Pemerintah Daerah DIY mengubah perjanjian kerja sama pengoperasian bus Trans Jogja dengan PT JTT. Perubahan mencakup peningkatan tarif BOK menjadi Rp5.145 per km dan pemenuhan SPM oleh PT JTT. Pansus menyarankan audit BOK 2008-2012 dan kajian ulang sistem buy the service.

1. BOK Trans Jogja Diubah Jadi Rp 5.145 per Km
YOGYA, TRIBUN- Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY- PT Jogja Tugu Trans (JTT) resmi
diubah, setelah Pansusi
merampungkan pembahasan. Satu poin perubahan yang diberlakukan
adalah besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK)ii
54 armada menjadi Rp5.145 per
kilometer (km) per bus.
Pada pengoperasian Trans Jogja kurun waktu 2008-2012, besaran BOK untuk 34 bus
milik PT JTT adalah Rp5.189 per km per bus. Sedangkan BOK untuk 20 bus milik Pemkot
Yogyakarta Rp4.822 per km per bus.
Selain itu, Standar Pelayanan Minimal (SPM)iii
pun harus dipenuhi oleh PT JTT. Di
antaranya adalah standar pengemudi, standar operasionalisasi bus, standar bengkel perbaikan,
dan standar administrasi. “Apabila pada tahun pertama sejak perubahan kerja sama
diberlakukan tidak peningkatan pelayanan, maka kerja sama bisa diputuskan sebelum
berakhir pada tahun 2015,” terang Ketua Pansus Perubahan Perjanjian Kerja Sama, Edy
Susilo, Jumat (15/2).
Rekomendasi lain yang disampaikan Pansus adalah, Pemda DIY harus melakukan
kajian ulang terhadap sistem buy the serviceiv
yang selama ini digunakan. Sebab dinilai
membebani keuangan daerah, sementara pelayanan menjadi terabaikan dan SPM tak bisa
dipenuhi secara sempurna.
Maka dari itu, Pansus mengajukan kepada Pimpinan DPRD DIY untuk meminta
Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasiv
terhadap BOK sejak tahun 2008-
2012. Guna memastikan apakah sistem buy the service masih layak dipertahankan atau tidak
nantinya. “Dengan adanya audit tentu akan mendukung kajian sistem buy the service yang
sekarang sedang dilakukan Dishubkominfovi
DIY dan Pustralvii
UGM,” papar Edy.
Kepala Dishubkominfo DIY, Tjipto Haribowo, membenarkan pihaknya tengah
melakukan kajian terhadap sistem tersebut. Namun, ia tidak mengetahui maksud Pansus
merekomendasikan BPK melakukan audit investigasi terhadap BOK. Karena pada tahun
2011 audit telah dilakukan dan menghasilkan sejumlah rekomendasiviii
yang di antaranya
adalah perubahan sistem buy the service. (hdy)
Sumber: Tribun Jogja, 16 Februari 2013

2. Catatan:
Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik. Namun, dewasa ini proses
penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga
bisa dilakukan oleh pihak lain baik swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau
perorangan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilimpahkan kepada pihak lain harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak lain adalah dengan sistem Buy
The Service.
Sistem Buy The Service adalah sebuah sistem yang berdasarkan pada kemitraan antara
pemerintah dengan pihak swasta. Sistem ini terjadi ketika pemerintah membeli suatu jasa
pelayanan tertentu secara grosir. Pihak swasta melakukan pelayanan jasa tertentu tersebut
kepada masyarakat tanpa diperkenankan mengambil pembayaran dari masyarakat.
Masyarakat membayar pelayanan publik tersebut kepada pemerintah.
Di sistem ini perjalanan-perjalanan bus melayani trayek-trayek yang dibeli oleh
pemerintah. Harga ongkos yang dijual untuk layanan ini ditetapkan oleh pemerintah. Sistem
ini memindahkan resiko surplus atau defisit operasi dari tangan operator ke pemerintah.
Sistem ini menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan serta kendali yang baik dan fleksibilitas
tinggi atas pelayanan pada masyarakat.
i
Pansus: Panitia Khusus, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat
sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Rapat Paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila belum
dapat menyelesaikan tugasnya.
ii
Biaya Operasional Kendaraan (BOK): biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya
satu kendaraan pada kondisi normal untuk satu tujuan. Komponen‐komponen biaya yang
diperhitungkan adalah sebagai berikut :
1. Biaya tetap (fixed cost)
2. Biaya tidak tetap (variable cost)
3. Biaya lainnya (overhead)

3. iii
Berdasarkan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu pelayanan yang
memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
iv
Sistem Buy The Service: sebuah sistem berdasarkan pada kemitraan antara pemerintah dengan
pihak swasta. Sistem ini terjadi ketika pemerintah membeli suatu jasa pelayanan tertentu secara
grosir. Pihak swasta melakukan pelayanan jasa tertentu tersebut kepada masyarakat tanpa
diperkenankan mengambil pembayaran dari masyarakat, sedangkan masyarakat membayar
pelayanan publik tersebut kepada pemerintah.
v
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, yaitu
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Pemeriksaan Investigatif merupakan salah satu bentuk PDTT. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan tersebut bertujuan mengungkapkan adanya indikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana.
vi
Dishubkominfo: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
vii
Pustral: Pusat Studi Transportasi dan Logistik. Merupakan lembaga penelitian milik Universitas
Gadjah Mada yang berkomitmen dalam pembangunan transportasi, kewilayahan, dan segala hal
yang terkait.
viii
Rekomendasi: saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).