SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
1 | PPP.IPN-RAP
PROPOSAL PENDANAAN PROYEK
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN) DAN RURAL
AGROINDUSTRIAL PARK (RAP)
DESA SITINJO, KECAMATAN SITINJO, KABUPATEN DAIRI,
PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa, telah lama disadari oleh pembuat kebijakan, impor barang-barang
berbasis hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan perlahan tetapi pasti telah
menggiring ketahanan pangan negara republik Indonesia semakin lemah dan
bergantung kepada negara lain.
Bahwa keprihatinan kalangan intelektual tertentu pada khususnya dan
rakyat Indonesia yang berwawasan kebangsaan pada umumnya selama ini atas
kenyataan mental birokrat yang gemar mengimpor kebutuhan dasar ( beras, gula,
garam, jagung, kedelai, cabe, bawang, dll) tampaknya akan berakhir seiring dengan
dorongan kebutuhan kuat dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dalam negeri.
Bahwa dorongan kebutuhan tersebut tertuang secara eksplisit dalam
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM 2015-2019) dan UU No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Beberapa kebijakan pemerintah
menyangkut strategi umum kebijakan Pembangungan Nasional adalah Membangun
Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan; mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (antara lain Peningkatan Kedaulatan
Pangan, Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan); Parawisata dan Industri.
Bahwa sejak semula, Yayasan Dwiguna Multikaji berkeyakinan usaha yang
relatif lancar dan bertahan lama adalah usaha yang berbasiskan pada Pertanian,
Perikanan, dan Peternakan yang diintegrasikan dengan Industri Pengolahan terpadu
ramah lingkungan/kesehatan; usaha yang didukung oleh tenaga-tenaga kerja
terampil/kompeten dan berkarakter; usaha yang dikelola secara professional,
transparan, akuntabel dan taat azas; usaha yang menempatkan Masyarakat Hukum
Adat setempat sebagi subjek share holder.
PT KUPEKADE KARINA NUSANTARAGENERAL CONTRACTOR – CIVIL - MECHANICAL ELECTRICAL – MACHINING – FABRICATION
Jl. Kebayoran Baru No. 83B Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan
Telp.: (021) 727 93359, Fax. (021) 727 93337, Email : kekar.nusantara@yahoo.co.id
2 | PPP.IPN-RAP
1.2. Dasar Hukum
Proposal pendirian Institut Pertanian Nusantara (IPN) dan Rural
Agroindustrial Park (RAP) dilandasi pada kesadaran hukum sebagaimana tertuang
dalam :
a. Pancasila;
b. UUD Tahun 1945; dan
c. Visi dan Misi Yayasan Dwiguna Multikaji.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Bidang Pendidikan
a. Mendirikan Perguruan Tinggi untuk mendidik pemuda-pemuda
Masyarakat Hukum Adat setempat menjadi anak bangsa yang
memiliki pengetahuan, kompetensi, moral dan wawasan Nusantara
utamanya di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri,
dan Agrobisnis guna mendukung upaya pemerintah terwujudnya
kedaultan Pangan dan Kedaulatan energi terbarukan;
b. Membaharui dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Hukum
Adat yang hidup di sekitar IPN khususnya dan di provinsi Sumatera
Utara umumnya untuk dididik menjadi tenaga-tenaga terampil/siap
pakai, mandiri, bermoral, bermental wirausaha; dan
c. Membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Hukum Adat setempat
khususnya dan bagi Masyarakat Nusantara umumnya.
1.3.2. Bidang Sosial Ekonomi
a. Mendirikan Rural Agroindustrial Park (RAP) yang menampung dan
mengolah produk-produk Pertanian, Perikanan, Peternakan hasil
kerja praktek mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum
Adat menjadi produk-produk bermutu, ramah lingkungan dan
marketable bagi pasar lokal, Nasional dan Internasional. RAP
berfungsi juga sebaga wadah tempat magang mahasiswa-mahasiswa
IPN khususnya dan Masyarakat Hukum Adat Nusantara pada
umumnya.
b. Mendirikan “sekolah alam” berupa ekowisata untuk mengajarkan
kepada masyarakat arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup
serta cara-cara pengolahan Sumber Daya Alam yang
berkesinambungan dan ramah lingkungan.
Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, kerjasama merupakan
3 | PPP.IPN-RAP
keniscayaan. Oleh karena itu Yayasan Dwiguna Multikaji menjalin hubungan
kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta yang berasal dari dalam dan
luar negeri yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghargai, dan saling
menguntungkan (Mutual Symbiosis).
BAB 2
LOKASI TATA LETAK IPN DAN RAP
2.1. Gambaran Umum
Pemilihan lokasi dan tata letak IPN dan RAP yang tepat merupakan
pertimbangan sangat penting, karena merupakan syarat untuk dapat memperkirakan
secara akurat biaya yang dibutuhkan IPN dan RAP. Disain-disain yang diperlukan
terdiri dari : Sarana dan Prasarana, bangunan utama kampus IPN dan RAP serta
bangunan pendukungnya, saluran air, perpipaan, jaringan listrik, fasilitas-fasilitas
pendukung lainnya, keterjangkauan dari jalan raya, Pelabuhan udara dan Pelabuhan
laut.
2.2. Lokasi IPN dan RAP
Pemilihan dan penentuan lokasi secara geografis sangat menentukan
kemajuan dan kelangsungan hidup IPN dan RAP di kemudian hari. Faktor-faktor yang
berpengaruh antara lain : Keterjangkauan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Aspek
logistik, aspek produksi, dan aspek kelancaran distribusi. Selain faktor-faktor di atas
perlu juga memperhitungkan aspek sosial budaya Masyarakat Hukum Adat setempat.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka lokasi IPN dan RAP dipilih di desa
Sitinjo, kecamatan Sitinjo, kabupaten Dairi, provinsi Sumatra Utara.
Dasar pertimbangan pemilihan lokasi IPN adalah :
a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat setempat (Sulang Silima, marga
Kudadiri) untuk menyediakan/pembebasan lahan;
b. dukungan pemerintah daerah kabupaten Dairi; dan
c. mempertahankan pertumbuhan GDP kabupaten Dairi dan memperkecil
kesenjangan ekonomi (rasio gini).
Dasar pertimbangan pemilihan lokasi RAP adalah :
a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat (Sulang Silima, marga Kudadiri)
untuk menyediakan lahan yang tidak bermasalah;
b. aspek topografi dan iklim yang mendukung usaha Pertanian, Perikanan
4 | PPP.IPN-RAP
dan Peternakan, dan indsutri pengolahan;
c. dekat dengan sumber bahan baku;
d. berada pada jalur transportasi darat ke Aceh dan kabupaten lainnya di
sekitar danau Toba;
e. dekat dengan pelabuhan udara dan pelabuhan laut;
f. berada pada jalur jaringan utama listrik dan komunikasi;
g. ketersediaan tenaga kerja yang cukup.
2.3. Tata Letak IPN dan RAP
Tata letak IPN adalah suatu perencanaan dan pengintegrasian aliran dari
pergerakan mahasiswa, tenaga pengajar dari kampus ke pemondokan, tempat praktek
lapangan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan RAP. Perencanaan dan
