asf

1. I. PEMBAHASAN
1. Pengertian Kebijakan
Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebujakan. Thomas
Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Definisi ini dibuatnya dengan
menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl
Friedrich.
Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai
untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi tentang kewenangan
pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain
yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.
Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan,
menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan
praktek (a projected program of goals, values and practices).
Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan
adalah adanya tujuan (goal ), sasaran (objektive) atau kehendak(purpose).
Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan
pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan
ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan
analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk
menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam
memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari. “Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebgai
perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai
bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks
dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.
2. Perbedaan Kebijakan dan Kebijaksanaan
Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror,
1968: 6-8 ). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee
Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam

2. pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata
policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang
mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab
melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa
Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.
Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak
menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif
bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan
kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebgai keputusan
pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah
discretion, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal
pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kausitis (hubungan sebab akibat) sering
terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijaksanaan” seorang pejabat untuk
memperlakukan secara “istimewa” atau secara “istimewa” tidak memperlakukan, ketentuan-
ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (public
policy).
dalam bahasa Indonesia, kata “kebijaksanaan” atau “kebijakan” yang diterjemahkan dari
kata policy tersebut mempunyai konotasi tersendiri. Kata tersebut mempunyai akar kata
bijaksana atau bijak yang dapat disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata
sifat wise dalam bahasa Inggris. Dengan pengertian ini sifat bijaksana dibedakan orang dari
sekedar pintar (clever) atau cerdas (smart). Pintar bisa berarti ahli dalam satu bidang ilmu,
sementara cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat
menemukan jawaban bagi suatu persoalan yang dihadapi secara cepat. Orang yang bijaksana
mungkin tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami hampir semua aspek
kehidupan (Buchari Zainun dan Said Zainal Abidin, 1988:7-10). Kalau orang yang cerdas dapat
segera memberi jawaban yang tepat atas sesuatu pertanyaan, maka orang yang bijaksana
mungkin pada waktu yang sama tidak mau memberikan jawaban, karena yang demikian itu
mungkin dianggapnya lebih bijaksana. Jawaban yang bijaksana bukan sekedar dapat menjawab,
tetapi juga menjawab dengan tepat waktu,tepat lingkungan dan tepat sasaran. Konotasi ini
agaknya sangat relevan dengan kajian ilmu kebijakan, dan jawaban yang demikian itulah yang
menjadi obyek studi dari ilmu ini.

3. 3. PENUTUP
1. Kesimpulan
kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, juga sebagai program yang berkenaan dengan
tujuan dan nilai yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah yang meliputi keseluruhan
kehidupan masyarakat.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal
dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebgai keputusan pemerintah yang bersifat
umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, perbedaan makna antara perkataan
kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai
keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

4. Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan
Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror,
1968: 6-8 ). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee
Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam
pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari
kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah
yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan
bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu
sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.
Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak
menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang
relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan
dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebgai
keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat,
dengan istilah discretion, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasuistis
untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kausitis (hubungan
sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijaksanaan” seorang
pejabat untuk memperlakukan secara “istimewa” atau secara “istimewa” tidak
memperlakukan, ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai
kebijakan pemerintah (public policy).
Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang
berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi politia, artinya negara. Masuk
kedalam bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi policie, yang
pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah
(Dunn,1981:7). Dalam pengertian umum kata ini seterusnya diartikan sebagai,”…a course of
action intended to accomplish some end” (Jones,1977:4) atau sebagai “…whatever
government chooses to do or not to do” (Dye,1975:1). Uniknya dalam bahasa Indonesia, kata
“kebijaksanaan” atau “kebijakan” yang diterjemahkan dari kata policy tersebut mempunyai
konotasi tersendiri. Kata tersebut mempunyai akar kata bijaksana atau bijak yang dapat
disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata sifat wise dalam bahasa
Inggris. Dengan pengertian ini sifat bijak sana dibedakan orang dari sekedar pintar (clever)
atau cerdas (smart). Pintar bisa berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sementara cerdas
biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan
jawaban bagi suatu persoalan yang dihadapi secara cepat. Orang yang bijaksana mungkin
tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami hampir semua aspek kehidupan
(Buchari Zainun dan Said Zainal Abidin, 1988:7-10). Kalau orang yang cerdas dapat segera
memberi jawaban yang tepat atas sesuatu pertanyaan, maka orang yang bijaksana mungkin
pada waktu yang sama tidak mau memberikan jawaban, karena yang demikian itu mungkin
dianggapnya lebih bijaksana. Jawaban yang bijaksana bukan sekedar dapat menjawab, tetapi
juga menjawab dengan tepat waktu,tepat lingkungan dan tepat sasaran. Konotasi ini agaknya
sangat relevan dengan kajian ilmu kebijakan, dan jawaban yang demikian itulah yang
menjadi obyek studi dari ilmu ini.

5. Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha pengadaan informasi yang
diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia
mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang
paling sederhana dan irasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif
dan kualitatif sekarang ini. Akan tetapi sebgai suatu disiplin tersendiri ilmu kebijakan baru
diakui kehadirannya sesudah Perang Dunia II.
Kajian-kajian yang dilakukan di masa lampau biasanya merupakan suatu kajian dari satu
disiplin ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dianggap termasuk dalam aspek
tertentu yang relevan dengan disiplin ilmu itu. Kajian yang demikian mulai sulit memecahkan
persoalan-persoalan yang kompleks dalam masyarakat modern sekarang ini.
Dalam masyarakat modern di area globalisasi sekarang ini, sebagai akibat dari kemajuan
teknologi di bidang informasi dan transportasi, permasalahan publik menjadi sangat
kompleks. Tidak ada satu masalah yang hanya bisa dilihat sebagai ”satu” aspek yang berdiri
sendiri. Berbagai aspek saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterkaitan ini tidak terbatas
dalam lingkungan tertentu saja, tetapi bisa jadi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan
yang lebih luas dan menyangkut aspek yang berbeda, berlangsung dalam waktu yang amat
cepat. Perubahan dalam bidang politik di Amerika Serikat pada hari ini, misalnya, segera
akan berpengaruh dalam bidang ekonomi,sosial-budaya, pertahananan dan sebagainya, di
negara-negara ASEAN pada hari yang sama.
Sebab itu kajian dari satu disiplin ilmu saja menjadi tidak realistis, karena jawaban yang
dihasilkan terbatas dalam kerangka teoritis tertentu, tidak sesuai dengan masyarakat modern
yang kompleks dan berkembang secara cepat. Khusus untuk negara-negara yang sedang
berkembang telah dilakukan pula kajian yang bersifat penerapan dari disiplin ilmu-ilmu yang
telah ada. Dalam ilmu administrasi untuk menata pengelolaan pembangunan dan
pembangunan administrasi dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dalam
lingkungan yang berbeda dari lingkungan tempat teori-teori administrasi itu dahulu tumbuh.
Hal yang serupa juga terjadi dalam disiplin ilmu ekonomi yang menumbuhkan kajian
ekonomi pembangunan yang berorientasi pada negara-negara yang sedang berkembang.
Begitu pula dalam disiplin ilmu politik, sosiologi dan lain-lain.
Dalam masyarakat dewasa ini sering timbul keluhan bahwa hasil suatu analisis yang
dilakukan dalam suatu bidang, sulit diterapkan. Kesulitan dalam penerapan ini disebabkan
oleh kenyataan bahwa masyarakat merupakan kancah pertautan berbagai aspek yang bersifat
multidimensi. Dalam masyarakat, berbagai aspek saling mempengaruhi. Karena itu
diperlukan analisis yang bersifat multidimensi pula. Untuk menjawab tantangan dari
kesulitan penerapan inilah maka William Dunn menanamkan ilmu analisis kebijakan applied
social science, karena ilmu ini menggunakan pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistic
approach).
Pengertian Kebijakan
Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebujakan. Thomas Dye
menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Definisi ini dibuatnya dengan
menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan
Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi
nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi tentang

6. kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu
organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.
Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan
tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices). Carl Friedrich
mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal ),
sasaran(objektive) atau kehendak(purpose).
H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish
some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.
Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari
kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang
dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Bukan suatu tujuan yang
sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja
bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi
dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada
usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung” yang diperlukan. Kedua, rencana
atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program
atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan
yang dimaksud. Keempat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk
menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi
program dalam masyarakat.
Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat
analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu
kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana
kebijakan itu sendiri.
Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai “…behavioral consistency and
repeatitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems”
(perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan
melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa
kebijakan itu bersifat dinamis – ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam
hubungan dengan sifat dari kebijakan.
Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian
kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu
sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan
analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk
menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam
memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari. “Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebgai
perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai
bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat
kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.
Sumber Buku Kebijakan Publik karangan Said Zainal Abidin, Edisi Revisi, tahun 2004,
Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
A. Perbedaan antara Kebijakan, Kebijaksanaan, Dan Keputusan

7. 1. Kebijakan
a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan
b. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk
memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan
yang terarah. (Hoogerwerf (1988, 66)).
http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/08/20/
c. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi) atau serangkaian
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (James. E. Anderson (1978, 33)).
http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/08/20/
d. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan–tujuan dan cara – cara untuk mencapai tujuan –
tujuan itu.
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2181189
e. Kebijakan (policy) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu
(Solichin Abdul Wahab)
http://www.masbied.com/2011/08/15/definisi-kebijakan-publik/#more-10736
Kesimpulan:
Melihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa pengertian kebijakan menurut penulis dapat diartikan sebagai serangkaian
dari beberapa keputusan-keputusan yang diambil oleh sejumlah aktor baik pejabat, maupun
instansi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar suatu rencana dalam melaksanakan
suatu pekerjaan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
2. Kebijaksanaan
a. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memilih dan memutuskan cara yang tepat untuk
mendapatkan hasil akhir yang terbaik sesuai tujuan.
http://filsafat.kompasiana.com/2010/01/09/
b. Kebijaksanaan (wisdom) berarti “kearifan” adalah pengejawantahan aturan yang sudah
ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang (Inu Kencana

8. Syafiie)
http://www.masbied.com/2011/08/15/definisi-kebijakan-publik/#more-10736
c. Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur
pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
sasaran, tujuan, misi dan visi.
http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/Kebijaksanaan.htm
d. Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh
seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan suatu masalah atau persoalan tertentu.
http://astaqauliyah.com/2005/04/teori-teori-pengambilan-keputusan/
Kesimpulan:
Melihat berbagai pengertian yang secara variatif dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut,
kebijaksanaan dipandang dari berbagai sudut pandang. Kebijaksanaan dapat di definisikan
sebagai suatu kemampuan, dapat pula dipandang sebagai suatu ketentuan, maupun dipandang
sebagai suatu tindakan. Melihat variatifnya definisi dari kebijaksanaan itu sendiri, penulis
mencoba mendefinisikan kebijaksanaan sebagai suatu ketentuan untuk memutuskan cara yang
tepat dalam menghadapi suatu masalah atau persoalan tertentu, untuk mendapatkan hasil akhir
yang dipandang sebagai yang terbaik dan telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan dan di
tetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Keputusan
a. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar
dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama
konsekuensinya.
http://mardhiyanti.blogspot.com/2010/01/
b. Keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan
merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. (Ralph C. Davis (Hasan, 2004))
http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/universities-research-institutions/
c. Keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan
menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. (Prajudi Atmosudirjo)
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/16

9. Kesimpulan:
Dari definisi keputusan yang dikemukakan oleh beberapa sumber diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwa suatu keputusan dapat diartikan sebagai suatu wujud ataupun reaksi akhir
yang timbul dari suatu proses pemikiran/ pemecahan tentang suatu masalah yang dilakukan
melalui pengambilan satu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia.
B. Persamaan antara kebijakan, kebijaksanaan, dan keputusan
Dari ketiga kata tersebut, masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Namun,
tidak ada perbedaan kebijaksanaan dan kebijakan sepanjang keduanya diartikan sebagai
keputusan pemerintah Dari ketiga kata tersebut memiliki persamaan yaitu pada prosesnya
dimana baik kebijakan, kebijaksanaan maupun keputusan bertujuan untuk memecahkan,
mengurangi, dan mencegah suatu masalah melalui proses pemikiran dan pemilihan alternatif
diantara beberapa alternatif yang memungkinkan. Kebijakan, kebijaksanaan sangat dekat dengan
kepemimpinan serta sama-sama ditetapkan/ di putuskan oleh pihak-pihak yang berwenang dan
biasanya merupakan kumpulan dari beberapa keputusan-keputusan yang dapat dijadikan sebagai
dasar pengambilan keputusan yang lainnya. Sedangkan keputusan sendiri dapat saja di lakukan
oleh siapa saja, baik itu seseorang maupun sekelompok orang tertentu
41. Kebijakan dan Kebijaksanaan
Pasangan kata kebijakan dan kebijaksanaan sering dipakai dalam berbagai kesempatan baik dalam
wacana tulis maupun dalam wacana tutur. Dua kata ini, sepintas kedengarannya sama terutama bila
pemakai kedua kata itu beranggapan bahwa keduanya sama-sama berasal dari kata dasar bijak. Anggapan
seperti ini jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa?Karena kedua kata itu memiliki
bentuk dasar yang berbeda. Kebijakan kata dasarnya adalah bijak sedangkan kebijaksanaan bentuk
dasarnya adalah bijaksana. Unsur yang sama hanya proses morfologis kedua bentuk dasar itu. Baik kata
bijak maupun kata bijaksana sama-sama mengalami afiksisasi dengan konfiks atau simulfiks atau morfem
terbelah ke-/-an.
Baik kata dasar bijak maupun kata dasar bijaksana, keduanya berkategori kata sifat (adjektiva).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1989:114) mengartikan kata bijak sebagai keadaan atau sifat
yang selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, pandai bercakap-cakap, petah lidah. Kata bijaksana
diartikan sebagai selalu menggunakan akal budi, arif, tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat (cermat,
teliti) ketika menghadapi kesulitan. Pengertian leksikal pada bentuk dasar ini tampaknya mirip dan sulit
dibedakan. Perbedaan arti dan makna kedua kata ini baru tampak jelas justru ketika terjadi proses
morfologis (afiksisasi) dengan konfiks ke-/-an yang menghasilkan kata kebijakan dan kebijaksanaan.
Kebijakan diartikan sebagai (1) kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan (2) rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara

10. bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip untuk mencapai sasaran, garis haluan. Kebijaksanaan
diartikan sebagai (1) kepandaian menggunakan akal budi (2) kecakapan bertindak apabila menghadapi
kesulitan. Contoh-contoh kalimat (a) s.d. (h) berikut kiranya dapat membantu kita dalam membuat
pembedaan pemakaian kata kebijakan dan kebijaksanaan itu.
(a) Pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan
dewasa ini.
(b) Pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kebijaksanaan baru dalam dunia pendidikan
dewasa ini.
(c) Benturan serta kesulitan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut kebijaksanaan pihak
pemerintah dan para praktisi pendidikan.
(d) Benturan serta kesulitan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut kebijakan pihak
pemerintah dan para praktisi pendidikan.
(e) Bangsa kita merdeka dari genggaman penjajah berkat kebijaksanaan para pemimpin masa silam
(f) Bangsa kita merdeka dari genggaman penjajah berkat kebijakan para pemimpin masa silam.
(g) Kebijakan pemerintah perihal Otonomi Daerah perlu mendapat persetujuan DPR
(h) Kebijaksanaan pemerintah perihal Otonomi Daerah perlu mendapat persetujuan DPR
Makna kalimat (a) berbeda dengan kalimat (b); kalimat (c) berbeda dengan kalimat (d); kalimat (e)
berbeda dengan kalimat (f); dan kalimat (g) berbeda dengan kalimat (h) hanya karena penempatan kata
kebijakan dan kebijksanaan. Pertanyaannya: manakah kalimat-kalimat yang menggunakan kedua kata itu
secara tepat sesuai dengan makna dua kata seperti dijelaskan di atas?
Jawabannya: kalimat pada dasarnya mau memberikan informasi kepada kita bahwa ada konsep
terbaru; garis haluan baru yang merambah dunia pendidikan kita. Karena itu, kata yang tepat digunakan
adalah kata kebijakan seperti pada kalimat (a), bukan kebijaksanaan seperti yang terdapat pada kalimat
(b). Kalimat (c) bermakna menginformasikan kepada kita perihal pelbagai kendala atau kesulitan yang
dihadapi ketika konsep (kebijakan) Kurikulum Berbasis Kompetensi itu diterapkan. Untuk mengatasi
masalah seperti itu diperlukan adanya kebijaksanaan baik dari pihak pemerintah maupun pihak praktisi
pendidikan. Karena itu, pemakaian kata kebijaksanaan pada kalimat (c) itu tepat sedangkan pemakaian
kata kebijakan pada kalimat (d) menjadikan kalimat itu tidak tepat.
Penindasan oleh kaum kolonial adalah masalah yang dihadapi para pemimpin dan pejuang
kemerdekaan. Itulah masalah yang dibahasakan kalimat (e). Pemakaian kata kebijaksanaan pada kalimat
(e) itu tepat sedangkan kalimat (f) tidak tepat karena menggunakan kata kebijakan. Selanjutnya, kalimat
(g) memuat makna tentang adanya konsep baru dalam tatanan kemasyarakatan yang dikenal dengan
istilah Otonomi Daerah. Otda adalah suatu gagasan karena itu kata yang harus dipilih secara tepat adalah
kata kebijakan seperti kalimat (g) dan bukan kebijaksanaan seperti yang ada pada kalimat (h).
Akhirnya, kita dapat mengelompokkan kalimat (a) s.d. (h) di atas menjadi dua yaitu kalimat yang
benar dan kalimat yang salah. Kalimat yang bertanda bintang adalah kalimat yang tidak tepat penggunaan
kata kebijakan atau kebijaksanaan.
(a) Pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan
dewasa ini.
(b) Pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan *kebijaksanaan baru dalam dunia
pendidikan dewasa ini.
(c) Benturan serta kesulitan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut kebijaksanaan pihak
pemerintah dan para praktisi pendidikan.
(d) Benturan serta kesulitan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut *kebijakan pihak
pemerintah dan para praktisi pendidikan.
(e) Bangsa kita merdeka dari genggaman penjajah berkat kebijaksanaan para pemimpin masa silam
(f) Bangsa kita merdeka dari genggaman penjajah berkat *kebijakan para pemimpin masa silam.
(g) Kebijakan pemerintah perihal Otonomi Daerah perlu mendapat persetujuan DPR
(h) *Kebijaksanaan pemerintah perihal Otonomi Daerah perlu mendapat persetujuan DPR
Kalau tidak mau repot untuk mengikuti uraian panjang di atas, Anda boleh mencari jalan pintas.
Caranya: bukalah kamus bahasa Inggris Anda, dan Anda akan menjumpai kata ‘policy’ untuk kebijakan

