SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
KELOMPOK 1
TAUFIK HIDAYAH
UNTUNG NURHUDA
YUSUF ANSYORY SIREGAR
ADI ASMANDI
DEDEK GUSTIO
JUNAIDI PRETTY NINGSI
RAHMAD HIDAYATUL ISRA
RIZKI MANDALA LUBIS
KEDAULATAN
BANGSA
INDONESIA
KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 BENTUK KEDAULATAN YANG DITERAPKAN DI
INDONESIA ADALAH KEDAULATAN RAKYAT. PERNYATAAN
BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERKEDAULATAN
RAKYAT ANTARA LAIN
SEBAGAI BERIKUT :
KEDAULATAN BANGSA INDONESIA
Bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal
17 Agustus 1945. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang
artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti
mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk
mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian negara yang
berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan
kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya.
Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, dan keadilan sosial
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”
Alinea tersebut menegaskan tujuan negara
Indonesia, bentuk negara Indonesia,
republik yang berkedaulatan rakyat dan
dasar negara Indonesia. Salah satu pokok
pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu pokok
pikiran ketiga mengatakan bahwa negara
berkedaulatan rakyat berdasar atas
kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.
UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pasal 1 ayat 1
berbunyi
“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik”. Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan
adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menunjukkan
bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang
berkuasa menurut undang-undang dasar. Kekuasaan
rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, DPR,
dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.
MARWAH BANGSA INDONESIA
Marwah adalah kehormatan dan Jati diri. Marwah bangsa Indonesia
adalah kehormatan dan jati diri bangsa Indonesia. Marwah Bangsa
Indonesia itu sendiri terletak pada Nilai – nilai Pancasila yang
merupakan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.
Berikut ini adalah nilai – nilai Pancasila yang merupakan refleksi dari
kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

KETUHANAN KEMANUSIAAN PERSATUAN KERAKYATAN KEADILAN
1. NILAI KETUHANAN
Didalam pancasila sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”
terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan
bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan menyakini
akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut maka secara langsung harus
bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada didalam
agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain menjalankan semua
perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
Implementasi nilai ketuhanan adalah :
I. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing.
II. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
III. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan
agama dan kepercayaannya.
IV. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. NILAI KEMANUSIAAN
Didalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”
terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah
pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain / sesama manusia,
saling tolong menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.
Implementasi nilai kamanusiaan adalah :
I. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.
II. Saling mencintai sesama manusia.
III. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
IV. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai
adanya perbedaaan tersebut.
V. Melakukan musyawarah, jujur dan saling berkerjasama.
VI. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai
manusia yang beradab.
3.NILAI PERSATUAN
Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi “ Persatuan Indonesia” terdapat
nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara
kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa persatuan haruslah tetap
dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi
perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan
cinta tanah air, dimana setiap rakyat indonesia haruslah bersatu dan rela
berkorban demi tanah air tercinta.
Implementasi nilai persatuan :
I. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta
keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau
golongan.
II. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
III. Cinta tanah air dan bangsa.
IV. Bangga sebagai bangsa indonesia.
V. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis dan agama
sehingga dapat terjadinya persatuan.
4.NILAI KERAKYATAN
Dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang dimana nilai
yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti
kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan
mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama,
dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam
sila keempat.
Implementasi nilai kerakyatan :
I. Mengutamakan kepentingan bersama.
II. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
III. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan bersama.
IV. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggung
jawabkan.
5.NILAI KEADILAN
Terakhir untuk sila kelima pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia” yang dimana didalamnya terkandung nilai keadilan
yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat
indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan
kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat
tercapainya keadilan.
Implementasi nilai keadilan :
I. Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong.
II. Bersikap adil.
III. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
IV. Menghormati hak-hak orang lain.
V. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
VI. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
BATAS WILAYAH
Terkait Harga Diri Bangsa Indonesia. Batas
Wilayah Menjadi Suatu Persoalan Yang Sangat
Sensitif Bagi Suatu Kedaulatan Bangsa. Menjaga
Perbatasan Dinilai Sangat Penting Dilakukan.
Karena Perbatasan Menjadi Bagian Terdepan
Memperlihatkan Kondisi Tanah Air Secara Fisik
Maupun Nonfisik Masyarakat Di Perbatasan.
Perbatasan Wilayah Indonesia Merupakan Garda
Terdepan Yang Memperlihatkan Citra Bangsa
Indonesia. Jika Memang Di Perbatasan
Masyarakat Tidak Makmur, Itu Akan Menjadi
Preseden Buruk Bagi Negara Tetangga Maupun
Masyarakat Indonesia Itu Sendiri.
Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan 10 negara baik
di daratan maupun di lautan. Namun, wilayah perbatasan
seringkali terlupakan bahkan tidak tersentuh oleh dinamika
pembangunan. Oleh sebab itu, wilayah perbatasan seringkali
diasosiasikan sebagai wilayah yang 3-ter, yaitu terisolasi,
terbelakang, dan termiskin. Begitulah potret perbatasan yang
kita ketahui dan bahkan bagi sebagian dari kita pura-pura tidak
tahu akan peliknya wilayah perbatasan.
Penduduk wilayah perbatasan diasosiasikan sebagai masyarakat
yang tertinggal dengan sarana prasarana sosial, sulitnya akses
terhadap pendidikan, ekonomi, informasi dan politik menghiasi
wajah suram wilayah perbatasan. Dengan keadaan yang
demikian itu, sangat sulit bagi penduduk yang berdomisili di
wilayah perbatasan untuk bisa berkembang dan hidup dengan
sejahtera.
Jadi, Sudah saatnya wilayah perbatasan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan (stake holder)
yang merupakan suatu bentuk pengindahan dari Marwah Bangsa Indonesia. Wilayah perbatasan
harus dijadikan beranda depan bangsa. Logikanya wilayah perbatasan adalah pintu di mana
negara lain bisa masuk. Maka sudah sepantasnya etalase rumah harus kita perhatikan.
Analoginya, seperti rumah tempat yang biasa kita tinggali. Di halaman depan rumah biasanya
ditanam bunga-bunga dan dihiasi pernak-pernik di dinding rumah. Sedangkan di bagian belakang
adalah gudang tempat menyimpan barang-barang yang sudah tak terpakai. Jika kita menganggap
negara sebagai tempat tinggal kita, maka wilayah perbatasan sudah sepantasnya kita perlakukan
bak rumah yang biasa kita tinggali. Jadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan.
BATAS MARWAH