pengintegrasian ini dilakukan seefektif dan seekonomis mungkin sehingga tidak
memerlukan biaya transportasi yang mahal.
Tata letak RAP adalah penyusunan yang teratur dan efisien dari semua
fasilitas, mesin-mesin pabrik, gudang bahan baku, gudang bahan pendukung
produksi, gudang bahan setengah jadi dan gudang barang jadi siap jual.
Adapun tujuan dari tata letak adalah supaya konsumsi waktu proses kerja
dan perpindahan bahan baku hingga barang siap jual seefektif dan seefisien mungkin.
Efektifitas dan efisiensi ini berpengaruh langsung kepada besaran modal, biaya
produksi dan biaya-biaya operasional lainnya. Disain yang rasional harus
memasukkan tata letak areal proses, tempat persediaan, dan areal perpindahan dalam
letak yang mendukung efisiensi dengan memperhatikan faktor-faktor : Urut-urutan
proses pengolahan; Pemeliharan dan perbaikan; Keselamatan kerja; Kemungkinan
pengembangan; luas/kondisi/konstruksi bangunan yang memenuhi syarat;
pengolahan limbah; Ventilasi Udara; Service area (Tempat parkir, kantin, tempat
ibadah, dll diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jauh dari tempat
kerja/perkuliahan.
2.4. Perincian Luas Lahan yang dibutuhkan
Untuk mendirikan IPN yang terpadu dengan RAP, diperlukan lahan satu
hamparan dengan luas minimal 60 Ha. Sedangkan areal produksi bahan baku yang
diperlukan RAP tidak harus satu hamparan, tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari RAP
dengan luasan ekonomis (mendukung ketersediaan buffer stock bahan ) kelancaran
operasional RAP minimal 100 Ha. Adapun peruntukan lahan 180 Ha lahan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Kampus IPN 5 Ha
b. Lahan Praktek Mahasiswa 45 Ha
c. Bangunan RAP 7 Ha
d. Pengolahan Limbah 1 Ha
5 | PPP.IPN-RAP
e. APL 2 Ha
f. Areal Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan 120 Ha
BAB 3
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Organisasi dan manajemen IPN dan RAP mendasarkan diri pada tiga azas.
Pertama : Professionalisme. Kedua : Tranparansi. Ketiga : Akuntabel dan taat kepada
perundang-undangan yang berlaku.
3.1. Susunan Personalia YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI
Ketua Umum : Drs Firmus Kudadiri. MM
Wakil Ketua Umum : Dr. Marusaha L. Gaol
Sekretaris Umum : Ir. Santiamer Silalahi
Wakil Sekretaris Umum : Grace
Bendahara Umum : Ir. Hasiholan Eybeynezer S. M.Si
Wakil Bendahara Umum : Regina Stellanova
Pengawas : Ir. Udi Priharyono.
Koordinator Wilayah Timur Indonesia : Pdt. Lilomboba
Koordinator Wilayah Tengah Indonesia : Nataniel DM. S.Pd. MM
Koordinator Wilayah Barat Indnesia : Anna Martyna Sinamo. M.Psi
Staf Ahli bidang
a. Pertanian : Prof. Dr. Bruno
b. Peikanan : Prof. Dr. Toman.P dan Willy S.
c. Peternakan : Ir. Yoel. MM
d. Pupuk : Prof. Dr. Edison Nababan
e. Agroindustri : Prof. Dr. Posman. S
f. Pengawetan non-kimia : Drs. J. Sembiring.
g. R & D : Prof. Dr. Edison Nababan
6 | PPP.IPN-RAP
3.2. Struktur Organisasi IPN
Gbr 1. Struktur Organisasi IPN
3.3. Struktur Organisasi RAP
Struktur organisasi IPN dan RAP yang digambarkan di bawah terbatas pada
level pimpinan, dalam kenyataannya masih akan diperlengkapi dengan jabatan-
jabatan operasional lainnya. Ke depan manajemen IPN dan RAP akan berstandar ISO
yang diakui Internasional.
YAYASAN DWIGUNA
MULTIKAJI (YDM)
KETUA /WKL KETUA
IPN
PEMBANTU KETUA
BID. AKADEMIS
PEMBANTU KETUA
BID. KEMAHASISWAAN
TAT USAHA
SEKRETARIS
Ir. H. Eybeneyzer. M.Si
HUMAS
Yepadani Murni
BIRO PRODUKSI
P-3
Ir. Prisila Tambun
PEMBANTU KETUA
BID. KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN
NUSANTARA Dra. Artha Peto Sinamo.MA/
Ir. Reinhard Siagian. M.Si
Regina StellanovaAnna Martyna Sinamo. M.PsiR. Hajiwibowo. SHAdvent Tambun.S.s.,M.Ele
DEWAN KURATOR
Prof. Dr. Ir. Edison N
Prof. Dr. Osbin Samosir
7 | PPP.IPN-RAP
Gbr. 2. Struktur Organisasi RAP
3.4. Sistem Kerja YAYASAN DM-IPN-RAP
Kejelasan sistem kerja antara YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI (YDM)-
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN)-RURAL AGROINDUSTRILA PARK (RAP)
ditetapkan sedemikian rupa sehingga ketiga institusi ini menunaikan peran dan
fungsinya secara independen, saling mendukung dan saling melayani. Sistem kerja ini
disebut Integrated Triangle System yaitu saling melayani dan saling mendukung.
DEWAN
KOMISARIS
DIREKTUR
UTAMA
DIREKTUR
PRODUKSI
DIREKTUR
MARKETING
DIREKTUR
R&D
SEKRETARIS
PERUSAHAAN
HUMAS
DAN HUKUM
DIREKTUR
KEUANGAN
RURAL AGROINDUSTRIAL
PARK
YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI
DIREKTUR
UMUM DAN SDM
8 | PPP.IPN-RAP
Gbr. 3. Integrated Triangle System
YDM berperan sebagai perumus dan penanggungjawab terwujudnya tujuan
pendirian IPN dan RAP; Melayani terpenuhinya kebutuhan shareholder dan stake
holder. Mengeliminir kendala-kendala tercapainya tujuan IPN dan RAP, dan menjalin
kemitraan tetap dan strategis dengan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan
pangan dan energi terbarukan.
IPN berperan sebagai institusi menyediakan tenaga-tenaga terdidik,
terampil, mandiri, bermoral, berwawasan kebangsaan, dan siap pakai di bidang
Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Agroindustri/Agrobisnis.
RAP berperan menampung dan mengolah produk-produk pertanian,
Perikanan, Peternakan hasil kerja mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum
Adat setempat menjadi produk-produk bernilai tambah, ramah lingkungan dan
dibutuhkan rakyat Indonesia. RAP merupakan wadah tempat magang para Mahasiswa
IPN dan pengusaha-pengusaha Masyarakat Hukum Adat.
YDM
RAPIPN
Support line Service line
Stake
Holder
Stake
Holder
Stake
Holder
9 | PPP.IPN-RAP
BAB 4
ASPEK KEUANGAN
4.1. Modal Investasi
Modal investasi merupakan jumlah kumulatif dari Modal Investasi Tetap
Tidak Langsung (MITTL), Modal Investasi Tetap Langsung (MITL), dan Modal Kerja
(Tabel 1 s/d Tabel 3).
Total Modal Investasi Tetap yang dibutuhkan adalah Rp.
2.383.483.100.000,- Terdiri dari Modal Investasi Tetap untuk IPN RP.
505.233.600.000,- dan RP. 1,878,249.500.000,- untuk RAP.
4.1.1. Modal Investasi Tetap Tidak langsung (MTTL) untuk IPN dan RAP
Tabel 1 : MITTL Untuk IPN dan RAP
NO
ALOKASI
UNTUK
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA RURAL AGROINDUSTRIAL PARK
JUMLAH
STN JML RP/STN TOTAL (RP) STN JML RP/STN TOTAL (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Modal Pra
Investasi LS 1 7,696,000,000 LS 1 9,141,600,000 16,837,600,000
2
Biaya
Legalitas LS 1 125,000,000 LS 1 125,000,000 250,000,000
3
Pekerjaan
Engineering LS 1 1,500,000,000 LS 1 2,500,000,000 4,000,000,000
dan
supervise LS 1 23,088,000,000 LS 1 27,424,800,000 50,512,800,000
4
Fee
Kontraktor LS 1 19,240,000,000 LS 1 22,854,000,000 42,094,000,000
5 Cadangan 769,600,000 9,141,600,000 9,911,200,000
6
Komsisi
Mediator % 1 26,600,000,000 26,600,000,000
Jumlah 79,018,600,000 71,187,000,000 150,205,600,000
