Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

1. Abdul Salam
BLK
P-7

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Diahkir sesi ini diharapkan kepada mahasiswa/I mampu :
1. Menjelaskan tujuan dan tugas Bank Indonesia
2. Menjelaskan hubungan Bank Indnesia dengan pemerintah dan dunia internasional
3. Menjelaskan struktur organisasi OJK

3. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Menurut UU No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia
Pasal 7
 Tujuan Bank Indonesia adalah
mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.
Pasal 8
 Untuk mencapai tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Bank Indonesia mempunyai
tugas sebagai berikut :( a.)
menetapkan dan melaksanakan
kebijaksanaan moneter; (b.)
mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran; (c.) mengatur
dan mengawasi Bank.

4. TUGAS MENETAPKAN DAN
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Pasal 10
 (1) Dalam rangka menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a Bank Indonesia berwenang: a.
menetapkan sasaran-sasaran moneter
dengan memperhatikan sasaran laju
inflasi yang ditetapkannya; b. melakukan
pengendalian moneter dengan
menggunakan cara-cara yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada : 1) operasi
pasar terbuka di pasar uang baik rupiah
maupun valuta asing; 2) penetapan
tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan
wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau
pembiayaan.
 (2) Cara-cara pengendalian moneter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilaksanakan juga
berdasarkan Prinsip Syariah. (3)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank
Indonesia.

5. Pasal 11
 (1) Bank Indonesia dapat
memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah untuk jangka waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari
kepada Bank untuk mengatasi
kesulitan pendanaan jangka
pendek Bank yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip
 Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib dijamin oleh
Bank penerima dengan agunan
yang berkualitas tinggi dan mudah
dicairkan yang nilainya minimal
sebesar jumlah kredit atau
pembiayaan yang diterimanya. (3)
Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia.

6. Pasal 12
 Bank Indonesia melaksanakan
kebijakan nilai tukar berdasarkan
sistem nilai tukar yang telah
ditetapkan.
Pasal 13
 (1) Bank Indonesia mengelola
cadangan devisa. (2) Dalam
pengelolaan cadangan devisa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Indonesia melaksanakan
berbagai jenis transaksi devisa. (3)
Dalam rangka pengelolaan
cadangan devisa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank
Indonesia dapat menerima
pinjaman luar negeri.

7. Pasal 13
 (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan
survei secara berkala atau sewaktu-waktu
diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro
untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain
berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. (3)
Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib
memberikan keterangan dan data yang
diperlukan oleh Bank Indonesia. (4) Bank
Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), wajib merahasiakan sumber dan
data individual sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kecuali yang secara tegas dinyatakan lain
dalam Undang-undang. (5) Pelakasanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank
Indonesia.
TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 14
 (1) Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :
a. melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jawa sistem pembayaran; b. mewajibkan penyelenggara
jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang
kegiatannya; c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. (2)
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia.

8.  Pasal 16 Bank Indonesia berwenang
mengatur sistem kliring antara bank
dalam mata uang rupiah atau valuta
asing.
 Pasal 17 (1) Penyelenggaraan kegiatan
kliring antar bank dalam mata uang rupiah
dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank
Indonesia atau pihak lain dengan
persetujuan Bank Indonesia. (2)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia.
 Pasal 18 (1) Bank Indonesia menyelenggarakan
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar
bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta
asing. (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian
akhir transaksi pembayaran antar bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan
Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
 Pasal 19 Bank Indonesia berwenang menetapkan
macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan,
bahan yang digunakan dan tanggal mulai
berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

9.  Pasal 20 Bank Indonesia merupakan satu-
satunya lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan dan mengedarkan mata uang
rupiah serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
 Pasal 21 Uang yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dibebaskan dari bea meterai.
 Pasal 22 Bank Indonesia tidak memberikan
penggantian atas uang yang hilang atau
musnah karena sebab apapun.
 Pasal 23 (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan
menarik uang rupiah dari peredaran dengan
memberikan penggantian dengan nilai yang
sama. (2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah
tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masih terdapat uang yang belum
ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan
sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.
(3) Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun
anggaran berjalan. (4) Hak untuk menuntut
penukaran uang yang sudah dicabut, tidak
berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak
tanggal pencabutan. (5) Pelaksanaan
pencabutan dan penarikan uang dari peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia.

10. TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI
BANK
 Pasal 24 Dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
Bank Indonesia menetapkan peraturan
memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari
Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan
mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
 Pasal 25 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas
mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang
menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan
yang memuat prinsip kehati-hatian. (2)
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank
Indonesia.
 Pasal 26 Berkaitan dengan kewenangan di bidang
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank
Indonesia : a. memberikan dan mencabut izin usaha
Bank; b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan
pemindahan kantor Bank; c. memberikan persetujuan
atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; d.
memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
 Pasal 27 Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah
pengawasan langsung dan tidak langsung. Pasal 28 (1)
Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan
laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata
cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Apabila
diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk,
perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari
Bank.