11. yang sejajar dengan pengertian politik. Juga mungkin Anda terkejut karena kata ‘wisdom’ menjadi
padanan untuk kata kebijaksanaan. Tentu saja, menghadapi pelbagai kebijakan kita memerlukan
kebijaksanaan sebagai orang bijak!**(xon)
Dalambeberapahari terakhirini,masyarakatdisuguhi tayanganlivestasiuntelevisi terhadapsidang
pansus(panitiakhusus) kasusdanabailoutBankCenturydari gedungDPR/MPRSenayanJakarta.Apa
yang sedangterjadi di ruangsidangsegeradiketahuiolehmasyarakat.Mulai dari perdebatanmasalah
tata tertibdan etikasidangsampai padaperdebatanmasalahbahasa.
Di antara permasalahanyangmengundangperdebatanadalahpenggunaankata-katayangdinilai
memilikikonotasinegatif,seperti “bangsat”,“kurangajar”,dansapaan “Daeng”yang berbausara. Pun
perdebatanistilahkebijakandankebijaksanaan.Artinya,bahasatelahmenjadipersoalanutamayang
harus menjadi kompetensi anggotapansusdanmasyarakatuntukmenjadi seorangdanmasyarakatyang
melekwacanakritis.
Perdebatanyangkerapterjadi dalamruangsidangpansusCentury dandisaksikansecaralive oleh
masyarakattersebuttidakjarang disulutolehpenggunaanbahasa anggotapansusdan saksi yang
dihadirkan.Sehubungandenganpersoalanitu,kiranyamasyarakatperludisadarkanakanapayang
disebutolehNourmanFairloughdalamNaisbitdanPatriciaAburdene(1996) denganpendidikanwacana
kritis.
Untuk hal itu,masyarakatsetidaknyaharusdiberi pengertiandanpemahamanterhadaptigahal.
Pertama,masyarakatperlu dibekali pemahamandansikapkritisterhadapsuatutindakbahasayang
terjadi antaranggota pansus,anggotapansusdengansaksi,danantarsaksi yangdihadirkan.Tindak
bahasa dapatmerujukpadasebuahpengertiantentangprobabilitasmaknasuatuujaranyangoleh
Austin(1962) dan Searle (1969) dinamakantindaktutur.Adatiga jenistindaktuturmenurutSearle
dalambukunyaSpeechActs:AnEasy inThe Philosophyof Language (1969:23-24), yaitutindak
lokusioner,tindakilokusioner,dantindakperlokusioner.Tindaklokusionermerujukpadasuatutindak
ujaran(utterance) yangmengandungmaknamengatakansesuatu;tindakilokusionermerupakantindak
ujaranyang bermaknamelakukansesuatu,dantindakperlokusionermerupakantindakujaranyang
mengharapkanakibattertentudari suatuujarantertentu.
Perdebatanmasalahkatakebijakandankebijaksanaanmisalnya,adalahsalahsatubentukujaranyang
tidakhanyamemiliki maknalokusi sebagaipernyataanyangsekadarmemberikaninformasi,tetapijuga
memilikiprobabilitayangtinggi untukmemiliki ilokusidanperlokusi,yaitusebuahmaknayang
mengarahpada sebuahtindakanuntukmelakukansesuatu(tindakanhukum) danmengharapakibat
tertentu(sebagai akibattindakanhukum) pula.
Sebagai tindaklokusi,penggunaankatakebijakandankebijaksanaanbisamerujukpadahal yangsama
dan bisajugamerujukpadahal yangberbeda.Di dalamKamusBesar Bahasa Indonesia(KBBI) edisi

12. keduatahun1993 yang disusunPusatPembinaandanPengembanganBahasa,kebijakandan
kebijaksanaanterdapatdalammasing-masingentri yangberbeda.ôKebijakanöberasaldari entri bijak,
sedangkan“kebijaksanaan”berasal dari entri bijaksana.“Bijak”berarti “selalumenggunakanakal budi,
pandai,danmahir.“Kebijakan”mengandungarti;pertama,“kepandaian,kemahiran,dan
kebijaksanaan”.Kedua,“rangkaiankonsepdanasasyangmenjadi garisbesardan dasar rencanadalam
pelaksanaansuatupekerjaan,kepemimpinan,dancarabertindak(tentangpemerintahan,organisasi,
dsb).
Sementaraitu,“bijaksana”memiliki arti yangsamadengankata “bijak”, yaituselalumenggunakanakal
budinya(pengalamandanpengetahuan),arif,dantajampikiran.Sedangkan“kebijaksanaan”merujuk
pada kepandaianmenggunakanakal budinya(pengalamandanpengetahuannya).
PengaruhBesar
Berdasarkanpada penjelasantersebut, perdebatanmengenai masalaharti “kebijakan”dan
“kebijaksanaan”dapatdijawab.Jikadigunakandalamkonteksyangumumsebagai kata,kebijaksanaan
dan kebijakanmerupakanduabuahkata yangmerujukpadahal yang sama. Akantetapi,biladigunakan
dalamkonteksterbatas,“kebijakan”merujukpadasebuahistilahyangterkaitdenganlandasanhukum
yang digunakandalambidangtertentuseperti pemerintahandanorganisasi.
Sebagai tindakbahasailokusionerdanperlokusioner,pemaknaan“kebijakan”dan“kebijaksanaan”
sangat ditentukanolehsubjekyangterlibatdalamwacana.Sepertiyangkitasaksikandalamsidang
pansusCentury,“kebijakan”dimaknai berbedadengan“kebijaksanaan”olehsalahseoranganggota
pansusdan dimaknai samaolehsalahseorangsaksi yangdihadirkan.Pemaknaanyangberbedatersebut
ten-tusajasangat berkaitandenganmaksudyangingindilakukanolehpelibatdalamwacanaitu.
Sebagai tindakbahasaperlokusi,penggunaankata“kebijakan”dan“kebijaksanaan”dalamarti yang
sama ataupunberbedamemilikiimplikasi yangberbeda.Bilakata“kebijakan”dan“kebijaksanaan”
dimaknai berbeda,implikasiyangdiharapkanolehpenuturdalamwacanasidangpansustersebutadalah
adanyatindakanhukumtertentuterhadapmasalahyangdibicarakan.Sebaliknya,penggunaankata
“kebijakan”dan“kebijaksanaan”yangdimaknai samadiharapkanmemilikiimplikasi tidakadanya
sebuahtindakanhukumterhadapmasalahyangmenjadi objekpembicaraan.
Kedua,wacanadibentukdanterkaitdengankekuasaan.Olehkarenaitu,masyarakatharusdiberi
kesadaranuntukmengambil perandanmemberipengaruhterhadapwacanayangsedangdibentuk.
Dengandemikian,makna“kebijakan”dan“kebijaksanaan”yangdiperdebatkandalamsidangpansus
Centurydapatditentukanolehdanbersumberdari masyarakat.Punpemaknaanistilahlainyang
mungkinjugaperlu mendapatperhatianseperti kata“sistemik”dan“kriminalisasi”.
Terakhir,masyarakatmungkinjugaperludiingatkankembali denganhipotesisShapir-Whorf,sebuah
hipotesistentanghubunganantarabahasadenganpikirandanantara bahasadenganmasyarakat.
Hipotesisini menyatakanbahwabahasayangdigunakanolehseorangindividudanmasyarakatakan
mencerminkanpemikirandankarakterindividudanmasyarakattersebut.Artinya,beberapaujarandari