10 | PPP.IPN-RAP
4.1.2. Modal Investasi tetap Langsung (MITL) untuk IPN dan RAP
Tabel 2. MITL untuk IPN
NO ALOKASI UNTUK
INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA
STN JML RP/STN TOTAL (RP)
1 2 3 4 5 6
1 Pembebasan Lahan Ha 50 400,000,000 20,000,000,000
2 Persiapan lahan
> Peralatan Ha 5 27,500,000 137,500,000
> Pengolahan Ha 45 15,000,000 675,000,000
3 Biaya Bangunan 0
> Kantor Lembaga Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000
> Kampus Unit 3 13,475,000,000 40,425,000,000
> Gedung Rektorat Unit 1 3,750,000,000 3,750,000,000
> Perpustakaan Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000
> Laboratorium Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000
> Aula Unit 1 2,000,000,000 2,000,000,000
> Workshop Center Unit 1 4,000,000,000 4,000,000,000
> Gudang Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000
> Gerbang dan pagar LS 1 500,000,000 500,000,000
> Asrama mahasiswa/
Unit 6 1,125,000,000 6,750,000,000
Perumahan dosen/Kry
> Perumahan Karyawan Unit 120 300,000,000 36,000,000,000
> Infrastruktur/sarana
LS 1 79,477,500,000 79,477,500,000
jalan lintas kampus
> Klinik Kesehatan Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000
> Mini Market/Koperasi Unit 1 2,500,000,000 2,500,000,000
> Kantin Unit 1 4,500,000,000 4,500,000,000
> Musholla Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000
> Aula Oikumene Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000
4
Instalasi Listrik, PDAM
LS 1 7,500,000,000 7,500,000,000
Sanitasi, dll
5 Ipal LS 1 15,000,000,000 15,000,000,000
6 Kenderaan Operasional Unit 15 10,500,000,000
7
Pengadaan bibit, pupuk,
LS 1 16,000,000,000 16,000,000,000
Pestisida
8
Alat-alat Pertanian
LS 1 15,000,000,000 15,000,000,000
Modern utk praktek
9 Generator 500 KVA Unit 2 2,500,000,000 5,000,000,000
10 Cadangan 15,000,000,000
TOTAL 293,715,000,000
11 | PPP.IPN-RAP
Tabel 3. MITL Untuk RAP
NO ALOKASI UNTUK
RURAL AGROINDUSTRIAL PARK
STN JML RP/STN TOTAL (RP)
1 2 3 4 5 6
1 Pembebasan Lahan Ha 130 500,000,000 65,000,000,000
2 Persiapan Lahan
> Peralatan Lahan Ha 5 27,500,000 137,500,000
> Pengolahan Lahan Ha 95 15,000,000 1,425,000,000
3 Sarana dan Prasarana
> Kantor RAP Unit 1 5,000,000,000 5,000,000,000
> Infrastruktur/Jln LS 1 10,000,000,000 10,000,000,000
> Pabrik-Pabrik Paket 1 106,250,000,000 106,250,000,000
> Gudang Paket 1 7,500,000,000 7,500,000,000
> Tangki Penampung Bioethanol
c/w equipments Unit 3 4,750,000,000 14,250,000,000
> Tangki BBM c/w Equipments Unit 3 1,000,000,000 3,000,000,000
> Power House Unit 1 5,000,000,000 5,000,000,000
> Kandang Sapi, kap 4000 Ekor Set 1 12,500,000,000 12,500,000,000
> Kandang Kambing, Kap 5000 Ekor Set 1 7,500,000,000 7,500,000,000
> Kandang Unggas Set 1 6,000,000,000 6,000,000,000
> Sanitasi, saluran air, selokan LS 1 4,500,000,000 4,500,000,000
> Ipal Ls 1 7,000,000,000 7,000,000,000
> Instalasi Pipa Biogas Ls 1 8,500,000,000 8,500,000,000
> Instalasi listrik LS 1 3,000,000,000 3,000,000,000
> Instalasi Pipa Air Ls 1 2,750,000,000 2,750,000,000
4 Mesin-Mesin Utama Pabrik Paket 1 692,500,000,000 692,500,000,000
5 Generator 500 KVA Unit 6 2,500,000,000 15,000,000,000
6 Hydro Power Plant, 5 MW Unit 1 325,000,000,000 325,000,000,000
7 Instalasi Permesinan LS 1 2,000,000,000 2,000,000,000
8 Instrumen Alat-alat Kontrol Ls 1 4,500,000,000 4,500,000,000
9 Timbangan Unit 1 3,000,000,000 3,000,000,000
10 Alat-alat Transportasi LS 1 12,500,000,000 12,500,000,000
11 Alat-alat Pemadam Kebakaran LS 1 500,000,000 500,000,000
12 Alat-alat Pertanian Modern Paket 1 50,000,000,000 50,000,000,000
13 Bibit, Pupuk, Pestisida LS 1 2,500,000,000 2,500,000,000
14 Sapi Ekor 400 10,000,000 4,000,000,000
15 Kambing Ekor 5000 1,250,000 6,250,000,000
16 Bibit ikan 5,000,000,000
17 Alat2 Pemadam kebakaran LS 1 1,000,000,000 1,000,000,000
18 Inventaris Kantor LS 1 2,000,000,000 2,000,000,000
19 Perlengkapan IT LS 1 4,000,000,000 4,000,000,000
Total 1,399,062,500,000
12 | PPP.IPN-RAP
4.1.3. Modal Kerja
Jumlah Modal kerja yang dibutuhkan untuk IPN adalah ketersediaan dana tunai
dibutuhkan selama operasional 5 tahun, yaitu sebesar Rp.132.500.000.000. Terdiri dari biaya
rutin operasional Rp. 125.000.000.000 dan biaya perawatan Rp. 7.500.000.000.
Jumlah Modal Kerja untuk RAP adalah ketersediaan dana tunai selama 90 hari
kerja sebesar Rp. 408.000.000.000
4.2. Biaya Produksi
Tabel 4 Biaya Produksi IPN dan RAP
NO PENJELASAN IPN
RURAL
AGROINDUSTRIAL
PARK ( RAP )
1 2 3 4
A KAPASITAS OUTPUT
1 Tenaga Siap Pakai 300 Orang
2 Bioethanol 2.700.000 Liter
3 Glukosa 12.000 Ton
4 Minyak Jagung 10.000 Ton
B REVENUE
> Main Revenue 24,000,000,000 2,252,900,000,000
> Miscellanous 0 125,000,000,000
Total Revenue 24,000,000,000 2,377,900,000,000
C BIAYA-BIAYA
1 Biaya Tetap 17,523,564,246 540,831,870,000
2 Biaya Variable 4,021,144,117 940,700,000,000
Total Biaya 21,544,708,363 1,481,531,870,000
D Laba Sebelum Pajak 2,455,291,637 896,368,130,000
13 | PPP.IPN-RAP
Tabel 5. Laba IPN dan RAP Setelah Pajak
PERSEN JENJANG, RP IPN RAP
1 2 3 4
10 50,000,000 5,000,000 5,000,000
15 100,000,000 - 50,000,000 7,500,000 7,500,000
30
2,455,291,637 -
100,000,000 706,587,491
30
896,368,130,000-
100,000,000 268,880,439,000
Total 719,087,491 268,892,939,000
Laba Setelah Pajak 1,736,204,146 627,475,191,000
4.3. Analisa Kelayakan Proyek
Tabel 6 Analisa Kelayakan Proyek
NO
ANLISA
PENJELASAN IPN RAP
ATAS
1 2 3 4 5
1 Profit Margin
Laba Setelah Pajak x 100 %
7% 26%
Totoal Revenue
2 Return On Investment
Laba Setelah Pajak x 100 %
0.34% 26%
Total Modal
3 Payback Period
1
14 Tahun 4 Tahun
Profit Margin
14 | PPP.IPN-RAP
4.4. Kesimpulan
Berdasarkan analisa kelayayakan proyek sebagaimana dipaparkan pada tabel 6,
maka dapatlah disimpulkan bahwa proyek IPN dan RAP layak dikerjakan.
Catatan kaki pada IPN, bahwa payback period selama 14 tahun dapatlah dipahami,
karena IPN bukanlah berbasiskan komersial, tetapi lebih pada peran tanggungjawab sosialnya.
Tanggungjawab sosial IPN mendidik pemuda-pemuda Masyarakat Hukum Adat
Kabupaten Dairi khususnya dan daerah lain pada umumnya untuk menjadi tenaga-tenaga
terampil, mandiri, bermoral, bermental wirausaha, dan siap pakai.
BAB 5
PENUTUP
Proposal bidag pertanian, Perikanan, Peternakan yang terintegrasi dengan
Agroindustri/Agrobisnis serta Agrowisata ini diharapakan menjadi pilot project
perwujudan dari Agropolitan di berbagai provinsi di Indonesia.
Kerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan mereka
sebagai subjek pembangunan merupakan modal sosial yang menjamin kelancaran ,
kelanggengan usaha dan nilai positif bagi investor sebagai pertimbangan untuk
mengambil keputusan.
-----------------------------------*******----------------------------------------
Jakarta, 02 Agustus 2016.
PT. KUPEKADE KARINA NUSANTARA
Diri Rakasiwi
Direktur Utama