11.  Pasal 29 (1) Bank Indonesia
melakukan pemeriksaan terhadap
Bank, baik secara berkala maupun
setiap waktu apabila diperlukan. (2)
Apabila diperlukan, pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan terhadap perusahaan
induk, perusahaan anak, pihak
terkait, pihak terafiliasi dan debitur
Bank. (3) Bank dan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
wajib memberikan kepada pemeriksa
: a. keterangan dan data yang
diminta; b. kesempatan untuk
melihat semua pembukuan, dokumen
dan sarana fisik yang berkaitan
dengan kegiatan usahanya, c. hal-hal
lain yang diperlukan.
 Pasal 30 (1) Bank Indonesia dapat
menugasi pihak lain untuk dan atas
nama Bank Indonesia melaksanakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
(2). Pihak lain yang melaksanakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib merahasiakan
keterangan dan data yang diperoleh
dalam pemeriksaan. (3) Syarat-syarat
bagi pihak lain yang ditugasi oleh
Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia.

12.  Pasal 31 (1) Bank Indonesia dapat
memerintahkan Bank untuk menghentikan
sementara sebagian atau seluruh kegiatan
transaksi tertentu apabila menurut
penilaian Bank Indonesia terhadap suatu
transaksi patut diduga merupakan tindak
pidana di bidang perbankan. (2)
Berdasarkan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
wajib mengirim tim pemeriksa untuk
meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperoleh bukti yang cukup, Bank
Indonesia pada hari itu juga mencabut
perintah penghentian transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 Pasal 32 (1) Bank Indonesia mengatur dan
mengembangkan sistem informasi antar
Bank. (2) Sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas
dengan menyertakan lembaga lain di
bidang keuangan. (3) Penyelenggaraan
sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dapat
dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan
atau oleh pihak lain dengan persetujuan
Bank Indonesia.

13.  Pasal 33 Dalam hal keadaan suatu
menurut penilaian Bank Indonesia
membahayakan kelangsungan
usaha Bank yang bersangkutan dan
atau membahayakan sistem
perbankan atau terjadi kesulitan
perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional, Bank
Indonesia dapat melakukan
tindakan sebagimana diatur dalam
undang-undang tentang perbankan
yang berlaku.
 Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank
akan dilakukan oleh lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan
yang independen, dan dibentuk
dengan Undang-undang. (2)
Pembentukan lembaga pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), akan dilaksanakan selambat-
lambatnya 31 Desember 2002.
Pasqal 35 Sepanjang lembaga
pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
belum dibentuk, tugas pengaturan
dan pengawasan Bank dilaksanakan
oleh Bank Indonesia.

14. PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

15.  OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal
yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
 Pasal 3 (1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

16. TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
 Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen
dan masyarakat.
 Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan.
 Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a.
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

17.  Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
 a, OJK mempunyai wewenang: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
yang meliputi: 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan
akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara lain
sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum
pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. laporan
bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4.
pengujian kredit (credit testing); dan 5. standar akuntansi bank;
 c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi: 1. manajemen
risiko; 2. tata kelola bank; 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4.
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 d. pemeriksaan bank.

18.  Pasal 8
 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang ini; b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan; c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. menetapkan
peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e. menetapkan
kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. menetapkan peraturan
mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa
Keuangan dan pihak tertentu; g. menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h. menetapkan
struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. menetapkan peraturan
mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di sektor jasa keuangan.

19.  Pasal 9
 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK
mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan
oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa
Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f.
menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap
pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa
keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang
perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5.
persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan
pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangundangan di sektor jasa keuangan

20. STRUKTUR ORGANISASI OJK

21. DEWAN KOMISIONER
 Bagian Kesatu Struktur Dewan Komisioner Pasal 10 (1) OJK dipimpin oleh Dewan
Komisioner. (2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
kolektif dan kolegial. (3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang
anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4) Susunan Dewan
Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. seorang Ketua
merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap
anggota; c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; d.
seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; e. seorang
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; f. seorang Ketua Dewan
Audit merangkap anggota; g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan
perlindungan Konsumen; h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang
merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan i. seorang anggota Ex-
officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I
Kementerian Keuangan. (5) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.

22. PERAN BANK INDONESIA DALAM
STABILITAS KEUANGAN
 Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama
Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas
sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank
Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem
keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi
mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak
yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas
keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter.
Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter,
sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan
moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan
moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan
akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar
belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas
dan tanggung jawab Bank Indonesia.

23. bagaimana peranan Bank Indonesia
dalam memelihara stabilitas sistem
keuangan?
 Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu
adalah:
 Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku
bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter
secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung
terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan
cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan
stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting
framework.
 Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat,
khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme
pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang
dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan
keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem
pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui
kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus
dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki
stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement)
dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap
sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia
telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

24.  Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem
sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu
kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat
menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank
Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem
pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem
pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross
Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian
untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
 Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses
informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara
macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan
mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential
untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut,
selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah
yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

25.  Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim
keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).
Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral
dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem
keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi
normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang
menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang
bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada
bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki
kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai
LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena
itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan
dalam penyediaan likuiditas tersebut.