13. anggota pansusdansaksi yang dihadirkandalampersidanganyangmengandungkataatau frasatertentu
yang dinilai memiliki konotasinegatif seperti “bangsat”,“kurangajar”.“Daeng”,dan lainnya,ataupun
kata-kataya-ngberkonotasi netral seperti “kebijakan”dan“kebijaksanaan”sebenarnyabisasaja
merupakancerminanpemikirandanetikayangdimilikiindividuyangmenjadipelibatdalamwacana.
Mengakhiri tulisanini,dapatdikemukakanbahwasidangterbukadanlive pansusCenturysetidaknya
telahmemberikanpengaruhyangbesarterha-daptidakhanyapendidikanpolitik,tetapi jugapendi-dikan
wacana kritis.Masyarakatperludisadarkandenganpenggunaandanpemilihankataataufrasa tertentu
olehpenutur dalampembentukandanpemaknaansebuahwacanayangpadaakhirnyaakansangat
berpengaruhdalamkehidupankemasyarakaandanketatanegaraankita.Terlepasdari kesimpulanyang
diambil,sidangkasusCenturyolehPansusDPRyangditayangkansecaralangsungdanterbukabeberapa
hari ini semogadapatmenjadi sebuahpembelajaranpolitikdanwacanakritiskepadamasyarakat.
HUKUM, KEBIJAKAN DAN KEBIJAKSANAAN
Pengertian dan konsekuensi pertanggunggungjawabannya
Dalam realitas di masyarakat, seringkali terjadi kerancuan dalam memahami kesamaan dan
perbedaan antara hukum, kebijakan dan kebijaksanaan. Hukum dipahami/diartikan dengan
kebijakan, kebijakan dipandang sama dengan kebijaksanaan, bahkan yang paling rancu
seringkali ada kebijakan atau kebijaksanaan dipandang sebagai hukum. Penulis mencoba
mendiskripsikan pemahaman tentang ketiga istilah tersebut dalam konteks hukum baik teori
maupun praktek.
Hukum.
Sampai saat ini, belum ada kesepahaman yang sama dikalangan intelektual hukum tentang
pengertian hukum, namun secara umum telah disepakati bahwa ada karakteristik yang menjadi
syarat mutlak dari ketentuan yang kemudian bisa dikatagorikan sebagai sebuah produk hukum,
yaitu :
Adanya unsur perintah dan atau larangan;
Adanya unsur memaksa (pemberian sanksi bagi pelanggarnya)
Adanya unsur untuk ketertiban, dan
Adanya kewenangan dari pembuat aturan.
Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana tersebut
diatas maka pantas diragukan apabila produk tersebut dapat disebut sebagai hukum.
Contoh hukum adalah, “barang siapa yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka
terhadap kerugian tersebut bagi pembuatnya diwajibkan memberikan ganti kerugian”. Terdapat
unsur (larangan) membuat kerugian, bagi pembuat diharuskan (unsur memaksa) memberikan
ganti kerugian, maksud larangan dan pemberian ganti kerugian untuk adanya ketertiban.
Kebijakan
Kebijakan atau biasa disebut dengan policy, sangat erat kaitannya dengan kewenangan,

14. kebijakan muncul karena adanya kewenangan, kewenangan berkaitan dengan jabatan, kebijakan
hanya dapat dilakukan oleh karena adanya kewenangan yang melekat pada seseorang.
Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat menerbitkan kebijakan. Kebijakan
merupakan ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai kewenangan dikarenakan adanya
suatu keadaan/permasalah/perubahan tertentu.
Contoh dari kebijakan diantaranya Intruksi Presiden (INPRES), INPRES merupakan kebijakan,
bukan hukum, didalam INPRES tidak terdapat unsur larangan dan sanksi, hanya unsur
instruksi/perintah, selain itu proses munculnya INPRES tidak melalui proseses legislasi tetapi
berdasarkan kewenangan yang melekat pada presiden.
Kebijaksanaan.
Kebijaksanaan merupakan suatu bentuk pengenyampingan terhadap aturan, diumpamakan dalam
suatu hal telah ada ketentuan tentang larangan untuk melakukan atau dilakukan sesuatu, tetapi
kemudian terdapat pengenyampingan aturan tersebut bahwa sesuatu atau dapat dilakukan atau
boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang, diperkenankannya melakukan atau dilakukan
sesuatu yang dilarang tersebut disertai dengan syarat.
Kebijaksanaan berkaitan erat dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan
kebijaksanaan, calon penerima kebijaksanaan harus melakukan/memberikan/membuat sesuau
agar kebijaksanaan dapat dikeluarkan, apabila syarat untuk dikeluarkannya kebijaksanaan tidak
dipenuhi, maka kebijaksanaan tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan kebijaksanaan.
Contoh dari kebijaksanaan diantaranya adalah didalam aturan ketenagakerjaan pada umumnya,
bahwa terhadap karyawan yang tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut maka
dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tidak ada pemberitahuan/ijin yang
disertai alasan pendukung yang kuat. Pada prinsipnya aturan melarang karyawan tidak masuk 5
(lima) hari berturut-turut dan konsekuensinya dapat di PHK, tetapi terdapat kebijaksanaan bahwa
PHK tidak akan dilakukan apabila atas tidak masuk kerja tersebut disertai adanya alasan tidak
masuk (ijin).
Contoh lain dari kebijaksanaan adalah, adanya larangan membuang limbah industri cair ke
sungai, namun dapat diberikan kebijaksanaan untuk diperbolehkan (dapat ijin) membuang
limbah ke sungai dengan syarat kondisi limbah yang akan dibuang harus diolah terlebih dahulu
sehingga tidak mengganggu baku mutu air.
Akibat Hukum
Dari ketiga permasalah diatas, sangat berbeda konsekwensi hukum yang dihasilkan baik bagi
subyek maupun obyeknya, karena memang prosedur terbitnya juga berbeda.
Karena hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka bagi pelanggar
hukum berdampak pada akan diterimanya hukuman, hukuman tersebut merupakan upaya untuk
memberikan keseimbangan alam atas ketidakseimbangan yang muncul karena dilanggarnya
hukum.
`Sedangkan kebijakan, maka terhadap konskwensi hukum yang muncul sebagai akibat
diterbitkannya kebijakan merupakan tanggung jawab dari pengambil kebijakan, sedangkan bagi
pelaksana kebijakan, selama dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan yang ada
maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas akibat dari pelaksanaan kebijakan.
Namun apabila dalam pelaksanaan kebijakan ada penyimpangan dan berdampak hukum maka
pelaksana kebijakan yang menyimpang bertanggung jawab secara pribadi (Ultra Vires) atas