More Related Content

What's hot

Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008Helmi .
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisBagus ardian
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jemberkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagungkomunikasiosp
 
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Nuky Yanuari
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggokomunikasiosp
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPristiadi Utomo
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanHafidz Thoyibun
 
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BKawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BAndes Asmuni
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Laphir 2017
Laphir 2017Laphir 2017
Laphir 2017
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
uud
uuduud
uud
 
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008
 
Bab 5 rev 02
Bab 5 rev 02Bab 5 rev 02
Bab 5 rev 02
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
 
3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
 
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)Slide Seminar Hasil (Skripsi)
Slide Seminar Hasil (Skripsi)
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
 
Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2Lap temu ilmiah rev2
Lap temu ilmiah rev2
 
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan SelatanKapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
Kapupaten Kota Baru Kalimantan Selatan
 
Pdf pameran
Pdf  pameranPdf  pameran
Pdf pameran
 
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3BKawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
Kawasan Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP KP3B
 
Presentasi2
Presentasi2Presentasi2
Presentasi2
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 

Similar to Ir. H. Eybeneyzer. M.SiBIDANGPENDIDIKANBIDANGPENELITIANBIDANGPENGEMBANGANBIDANGKEMASYARAKATANBIDANGKEMAHASISWAANBIDANGKEUANGANBIDANGHUMASBIDANGTATA USAHAGbr 2. Struktur Organisasi RAPRURAL AGROINDUSTRIALPARK (RAP)DIREKTUR UTAMAIr. Prisila TambunW

RENJA POKJA GORUT 23.pptx
RENJA POKJA GORUT 23.pptxRENJA POKJA GORUT 23.pptx
RENJA POKJA GORUT 23.pptxJaisDjafar
 
Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Laporan Kegiatan Praktik Kerja LapanganLaporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapanganbarita
 
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Majdi
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal MajdiBest Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Majdi
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal MajdiNurlina Y.
 
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Syahyuti Si-Buyuang
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptxMKemalPashery1
 
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9sajidintuban
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivUjang Sukarna
 
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...Dadang Solihin
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxMuhammadMunarMukhsin1
 
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...prisman9
 
12. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s212. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s2sajidintuban
 
12. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s212. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s2sajidintuban
 

Similar to Ir. H. Eybeneyzer. M.SiBIDANGPENDIDIKANBIDANGPENELITIANBIDANGPENGEMBANGANBIDANGKEMASYARAKATANBIDANGKEMAHASISWAANBIDANGKEUANGANBIDANGHUMASBIDANGTATA USAHAGbr 2. Struktur Organisasi RAPRURAL AGROINDUSTRIALPARK (RAP)DIREKTUR UTAMAIr. Prisila TambunW (20)

Rdhp upsus 2018
Rdhp upsus 2018Rdhp upsus 2018
Rdhp upsus 2018
 
RENJA POKJA GORUT 23.pptx
RENJA POKJA GORUT 23.pptxRENJA POKJA GORUT 23.pptx
RENJA POKJA GORUT 23.pptx
 
Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Laporan Kegiatan Praktik Kerja LapanganLaporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
 
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Majdi
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal MajdiBest Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Majdi
Best Practice Etika Perencanaan; Tuan Guru Bajang Muhammad Zainal Majdi
 
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
Draft lab lapang kabupaten edit 8 okt2
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx
1_EKSPOSE LAP PENDAULUAN.pptx
 
Rktm kp karang agung
Rktm kp karang agungRktm kp karang agung
Rktm kp karang agung
 
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9
PROGAM TAHUNA (PROTA) IPA K13 SMP KELAS 9
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
 
PESTISIDA.docx
PESTISIDA.docxPESTISIDA.docx
PESTISIDA.docx
 
Laphir bptp sumsel ta 2016
Laphir bptp sumsel ta 2016 Laphir bptp sumsel ta 2016
Laphir bptp sumsel ta 2016
 
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptxKuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
Kuliah 15 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.pptx
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...
ADOPSI INOVASI TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI PERTANIAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN...
 
