Penjelasan Jalur PPDB Jawa Barat Tahun 2018
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur pendaftaran untuk PPDB Jawa Barat baik jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2018-2019 mengalami beberapa perubahan
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomer 1 Tahun 2018 Tent...Guss No
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Penjelasan Jalur PPDB Jawa Barat Tahun 2018
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur pendaftaran untuk PPDB Jawa Barat baik jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2018-2019 mengalami beberapa perubahan
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomer 1 Tahun 2018 Tent...Guss No
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Bahan Sosialisasi Pendidikan Menengah UniversalKank Hari
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 32 ayat 2
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
Bahan Sosialisasi Pendidikan Menengah UniversalKank Hari
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 32 ayat 2
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
Permendikbud No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
TAHAP ALUR PENGELOLAAN SKP TAHUN 2020 JAKARTA SELATAN WILAYAH 1.
SILAHKAN DOWNLOAD UNTUK BELAJAR MEMAHAMI SISTEMMATIKA PENGINPUTAN NILAI SKP PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMPROV DKI JAKARTA TAHUN 2020
SURAT EDARAN LHKPN TAHUN 2021.
Silahkan dilihat tentang edaran yang di terbitkan oleh sekda pemprov dki jakarta mengenai laporan hasil kekayaan penjabat negara tahun 2021 dalam masa perhitungan per Januari 2020 sampai dengan Desember 2020
Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana pe...HAMSYARAFINDASENA
Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 2021 slideshare
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. KJP Plus Program Strategis Pemprov DKI Jakarta
untuk memberikan akses kepada warga
DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari
keluarga tidak mampu agar dapat
menuntaskan pendidikan wajib belajar
12 tahun atau Program Peningkatan
Keahlian yang Relevan.
3. 1
Mendukung
terselenggaranya wajib
belajar 12 tahun
2
Meningkatkan akses
layanan pendidikan
secara adil dan merata
3
Menjamin kepastian
mendapatkan layanan
pendidikan
4 Meningkatkan kualitas hasil
pendidikan
6
Menarik anak tidak sekolah
agar kembali mendapatkan
layanan pendidikan di
sekolah atau kursus dan
pelatihan
5
Menumbuhkan motivasi
bagi peserta didik untuk
meningkatkan prestasi
Pergub No. 4
Tahun 2018
TUJUAN
Pergub No. 15
Tahun 2019
4. KEUNGGULAN KJP PLUS
Sasaran
Usia 6-21 tahun baik
yang sudah bersekolah
maupun Anak tidak
Sekolah (ATS)
Besaran
Mengalami
peningkatan pada
masing-masing jenjang
Peruntukan
o Ongkos dan uang
saku (tunai)
o Perlengkapan
sekolah (non tunai)
Bridging Program
Siswa Kelas XII
mendapat tambahan
dana sebesar
Rp 500.000 untuk
persiapan ujian masuk
Perguruan Tinggi Untuk
SMA atau Biaya
Sertifikasi Profesi
Untuk SMK
Fasilitas Pendukung
o Transjakarta gratis
o Masuk Ancol gratis
o Pangan murah
o Museum gratis
o Masuk Monas dan
Ragunan gratis
5. PERSYARATAN KJP PLUS
Memiliki
SKTM
Berdomisili dan
tercatat dalam
Kartu Keluarga
Provinsi DKI
Jakarta
Terdaftar sebagai
peserta didik di
Satuan
Pendidikan
Formal atau Non
Formal
UMUM
KARTU PEKERJA/
JAKLINGKO
Terdaftar dalam
BDT dan/atau
sumber data lain
yang ditetapkan
dengan Kepgub
Terdaftar sebagai
peserta didik di
Satuan
Pendidikan
Formal atau Non
Formal
Memiliki Kartu
Pekerja/Jaklingko
Berdomisili dan
tercatat dalam
Kartu Keluarga
Provinsi DKI
Jakarta
6. BESARAN DANA KJP PLUS
BESARAN DANA PER B
ULAN
DANA YANG BISA DIBE
LANJAKAN PER BULAN
DANA BERKALA
SPP UNTUK SEKOLAH S
WASTA
Rp 250.000 Rp 135.000 Rp 115.000 Rp 130.000
Rp 300.000 Rp 185.000 Rp 115.000 Rp 170.000
Rp 420.000 Rp 235.000 Rp 185.000 Rp 290.000
Rp 450.000 Rp 235.000 Rp 215.000 Rp 240.000
Rp 300.000 Rp 185.000 Rp 115.000 -
1.800.000/semester Rp 185.000 - -
KJP Plus bisa tarik tunai maksimal Rp 100.000/bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non tunai.
DANA RUTIN dapat dipergunakan mulai tanggal 1-3 setiap bulan dan DANA BERKALA dapat mulai digunakan untuk belanja
keperluan sekolah pada libur akhir semester.