15. dampak yang muncul.
Untuk kebijaksanaan, maka apabila pemohon kebijaksanaan tidak memenuhi klausula/syarat
diberikannya kebijaksanaan, maka pihak yang berwenang memberi kebijaksanaan tentu tidak
dapat mengeluarkan kebijaksanaannya, sebaliknya apabila syarat tidak dipenuhi sementara
pengambil kebijaksanaan tetap mengeluarkan kebijaksanaan maka pengambil kebijaksanaan
dapat dimintai pertanggung jawaban hukum/sanksi atas tindakannya. Sedangkan apabila apabila
syarat tidak terpenuhi sementara kebijaksanaan tetap dikeluarkan maka pengambil kebijaksanaan
dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
PENUTUP
Dari deskripsi diatas maka dapat ditarik resume secara sederhana bahwa :
Hukum, kebijakan dan kebijaksanaan sangat berbeda, baik menyangkut proses terbit,
pelaksanaan maupun akibat hukumnya.
Hukum terbit dari proses legislasi yang bertujuan untuk ketertiban dan menghukum bagi
pelanggarnya.
Kebijakan terbit karena adanya kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.
Kebijaksanaan terbit karena adanya syarat yang dipenuhi untuk dapat dilakukan
pengenyampingan terhadap keadaan yang tidak diperkenankan oleh ketentuan.
KEBIJAKAN, KEBIJAKSANAAN DAN KEBIJAKAN YANG DAPAT DIPIDANA
Akhir-akhir ini dunia politik Indonesia sedang gemuruh. Gemuruh politik ini apabila
disandingkan dengan pementasan wayang, diibaratkan “goro-goro”, suasana heboh, tidak tentu,
ribut, semua orang menganggap dia yang paling benar. Goro-goro ini sering dipentaskan pada
malam hari menjelang pagi. Disaat penonton sebagian terkantuk-kantuk mendengarkan wayang,
goro-goro diperlukan sebagai penghilang rasa kantuk. Goro-goro juga diperlukan sebagai bentuk
bakti rakyat kepada rajanya. Goro-goro diperlukan agar yang bathil keluar dari wujud manusia
dan yang baik akan memimpin selanjutnya. Goro-goro juga diperlukan untuk melihat siapa yang
jujur dan siapa yang berhati culas.
Entah apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya dalang yang tahu. Dalanglah yang akan
menentukan lakon selanjutnya. Dalang pula yang menentukan siapa wayang yang akan
dikeluarkan dan siapa pula yang akan disimpan masuk peti.
Lakon Century mulai memasuki babak baru. Hiruk pikuk dan gemuruh kasus Century mulai
bergeser dari senayan ke istana. Parlemen telah menetapkan adanya hak menyatakan pendapat
dalam menilai kasus Bank Century. Penetapan hak menyatakan pendapat telah memberikan
rekomendasi akhir bahwa dana talangan yang diberikan kepada Bank Century menemukan
penyimpangan. Sehingga dana talangan yang semestinya digunakan untuk bank sehat
diindikasikan “bau tidak sedap”.
Sekarang wacana bergeser. Apabila rekomendasi DPR didalam menilai “bau tidak sedap’
berdimensi politik, maka sekarang issu hukum mulai merebak. Wacana seperti Kebijakan,
kebijaksanaan dan Kebijakan tidak dapat dipidana mulai bersileweran di wacana publik. Dari
pemikiran inilah, penulis urun rembug untuk melihat kasus ini secara jernih.

16. Ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror, 1968: 6-8 ). Beberapa
penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain,
menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak
berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang
biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai
wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani
kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang
berarti pemerintah, masyarakat atau umum.
Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi
persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat
umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.
Kebijakan (policy), sangat erat kaitannya dengan kewenangan, kebijakan muncul karena adanya
kewenangan, kewenangan berkaitan dengan jabatan, kebijakan hanya dapat dilakukan oleh
karena adanya kewenangan yang melekat pada seseorang.
Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat menerbitkan kebijakan
Kebijaksanaan merupakan suatu bentuk pengenyampingan terhadap aturan, diumpamakan dalam
suatu hal telah ada ketentuan tentang larangan untuk melakukan atau dilakukan sesuatu, tetapi
kemudian terdapat pengenyampingan aturan tersebut bahwa sesuatu atau dapat dilakukan atau
boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang, diperkenankannya melakukan atau dilakukan
sesuatu yang dilarang tersebut disertai dengan syarat.
Kebijaksanaan berkaitan erat dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapatkan
kebijaksanaan, calon penerima kebijaksanaan harus melakukan/memberikan/membuat sesuau
agar kebijaksanaan dapat dikeluarkan, apabila syarat untuk dikeluarkannya kebijaksanaan tidak
dipenuhi, maka kebijaksanaan tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan kebijaksanaan.Dengan demikian, “bijaksana” memiliki arti
yang sama dengan kata “bijak”, yaitu selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan
pengetahuan), arif, dan tajam pikiran. Sedangkan “kebijaksanaan” merujuk pada kepandaian
menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya)
Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan
istilah policy sebgai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh
anggota masyarakat, dengan istilah discretion, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang
bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Kata policy secara etimologis
berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa
latin kata ini menjadi politia, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (Middle
English), kata tersebut menjadi policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah
atau administrasi pemerintah (Dunn,1981:7). (lihat Kebijakan Publik karangan Said Zainal
Abidin, Edisi Revisi, tahun 2004, Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, Jakarta).
Dalam konteks hukum tata usaha negara Indonesia, masih terdapat kerancuan mengenai
hubungan antara kebijakan dengan keputusan (beschicking) maupun pengaturan (regelling).
Dalam konteks peraturan perundangan, kebijakan memiliki konotasi kesejahteraan masyarakat.
Pada masa Orde Baru, kebijaksanaan juga digunakan untuk kebijakan.
Dalam realitas di masyarakat, seringkali terjadi kerancuan dalam memahami kesamaan dan