12416 sipres brg final
12416 sipres brg final12416 sipres brg final
12416 sipres brg final
 
REGULASI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN
REGULASI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGANREGULASI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN
REGULASI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN
 
12. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s212. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s2
 
12. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s212. prota ipa 9 s2
12. prota ipa 9 s2
 

More from ahmad jaeni

Invoice.1 pt. enam karya agung
Invoice.1 pt. enam karya agungInvoice.1 pt. enam karya agung
Invoice.1 pt. enam karya agungahmad jaeni
 
Company profile pt. bhineka tv nusantara
Company profile pt. bhineka tv nusantaraCompany profile pt. bhineka tv nusantara
Company profile pt. bhineka tv nusantaraahmad jaeni
 
Gbi scf guide 2012-final
Gbi scf guide 2012-finalGbi scf guide 2012-final
Gbi scf guide 2012-finalahmad jaeni
 
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesia
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesiaSurat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesia
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesiaahmad jaeni
 
Kebutuhan prasarana aerocity
Kebutuhan prasarana aerocityKebutuhan prasarana aerocity
Kebutuhan prasarana aerocityahmad jaeni
 
Pendanaan join operation
Pendanaan join operation Pendanaan join operation
Pendanaan join operation ahmad jaeni
 
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)ahmad jaeni
 
giro dan kredit investasi
giro dan kredit investasigiro dan kredit investasi
giro dan kredit investasiahmad jaeni
 
Suratpernyataankesanggupanownerproject
SuratpernyataankesanggupanownerprojectSuratpernyataankesanggupanownerproject
Suratpernyataankesanggupanownerprojectahmad jaeni
 
Suratpermohonanpendanaanproyek
SuratpermohonanpendanaanproyekSuratpermohonanpendanaanproyek
Suratpermohonanpendanaanproyekahmad jaeni
 
Skema join operation
Skema join operationSkema join operation
Skema join operationahmad jaeni
 
contoh : surat perjanjian
contoh : surat perjanjiancontoh : surat perjanjian
contoh : surat perjanjianahmad jaeni
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingahmad jaeni
 

More from ahmad jaeni (13)

Invoice.1 pt. enam karya agung
Invoice.1 pt. enam karya agungInvoice.1 pt. enam karya agung
Invoice.1 pt. enam karya agung
 
Company profile pt. bhineka tv nusantara
Company profile pt. bhineka tv nusantaraCompany profile pt. bhineka tv nusantara
Company profile pt. bhineka tv nusantara
 
Gbi scf guide 2012-final
Gbi scf guide 2012-finalGbi scf guide 2012-final
Gbi scf guide 2012-final
 
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesia
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesiaSurat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesia
Surat pernyataan dan permohonan pencairan pt seniman film indonesia
 
Kebutuhan prasarana aerocity
Kebutuhan prasarana aerocityKebutuhan prasarana aerocity
Kebutuhan prasarana aerocity
 
Pendanaan join operation
Pendanaan join operation Pendanaan join operation
Pendanaan join operation
 
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)
Pendanaan join operation dan pembebasan lahan (1)
 
giro dan kredit investasi
giro dan kredit investasigiro dan kredit investasi
giro dan kredit investasi
 
Suratpernyataankesanggupanownerproject
SuratpernyataankesanggupanownerprojectSuratpernyataankesanggupanownerproject
Suratpernyataankesanggupanownerproject
 
Suratpermohonanpendanaanproyek
SuratpermohonanpendanaanproyekSuratpermohonanpendanaanproyek
Suratpermohonanpendanaanproyek
 
Skema join operation
Skema join operationSkema join operation
Skema join operation
 
contoh : surat perjanjian
contoh : surat perjanjiancontoh : surat perjanjian
contoh : surat perjanjian
 
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
 

Ir. H. Eybeneyzer. M.SiBIDANGPENDIDIKANBIDANGPENELITIANBIDANGPENGEMBANGANBIDANGKEMASYARAKATANBIDANGKEMAHASISWAANBIDANGKEUANGANBIDANGHUMASBIDANGTATA USAHAGbr 2. Struktur Organisasi RAPRURAL AGROINDUSTRIALPARK (RAP)DIREKTUR UTAMAIr. Prisila TambunW