26. KERANGKA STABILITAS SISTEM
KEUANGAN
 Dalam kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak seluruh cakupan
dalam sistem keuangan berada dalam wewenang Bank Indonesia. Di sisi lain,
sebagai sebuah sistem, stabilitas keuangan harus dilakukan secara utuh. Oleh
karena itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh
diperlukan kerangka kerjasama dengan lembaga terkait yaitu pemerintah dan
otoritas jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan
gesekan kepentingan dari masing-masing lembaga terkait. Gambaran umum
kerangka stabilitas sistem keuangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Misi dan Tujuan
 Penetapan misi dan tujuan dimaksudkan untuk memberikan landasan yang jelas
bagi lembaga yang memonitor stabilitas sistem keuangan. Di banyak negara, misi
untuk menjaga stabilitas keuangan dilakukan oleh bank sentral (misal: Inggris,
Australia, Korea dan Malaysia). Di Indonesia sendiri, tugas ini sudah termasuk
dalam tugas pokok Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas
Rupiah melalui stabilitas moneter dan didukung oleh stabilitas keuangan. Jadi
dalam prakteknya, fungsi untuk menjaga stabilitas moneter tidak dapat terlepas dari
fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan.

27.  Strategi
 Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan strategi monitoring stabilitas
sistem keuangan dan solusi bila terjadi krisis. Strategi tersebut mencakup
koordinasi dan kerjasama, pemantauan, pencegahan krisis dan manajemen krisis.
1. Koordinasi dan kerjasamaUpaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,
selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga oleh instansi terkait lainnya. Jadi
berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan, tidak hanya ditentukan oleh
bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk pengelolaan informasi dan
efektivitas kebijakan dalam stabilisasi sistem keuangan, maka perlu adanya
koordinasi antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat
terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain
menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan &
pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral. Namun jika pemisahan
terpaksa harus dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan
Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral (Bank
Indonesia), otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung
oleh kekuatan hukum.

28.  PemantauanPemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk
mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang
bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan
terjadinya instabilitas keuangan yang mematikan perekonomian dapat dilakukan
melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas
keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam
menjaga stabilitas keuangan. Ada dua indikator utama yang menjadi target
pemantauan, yakni indikator microprudential dan indikator makroekonomi. Kedua
indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem
keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator microprudential dilakukan terhadap
kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini
dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas
institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem
keuangan. Pemantauan indikator makroekonomi juga perlu dilakukan terhadap
kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan
terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya
dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.

29. Indikator microprudential (Agregat) Indikator makroekonomi
Kecukupan modal Pertumbuhan ekonomi
§ Rasio modal agregat § Tingkat pertumbuhan agregat
Kualitas Aset § Sektor ekonomi yang jatuh
- Bagi Kreditur BOP
§ Konsentrasi kredit secara sektoral § Defisit neraca berjalan
§ Pinjaman dalam mata uang asing § Kecukupan cadangan devisa
§ Pinjaman terhadap pihak terkait, kredit macet (NPL) dan pencadangannya § Pinjaman luar negeri (termasuk struktur jangka waktu)
- Bagi Debitur § Term of trade
§ DER (rasio hutang thd modal), laba perusahaan § Komposisi dan jangka waktu aliran modal
Manajemen Sistem Keuangan yang Sehat Inflasi
§ Pertumbuhan jumlah lembaga keuangan, dan lain-lain § Volatilitas inflasi
Pendapatan dan Keuntungan Suku Bunga dan Nilai Tukar
§ ROA, ROE, dan rasio beban terhadap pendapatan § Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
Likuiditas § Tingkat suku bunga domestik
§ Kredit bank sentral kpd Lemb.Keu, LDR, struktur jangka waktu aset dan kewajiban § Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
Sensitivitas terhadap risiko pasar § Jaminan nilai tukar
§ Risiko nilai tukar, suku bunga dan harga saham Efek menular
Indikator berbasis pasar § Trade spillover
§ Harga pasar instrumen keuangan, peringkat kredit, sovereign yield spread, dll. § Korelasi pasar keuangan
Faktor-faktor lain
§ Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
§ Dana pemerintah pada sistem perbankan
§ Hutang jatuh tempo
Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan

30. 3. Pencegahan Krisis
 Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan dalam sistem keuangan.
Terdapat berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan.
Langkah-langkah tersebut diadopsi dari standar/regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga internasional, seperti International Monetary fund (IMF), Bank for International
Settlement (BIS), maupun asosiasi profesional lainnya
4. Manajemen KrisisMeskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak,
namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi. Karena potensi terjadinya krisis
selalu ada, maka perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis ini berisi prosedur
penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi
yang terlibat didalamnya. Apabila suatu bank dinyatakan dalam kesulitan misalnya, maka
diperlukan langkah-langkah di bawah ini:
1. Institusi yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu
tergolong sistemik atau tidak.
2. Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum mengingat adanya penggunaan dana
publik dalam proses penyelamatan tersebut.
3. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

32. REFERENSI
1. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-
keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx
2. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-
keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999
5. https://www.bi.go.id/id/default.aspx