1. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama di dunia dan diprediksi akan menjadi penyebab ke-3 pada 2020;
2. Angka korban jiwa akibat kecelakaan di jalan Indonesia mencapai lebih dari 30 ribu per tahun;
3. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat dari 13 juta pada 1986 menjadi 65 juta pada 2010, sementara panjang jalan hanya bertambah sedikit.
dewi_turgarini_DIALOG PUBLIK RUNK - Dinas Bina Marga (Polda Jabar).pptx
1. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN
YANG BERKESELAMATAN
DISAMPAIKAN PADA
DIALOG PUBLIK TENTANG SINERGITAS PEMANGKU
KEBIJAKAN RENCANA UMUM NASIONAL
KESELAMATAN (RUNK) JALAN
BANDUNG, 14 MARET 2013
Dr. Ir. Drs. H. M. GUNTORO, MM
KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA BARAT
2.
3. JALAN NASIONAL
(Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 Tanggal 31 Desember 2009) 1.351,132 Km
JALAN PROVINSI
(Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1530-Admrek/2011 Tanggal 14
Nopember 2011)
2.191,290 Km
JALAN STRATEGIS PROVINSI RENCANA
(Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1532-Admrek/2011 Tanggal 14
Nopember 2011)
336,540 Km
JALAN KABUPATEN / KOTA
(Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1529-Admrek/2011 Tanggal 14
Nopember 2011)
32.438,659 Km
JALAN NON STATUS JAWA BARAT SELATAN (SNR)
(Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1529-Admrek/2011 Tanggal 14
Nopember 2011)
210,930 Km
JARINGAN JALAN DI JAWA BARAT
5. 1. Road traffic accidents merupakan salah satu penyebab
kematian utama di dunia dan diprediksikan akan menjadi
peringkat ke-3 penyebab kematian pada tahun 2020
(WHO,1990);
2. Angka korban jiwa akibat kecelakaan di jalan Indonesia
mencapai lebih dari 30 ribu jiwa per tahun;
3. Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat.
Dari MTI diperoleh data sbb:
FAKTA
6. Pertumbuhan Panjang Jalan vs Jumlah
Kendaraan
Kondisi Tahun 1995:
1 km jalan untuk 40 kendaraan
Kondisi Tahun 2008:
1 km jalan untuk 149 kendaraan
Kondisi Tahun 2010:
1 Km jalan untuk 158 Kendaraan
Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=11)
100,000
1,000,000
10,000,000
100,000,000
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Tahun
Pertumbuhan
Jalan
Pertumbuhan
Kendaraan
65 juta
13 juta
77 juta
327 ribu 437 ribu
487ribu
JALAN NASIONAL
JALAN PROVINSI
JALAN STRATEGIS NASIONAL
RENCANA PADA JALUR
HORISONTAL JABSEL
1.351,13 Km
2.191,29 Km
210,93 Km
7. SUMBER: hasil penelitian MTI
Secara Umum, Faktor penyebab kecelakaan lalulintas
adalah:
Faktor
Manusia,
67%
Faktor
Kendaraan,
5%
Faktor Jalan
&
Lingkungan,
4%
Kombinasi
faktor
tersebut,
24%
Faktor Penyebab Tabrakan
8.
9. Landasan Hukum terkait Keselamatan Jalan
UU 38 / 2004
Tentang Jalan
PP 34 / 2006
Tentang Jalan
Permen PU No.11/PRT/M/2010 Tata
Cara dan Persyaratan Laik Fungsi
Jalan
UU 22 / 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Renstra Dinas Bina Marga
Resolusi PBB No 62/255
tentang Improving Road
Safety
Rencana Umum Nasional
Keselamatan Jalan
10. UU RI No. 22/2009 tentang LLAJ:
Pasal 8 (f) : Uji Kelaikan Fungsi Jalan sesuai dgn standar keamanan &
keselamatan berlalu lintas.