17. perbedaan antara hukum, kebijakan dan kebijaksanaan. Hukum dipahami/diartikan dengan
kebijakan, kebijakan dipandang sama dengan kebijaksanaan, bahkan yang paling rancu
seringkali ada kebijakan atau kebijaksanaan dipandang sebagai hukum.
Pembedaan ini sengaja penulis sampaikan karena menimbulkan akibat hukum. Kebijakan, maka
akan menimbulanm konskwensi hukum yang muncul sebagai akibat diterbitkannya. Kebijakan
merupakan tanggung jawab dari pengambil kebijakan, sedangkan bagi pelaksana kebijakan,
selama dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari kebijakan yang ada maka tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum atas akibat dari pelaksanaan kebijakan.
Namun apabila dalam pelaksanaan kebijakan ada penyimpangan dan berdampak hukum maka
pelaksana kebijakan yang menyimpang bertanggung jawab secara pribadi (Ultra Vires) atas
dampak yang muncul. Untuk kebijaksanaan, maka apabila pemohon kebijaksanaan tidak
memenuhi klausula/syarat diberikannya kebijaksanaan, maka pihak yang berwenang memberi
kebijaksanaan tentu tidak dapat mengeluarkan kebijaksanaannya, sebaliknya apabila syarat tidak
dipenuhi sementara pengambil kebijaksanaan tetap mengeluarkan kebijaksanaan maka
pengambil kebijaksanaan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum/sanksi atas tindakannya.
Sedangkan apabila apabila syarat tidak terpenuhi sementara kebijaksanaan tetap dikeluarkan
maka pengambil kebijaksanaan dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Berangkat dari paparan yang telah penulis sampaikan, maka barulah kita melihat kepada konteks
pada kasus Bank Century. Didalam melihat kasus ini, maka haruslah dilihat ketentuan norma
yang dilanggar dalam proses bail out, dana talangan, merger dan pengucuran dana tersebut.
Ketentuan yang mengatur tentu saja UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Perbankan dan
tindak pidana umum lainnya. Untuk mengidentifikasi perbuatan yang dapat diancama, maka kita
harus memetakan dahulu persoalannya. Pertanyaan seperti, apakah para pengambil kebijakan
mengetahui kewenangan yang ada ? apakah proses nya telah melalui mekanisme yang baik.
Apakah hal-hal yang diatur telah sesuai dengan kewenangannya.
Apabila kita perhatikan kepada tayangan live tv, maka didapatkan fakta bahwa kewenangan
KSSK, BI, LPS didalam melaksanakan tahap-tahap bail out masih kabur. Apakah begitu
berdampak sistematik yang membuat para pemangku kebijakan mengambil keputusan itu. Fakta-
fakta yang terungkap memberikan catatan penting, bahwa Bank century sama sekali tidak dapat
dikategorikan sebagai bank yang berdampak sistematik. Transaksi dengan Bank Century sama
sekali tidak menganggu industri perbankan nasional. (bandingkan saat rush bank BCA beberapa
waktu yang lalu). Apakah begitu parahnya emergency dan berdampak sistematik sehingga rapat
diadakan dan keputusan harus diambil sampai jam 4 subuh ? apakah upaya penggantian
ketentuan Peraturan BI untuk mencukupi syarat sehingga Bank Century bisa mendapatkan
talangan?
Sorotan didalam melihat kewenangan dari pemangku kebijakan merupakan salah satu sendi
untuk melihat apakah kebijakan itu dapat diproses hukum atau tidak. Secara kasat mata dengan
jelas tergambar, bahwa upaya sistematis untuk mencukupi Bank Century mendapatkan dana
talangan berindikasikan “aroma tidak sedap”. Pernyataan Direktur BI yang memberikan
penjelasan bahwa Bank Century tidak layak diberikan dana talangan sama sekali diabaikan para
pemangku kebijakan. Para pemangku kebijakan kemudian memutuskan tetap memberikan dana
talangan kepada Bank Century.
Cerita ini semakin “tidak sedap” disaat bersamaan keputusan Pemerintah memberikan talangan

18. sama sekali tidak diketahui Kepala Negara ad interm Wakil Presiden. Wapres Jusuf Kalla justru
dikabarkan setelah dana dikucurkan.
Dengan demikian, maka secara formal, kewenangan pemangku kebijakan didalam pengucuran
dana talangan sudah bermasalah. Permasalahan inilah yang membuat DPR meradang karena
kewenangan yang diberikan menggunakan Perpu No. 4 tahun 2008 yang kemudian terbukti tidak
berlaku.
Maka sudah jelas kelihatan, bahwa kebijakan yang dilakukan bermasalah. Atau dengan kata lain,
bahwa kewenangan pemangku kebijakan menimbulkan persoalan.
Dari ranah ini kemudian penulis membantah pernyataan bahwa kebijakan tidak dapat diproses
secara hukum.
Walaupun penulis menyoroti kewenangan pemangku kebijakan yang bermasalah namun penulis
mencoba mengidentifikasi apakah terhadap kewenangan yang bermasalah tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Didalam lapangan hukum pidana, untuk melihat kesalahan seseorang selain daripada telah
terjadinya tindak pidana, adanya kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan. Berangkat dari pemikiran itu, maka penulis akan mencoba
mengidentifikasikan untuk melihat kesalahan dari para pemangku kebijakan.
Didalam melihat kesalahan terutama dihubungkan dengan UU Korupsi, UU Perbankan, UU
Money loundry dan tindak pidana lainnya, maka menurut penulis masih menjadi persoalan
didalam lapangan pembuktian. Upaya yang dilakukan para pemangku kebijakan didalam
menyelamatkan krisis haruslah diberi konteks dari sudut pandang ilmu ekonomi. Dari ranah ini
sebenarnya, upaya penyelamatan yang dilakukan haruslah steril dari keuntungan yang didapat
para pemangku kebijakan. Sehingga unsur “kerugian negara” sebagai unsur yang essensial dari
tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan. Hasil audit BPK yang menghitung kerugian negara
akibat Bail out haruslah diletakkan pada konteks upaya menyelamatkan keuangan negara. Bukan
potensi kerugian negara yang akan terjadi. Kerugian negara yang bisa ditimbulkan dari dana
talangan harus juga diletakkan pada konteksnya yaitu mengembalikan kerugian negara tersebut
baik melalui mekanisme gugatan perdata maupun administrasi negara. Dari ranah ini, hasil audit
BPK barulah dijadikan dasar untuk melihat kesalahan dan para pemangku dapat
dipertanggungjawabkan.
Ketentuan ini sengaja penulis sedikit uraikan agar kita bisa mengidentifikasikan kasus Century
secara obyektif. Dengan demikian, apabila uraian ini tidak bisa ditemukan pada kasus Century,
maka sudah seharusnya, para pemangku kebijakan harus mempertanggungjawabkan dimuka
hukum (Ultra Vires).
2. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni
kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan

19. terjemahan dari kata Inggris policy artinya
politik, siasat,kebijaksanaan (Wojowasito, 1975
: 60). Dalam pembahasan ini kebijakan
dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut M.
Irfan Islamy, policy diterjemahkan dengan
kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom
yang artinya kebijaksanaan. Pengertian
kebijaksanaan memerlukan pertimbanganpertimbangan
lebih jauh lagi, sedangkan
kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada
didalamnya (Islamy, 1999 : 13). Policy atau
kebijakan ini “tertuang dalam dokumen resmi ....
Bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum,
... misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan
Menteri (Permen), Perda dan lain-lain” (Lubis,
2007 : 5). Dengan demikian, kebijakan (policy)
adalah “seperangkat keputusan yang diambil oleh
pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih
tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian
tujuan”.
pengertian kebijakan menurut penulis dapat diartikan sebagai serangkaian dari beberapa keputusan-keputusan yang
diambil oleh sejumlah aktor baik pejabat, maupun instansi yang dapat dijadikan sebagaipedoman dan dasar suatu
rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
kebijaksanaan sebagaisuatu ketentuan untuk memutuskan cara yang tepat dalam menghadapi suatu masalah atau
persoalan tertentu, untuk mendapatkan hasil akhir yang dipandang sebagaiyang terbaik dan telah disepakati oleh
pihak yang bersangkutan dan di tetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam mencapai tujuan tertentu.
keputusan dapat diartikan sebagai suatu wujud ataupun reaksi akhir yang timbul dari suatu proses pemikiran/
pemecahan tentang suatu masalah yang dilakukan melalui pengambilan satu alternatif dari beberapa alternatif yang
tersedia.
Dari ketiga kata tersebut,masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Namun, tidak ada perbedaan
kebijaksanaan dan kebijakan sepanjang keduanya diartikan sebagaikeputusan pemerintah Dari ketiga kata tersebut
memiliki persamaan yaitu pada prosesnya dimana baik kebijakan, kebijaksanaan maupun keputusan bertujuan untuk
memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu masalah melalui proses pemikiran dan pemilihan alternatif diantara
beberapa alternatif yang memungkinkan. Kebijakan, kebijaksanaan sangat dekat dengan kepemimpinan serta sama-
sama ditetapkan/ di putuskan oleh pihak-pihak yang berwenang dan biasanya merupakan kumpulan dari beberapa
keputusan-keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasarpengambilan keputusan yang lainnya. Sedangkan
keputusan sendiri dapat saja di lakukan oleh siapa saja, baik itu seseorang maupun sekelompok orang tertentu
). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1989:114) mengartikan kata bijak sebagaikeadaan atau sifat yang
selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, pandaibercakap-cakap, petah lidah. Kata bijaksana diartikan sebagai
selalu menggunakan akal budi, arif, tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat (cermat, teliti) ketika menghadapi
kesulitan
. Perbedaan arti dan makna kedua kata ini baru tampak jelas justru ketika terjadi proses morfologis (afiksisasi)
dengan konfiks ke-/-an yang menghasilkan kata kebijakan dan kebijaksanaan.
Berdasarkan pada penjelasan tersebut,perdebatan mengenai masalah arti “kebijakan” dan “kebijaksanaan” dapat
dijawab. Jika digunakan dalam konteks yang umum sebagaikata, kebijaksanaan dan kebijakan merupakan dua buah

20. kata yang merujuk pada hal yang sama. Akan tetapi, bila digunakan dalam konteks terbatas,“kebijakan” merujuk
pada sebuah istilah yang terkait dengan landasan hukum yang digunakan dalam bidang tertentu sepertipemerintahan
dan organisasi.
Kebijakan atau biasa disebut dengan policy, Kebijakan merupakan ketetapan yang diambil pihak yang mempunyai
kewenangan dikarenakan adanya suatu keadaan/permasalah/perubahan tertentu.
Contoh dari kebijakan diantaranya Intruksi Presiden (INPRES), INPRES merupakan kebijakan, bukan hukum,
didalam INPRES tidak terdapat unsurlarangan dan sanksi, hanya unsurinstruksi/perintah, selain itu proses
munculnya INPRES tidak melalui proseses legislasi tetapi berdasarkan kewenangan yang melekat pada presiden.
Kebijaksanaan merupakan suatu bentuk pengenyampingan terhadap aturan, diumpamakan dalam suatu hal telah ada
ketentuan tentang larangan untuk melakukan atau dilakukan sesuatu,tetapikemudian terdapat pengenyampingan
aturan tersebut bahwa sesuatu atau dapat dilakukan atau boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang,
diperkenankannya melakukan atau dilakukan sesuatu yang dilarang tersebut disertai dengan syarat.
Contoh lain dari kebijaksanaan adalah, adanya larangan membuang limbah industri cair ke sungai, namun dapat
diberikan kebijaksanaan untukdiperbolehkan (dapat ijin) membuang limbah ke sungaidengan syarat kondisi limbah
yang akan dibuang harus diolah terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu baku mutu air.
kebijakan dan kebijaksanaan sangat berbeda,baik menyangkut proses terbit, pelaksanaan maupun akibat hukumnya.
Kebijakan terbit karena adanya kewenangan untukmenyelesaikan permasalahan tertentu.
Kebijaksanaan terbit karena adanya syarat yang dipenuhi untuk dapat dilakukan pengenyampingan terhadap keadaan
yang tidak diperkenankan oleh ketentuan.
kebijaksanaan memerlukan pertimbanganpertimbangan
lebih jauh lagi, sedangkan
kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada
didalamnya kebijakan ini “tertuang dalam dokumen resmi ....
Bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum,
... misalnya di dalam UU, PP, Keppres, Peraturan
Menteri (Permen), Perda dan lain-lain” (Lubis,
2007 : 5). Dengan demikian, kebijakan (policy)
adalah “seperangkat keputusan yang diambil oleh
pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih
tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian
tujuan”.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan
publik dengan hukum berjalan seiring, sejalan
dengan prinsip saling mengisi. Kebijakan publik
umumnya dilegalisasikan dalam bentuk hukum
sedangkan hukum adalah hasil dari kebijakan
publik. Maksudnya, sebuah produkhukum tanpa

21. adanya proses kebijakan publik maka produk
hukum tersebut dapat kehilangan makna
substansinya.
Sebaliknya