More Related Content

What's hot

MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...Lisca Ardiwinata
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsaDzakirotur Rifdah
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuLianita Dian
 
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945helmyshin1
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraNilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraafifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...bulan purnama
 
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pkn
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pknIndah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pkn
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pknindahranifatmawati
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negaraFathur Marah
 

What's hot (20)

MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
 
Wasbang nkri
Wasbang nkriWasbang nkri
Wasbang nkri
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
 
Kelompok 2 civics
Kelompok 2 civicsKelompok 2 civics
Kelompok 2 civics
 
10 wawasan-kebangsaan
10 wawasan-kebangsaan10 wawasan-kebangsaan
10 wawasan-kebangsaan
 
Makalah wawasan-kebangsaan
Makalah wawasan-kebangsaanMakalah wawasan-kebangsaan
Makalah wawasan-kebangsaan
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
 
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsa
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
 
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945
Pkn pokok pikiran 4 UUD 1945
 
Ais sofskil
Ais sofskilAis sofskil
Ais sofskil
 
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negaraNilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
Nilai nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
 
2 kb 1 modul 2
2 kb 1 modul 22 kb 1 modul 2
2 kb 1 modul 2
 
Pembukaan uud.ppt
Pembukaan uud.pptPembukaan uud.ppt
Pembukaan uud.ppt
 
NKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPTNKRI Harga Mati PPT
NKRI Harga Mati PPT
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pkn
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pknIndah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pkn
Indah rani fatmawati 21312065 if 21 b.pkn
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
 

Similar to BATAS MARWAH

Intisari pembukaan uud 45
Intisari pembukaan uud 45Intisari pembukaan uud 45
Intisari pembukaan uud 45Bhetari Widya
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAANIWAN SUKMA NURICHT
 
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILAHAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILAFanol Girindra
 
makna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasilamakna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap PancasilaIfwhar Yuhono
 
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptxSaepudinAsmintar
 
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaPancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaVieRgo NaYa
 
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaPancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaVieRgo NaYa
 
nilai pancasila masa kini
nilai pancasila masa kininilai pancasila masa kini
nilai pancasila masa kiniYendiFatah
 
Dalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandungDalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandungMaria Sari Arif
 
Pokok kaidah fundamental bangsaku
Pokok kaidah fundamental bangsakuPokok kaidah fundamental bangsaku
Pokok kaidah fundamental bangsakuIra Maulidya
 
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docx
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docxJATI DIRI BANGSA INDONESIA.docx
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docxAhmad Choirul Anam
 
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxMATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxHafidMuhammadRafdi
 
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudimuhammad fakhri
 
Tugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIETugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIEvannystefanie
 

Similar to BATAS MARWAH (20)

Intisari pembukaan uud 45
Intisari pembukaan uud 45Intisari pembukaan uud 45
Intisari pembukaan uud 45
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAANIMPLEMENTASI  EMPAT PILAR KEBANGSAAN
IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILAHAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA
HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA
 
panacasila
panacasilapanacasila
panacasila
 
makna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasilamakna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasila
 
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaPancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
 
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsaPancasila sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
 
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kinippt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
 
nilai pancasila masa kini
nilai pancasila masa kininilai pancasila masa kini
nilai pancasila masa kini
 
Dalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandungDalam uud 1945 juga terkandung
Dalam uud 1945 juga terkandung
 
Makalah.docx
Makalah.docxMakalah.docx
Makalah.docx
 
Pokok kaidah fundamental bangsaku
Pokok kaidah fundamental bangsakuPokok kaidah fundamental bangsaku
Pokok kaidah fundamental bangsaku
 
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docx
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docxJATI DIRI BANGSA INDONESIA.docx
JATI DIRI BANGSA INDONESIA.docx
 
