SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
LOGO
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 204/PMK.05/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-47/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-19/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-102/PJ/2011
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-108/PJ/2012
 Bagaimana supaya
 Kita butuh metode pembayaran elektronik yang real-
time
 Best practice : Sistem Billing
(mis. Tiket pesawat, PLN, Telkom, SNMPTN, dll.)
 Official Assesment
 WP yang membuat Billingnya
 Menghilangkan proses input oleh teller
 Perbaikan infrastruktur penerimaan
Negara secara menyeluruh
www.themegallery.com
Improving Process, Delivering Possibilities
Pembayaran pajak melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking
dengan menggunakan“Kode Billing”
pada Bank/Pos Persepsi.
SSP
......
......
......
Via
INTERNET
 Tanpa perlu membuat SSP manual..!!!
Kode
Billing
 Hanya dengan menyampaikan “dana pajak + Kode Billing”,
pembayaran pajak selesai dengan mudah.
 Bisa bayar pajak kapan saja dan dimana saja
 Paperless / go green
 Tidak perlu antre, lebih cepat, mudah
dan nyaman
 Bisa menggunakan metode-metode
pembayaran elektronik modern : ATM,
internet banking, SMS Banking, indomaret,
alfamaret, dll.
 Mengeliminasi sebagian besar kesalahan entry di teller
karena WP mengentry sendiri
(50.32% kesalahan karena salah entry di counter/teller)
 Mengurangi biaya
Improving Process, Delivering Possibilities
 Mengurangi beban proses Pbk
 Paperless / go green (tidak perlu mencetak SSP)
 DJP menerima data lebih cepat, tepat dan akurat diterima
untuk administrasi perpajakan
 DJP dapat memantau penerimaan lebih cepat
 Diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Improving Process, Delivering Possibilities
Proses Pembayaran
Proses Pembuatan Kode Billing
Proses Pendaftaran
Improving Process, Delivering Possibilities
Proses Pendaftaran
Improving Process, Delivering Possibilities
Improving Process, Delivering Possibilities
 PENDAFTARAN
Mendaftar kepesertaan melalui http://sse.pajak.go.id untuk
mendapatkan:
- identitas pengguna (user id)
- Personal Identification Number (PIN)
Improving Process, Delivering Possibilities
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Permohonan pendaftaran billing system Anda telah masuk ke DJP....
Kemudian....
Periksa e-mail Anda
untuk melihat PIN dan alamat/kode aktivasi untuk mengaktifkan
akun Anda.
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Proses Pembuatan Kode Billing
Improving Process, Delivering Possibilities
Improving Process, Delivering Possibilities
 PEMBUATAN KODE BILLING
Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pajak pada
laman http://sse.pajak.go.id menggunakan identitas pengguna
(user id) dan Personal Identification Number (PIN).
Ketentuan Kode Biling:
 Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak
diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak
dapat dipergunakan lagi.
 Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru).
www.themegallery.com
Pilih:
Jenis pajak
Jenis setoran
Masa pajak
Jumlah
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Proses Pembayaran
Improving Process, Delivering Possibilities
LOGO
Support: call center 021-52903801 s/d 08

More Related Content

What's hot

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakFair Nurfachrizi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAMahyuni Bjm
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN  AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN  AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSIdoniefendi
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Lukman Nulhakim
 
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting - Master SOP
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting   - Master SOP#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting   - Master SOP
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting - Master SOPSadar SOP (Alim Mahdi)
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakansulkhi
 

What's hot (20)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 
P2 soal praktik
P2 soal praktikP2 soal praktik
P2 soal praktik
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN  AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN  AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19 Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
Modul Praktek Komputer Akuntansi MYOB Versi 19
 
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting - Master SOP
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting   - Master SOP#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting   - Master SOP
#06. Contoh SOP Keuangan dan Accounting - Master SOP
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakan
 