UU RI No. 38/2004 tentang Jalan
Pasal 30 (a) : Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan
memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis & administratif
PP RI No. 34/2006 tentang Jalan
Pasal 102 ayat 1 : Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi
persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis & administratif sesuai dgn
pedoman yg ditetapkan oleh Menteri & menteri terkait;
Permen PU RI No. 11/PRT/M/2010 ttg Tata Cara & Persyaratan
Laik Fungsi Jalan
KESELAMATAN DAN LAIK FUNGSI JALAN
12. Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 2 Maret 2010
yang menegaskan kembali kepada negara
anggota untuk bersama-sama menurunkan
jumlah korban kecelakaan melalui beberapa
point, yaitu:
a. Mencanangkan 2011-2020 sebagai Dekade
Aksi Keselamatan Jalan dengan tujuan awal
menstabilkan kondisi umum, dilanjutkan
dengan pengurangan jumlah prakiraan korban
lalu lintas melalui kegiatan global, regional
dan lokal, dan serentak
b. Meminta kepada setiap negara anggota untuk
menetapkan target penurunan jumlah korban
kecelakaan yang dapat dicapai pada akhir
Dekade, sesuai dengan rencana aksi nasional
c. Meminta Pemerintah untuk memimpin
pelaksanaan Dekade Aksi dan memfasilitasi
kolaborasi multisektor (pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat)
Ringkasan Resolusi PBB No 64/255
13. 13
VISI DAN MISI DINAS BINA MARGA
MISI :
• Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional
• Mewujudkan Perencanaan yang Efektif dan efisien serta
Berkesinambungan.
• Mempertahankan Kemantapan Jalan sesuai dengan
Umur Rencana.
• Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan dan pemanfaatan jalan.
VISI :
TERWUJUDNYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP GUNA
MENDUKUNG TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
14. Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan
Sektor yang mempengaruhi
penanganan keselamatan jalan,
yaitu:
a. Pilar 1: Manajemen Keselamatan
Jalan
b. Pilar 2: Jalan yang
berkeselamatan,
c. Pilar 3: Kendaraan yang
berkeselamatan,
d. Pilar 4: Perilaku pengguna jalan
yang berkeselamatan,
e. Pilar 5: Penanganan korban pasca
kecelakaan.
15.
16. • Kemampuan terbatas dalam menyediakan
infrastruktur yang sesuai kebutuhan
perkembangan kendaraan
• Umur layan jalan dan jembatan sebagian besar sudah
habis
• Jalan arteri dapat diakses langsung dari jalan
lingkungan/lokal
• Ruas jalan masih banyak yang tanpa marka & rambu
• Simpang sebidang dengan titik konflik terlalu banyak
• Lebar jalan masih banyak yang sub-standar
• Alinyemen jalan masih banyak yang sub-standar
karena berada pada topografi yang tidak
memungkinkan
Permasalahan Internal:
17. FAKTOR PENGGUNA:
Budaya berkendara
Pengetahuan pengguna jalan
yang masih sangat rendah,
kurangnya rasa hormat
terhadap hukum dan
kesantunan di jalan raya;
Kondisi kendaraan (dan
muatan) yang tidak memadai
untuk melakukan pergerakan
yang berkeselamatan di jalan
raya;
Bercampurnya semua jenis
kendaraan dalam suatu ruas
jalan.
Permasalahan Eksternal:
18. UU.22/2009 Pasal 28 :
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
yang mengakibatkan kerusakan dan/atau
gangguan fungsi jalan
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
yang mengakibatkan gangguan pada fungsi
perlengkapan jalan.
PP.34/2006 Pasal 38 :
Setiap orang dilarang memanfaatkan rumaja
yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
UU.38/2004 Pasal 12 :
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
yang mengakibatkan terganggunya
fungsi jalan di dalam rumaja, rumija dan
ruwasja.
GANGGUAN FUNGSI JALAN
Permasalahan Eksternal:
19. UU 38/2004 – Penjelasan Pasal 12:
Mengganggu fungsi jalan:
Terganggunya jarak pandang,
Hambatan samping
Menimbulkan kecelakaan
Kerusakan perlengkapan jalan.
Pasar Tumpah
Warung Tepi Jalan
Pangkalan becak
Billboard
Permasalahan Eksternal:
PEMANFAATAN JALAN YANG TIDAK SEMESTINYA
21. 1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
manfaat jalan.
(Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan
atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti
terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya
hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau
menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya
kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau
perlengkapan jalan).
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
pengawasan jalan.
BAGIAN – BAGIAN JALAN
(Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004 – Tentang Jalan, Pasal 12)
22. 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18
(delapan belas) bulan atau denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
milik jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
pengawasan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA
(Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004 – Tentang Jalan, Pasal 63)
23. 1.Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
2.Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
3.Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan
jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12
(dua belas) hari atau denda paling banyak
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA
(Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004, Pasal 64)
24.
25. Modifikasi/Rekayasa lingkungan
fisik jalan dengan menggunakan
proses-proses dan teknik-teknik,
dalam upaya mengurangi resiko
semua pengguna jalan
REKAYASA KESELAMATAN JALAN (RKJ)
26. proses reaktif: investigasi kecelakaan
“blackspot” – berdasarkan pada data
tabrakan suatu lokasi, dan bertujuan untuk
mengurangi jumlah tabrakan dan/atau
tingkat keparahan pada lokasi tersebut.
proses proaktif: audit keselamatan jalan –
dengan menggunakan keahlian yang sama,
tetapi dilakukan dalam tahap perencanaan
untuk mencegah tabrakan.
PROSES UTAMA DALAM “RKJ” ADALAH:
30. Standar Teknis Laik Fungsi Jalan (LFJ)
Kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi:
persyaratan teknis kelaikan untuk
MEMBERIKAN KESELAMATAN bagi
pengguna jalan, dan
persyaratan administrasi yang
memberikan kepastian hukum bagi
penyelenggara jalan dan pengguna jalan,
- sehingga jalan dapat dioperasikan utk
umum;
31. Permen PU No.11/2011
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
JALAN KECIL
Utk kendaraan bermotor
beroda 3 atau lebih
< 110.000 < 82.000 < 61.000 < 22.000 < 17.000
< 106.600 < 79.900 < 59.800 < 21.500 < 16.300
< 103.400 < 77.700 < 58.100 < 20.800 < 15.800
2/2-TT 2/2-TT
TANPA PENUTUP
KERIKIL/TANAH
khusus untuk
LHRT?500 spm/hari
IRI paling besar 8 10
RCI paling kecil SEDANG SEDANG
Medan Datar 60 - 80 30 - 60
Medan Bukit 50 - 80 25 - 50
Medan Gunung 30 - 80 20 - 40
Lebar, m 38 31 24 13 8.5
Tinggi, m 5 5
Dalam, m 1.5 1.5
15 11,00
Arteri 15 -
Kolektor 10 -
Lokal 7 7
Lingkungan - 5 5
Jembatan 100 100
POTONGAN
MELINTANG
25
RUWASJA paling
kecil, m
15
10
7
100
RUMAJA paling kecil 5
1.5
RUMIJA paling kecil, m
KECEPATAN RENCANA, V
R
(Km/J)
60 - 120
50 - 100
40 - 80
BERPENUTUP
ASPAL/BETON
KERATAAN
6
BAIK - SEDANG
TIPE JALAN PALING KECIL 4/2-T
PERKERASAN
JALAN Jenis Perkerasan
BERPENUTUP ASPAL/BETON
Medan Gunung
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN RAYA
JALAN
SEDANG
LHRT (SMP/Hari)
Medan Datar
Medan Bukit
32. JALAN KECIL
Utk kendaraan bermotor
beroda 3 atau lebih
Arteri 7,00
Kolektor 7,00
Lokal - - 5,5
Lingkungan - 5,50
Lingkungan
untuk roda dua
- 3,50
(4x3,50) 2x3,50 2x2,75
Medan Datar 1,00 1,00
Medan Bukit 1,00 1,00
Medan Gunung 0,50 0,50
Direndahkan
1,00 1,00 1,00
1,00 0.5
1,00 1,00
3 3
6 6
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN RAYA
JALAN
SEDANG
POTONGAN
MELINTANG
Kemiringan normal perkerasan, % 3
Kemiringan Bahu Jalan paling besar, % 6
Lebar Trotoar, m
Lebar Saluran Tepi paling kecil, m 1,00
Lebar Ambang Pengaman paling kecil, m 1,00
Tanpa Median Tanpa Median
Ditinggikan
1,50; ditinggikan setinggi kereb untuk
kecepatan rencana <60Km/Jam; Dan
menjadi 1,80 jika median dipakai sebagai
lapak penyeberangan. Konfigurasi lebar
bahu dalam + lebar bangunan pemisah
setinggi kereb + lebar bahu dalam di sisi lain
adalah 0,50 +0,50+0,50; dan menjadi
0,50+0,80+0,50 jika dipakai lapak
penyeberangan.