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxMATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
2017D_muhammad_fakhri_wahyudi
 
Tugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIETugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIE
 

BATAS MARWAH

  • 1. KELOMPOK 1 TAUFIK HIDAYAH UNTUNG NURHUDA YUSUF ANSYORY SIREGAR ADI ASMANDI DEDEK GUSTIO JUNAIDI PRETTY NINGSI RAHMAD HIDAYATUL ISRA RIZKI MANDALA LUBIS
  • 3. KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 BENTUK KEDAULATAN YANG DITERAPKAN DI INDONESIA ADALAH KEDAULATAN RAKYAT. PERNYATAAN BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT : KEDAULATAN BANGSA INDONESIA Bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya.
  • 4. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”
  • 5. Alinea tersebut menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Indonesia. Salah satu pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu pokok pikiran ketiga mengatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
  • 6. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berkuasa menurut undang-undang dasar. Kekuasaan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.
  • 7. MARWAH BANGSA INDONESIA Marwah adalah kehormatan dan Jati diri. Marwah bangsa Indonesia adalah kehormatan dan jati diri bangsa Indonesia. Marwah Bangsa Indonesia itu sendiri terletak pada Nilai – nilai Pancasila yang merupakan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut ini adalah nilai – nilai Pancasila yang merupakan refleksi dari kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.  KETUHANAN KEMANUSIAAN PERSATUAN KERAKYATAN KEADILAN
  • 8. 1. NILAI KETUHANAN Didalam pancasila sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan menyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada didalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Implementasi nilai ketuhanan adalah : I. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. II. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. III. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. IV. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
  • 9. 2. NILAI KEMANUSIAAN Didalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain / sesama manusia, saling tolong menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kamanusiaan adalah : I. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. II. Saling mencintai sesama manusia. III. Mengembangkan sikap tenggang rasa. IV. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaaan tersebut. V. Melakukan musyawarah, jujur dan saling berkerjasama. VI. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab.
  • 10. 3.NILAI PERSATUAN Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi “ Persatuan Indonesia” terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, dimana setiap rakyat indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan : I. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. II. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. III. Cinta tanah air dan bangsa. IV. Bangga sebagai bangsa indonesia. V. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan.
  • 11. 4.NILAI KERAKYATAN Dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan : I. Mengutamakan kepentingan bersama. II. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. III. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. IV. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan.
  • 12. 5.NILAI KEADILAN Terakhir untuk sila kelima pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” yang dimana didalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasi nilai keadilan : I. Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. II. Bersikap adil. III. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. IV. Menghormati hak-hak orang lain. V. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. VI. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
  • 13. BATAS WILAYAH Terkait Harga Diri Bangsa Indonesia. Batas Wilayah Menjadi Suatu Persoalan Yang Sangat Sensitif Bagi Suatu Kedaulatan Bangsa. Menjaga Perbatasan Dinilai Sangat Penting Dilakukan. Karena Perbatasan Menjadi Bagian Terdepan Memperlihatkan Kondisi Tanah Air Secara Fisik Maupun Nonfisik Masyarakat Di Perbatasan. Perbatasan Wilayah Indonesia Merupakan Garda Terdepan Yang Memperlihatkan Citra Bangsa Indonesia. Jika Memang Di Perbatasan Masyarakat Tidak Makmur, Itu Akan Menjadi Preseden Buruk Bagi Negara Tetangga Maupun Masyarakat Indonesia Itu Sendiri.
  • 14. Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan 10 negara baik di daratan maupun di lautan. Namun, wilayah perbatasan seringkali terlupakan bahkan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Oleh sebab itu, wilayah perbatasan seringkali diasosiasikan sebagai wilayah yang 3-ter, yaitu terisolasi, terbelakang, dan termiskin. Begitulah potret perbatasan yang kita ketahui dan bahkan bagi sebagian dari kita pura-pura tidak tahu akan peliknya wilayah perbatasan. Penduduk wilayah perbatasan diasosiasikan sebagai masyarakat yang tertinggal dengan sarana prasarana sosial, sulitnya akses terhadap pendidikan, ekonomi, informasi dan politik menghiasi wajah suram wilayah perbatasan. Dengan keadaan yang demikian itu, sangat sulit bagi penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan untuk bisa berkembang dan hidup dengan sejahtera.
  • 15. Jadi, Sudah saatnya wilayah perbatasan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan (stake holder) yang merupakan suatu bentuk pengindahan dari Marwah Bangsa Indonesia. Wilayah perbatasan harus dijadikan beranda depan bangsa. Logikanya wilayah perbatasan adalah pintu di mana negara lain bisa masuk. Maka sudah sepantasnya etalase rumah harus kita perhatikan. Analoginya, seperti rumah tempat yang biasa kita tinggali. Di halaman depan rumah biasanya ditanam bunga-bunga dan dihiasi pernak-pernik di dinding rumah. Sedangkan di bagian belakang adalah gudang tempat menyimpan barang-barang yang sudah tak terpakai. Jika kita menganggap negara sebagai tempat tinggal kita, maka wilayah perbatasan sudah sepantasnya kita perlakukan bak rumah yang biasa kita tinggali. Jadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan.