Dokumen tersebut membahas tentang advokasi terpadu untuk mempengaruhi kebijakan publik yang terdiri dari tiga tahapan yaitu proses legislasi dan jurisdiksi, proses politik dan birokrasi, serta proses sosialisasi dan mobilisasi masyarakat.

1. BAHAN DISKUSI PADA PELATIHAN ADVOKASI BEM DAN HMI KOMISARIAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Pekanbaru, 16 Juni 2009
ZAINUL IKHWAN
Program Manager Riau Mandiri

2. BAGAN ARUS ADVOKASI
TERPADU
TIM
INTI
Kumpul
data/
info
Analisis
Data/
Info
Pilih Isu
Strategis
Kemas Isu
Semenarik
Mungkin
Galang
Sekutu
Bangun
Basis
Gerakan
Ajukan
Konsep
Tanding
Lakukan
Pembe
laan
Pengaruhi
Pendapat
Umum
Lancarkan
Tekanan
PERUBAHAN
KEBIJAKAN
PUBLIK:
-Isi/Naskah
-Tatalaksan
-=Budaya
Seminar, diskusi, dll
Pengaruhi
Pembuat &
Pelaksana
Kebijakan
Legal drafting
Counter draf
Judicial review
Class=action
Legal standing (untuk
menghasilkan
jurisprudensi)
Lobby
Negosiasi
Mediasi
Kolaborasi
Kampanye
Siaran/pernyataan
Jajak pendapat
Selebaran
Unjuk rasa
Mogok, Boikot
Pembangkangan sosial
Aksi massa lainnya
Siapkan satuan/barisan pendukung (dana,
logistik, informasi, akses)
Pengorganisasian masyarakat,
pendidikan politik
Pelatihan
teknis
Lakukan pemantauan, monev

3. Mari belajar Aksi
 Share pengalaman IPGI Dumai
 Share pengalaman CSIAP II

4. Memahami Sistem Kebijakan
Publik
 Kebijakan publik itu sebagai suatu “system hukum”,
terdiri dari:
 Isi hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran
tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk
perundang-undangan, peraturan dan keputusan
pemerintah.
 Tata laksana hukum (structure of law), yaitu semua
perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang
berlaku (pengadilan, birokrasi pemerintah, parpol, hakim,
jaksa, polisi, pengacara, tentara, parlemen, dll)
 Budaya hukum (culture of law) yaitu persepsi,
pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek
pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum
(isi hukum dan tata laksana hukum).

5. PROSES-PROSES
LEGISLASI & JURISDIKSI
(Pengajuan usul,
konsep tanding dan pembelaan
--Legal drafting, counter draft
-- judicial review
-- class action, legal standing
-- litigasi (jurisprudensi)
PROSES-PROSES
POLITIK & BIROKRASI
(mempengaruhi pembuat &
Pelaksana kebijakan)
-- Lobby
-- negosiasi
-- mediasi
-- kolaborasi
PROSES-PROSES
SOSIALISASI & MOBILISASI
(membentuk pendapat umum
dan tekanan publik)
-- kampanye, siaran pers
-- unjuk rasa, mogok, boikot
--pengorganisasian basis
--pendidikan politik
TATA
LAKSANA
HUKUM
ISI/NASKAH
HUKUM
BUDAYA
HUKUM
PEMBENTUKAN/
PERUBAHAN
KEBIJAKAN
PUBLIK
UNSUR-UNSUR DAN PROSES
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN
PUBLIK

6. Mari kita berdiskusi…………..