3. KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945 BENTUK KEDAULATAN YANG DITERAPKAN DI
INDONESIA ADALAH KEDAULATAN RAKYAT. PERNYATAAN
BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERKEDAULATAN
RAKYAT ANTARA LAIN
SEBAGAI BERIKUT :
KEDAULATAN BANGSA INDONESIA
Bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal
17 Agustus 1945. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang
artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti
mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk
mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian negara yang
berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan
kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya.
4. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, dan keadilan sosial
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”
5. Alinea tersebut menegaskan tujuan negara
Indonesia, bentuk negara Indonesia,
republik yang berkedaulatan rakyat dan
dasar negara Indonesia. Salah satu pokok
pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu pokok
pikiran ketiga mengatakan bahwa negara
berkedaulatan rakyat berdasar atas
kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.
6. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pasal 1 ayat 1
berbunyi
“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik”. Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan
adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menunjukkan
bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang
berkuasa menurut undang-undang dasar. Kekuasaan
rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, DPR,
dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.
7. MARWAH BANGSA INDONESIA
Marwah adalah kehormatan dan Jati diri. Marwah bangsa Indonesia
adalah kehormatan dan jati diri bangsa Indonesia. Marwah Bangsa
Indonesia itu sendiri terletak pada Nilai – nilai Pancasila yang
merupakan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.
Berikut ini adalah nilai – nilai Pancasila yang merupakan refleksi dari
kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.
KETUHANAN KEMANUSIAAN PERSATUAN KERAKYATAN KEADILAN
8. 1. NILAI KETUHANAN
Didalam pancasila sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”
terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan
bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan menyakini
akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut maka secara langsung harus
bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada didalam
agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain menjalankan semua
perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
Implementasi nilai ketuhanan adalah :
I. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing.
II. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
III. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan
agama dan kepercayaannya.
IV. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
9. 2. NILAI KEMANUSIAAN
Didalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”
terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah
pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain / sesama manusia,
saling tolong menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.
Implementasi nilai kamanusiaan adalah :
I. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.
II. Saling mencintai sesama manusia.
III. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
IV. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai
adanya perbedaaan tersebut.
V. Melakukan musyawarah, jujur dan saling berkerjasama.
VI. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai
manusia yang beradab.
10. 3.NILAI PERSATUAN
Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi “ Persatuan Indonesia” terdapat
nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara
kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa persatuan haruslah tetap
dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi
perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan
cinta tanah air, dimana setiap rakyat indonesia haruslah bersatu dan rela
berkorban demi tanah air tercinta.
Implementasi nilai persatuan :
I. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta
keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau
golongan.
II. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
III. Cinta tanah air dan bangsa.
IV. Bangga sebagai bangsa indonesia.
V. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis dan agama
sehingga dapat terjadinya persatuan.
11. 4.NILAI KERAKYATAN
Dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang dimana nilai
yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti
kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan
mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama,
dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam
sila keempat.
Implementasi nilai kerakyatan :
I. Mengutamakan kepentingan bersama.
II. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
III. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan bersama.
IV. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggung
jawabkan.
12. 5.NILAI KEADILAN
Terakhir untuk sila kelima pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia” yang dimana didalamnya terkandung nilai keadilan
yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat
indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan
kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat
tercapainya keadilan.
Implementasi nilai keadilan :
I. Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong.
II. Bersikap adil.
III. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
IV. Menghormati hak-hak orang lain.
V. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
VI. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
13. BATAS WILAYAH
Terkait Harga Diri Bangsa Indonesia. Batas
Wilayah Menjadi Suatu Persoalan Yang Sangat
Sensitif Bagi Suatu Kedaulatan Bangsa. Menjaga
Perbatasan Dinilai Sangat Penting Dilakukan.
Karena Perbatasan Menjadi Bagian Terdepan
Memperlihatkan Kondisi Tanah Air Secara Fisik
Maupun Nonfisik Masyarakat Di Perbatasan.
Perbatasan Wilayah Indonesia Merupakan Garda
Terdepan Yang Memperlihatkan Citra Bangsa
Indonesia. Jika Memang Di Perbatasan
Masyarakat Tidak Makmur, Itu Akan Menjadi
Preseden Buruk Bagi Negara Tetangga Maupun
Masyarakat Indonesia Itu Sendiri.
14. Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan 10 negara baik
di daratan maupun di lautan. Namun, wilayah perbatasan
seringkali terlupakan bahkan tidak tersentuh oleh dinamika
pembangunan. Oleh sebab itu, wilayah perbatasan seringkali
diasosiasikan sebagai wilayah yang 3-ter, yaitu terisolasi,
terbelakang, dan termiskin. Begitulah potret perbatasan yang
kita ketahui dan bahkan bagi sebagian dari kita pura-pura tidak
tahu akan peliknya wilayah perbatasan.
Penduduk wilayah perbatasan diasosiasikan sebagai masyarakat
yang tertinggal dengan sarana prasarana sosial, sulitnya akses
terhadap pendidikan, ekonomi, informasi dan politik menghiasi
wajah suram wilayah perbatasan. Dengan keadaan yang
demikian itu, sangat sulit bagi penduduk yang berdomisili di
wilayah perbatasan untuk bisa berkembang dan hidup dengan
sejahtera.
15. Jadi, Sudah saatnya wilayah perbatasan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan (stake holder)
yang merupakan suatu bentuk pengindahan dari Marwah Bangsa Indonesia. Wilayah perbatasan
harus dijadikan beranda depan bangsa. Logikanya wilayah perbatasan adalah pintu di mana
negara lain bisa masuk. Maka sudah sepantasnya etalase rumah harus kita perhatikan.
Analoginya, seperti rumah tempat yang biasa kita tinggali. Di halaman depan rumah biasanya
ditanam bunga-bunga dan dihiasi pernak-pernik di dinding rumah. Sedangkan di bagian belakang
adalah gudang tempat menyimpan barang-barang yang sudah tak terpakai. Jika kita menganggap
negara sebagai tempat tinggal kita, maka wilayah perbatasan sudah sepantasnya kita perlakukan
bak rumah yang biasa kita tinggali. Jadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan.