Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Pergub No. 110 Tahun 2021
tentang Bantuan Sosial
Biaya Pendidikan
Dasar Hukum
3. Tujuan
Menjamin kepastian
mendapatkan layanan pendidikan
Mendukung terselenggaranya
program wajib belajar 12 tahun
Mendorong ATS agar kembali
mendapatkan layanan pendidikan
pada satuan pendidikan tertentu
Meningkatkan mutu layanan dan
kualitas hasil pendidikan
Meningkatkan akses layanan
pendidikan secara adil dan
merata
Menumbuhkan motivasi bagi
peserta didik untuk berprestasi
dan menuntaskan pendidikan pada
jenjang pendidikan yang diikuti
4. 01
Bantuan sosial biaya personal bagi peserta
didik pada satuan pendidikan negeri dan
swasta, serta biaya penyelenggaraan
pendidikan (SPP) bagi peserta didik pada
satuan pendidikan swasta
02
Bantuan sosial biaya
pendidikan masuk sekolah (BPMS)
bagi peserta didik baru pada
satuan pendidikan swasta
Ruang Lingkup
5. Persyaratan Penerima
Persyaratan bagi Peserta Didik
A.
03
02 04
01
Peserta didik dengan
usia 6-21 tahun
Memenuhi kriteria
khusus sebagai
penerima bantuan
sosial
Memiliki NIK sebagai
penduduk DKI Jakarta
dan berdomisili
di DKI Jakarta
Terdaftar sebagai
peserta didik pada
satuan pendidikan
negeri atau swasta
di DKI Jakarta
6. Kriteria Khusus
B.
Persyaratan Penerima
01
Terdaftar dalam DTKS, DTKS
Daerah yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Sosial
02
Diusulkan oleh Kepala Dinas
Sosial untuk anak panti
sosial, anak penyandang
disabilitas, dan anak dari
penyandang disabilitas
03
Diusulkan oleh Kepala Dinas
Perhubungan untuk anak
dari Pengemudi Jaklingko
yang mengemudikan
Mikrotrans
04
Diusulkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi untuk anak
penerima Kartu Pekerja
Jakarta
05
Mendapatkan surat
rekomendasi dari Lurah
untuk ATS yang akan
mendaftarkan diri ke satuan
pendidikan
06
Diterima di satuan
pendidikan swasta melalui
PPDB Bersama atau tidak
melalui PPDB Bersama
07
Diusulkan oleh Kepala
Bidang PAUD Dikmas Dinas
Pendidikan untuk peserta
didik Lembaga Kursus
Pelatihan (LKP) dengan masa
kursus minimal 6 bulan
7. Komponen Bantuan Sosial
01 02
Peserta didik pada satuan pendidikan
negeri menerima komponen bantuan
sosial biaya personal
Peserta didik pada satuan pendidikan
swasta menerima komponen bantuan
sosial biaya personal dan biaya
penyelenggaraan pendidikan (SPP)
8. Besaran Dana
SD/MI/SLB
SMP/MTs/SMPLB
SMA/MA/SMALB
SMK
PKBM
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)
LKP
Lembaga Kursus Pelatihan
Rp 250.000 Rp 130.000
Rp 300.000 Rp 170.000
Rp 420.000 Rp 290.000
Rp 450.000 Rp 240.000
Rp 300.000 -
Rp 1.800.000
per semester
-
JENJANG BIAYA PERSONAL
per bulan
SPP SEKOLAH SWASTA
per bulan
9. Uang saku
Pembelian formulir
pendaftaran perguruan tinggi
Transport
Pembelian buku persiapan
masuk perguruan tinggi
Mengikuti ujian seleksi masuk
perguruan tinggi
Biaya Rutin
Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi
Penggunaan Dana
Selama Kondisi Normal
10. Biaya Berkala
Alat tulis dan perlengkapan sekolah
Buku dan penunjang pelajaran
Alat dan/atau bahan praktik
Seragam sekolah dan kelengkapannya
Pangan bersubsidi
Kacamata
Alat bantu pendengaran
Kalkulator scientific
Alat simpan data elektronik
Obat-obatan yang tidak tergolong dalam
zat adiktif
Sepeda
Komputer/laptop
Alat bantu disabilitas untuk peserta didik
berkebutuhan khusus
Penggunaan Dana
Selama Kondisi Normal
11. Penggunaan Biaya Personal Selama
Status Keadaan Darurat Bencana
Biaya rutin dan berkala dapat digunakan untuk:
Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai/non tunai
01 02 03
Kebutuhan
pangan
Kebutuhan
kesehatan
Kebutuhan
pendidikan
12. Larangan Penerima
1
Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar
penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
2 Merokok
3
Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-
obatan terlarang
4
Melakukan perbuatan asusila/pergaulan
bebas/pelecehan seksual
5 Terlibat dalam kekerasan/perundungan
6 Terlibat tawuran
7 Terlibat geng motor/geng sekolah
8 Minum minuman keras/minuman beralkohol
9 Terlibat pencurian
10 Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
11 Terlibat perkelahian
12 Terlibat penipuan
13 Terlibat mencontek massal
14 Membocorkan soal/kunci jawaban
15 Terlibat pornoaksi/pornografi
16
Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara
konvensional maupun melalui media daring
17
Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang
membahayakan
18 Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan
19
Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau
tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan
20
Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan
dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan
dalam bentuk apapun
21
Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja
penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
22
Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak
manapun
23
Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata
tertib sekolah/peraturan sekolah
13. Mekanisme dan
Timeline Pendataan
05
14 - 25 Februari
● Verifikasi daftar sementara
calon penerima oleh sekolah
● Pengumuman calon penerima
yang memenuhi kriteria
(6 hari kerja)
14 - 31 Maret
Penetapan penerima melalui
Keputusan Gubernur
17 Januari - 6 Februari
Penyediaan data calon
penerima OPD terkait
28 Februari - 11 Maret
Verifikasi dan persetujuan
Kepala Dinas Pendidikan
01
7 - 13 Februari
Pemadanan data
02 03
04
Verifikasi sekolah:
1. Mengecek dan melengkapi identitas
siswa dan sekolah (khusus penerima
baru dengan melengkapi data wali
dan kontak darurat)
2. Persetujuan kepala sekolah
3. Upload kelengkapan berkas
14. Kelangkapan Berkas
Pendataan
04
01 03
02
Surat pernyataan
orang tua siswa
bertanggung jawab
atas penggunaan
dana bantuan sosial
biaya pendidikan
(bermeterai Rp 10.000)
Surat permohonan
bantuan sosial
biaya pendidikan
Surat pernyataan
Kepala Sekolah
Surat ketaatan
penggunaan dana
bantuan sosial
biaya pendidikan
16. Pergub No. 101 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas
Pergub No. 97 Tahun 2019
tentang Bantuan Biaya
Peningkatan Mutu Pendidikan
bagi Mahasiswa dari Keluarga
Tidak Mampu
Dasar Hukum
17. Tujuan
Meningkatkan akses dan
kesempatan belajar di
PTN/PTS bagi peserta didik
yang tidak mampu secara
ekonomi dan berpotensi
akademik baik
1
Meningkatkan mutu
pendidikan masyarakat
3
Memberi bantuan biaya
peningkatan mutu pendidikan
kepada calon/mahasiswa yang
memenuhi kriteria untuk
menempuh pendidikan
program diploma/sarjana
sampai selesai dan tepat
waktu
2
Menumbuhkan motivasi bagi
peserta didik untuk
meningkatkan prestasi dan
kompetitif
4
18. Persyaratan Umum
A.
Berdomisili dan memiliki KTP
serta KK DKI Jakarta
Terdaftar dalam DTKS, DTKS
Daerah dan/atau warga binaan
sosial pada panti sosial
Dinas Sosial
Tidak menerima
beasiswa/bantuan pendidikan
lain yang bersumber dari APBN
dan/atau APBD
Persyaratan Penerima
19. Persyaratan Penerima
Persyaratan Khusus
B.
