a. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 pada jenjang
SMA didasarkan atas Hasil Ujian Nasional, ditambah dengan nilai bonus
prestasi.
b. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar kurang dari daya
tampung, calon peserta didik dapat langsung diterima tanpa
mempertimbangkan nilai.
c. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya
tampung, seleksi dilakukan berdasarkan jumlah nilai mata pelajaran yang
tertera pada SKHUN/SHUN dan prestasi lain yang ditunjukkan dengan
piagam penghargaan. Penentuan peringkat menggunakan rumus:
NILAI AKHIR = A + B
Keterangan:
A = Jumlah nilai SKHUN/SHUN untuk 4 (empat) mata pelajaran
(Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA)
B = Bonus Piagam Penghargaan.
d. Apabila terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka peringkat ditentukan
berdasarkan usia, dan apabila berdasarkan usia masih diperoleh nilai akhir
yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan perolehan nilai
mata pelajaran pada SKHUN/SHUN.
e. Sekolah mengakomodir siswa dari keluarga kurang mampu.
f. Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib memasang
jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman di tempat
yang strategis.
6. 5. Penerimaan peserta didik kelas X SMK
a. Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 pada jenjang
SMK didasarkan atas Hasil Ujian Nasional, ditambah dengan nilai bonus
prestasi.
b. Khusus untuk SMK, disamping berdasarkan ketentuan sebagaimana
tersebut pada point a, maka PPDB SMK dapat menambah materi seleksi
tertulis dan wawancara berdasarkan program keahlian yang dipilih oleh
calon peserta didik.
c. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar kurang dari daya
tampung, calon peserta didik dapat langsung diterima tanpa
mempertimbangkan nilai.
d. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya
tampung, seleksi dilakukan berdasarkan jumlah nilai mata pelajaran yang
tertera pada SKHUN/SHUN dan prestasi lain yang ditunjukkan dengan
piagam penghargaan. Penentuan peringkat menggunakan rumus:
NILAI AKHIR = A + B
Keterangan:
A = Jumlah nilai dalam SKHUN/SHUN untuk 4 (empat) mata pelajaran
(Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA)
B = Bonus Piagam Penghargaan
e. Apabila terdapat jumlah nilai akhir yang sama, maka peringkat ditentukan
berdasarkan usia, dan apabila berdasarkan usia wajib belajar masih
diperoleh nilai akhir yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan
urutan perolehan nilai UN S/M.
f. Sekolah mengakomodir siswa dari keluarga kurang mampu.
g. Untuk mengetahui posisi pendaftar, satuan pendidikan wajib memasang
jurnal harian pendaftaran setiap hari pada papan pengumuman di tempat
yang strategis.
F. SISTEM RAYONISASI.
1. Penerimaan peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK diberlakukan
sistem rayonisasi :
a. Rayon untuk SD tingkat kecamatan
b. Rayon untuk SMP tingkat kabupaten
c. Rayon untuk SMA/SMK tingkat kabupaten.
2. Sekolah boleh menerima peserta didik dari luar rayon sebanyak-banyaknya
10% dari daya tampung, kecuali sekolah yang berada di daerah perbatasan.
G. PERENCANAAN
1. Sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala Sekolah membuat
rencana jumlah peserta didik yang akan diterima.
2. Rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikirim kepada Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan untuk TK/SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dan untuk
SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK dikirim kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan, selambat-lambatnya tanggal 20 Juni
2015.
H. PEMBIAYAAN
Semua pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru,
mulai dari tingkat SD/SDLB/SLB tingkat dasar, SMP/SMPLB dan SMA serta
SMK dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.
7. I. BONUS NILAI PRESTASI
Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik,
sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua
jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event
Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diberikan bonus nilai
tambahan , sebagai berikut :
TABEL BONUS NILAI PRESTASI PPDB
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No Event/
Jenjang
Pering
kat
Jumlah Bonus Nilai
KeteranganDalam
Wilayah
Kab/Kota
Dari Luar
Kab/Kota
Dari Luar
Prov
1 Internasional I Langsung
Diterima
Langsung
diterima
Langsung
Diterima
Bonus nilai prestasi
diberikan untuk prestasi
yang diperoleh dalam event
yang diselenggarakan
sebagai upaya peningkatan
potensi siswa, dan da lam
upaya pembinaan kesiswaan
yang linier dengan kegiatan
yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
dan/atau lembaga/instansi
lain yang menerap kan
standar penilaian baku
dalam penyelenggaraannya.