SD/MI/SLB
SMP/MTs/SMPLB
SMA/MA/SMALB
SMK
PKBM
LKP
JENJANG
*PKBM : Pusat Kegiatan Belajat Masyarakat (Paket A/B/C)
*LKP : Lembaga Kursus Pelatihan
7. PENGGUNAAN KJP PLUS
FASILITAS PROGRAM KJP PLUS
Dapat digunakan untuk membeli:
Alat tulis dan perlengkapan
sekolah
Seragam dan kelengkapan
Komputer dan laptop
Makanan bergizi
Kacamata dan alat bantu
pendengaran
Kegiatan ekstrakulikuler
Buku dan penunjang
pelajaran
Obat-obatan yang tidak
tergolong dalam zat adiktif
Kalkulator scientific
Alat dan/atau bahan praktik
Alat simpan data elektronik
Sepeda
Alat bantu disabilitas untuk
peserta didik berkebutuhan
khusus
FASILITAS LAIN YANG DIDAPAT
Gratis TransJakarta
Gratis masuk Ancol
Gratis masuk museum
Gratis masuk Ragunan
Gratis masuk Monas
Belanja 6 jenis pangan murah
8. LARANGAN PENERIMA KJP PLUS
1 Merokok
2
Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat
an terlarang
3
Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan
seksual
4 Terlibat dalam kekerasan/bullying
5 Terlibat tawuran
6 Terlibat geng motor/geng sekolah
7 Minum minuman keras/minuman beralkohol
8 Terlibat pencurian
9 Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
10 Terlibat perkelahian
11 Terlibat penipuan
12 Terlibat nyontek massal
13 Membocorkan soal/kunci jawaban
14 Terlibat pornoaksi/pornografi
15
Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara
konvensional maupun melalui media online
16
Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membah
ayakan
17
Sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu
) bulan
18
Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak
berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan
19 Meminjamkan penggunaan KJP
20
Menggandakan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabunga
n dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta di
dik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak
manapun dan dalam bentuk apapun
21
Menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan b
agi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP u
ntuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuh
kan oleh peserta didik yang bersangkutan
22
Meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan b
agi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP k
epada pihak manapun
23
Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata terti
b sekolah/peraturan sekolah
9. MEKANISME PENDATAAN KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2020
Terdapat 3 jenis jalur pendataan KJP Plus:
1. Reguler
2. Kartu Pekerja
3. Kartu Pengemudi Jak Lingko
Reguler
Kartu Pekerja/Kartu Pengemudi Jak Lingko
Step 1
o Pendaftaran
o penginputan
Step 4
Persetujuan kepala
sekolah
Step 2
Visitasi dan
verifikasi
Step 5
Verifikasi Dinas
Pendidikan
Step 3
Rekomendasi surat
keterangan tidak
mampu/miskin ke PTSP
Step 1
o Pendaftaran
o penginputan
Step 7
Pembuatan
Keputusan Gubernur
penerima KJP Plus
Step 6
Persetujuan kepala
Dinas Pendidikan
Step 2
Persetujuan
kepala sekolah
Step 3
Verifikasi Dinas
Step 4
Persetujuan
Kepala Dinas
Step 5
Pembuatan
Keputusan Gubenur
10. TIMELINE PENDATAAN
KJP PLUS TAHAP I TAHUN 2020
Pendataan : 13 Februari – 13 Maret 2020
Pendaftaran
Orang tua
siswa
mendaftarkan
anaknya ke
wali kelas
Penginputan
Operator
sekolah
melakukan
penginputan
data calon
penerima KJP
Plus Tahap I ke
dalam sistem
KJP Plus
Visitasi
Wali kelas/
sekolah
melakukan
verifikasi
kelayakan/visit
asi ke tempat
tinggal calon
penerima
Rekomendasi
Kepala Sekolah
mengeluarkan
Surat
Rekomendasi
untuk
pembuatan
SKTM oleh
PTSP
Kelurahan
Upload Berkas
Operator
sekolah
mengupload
kelengkapan
berkas ke
dalam sistem
KJP
Persetujuan
Kepala
Sekolah
Kepala Sekolah
menyetujui
daftar
penerima KJP
Plus Tahap I
yang ada di
sekolahnya
masing-masing
Verifikasi
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
melakukan
verifikasi data
usulan dari
sekolah
Persetujuan
Kepala Dinas
Pendidikan
Kepala Dinas
Pendidikan
menyetujui
daftar
penerima KJP
Plus Tahap I
setelah
dilakukan
verifikasi
11. KARTU JAKARTA MAHASISWA
UNGGUL (KJMU)
1
Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta
didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi
akademik baik
2
Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada
calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh
pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu
3
Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat
4
Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan
kompetitif
T
U
J
U
A
N
12. PERSYARATAN KJMU
1
2
3
4
5
Memiliki Kartu Tanda
Penduduk dengan alamat di
wilayah Provinsi DKI Jakarta
Mendaftar di PTN dan
dinyatakan lulus seleksi
Telah dinyatakan lulus sebagai
Peserta Didik tingkat menengah
pada Satuan Pendidikan
negeri/swasta di wilayah Provinsi
DKI Jakarta paling lama satu tahun
Berasal dari keluarga
tidak mampu
Tidak menerima
beasiswa/bantuan pendidikan
yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara
atau sumber lain yang sah
13. PERSYARATAN KHUSUS
MAHASISWA:
a. Lulus dari Pendidikan menengah pada
Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI
paling lama 3 tahun sebelumnya.