  • 1. 1 | PPP.IPN-RAP PROPOSAL PENDANAAN PROYEK INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN) DAN RURAL AGROINDUSTRIAL PARK (RAP) DESA SITINJO, KECAMATAN SITINJO, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bahwa, telah lama disadari oleh pembuat kebijakan, impor barang-barang berbasis hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan perlahan tetapi pasti telah menggiring ketahanan pangan negara republik Indonesia semakin lemah dan bergantung kepada negara lain. Bahwa keprihatinan kalangan intelektual tertentu pada khususnya dan rakyat Indonesia yang berwawasan kebangsaan pada umumnya selama ini atas kenyataan mental birokrat yang gemar mengimpor kebutuhan dasar ( beras, gula, garam, jagung, kedelai, cabe, bawang, dll) tampaknya akan berakhir seiring dengan dorongan kebutuhan kuat dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri. Bahwa dorongan kebutuhan tersebut tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM 2015-2019) dan UU No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Beberapa kebijakan pemerintah menyangkut strategi umum kebijakan Pembangungan Nasional adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (antara lain Peningkatan Kedaulatan Pangan, Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan); Parawisata dan Industri. Bahwa sejak semula, Yayasan Dwiguna Multikaji berkeyakinan usaha yang relatif lancar dan bertahan lama adalah usaha yang berbasiskan pada Pertanian, Perikanan, dan Peternakan yang diintegrasikan dengan Industri Pengolahan terpadu ramah lingkungan/kesehatan; usaha yang didukung oleh tenaga-tenaga kerja terampil/kompeten dan berkarakter; usaha yang dikelola secara professional, transparan, akuntabel dan taat azas; usaha yang menempatkan Masyarakat Hukum Adat setempat sebagi subjek share holder. PT KUPEKADE KARINA NUSANTARAGENERAL CONTRACTOR – CIVIL - MECHANICAL ELECTRICAL – MACHINING – FABRICATION Jl. Kebayoran Baru No. 83B Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan Telp.: (021) 727 93359, Fax. (021) 727 93337, Email : kekar.nusantara@yahoo.co.id
  • 2. 2 | PPP.IPN-RAP 1.2. Dasar Hukum Proposal pendirian Institut Pertanian Nusantara (IPN) dan Rural Agroindustrial Park (RAP) dilandasi pada kesadaran hukum sebagaimana tertuang dalam : a. Pancasila; b. UUD Tahun 1945; dan c. Visi dan Misi Yayasan Dwiguna Multikaji. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Bidang Pendidikan a. Mendirikan Perguruan Tinggi untuk mendidik pemuda-pemuda Masyarakat Hukum Adat setempat menjadi anak bangsa yang memiliki pengetahuan, kompetensi, moral dan wawasan Nusantara utamanya di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri, dan Agrobisnis guna mendukung upaya pemerintah terwujudnya kedaultan Pangan dan Kedaulatan energi terbarukan; b. Membaharui dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Hukum Adat yang hidup di sekitar IPN khususnya dan di provinsi Sumatera Utara umumnya untuk dididik menjadi tenaga-tenaga terampil/siap pakai, mandiri, bermoral, bermental wirausaha; dan c. Membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Hukum Adat setempat khususnya dan bagi Masyarakat Nusantara umumnya. 1.3.2. Bidang Sosial Ekonomi a. Mendirikan Rural Agroindustrial Park (RAP) yang menampung dan mengolah produk-produk Pertanian, Perikanan, Peternakan hasil kerja praktek mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum Adat menjadi produk-produk bermutu, ramah lingkungan dan marketable bagi pasar lokal, Nasional dan Internasional. RAP berfungsi juga sebaga wadah tempat magang mahasiswa-mahasiswa IPN khususnya dan Masyarakat Hukum Adat Nusantara pada umumnya. b. Mendirikan “sekolah alam” berupa ekowisata untuk mengajarkan kepada masyarakat arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup serta cara-cara pengolahan Sumber Daya Alam yang berkesinambungan dan ramah lingkungan. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, kerjasama merupakan
  • 3. 3 | PPP.IPN-RAP keniscayaan. Oleh karena itu Yayasan Dwiguna Multikaji menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta yang berasal dari dalam dan luar negeri yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan (Mutual Symbiosis). BAB 2 LOKASI TATA LETAK IPN DAN RAP 2.1. Gambaran Umum Pemilihan lokasi dan tata letak IPN dan RAP yang tepat merupakan pertimbangan sangat penting, karena merupakan syarat untuk dapat memperkirakan secara akurat biaya yang dibutuhkan IPN dan RAP. Disain-disain yang diperlukan terdiri dari : Sarana dan Prasarana, bangunan utama kampus IPN dan RAP serta bangunan pendukungnya, saluran air, perpipaan, jaringan listrik, fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, keterjangkauan dari jalan raya, Pelabuhan udara dan Pelabuhan laut. 2.2. Lokasi IPN dan RAP Pemilihan dan penentuan lokasi secara geografis sangat menentukan kemajuan dan kelangsungan hidup IPN dan RAP di kemudian hari. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain : Keterjangkauan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Aspek logistik, aspek produksi, dan aspek kelancaran distribusi. Selain faktor-faktor di atas perlu juga memperhitungkan aspek sosial budaya Masyarakat Hukum Adat setempat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka lokasi IPN dan RAP dipilih di desa Sitinjo, kecamatan Sitinjo, kabupaten Dairi, provinsi Sumatra Utara. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi IPN adalah : a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat setempat (Sulang Silima, marga Kudadiri) untuk menyediakan/pembebasan lahan; b. dukungan pemerintah daerah kabupaten Dairi; dan c. mempertahankan pertumbuhan GDP kabupaten Dairi dan memperkecil kesenjangan ekonomi (rasio gini). Dasar pertimbangan pemilihan lokasi RAP adalah : a. kesediaan Masyarakat Hukum Adat (Sulang Silima, marga Kudadiri) untuk menyediakan lahan yang tidak bermasalah; b. aspek topografi dan iklim yang mendukung usaha Pertanian, Perikanan