Similar to Pembayaran Pajak Elektronik Menggunakan Kode Billing

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakDwi Utomo
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakDwi Utomo
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakDwi Utomo
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakDwi Utomo
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakDwi Utomo
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakDwi Utomo
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajakmateripenyuluhan
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfLamanPajak
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing systemisna muflikha
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdf
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdfSIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdf
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdfYantoSusanto10
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E fillingpresent_ku
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
 
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdfUser Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdfwahid515598
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...PDMSBaubau
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretaxrichan14
 

Similar to Pembayaran Pajak Elektronik Menggunakan Kode Billing (20)

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajak
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajak
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajak
 
Sosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajakSosialisasi billing-system-pajak
Sosialisasi billing-system-pajak
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System Pajak
 
Sosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System PajakSosialisasi Billing System Pajak
Sosialisasi Billing System Pajak
 
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-PajakS-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdf
 
Buku panduan billing system
Buku panduan billing systemBuku panduan billing system
Buku panduan billing system
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdf
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdfSIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdf
SIMULASI PKB ONLINE 2022.pptx.pdf
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdfUser Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

Pembayaran Pajak Elektronik Menggunakan Kode Billing

  • 1. LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 204/PMK.05/2011 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-47/PJ/2011 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-19/PJ/2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-102/PJ/2011 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-108/PJ/2012
  • 2.  Bagaimana supaya  Kita butuh metode pembayaran elektronik yang real- time  Best practice : Sistem Billing (mis. Tiket pesawat, PLN, Telkom, SNMPTN, dll.)  Official Assesment  WP yang membuat Billingnya  Menghilangkan proses input oleh teller  Perbaikan infrastruktur penerimaan Negara secara menyeluruh www.themegallery.com
  • 3. Improving Process, Delivering Possibilities Pembayaran pajak melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking dengan menggunakan“Kode Billing” pada Bank/Pos Persepsi. SSP ...... ...... ...... Via INTERNET  Tanpa perlu membuat SSP manual..!!! Kode Billing  Hanya dengan menyampaikan “dana pajak + Kode Billing”, pembayaran pajak selesai dengan mudah.
  • 4.  Bisa bayar pajak kapan saja dan dimana saja  Paperless / go green  Tidak perlu antre, lebih cepat, mudah dan nyaman  Bisa menggunakan metode-metode pembayaran elektronik modern : ATM, internet banking, SMS Banking, indomaret, alfamaret, dll.  Mengeliminasi sebagian besar kesalahan entry di teller karena WP mengentry sendiri (50.32% kesalahan karena salah entry di counter/teller)  Mengurangi biaya Improving Process, Delivering Possibilities
  • 5.  Mengurangi beban proses Pbk  Paperless / go green (tidak perlu mencetak SSP)  DJP menerima data lebih cepat, tepat dan akurat diterima untuk administrasi perpajakan  DJP dapat memantau penerimaan lebih cepat  Diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Improving Process, Delivering Possibilities
  • 6. Proses Pembayaran Proses Pembuatan Kode Billing Proses Pendaftaran Improving Process, Delivering Possibilities
  • 7. Proses Pendaftaran Improving Process, Delivering Possibilities
  • 8. Improving Process, Delivering Possibilities  PENDAFTARAN Mendaftar kepesertaan melalui http://sse.pajak.go.id untuk mendapatkan: - identitas pengguna (user id) - Personal Identification Number (PIN)
  • 11. www.themegallery.com Permohonan pendaftaran billing system Anda telah masuk ke DJP.... Kemudian.... Periksa e-mail Anda untuk melihat PIN dan alamat/kode aktivasi untuk mengaktifkan akun Anda.
  • 14. Proses Pembuatan Kode Billing Improving Process, Delivering Possibilities
  • 15. Improving Process, Delivering Possibilities  PEMBUATAN KODE BILLING Pembuatan Kode Billing dengan menginput setoran pajak pada laman http://sse.pajak.go.id menggunakan identitas pengguna (user id) dan Personal Identification Number (PIN). Ketentuan Kode Biling:  Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi.  Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru).
  • 21. Proses Pembayaran Improving Process, Delivering Possibilities
  • 22. LOGO Support: call center 021-52903801 s/d 08