2,00; ditinggikan 1,10m berupa penghalang
beton untuk kecepatan rencana ?
60Km/Jam; Konfigurasi lebar bahu dalam +
lebar bangunan pemisah setinggi 1,10m +
lebar bahu dalam di sisi lain adalah 0,75
+0,50+0,75.
Bahu luar 2.00 dan bahu dalam 0.50
1,50 + 0,50
1,00 + 0,50
Lebar Median paling
kecil, m
9,00
Lebar jalur lalu-lintas , m
Lebar Bahu Jalan
paling kecil, m.
Badan Jalan, lebar
paling kecil, m
14,00
14,00
-
-
33. JALAN KECIL
Utk kendaraan bermotor
beroda 3 atau lebih
Alinemen Datar 6 6
Alinemen Bukit 7 8
Alinemen Gunung 10 12
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN RAYA
JALAN
SEDANG
Jarak antara Jalan masuk paling dekat, m
Jarak antar persimpangan sebidang
paling dekat, km
Kelandaian Paling
besar, %
5
6
10
POTONGAN
MEMANJANG
Untuk mempertahankan kecepatan arus lalu-lintas, jarak antara jalan
masuk terdekat pada jalan arteri tidak kurang dari 1,00 Km dan pada
jalan kolektor 0,50 Km. Pada jalan lama, untuk mengatasi jalan masuk
yang banyak dapat dibuat jalur samping untuk menampung semua jalan
masuk dan membatasi bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama
sesuai jarak terdekat di atas.
-
Untuk mempertahankan kecepatan arus lalu-lintas pada jalan arteri agar
diupayakan jarak antara persimpangan sebidang terdekat tidak kurang
dari 3,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km
-
34.
35. • Perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat
dan tidak mampu diikuti oleh perkembangan jaringan
jalan,
• Secara Umum, Faktor penyebab kecelakaan lalulintas
adalah faktor manusia (67%), faktor kendaraan (5%),
faktor jalan dan lingkungan (4%) dan kombinasi faktor
tersebut (24%)
• Umur layan jalan dan jembatan sebagian besar sudah
habis, sehingga sangat rentan terjadi kerusakan,
• Masih terdapat lebar jalan, kondisi alinyemen dan
persimpangan yang sub standar karena ada
keterbatasan anggaran, sulitnya pembebasan lahan
dan kondisi topografi yang tidak memungkinkan,
36. • Terdapat faktor eksternal yang mengakibatkan
kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan
perlengkapan jalan.
• Penyelenggara jalan harus membuat lingkungan jalan
yang memperingatkan, menginformasikan, memandu
dan mengendalikan semua pengguna jalan, tetapi
apabila terjadi kesalahan/ pelanggaran tidak terjadi
kecalakaan yang fatal,
• Untuk menciptakan jalan yang berkeselamatan, kondisi
suatu ruas jalan harus memenuhi persyaratan teknis
dan administrasi
• Audit Keselamatan Jalan harus dimulai dari tahap FS,
Preliminary Design, DED, Pelaksanaan, dan Pre
Opening. Pada saat operasional dilakukan Inspeksi
keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan
bencana
Ada 3 penyebab faktor
utama tabrakan/kecelakaan lalu lintas Yaitu: faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan
67% merupakan faktor Manusia
5% merupakan faktor kendaraaan
4% merupakan faktor jalan dan lingkungan
24% merupakan KOMBINASI faktor tersebut