II
III
2 Nasional I Langsung
Diterima
4,00 3,00
II 4,00 3,00 2,00
III 3,00 2,00 1,00
3 Provinsi I 3,00 2.75 2.50
II 2,75 2,50 2,25
III 2,50 2,25 2,00
4 Kab/Kota I 1,50 1,25 1,00
II 1,25 1,00 0,75
III 1,00 0,75 0,50
Keterangan :
1. Kejuaraan dari Negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional .
2. Tambahan Bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang
diperoleh , bukan jumlah dari seluruh nilai;
3. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua)
tahun terakhir (1 Juli 2013 s.d 30 Juni 2015);
4. Penyelenggaraan kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten Misalnya
Instansi Pemerintah ,Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah
pembinaan Instansi terkait;
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan
pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat Nasional dan Propinsi Pengesahan oleh Kepala
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah u.p Kabid yang bersangkutan, piagam tingkat
Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk Lembaga/Instansi lain yang
menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya oleh Lembaga/Instansi yang
bersangkutan). Sekolah berkewenangan untuk melakukan klarifikasi dan/atau mempraktekan
keterampilan berkaitan dengan piagam.
6. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak
diperhitungkan.
J. DAFTAR ULANG
1. Daftar ulang, bagi calon peserta didik yang diterima dilaksanakan sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Sekolah wajib mengumumkan persyaratan dalam daftar ulang.
3. Dalam proses daftar ulang peserta didik tidak dibebani dengan titipan,
sumbangan maupun pungutan serta biaya-biaya apapun.
8. K. PELAPORAN
1. Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, kepala sekolah membuat
laporan tentang banyaknya pendaftar, calon peserta didik baru yang diterima,
dan yang diterima sebagai peserta didik baru.
2. Laporan dikirim kepada Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan untuk
TK/SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dan untuk SMP/SMPLB/SMA/SMALB
dan SMK dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2015.
L. PERPINDAHAN
1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas
dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan Kepala sekolah asal serta
dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjukkan surat keterangan/NISN/data tertentu yang digunakan sebagai
dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah yang sejenis dan
stastusnya sama.
b. Bila tempat memungkinkan sekolah negeri dapat menerima siswa
pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama.
c. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam)
bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan
siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran
yang bersangkutan.
3. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia diluar negeri dilaksanakan
atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan Kepala sekolah asal
serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
4. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan
nasional,dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
M. LAIN-LAIN
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
2. Sekolah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan
pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
3. Dihindari praktik pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam
penerimaan peserta didik baru.
4. Satuan pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat
mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya edaran ini.
5. Satuan pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas untuk
kelas (KBM).
6. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru antar sekolah yang
sudah ditetapkan dan diumumkan.
7. Pengadaan pakaian seragam sekolah pada prinsipnya diusahakan sendiri
oleh orangtua atau wali peserta didik.
8. Satuan pendidikan hanya menyediakan atribut dan contoh model pakaian
seragam.
9. Pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik baru dapat diseleng-
garakan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima.
10. Sejalan dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah maka
satuan pendidikan dapat menentukan ketentuan khusus sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan.
11. Penyimpangan dari ketentuan PPDB yang telah ditetapkan, akan diberikan
sangsi sesuai perundangan yang berlaku.
9. N. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TA 2015/2016.
Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/SMALB dan SMK
No
Jenis Kegiatan Negeri Swasta
1 Pendaftaran 22 - 25 Juni 2015 22 - 30 Juni 2015
2 Tes Khusus* (SMK) 26 Juni 2015 2 Juli 2015
3 Validasi dan Analisis 27 Juni 2015 3 Juli 2015
4 Pengumuman 29 Juni 2015 4 Juli 2015
5 Daftar Ulang 30 Juni – 1 Juli 2015 6 – 7 Juli 2015
6 Laporan PPDB 8 Juli 2015 8 Juli 2015
7 MOS 9 - 11 Juli 2015 9 - 11 Juli 2015
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,
dan apabila terdapat kesalahan dalam surat edaran ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Purwodadi, 16 Juni 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN
ttd
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP 19580418 198103 1 016
Tembusan Yth :
1. Bupati Grobogan
2. Wakil Bupati Grobogan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan
4. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Grobogan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
7. Pertinggal