01
02
03
04
Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada
satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta
paling lama 3 tahun sebelumnya
Calon Mahasiswa
Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah
naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi
A/unggul dan program studi terakreditas A/unggul di DKI
Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan
Mahasiswa
Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada
satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta
paling lama 3 tahun sebelumnya
Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah
naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi
A/unggul dan program studi terakreditas A/unggul di DKI
Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan
Pengajuan paling lama pada semester 4
20. PTS di DKI Jakarta
yang memenuhi syarat KJMU
01
Sekolah Tinggi
Filsafat
Driyarkara
02
Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi
Trisakti
03
Sekolah Tinggi
Manajemen
PPM
04
Sekolah Tinggi
Pariwisata
Trisakti
05
Universitas Bina
Nusantara
06
Universitas
Gunadarma
07
Universitas
Katolik
Indonesia
Atma Jaya
08
Universitas
Mercu Buana
09
Universitas
Muhammadiyah
Prof Dr Hamka
10
Universitas
Multimedia
Nusantara
Jakarta
11
Universitas
Nasional
12
Universitas
Pancasila
13
Universitas
Tarumanagara
14
Universitas
Trisakti
21. Peruntukan Dana
Biaya penyelenggaraan
pendidikan
01
Biaya pendukung
personal
02
Biaya penyelenggaraan
pendidikan adalah biaya yang
dikelola oleh PTN/PTS
Biaya pendukung personal adalah bantuan
biaya hidup yang dapat berupa:
● Biaya buku
● Makanan bergizi
● Transportasi
● Perlengkapan/peralatan dan/atau biaya
pendukung personal lainnya
Besaran dana
Rp 9.000.000
per semester
22. Kewajiban Penerima
1 2 3 4
Menaati seluruh
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Menjaga dan
menjunjung citra serta
nama baik Pemprov
Mengikuti perkuliahan
pada program studi
yang telah dipilih
Menyelesaikan
pendidikan sesuai
jangka waktu
5 6 7
Pengabdian masyarakat:
o Di luar program wajib PT
o Melaporkan hasil kepada Pemprov
o Surat pernyataan kesanggupan
Laporan tertulis kepada Gubernur:
o Prestasi akademik setiap semester
dengan melampirkan fotokopi KHS
o Setelah menyelesaikan pendidikan
Mengikuti kegiatan pelatihan
kepemimpinan, seminar dan/atau
kegiatan lain yang menunjang
peningkatan kompetensi
23. Larangan Penerima
1 2 3 4
5
Berhenti atas
permintaan sendiri
sebagai mahasiswa
Cuti akademik Melalaikan dan/atau
dengan sengaja
memperpanjang
waktu pendidikan
Melanggar kewajiban
dan larangan yang
berlaku di PTN/PTS
6 7
Pindah dari program pendidikan
yang telah dipilih
Selama 2 semester berturut-turut
mendapat IPK:
PTN → di bawah IPK yang telah
ditetapkan PTN
PTS → di bawah 3,0 (prodi sosial),
di bawah 2,75 (prodi eksakta)
Menerima bantuan biaya
personal pemerintah lainnya, baik
Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah
24. Mekanisme dan
Timeline Pendataan
Calon penerima
menyerahkan
berkas
pendaftaran ke
sekolah
Sekolah
melakukan
penginputan data
calon penerima ke
dalam sistem
KJMU
Pemadanan data Verifikasi dan
persetujuan Kepala
Sekolah
Pengumuman calon
penerima di sekolah
(6 hari kerja)
Bagi siswa tidak
terdaftar dapat
menghubungi
Pusdatin Jamsos
sesuai kelurahan
tempat tinggal
Verifikasi dan
persetujuan
Kepala Dinas
Pendidikan
14 - 25
Februari
14 - 25
Februari
26 - 27
Februari
28 Februari -
6 Maret
7 - 11
Maret
Penetapan
penerima melalui
Keputusan
Gubernur
14 - 31
Maret
25. Kelangkapan Berkas
Pendaftaran
1. Form kelengkapan data
2. Surat pengajuan permohonan bantuan biaya
peningkatan mutu pendidikan kepada Gubernur
dari peserta didik melalui SMA/SMK/MA asal,
dilengkapi dengan dokumen:
a. Surat permohonan bantuan biaya
peningkatan mutu pendidikan
b. Surat pernyataan calon penerima bantuan
biaya peningkatan mutu pendidikan
(bermeterai Rp 10.000)
c. Surat pernyataan ketaatan penggunaan
bantuan biaya peningkatan mutu
pendidikan
d. Surat pernyataan kepala satuan pendidikan
e. Laporan pertanggungjawaban 1 semester
(untuk penerima KJMU lanjutan)
f. Fotokopi KTP
g. Fotokopi KK
h. Bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi
masuk PTN/PTS
3. Bagi calon penerima baru KJMU lanjutan dari
KJP Plus menyertakan dokumen:
a. Fotokopi ATM KJP Plus
b. Fotokopi buku tabungan KJP Plus
26. SIKELADIMAS
Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat
(SIKELADIMAS) dapat digunakan sebagai alat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan
sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan
menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang
terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait
Cakupan SIKELADIMAS meliputi:
1. Pengaduan koreksi data
2. Pengaduan rekening
3. Pengaduan lainnya
4. Pelayanan pendebetan SPP sekolah swasta
27. Alur Pelayanan Pengaduan
melalui SIKELADIMAS
Masyarakat
Masyarakat datang
ke sekolah untuk
menyampaikan
pengaduan
Sekolah
Sekolah menginput
pengaduan
P4OP
P4OP memverifikasi
pengaduan
Bank DKI
Bank DKI
menindaklanjuti
pengaduan
28. Informasi Lebih Lanjut
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal
dan Operasional Pendidikan (P4OP)
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
kjp.jakarta.go.id
(021) 8571012
p4opdisdik@jakarta.go.id
Jl. Jatinegara Timur IV, Rawabunga, Jatinegara,
Jakarta Timur (samping SMAN 54 Jakarta)