  • 4. 4 | PPP.IPN-RAP dan Peternakan, dan indsutri pengolahan; c. dekat dengan sumber bahan baku; d. berada pada jalur transportasi darat ke Aceh dan kabupaten lainnya di sekitar danau Toba; e. dekat dengan pelabuhan udara dan pelabuhan laut; f. berada pada jalur jaringan utama listrik dan komunikasi; g. ketersediaan tenaga kerja yang cukup. 2.3. Tata Letak IPN dan RAP Tata letak IPN adalah suatu perencanaan dan pengintegrasian aliran dari pergerakan mahasiswa, tenaga pengajar dari kampus ke pemondokan, tempat praktek lapangan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan RAP. Perencanaan dan pengintegrasian ini dilakukan seefektif dan seekonomis mungkin sehingga tidak memerlukan biaya transportasi yang mahal. Tata letak RAP adalah penyusunan yang teratur dan efisien dari semua fasilitas, mesin-mesin pabrik, gudang bahan baku, gudang bahan pendukung produksi, gudang bahan setengah jadi dan gudang barang jadi siap jual. Adapun tujuan dari tata letak adalah supaya konsumsi waktu proses kerja dan perpindahan bahan baku hingga barang siap jual seefektif dan seefisien mungkin. Efektifitas dan efisiensi ini berpengaruh langsung kepada besaran modal, biaya produksi dan biaya-biaya operasional lainnya. Disain yang rasional harus memasukkan tata letak areal proses, tempat persediaan, dan areal perpindahan dalam letak yang mendukung efisiensi dengan memperhatikan faktor-faktor : Urut-urutan proses pengolahan; Pemeliharan dan perbaikan; Keselamatan kerja; Kemungkinan pengembangan; luas/kondisi/konstruksi bangunan yang memenuhi syarat; pengolahan limbah; Ventilasi Udara; Service area (Tempat parkir, kantin, tempat ibadah, dll diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jauh dari tempat kerja/perkuliahan. 2.4. Perincian Luas Lahan yang dibutuhkan Untuk mendirikan IPN yang terpadu dengan RAP, diperlukan lahan satu hamparan dengan luas minimal 60 Ha. Sedangkan areal produksi bahan baku yang diperlukan RAP tidak harus satu hamparan, tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari RAP dengan luasan ekonomis (mendukung ketersediaan buffer stock bahan ) kelancaran operasional RAP minimal 100 Ha. Adapun peruntukan lahan 180 Ha lahan tersebut adalah sebagai berikut : a. Kampus IPN 5 Ha b. Lahan Praktek Mahasiswa 45 Ha c. Bangunan RAP 7 Ha d. Pengolahan Limbah 1 Ha
  • 5. 5 | PPP.IPN-RAP e. APL 2 Ha f. Areal Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan 120 Ha BAB 3 ORGANISASI DAN MANAJEMEN Organisasi dan manajemen IPN dan RAP mendasarkan diri pada tiga azas. Pertama : Professionalisme. Kedua : Tranparansi. Ketiga : Akuntabel dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku. 3.1. Susunan Personalia YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI Ketua Umum : Drs Firmus Kudadiri. MM Wakil Ketua Umum : Dr. Marusaha L. Gaol Sekretaris Umum : Ir. Santiamer Silalahi Wakil Sekretaris Umum : Grace Bendahara Umum : Ir. Hasiholan Eybeynezer S. M.Si Wakil Bendahara Umum : Regina Stellanova Pengawas : Ir. Udi Priharyono. Koordinator Wilayah Timur Indonesia : Pdt. Lilomboba Koordinator Wilayah Tengah Indonesia : Nataniel DM. S.Pd. MM Koordinator Wilayah Barat Indnesia : Anna Martyna Sinamo. M.Psi Staf Ahli bidang a. Pertanian : Prof. Dr. Bruno b. Peikanan : Prof. Dr. Toman.P dan Willy S. c. Peternakan : Ir. Yoel. MM d. Pupuk : Prof. Dr. Edison Nababan e. Agroindustri : Prof. Dr. Posman. S f. Pengawetan non-kimia : Drs. J. Sembiring. g. R & D : Prof. Dr. Edison Nababan
  • 6. 6 | PPP.IPN-RAP 3.2. Struktur Organisasi IPN Gbr 1. Struktur Organisasi IPN 3.3. Struktur Organisasi RAP Struktur organisasi IPN dan RAP yang digambarkan di bawah terbatas pada level pimpinan, dalam kenyataannya masih akan diperlengkapi dengan jabatan- jabatan operasional lainnya. Ke depan manajemen IPN dan RAP akan berstandar ISO yang diakui Internasional. YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI (YDM) KETUA /WKL KETUA IPN PEMBANTU KETUA BID. AKADEMIS PEMBANTU KETUA BID. KEMAHASISWAAN TAT USAHA SEKRETARIS Ir. H. Eybeneyzer. M.Si HUMAS Yepadani Murni BIRO PRODUKSI P-3 Ir. Prisila Tambun PEMBANTU KETUA BID. KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA Dra. Artha Peto Sinamo.MA/ Ir. Reinhard Siagian. M.Si Regina StellanovaAnna Martyna Sinamo. M.PsiR. Hajiwibowo. SHAdvent Tambun.S.s.,M.Ele DEWAN KURATOR Prof. Dr. Ir. Edison N Prof. Dr. Osbin Samosir
  • 7. 7 | PPP.IPN-RAP Gbr. 2. Struktur Organisasi RAP 3.4. Sistem Kerja YAYASAN DM-IPN-RAP Kejelasan sistem kerja antara YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI (YDM)- INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA (IPN)-RURAL AGROINDUSTRILA PARK (RAP) ditetapkan sedemikian rupa sehingga ketiga institusi ini menunaikan peran dan fungsinya secara independen, saling mendukung dan saling melayani. Sistem kerja ini disebut Integrated Triangle System yaitu saling melayani dan saling mendukung. DEWAN KOMISARIS DIREKTUR UTAMA DIREKTUR PRODUKSI DIREKTUR MARKETING DIREKTUR R&D SEKRETARIS PERUSAHAAN HUMAS DAN HUKUM DIREKTUR KEUANGAN RURAL AGROINDUSTRIAL PARK YAYASAN DWIGUNA MULTIKAJI DIREKTUR UMUM DAN SDM
  • 8. 8 | PPP.IPN-RAP Gbr. 3. Integrated Triangle System YDM berperan sebagai perumus dan penanggungjawab terwujudnya tujuan pendirian IPN dan RAP; Melayani terpenuhinya kebutuhan shareholder dan stake holder. Mengeliminir kendala-kendala tercapainya tujuan IPN dan RAP, dan menjalin kemitraan tetap dan strategis dengan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi terbarukan. IPN berperan sebagai institusi menyediakan tenaga-tenaga terdidik, terampil, mandiri, bermoral, berwawasan kebangsaan, dan siap pakai di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Agroindustri/Agrobisnis. RAP berperan menampung dan mengolah produk-produk pertanian, Perikanan, Peternakan hasil kerja mahasiswa-mahasiswa IPN dan Masyarakat Hukum Adat setempat menjadi produk-produk bernilai tambah, ramah lingkungan dan dibutuhkan rakyat Indonesia. RAP merupakan wadah tempat magang para Mahasiswa IPN dan pengusaha-pengusaha Masyarakat Hukum Adat. YDM RAPIPN Support line Service line Stake Holder Stake Holder Stake Holder
  • 9. 9 | PPP.IPN-RAP BAB 4 ASPEK KEUANGAN 4.1. Modal Investasi Modal investasi merupakan jumlah kumulatif dari Modal Investasi Tetap Tidak Langsung (MITTL), Modal Investasi Tetap Langsung (MITL), dan Modal Kerja (Tabel 1 s/d Tabel 3). Total Modal Investasi Tetap yang dibutuhkan adalah Rp. 2.383.483.100.000,- Terdiri dari Modal Investasi Tetap untuk IPN RP. 505.233.600.000,- dan RP. 1,878,249.500.000,- untuk RAP. 4.1.1. Modal Investasi Tetap Tidak langsung (MTTL) untuk IPN dan RAP Tabel 1 : MITTL Untuk IPN dan RAP NO ALOKASI UNTUK INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA RURAL AGROINDUSTRIAL PARK JUMLAH STN JML RP/STN TOTAL (RP) STN JML RP/STN TOTAL (RP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Modal Pra Investasi LS 1 7,696,000,000 LS 1 9,141,600,000 16,837,600,000 2 Biaya Legalitas LS 1 125,000,000 LS 1 125,000,000 250,000,000 3 Pekerjaan Engineering LS 1 1,500,000,000 LS 1 2,500,000,000 4,000,000,000 dan supervise LS 1 23,088,000,000 LS 1 27,424,800,000 50,512,800,000 4 Fee Kontraktor LS 1 19,240,000,000 LS 1 22,854,000,000 42,094,000,000 5 Cadangan 769,600,000 9,141,600,000 9,911,200,000 6 Komsisi Mediator % 1 26,600,000,000 26,600,000,000 Jumlah 79,018,600,000 71,187,000,000 150,205,600,000
  • 10. 10 | PPP.IPN-RAP 4.1.2. Modal Investasi tetap Langsung (MITL) untuk IPN dan RAP Tabel 2. MITL untuk IPN NO ALOKASI UNTUK INSTITUT PERTANIAN NUSANTARA STN JML RP/STN TOTAL (RP) 1 2 3 4 5 6 1 Pembebasan Lahan Ha 50 400,000,000 20,000,000,000 2 Persiapan lahan > Peralatan Ha 5 27,500,000 137,500,000 > Pengolahan Ha 45 15,000,000 675,000,000 3 Biaya Bangunan 0 > Kantor Lembaga Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000 > Kampus Unit 3 13,475,000,000 40,425,000,000 > Gedung Rektorat Unit 1 3,750,000,000 3,750,000,000 > Perpustakaan Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000 > Laboratorium Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000 > Aula Unit 1 2,000,000,000 2,000,000,000 > Workshop Center Unit 1 4,000,000,000 4,000,000,000 > Gudang Unit 1 1,500,000,000 1,500,000,000 > Gerbang dan pagar LS 1 500,000,000 500,000,000 > Asrama mahasiswa/ Unit 6 1,125,000,000 6,750,000,000 Perumahan dosen/Kry > Perumahan Karyawan Unit 120 300,000,000 36,000,000,000 > Infrastruktur/sarana LS 1 79,477,500,000 79,477,500,000 jalan lintas kampus > Klinik Kesehatan Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000 > Mini Market/Koperasi Unit 1 2,500,000,000 2,500,000,000 > Kantin Unit 1 4,500,000,000 4,500,000,000 > Musholla Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000 > Aula Oikumene Unit 1 1,000,000,000 1,000,000,000 4 Instalasi Listrik, PDAM LS 1 7,500,000,000 7,500,000,000 Sanitasi, dll 5 Ipal LS 1 15,000,000,000 15,000,000,000 6 Kenderaan Operasional Unit 15 10,500,000,000 7 Pengadaan bibit, pupuk, LS 1 16,000,000,000 16,000,000,000 Pestisida 8 Alat-alat Pertanian LS 1 15,000,000,000 15,000,000,000 Modern utk praktek 9 Generator 500 KVA Unit 2 2,500,000,000 5,000,000,000 10 Cadangan 15,000,000,000 TOTAL 293,715,000,000
  • 11. 11 | PPP.IPN-RAP Tabel 3. MITL Untuk RAP NO ALOKASI UNTUK RURAL AGROINDUSTRIAL PARK STN JML RP/STN TOTAL (RP) 1 2 3 4 5 6 1 Pembebasan Lahan Ha 130 500,000,000 65,000,000,000 2 Persiapan Lahan > Peralatan Lahan Ha 5 27,500,000 137,500,000 > Pengolahan Lahan Ha 95 15,000,000 1,425,000,000 3 Sarana dan Prasarana > Kantor RAP Unit 1 5,000,000,000 5,000,000,000 > Infrastruktur/Jln LS 1 10,000,000,000 10,000,000,000 > Pabrik-Pabrik Paket 1 106,250,000,000 106,250,000,000 > Gudang Paket 1 7,500,000,000 7,500,000,000 > Tangki Penampung Bioethanol c/w equipments Unit 3 4,750,000,000 14,250,000,000 > Tangki BBM c/w Equipments Unit 3 1,000,000,000 3,000,000,000 > Power House Unit 1 5,000,000,000 5,000,000,000 > Kandang Sapi, kap 4000 Ekor Set 1 12,500,000,000 12,500,000,000 > Kandang Kambing, Kap 5000 Ekor Set 1 7,500,000,000 7,500,000,000 > Kandang Unggas Set 1 6,000,000,000 6,000,000,000 > Sanitasi, saluran air, selokan LS 1 4,500,000,000 4,500,000,000 > Ipal Ls 1 7,000,000,000 7,000,000,000 > Instalasi Pipa Biogas Ls 1 8,500,000,000 8,500,000,000 > Instalasi listrik LS 1 3,000,000,000 3,000,000,000 > Instalasi Pipa Air Ls 1 2,750,000,000 2,750,000,000 4 Mesin-Mesin Utama Pabrik Paket 1 692,500,000,000 692,500,000,000 5 Generator 500 KVA Unit 6 2,500,000,000 15,000,000,000 6 Hydro Power Plant, 5 MW Unit 1 325,000,000,000 325,000,000,000 7 Instalasi Permesinan LS 1 2,000,000,000 2,000,000,000 8 Instrumen Alat-alat Kontrol Ls 1 4,500,000,000 4,500,000,000 9 Timbangan Unit 1 3,000,000,000 3,000,000,000 10 Alat-alat Transportasi LS 1 12,500,000,000 12,500,000,000 11 Alat-alat Pemadam Kebakaran LS 1 500,000,000 500,000,000 12 Alat-alat Pertanian Modern Paket 1 50,000,000,000 50,000,000,000 13 Bibit, Pupuk, Pestisida LS 1 2,500,000,000 2,500,000,000 14 Sapi Ekor 400 10,000,000 4,000,000,000 15 Kambing Ekor 5000 1,250,000 6,250,000,000 16 Bibit ikan 5,000,000,000 17 Alat2 Pemadam kebakaran LS 1 1,000,000,000 1,000,000,000 18 Inventaris Kantor LS 1 2,000,000,000 2,000,000,000 19 Perlengkapan IT LS 1 4,000,000,000 4,000,000,000 Total 1,399,062,500,000
  • 12. 12 | PPP.IPN-RAP 4.1.3. Modal Kerja Jumlah Modal kerja yang dibutuhkan untuk IPN adalah ketersediaan dana tunai dibutuhkan selama operasional 5 tahun, yaitu sebesar Rp.132.500.000.000. Terdiri dari biaya rutin operasional Rp. 125.000.000.000 dan biaya perawatan Rp. 7.500.000.000. Jumlah Modal Kerja untuk RAP adalah ketersediaan dana tunai selama 90 hari kerja sebesar Rp. 408.000.000.000 4.2. Biaya Produksi Tabel 4 Biaya Produksi IPN dan RAP NO PENJELASAN IPN RURAL AGROINDUSTRIAL PARK ( RAP ) 1 2 3 4 A KAPASITAS OUTPUT 1 Tenaga Siap Pakai 300 Orang 2 Bioethanol 2.700.000 Liter 3 Glukosa 12.000 Ton 4 Minyak Jagung 10.000 Ton B REVENUE > Main Revenue 24,000,000,000 2,252,900,000,000 > Miscellanous 0 125,000,000,000 Total Revenue 24,000,000,000 2,377,900,000,000 C BIAYA-BIAYA 1 Biaya Tetap 17,523,564,246 540,831,870,000 2 Biaya Variable 4,021,144,117 940,700,000,000 Total Biaya 21,544,708,363 1,481,531,870,000 D Laba Sebelum Pajak 2,455,291,637 896,368,130,000
  • 13. 13 | PPP.IPN-RAP Tabel 5. Laba IPN dan RAP Setelah Pajak PERSEN JENJANG, RP IPN RAP 1 2 3 4 10 50,000,000 5,000,000 5,000,000 15 100,000,000 - 50,000,000 7,500,000 7,500,000 30 2,455,291,637 - 100,000,000 706,587,491 30 896,368,130,000- 100,000,000 268,880,439,000 Total 719,087,491 268,892,939,000 Laba Setelah Pajak 1,736,204,146 627,475,191,000 4.3. Analisa Kelayakan Proyek Tabel 6 Analisa Kelayakan Proyek NO ANLISA PENJELASAN IPN RAP ATAS 1 2 3 4 5 1 Profit Margin Laba Setelah Pajak x 100 % 7% 26% Totoal Revenue 2 Return On Investment Laba Setelah Pajak x 100 % 0.34% 26% Total Modal 3 Payback Period 1 14 Tahun 4 Tahun Profit Margin
  • 14. 14 | PPP.IPN-RAP 4.4. Kesimpulan Berdasarkan analisa kelayayakan proyek sebagaimana dipaparkan pada tabel 6, maka dapatlah disimpulkan bahwa proyek IPN dan RAP layak dikerjakan. Catatan kaki pada IPN, bahwa payback period selama 14 tahun dapatlah dipahami, karena IPN bukanlah berbasiskan komersial, tetapi lebih pada peran tanggungjawab sosialnya. Tanggungjawab sosial IPN mendidik pemuda-pemuda Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Dairi khususnya dan daerah lain pada umumnya untuk menjadi tenaga-tenaga terampil, mandiri, bermoral, bermental wirausaha, dan siap pakai. BAB 5 PENUTUP Proposal bidag pertanian, Perikanan, Peternakan yang terintegrasi dengan Agroindustri/Agrobisnis serta Agrowisata ini diharapakan menjadi pilot project perwujudan dari Agropolitan di berbagai provinsi di Indonesia. Kerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan mereka sebagai subjek pembangunan merupakan modal sosial yang menjamin kelancaran , kelanggengan usaha dan nilai positif bagi investor sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. -----------------------------------*******---------------------------------------- Jakarta, 02 Agustus 2016. PT. KUPEKADE KARINA NUSANTARA Diri Rakasiwi Direktur Utama