b. Pengajuan paling lama pada semester 2
c. Diterima melalui jalur regular pada
- PTN di bawah naungan Kemristekdikti
- PTN di bawah naungan Kemenag
- PTS dengan akreditasi institusi A dan
program studi yang terakreditasi A di DKI
pada bidang prioritas sesuai dengan
RPJMD tahun berjalan.
CALON MAHASISWA:
a. Lulus dari Pendidikan menengah pada
Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di DKI
paling lama 3 tahun sebelumnya.
b. Diterima melalui jalur regular pada
- PTN di bawah naungan Kemristekdikti
- PTN di bawah naungan Kemenag
- PTS dengan akreditasi institusi A dan
program studi yang terakreditasi A di DKI
pada bidang prioritas sesuai dengan
RPJMD tahun berjalan.
14. PERUNTUKAN DANA KJMU
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya
yang dikelola oleh PTN atau PTS.
BIAYA PENDUKUNG PERSONAL
Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya
hidup yang dapat berupa:
Biaya buku
Makanan bergizi
Transportasi
Perlengkapan/peralatan dan atau biaya
pendukung personal lainnya
Rp.
9.000.000,-
per semester
15. KEWAJIBAN
1
Menaati seluruh ketentuan
peraturan perundangundangan
2
Menjaga dan menjunjung
citra serta nama balk
Pemerintah Daerah
3
Mengikuti perkuliahan pada
program studi yang telah
dipilih
5 menyelesaikan pendidikan
sesuai jangka waktu
4
PENGABDIAN MASYARAKAT :
Di luar program wajib PT
Melaporkan hasil kepada Pemda
Surat pernyataan kesanggupan
6
LAPORAN tertulis kpd Gubernur :
Prestasi Akademik setiap
semester dengan melampirkan
fotokopi kartu hasil studi
setelah menyelesaikan
pendidikan
16. LARANGAN
1
Berhenti atas permintaan
sendiri sebagai Mahasiswa
2
Cuti akademik
3
Melalaikan dan/atau dengan
sengaja memperpanjang
waktu pendidikan
6
Selama 2 semester berturut-
turut mendapat IPK :
PTN : di bawah IPK yang telah
ditetapkan oleh PTN masing-
masing
5 Pindah dari program pendidikan
yang telah dipilih
7
Menerima bantuan biaya personal
Pemerintah lainnya, baik
Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah
4
Melanggar kewajiban dan
larangan yang berlaku di PTN
atau PTS
PTS : di bawah 3,0 (prodi sosial)
di bawah 2,75 (prodi eksakta)
17. MEKANISME PENDATAAN KJMU TAHAP I TAHUN 2020
Step 7
Pembuatan
Keputusan Gubernur
penerima KJMU
Step 4
Persetujuan kepala
sekolah
Step 2
Visitasi dan
verifikasi
Step 5
Verifikasi Dinas
Pendidikan
Step 3
Rekomendasi surat
keterangan tidak
mampu/miskin ke PTSP
Step 1
o Pendaftaran
o penginputan
Step 6
Persetujuan kepala
Dinas Pendidikan
18. Pendaftaran
Orang tua/
mahasiswa
mendaftar ke
Sekolah
Penginputan
Operator
sekolah
melakukan
penginputan
data calon
penerima
KJMU Tahap I
ke dalam
sistem
Visitasi
Wali kelas/
sekolah
melakukan
verifikasi
kelayakan/
visitasi ke
tempat
tinggal calon
penerima
Rekomendasi
Kepala Sekolah
mengeluarkan
Surat
Rekomendasi
untuk
pembuatan
SKTM oleh
PTSP
Kelurahan
Upload
Berkas
Operator
sekolah
mengupload
kelengkapan
berkas ke
dalam sistem
Persetujuan
Kepala
Sekolah
Kepala
Sekolah
menyetujui
daftar
penerima
KJMU Tahap I
yang ada di
sekolahnya
masing-
masing
Verifikasi
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
melakukan
verifikasi
data usulan
dari sekolah
Persetujuan
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kepala Dinas
Pendidikan
menyetujui
daftar
penerima
KJMU Tahap I
setelah
dilakukan
verifikasi
TIMELINE PENDATAAN KJMU
13 Februari – 13 Maret 2020