SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
ANEKA SURAT DINAS
CHAPTER 8
SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
SURAT TUGAS
Surat tugas adalah surat yg dipergunakan untuk menugaskan seseorang
atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu.
Beberapa hal yg hrs dicantumkan dalam surat tugas:
1. Identitas pihak pemberi tugas
2. Identitas pihak yg diberi tugas
3. Jenis tugas yg diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan tugas
5. Wewenang dan sumber daya yg dipakai dalam melaksanakan tugas (bila
perlu)
Bentuk : berjudul
SURAT KUASA
Surat kuasa adalah surat yg berisi pendelegasian suatu urus-
an kepada pihak lain. Didalam surat kuasa selalu ada 2 pihak.
Bila menyangkut aspek hukum atau uang diatas lima ratus ribu
rupiah harus dibubuhi materai.
Data-data yang harus dicantumkan dalam surat kuasa:
1. Identitas diri pemberi kuasa
2. Identitas diri penerima kuasa
3. Keperluan kuasa diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan kuasa (bila ada)
Bentuk : berjudul
CHAPTER 9
SURAT PANGGILAN
SURAT PANGGILAN
Surat panggilan adalah surat seruan agar pihak yg dipanggil
menghadap pemanggil.
Pembuatan surat panggilan hrs memikirkan kondisi atau posisi
yg kuat, dikarenakan mempunyai unsur memaksa lebih kuat
karena disertai sanksi yg diterapkan.
Pembuatan surat panggilan:
Pembuka : untuk apa pemanggilan dilakukan
Isi : kpd siapa panggilan itu diberikan, waktu dan
tempat pemanggilan,jangka waktu pemanggilan
dan sanksi yang akan dikenakan.
Penutup : harapan dan atau ucapan terima kasih
CHAPTER
SURAT PERINGATAN
SURAT PERINGATAN
Surat peringatan adalah surat yg dibuat oleh seseorang pada
orang lain yg biasanya berisi peringatan terhadap tindakan ter
tentu yg dilakukannya.
Surat peringatan dibagi 2 :
1. Peringatan intern
2. Peringatan ekstern
Surat peringatan dibuat berjenjang seperti peringatan pertama,
peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Dan setiap tingkat
peringatan mempunyai sanksi yg berbeda, mulai dr skorsing
bahkan sampai pemecatan. Dasar hukum/per
aturan yg kuat dr kegiatan yg dianggap pelanggaran.
Beberapa hal yg harus diperhatikan:
Pembuka : dasar pembuatan peringatan
peraturan/dasar hukum sebagai landasan
jenjang peringatan
Isi : jangka waktu peringatan
bentuk sanksi yg akan didapatkan
Penutup : harapan
CHAPTER
SURAT KEPUTUSAN
SURAT KEPUTUSAN
Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi
(diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan
sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu
kegiatan..
Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu:
- Konsiderans
- Desiderantum
- Diktum
Konsideran
Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper
timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang
yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus
an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-
undang, keputusan terdahulu, peraturan.
Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat
keputusan yaitu:
MEMBACA :
(dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat
yg membuat surat keputusan)
MENIMBANG:
(dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan
untuk memberikan keputusan)
MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN:
(kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs
Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus-
an tersebut)
MENGINGAT:
kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan
surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan.
Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg
mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe-
nang atau hak untuk membuat keputusan.
Desiderantum
Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau
untuk apa keputusan tersebut dibuat.
Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang
mulai menurun.
Contoh desideratum
• Contoh desideratum dalam konsiderans :
……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap
mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik.
(penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat
penasihat akadmik )
• Contoh desideratum di dalam diktum :
……………. keputusan in disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Diktum Keputusan
Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu
pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh
organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan
hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata
MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN
CHAPTER
SURAT PERJANJIAN KERJA
Pengertian perjanjian
Perjanjian adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara
pihak satu dan pihak kedua.
Sistem perjanjian bersifat terbuka, dimana yang membuat
perjanjian bebas mengabaikan ketentuan hukum perdata asal
memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Azas perjanjian adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian
berlaku sejak detik dicapai kesepakatan
Syarat sahnya perjanjian
1. Azas Konsensualisme
2. Sepakat untuk mengikatkan diri
3. Cakap dalam membuat perjanjian
4. Hal tertentu
5. Sebab yang halal
I. SURAT PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara calon pekerja dengan calon
yg memperkerjakan tentang syarat dan kondisi kerja.
Menurut UU no. 25 th. 1997 ttg ketenagakerjaan, perjanjian kerja dpt dilaku
kan secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:
1. Kemauan tegas kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak
3. Adanya pekerjaan yg dijanjikan
4. Pekerjaan tdk bertentangan dgn kepentingan umum, kesusilaan, dan
ketentuan per-UU an yg berlaku.
Surat perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama dan alamat calon pekerja
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Syarat- syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban
pekerja
5. Besarnya upah dan cara pembayaran
6. Jaminan lain
7. Sanksi
8. Pemutusan Hubungan Kerja
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
11. Tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian kerja akan berakhir apabila:
1. Pekerja meninggal dunia
2. Berakhirnya surat perjanjian kerja
3. Adanya keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Adanya keadaan tertentu yg dicantumkan dalam surat perjanjian yg
menyebabkan batalnya kesepakatan
5. Keadaan memaksa.
Surat perjanjian kerja, dpt terbagi dalam:
1. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu (PKWTT)
2. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) (PKWT)
Dalam perjanjian kerja kontrak mengenai sanksi. Pada pekerjaan sistem
kontrak, apabila salah satu pihak menghentikan kontrak di tengah jalan
bukan krn kesalahan pihak yg lain, maka pihak yg lain hrs mengganti keru-
gian sisa waktunya sekaligus berupa jumlah gaji selama sisa kontrak kerja.

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Kuh+dagang
Kuh+dagangKuh+dagang
Kuh+dagang
 
Uu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 PjlsUu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 Pjls
 
Fit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa ppFit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa pp
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
Surat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesiaSurat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesia
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Sania file
Sania fileSania file
Sania file
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

El multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimientoEl multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimiento
 
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015
 
Sk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guruSk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guru
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 

Similar to 3 chapter 8,9,10-20140521

Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Afrianto Budi
 
macam macam jenis surat
macam macam jenis suratmacam macam jenis surat
macam macam jenis suratAldi Aldinar
 
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuanJenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuanikhwanbennoah
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIShelmikurniawan11
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanPekerja lepas
 
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sampleLSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sampleAfrianto Budi
 
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Afrianto Budi
 
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017Afrianto Budi
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahAlalan Tanala
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjianpsetiadharma
 
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleLSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleAfrianto Budi
 

Similar to 3 chapter 8,9,10-20140521 (20)

advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
 
macam macam jenis surat
macam macam jenis suratmacam macam jenis surat
macam macam jenis surat
 
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuanJenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
 
Ppt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURATPpt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURAT
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas Perusahaan
 
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sampleLSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
 
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
 
PPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdfPPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdf
 
perjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdfperjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdf
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
A
AA
A
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjian
 
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sampleLSPP 102   hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
LSPP 102 hukum asuransi - sept 2015 v.1 - sample
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

3 chapter 8,9,10-20140521

  • 1. ANEKA SURAT DINAS CHAPTER 8 SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
  • 2. SURAT TUGAS Surat tugas adalah surat yg dipergunakan untuk menugaskan seseorang atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu. Beberapa hal yg hrs dicantumkan dalam surat tugas: 1. Identitas pihak pemberi tugas 2. Identitas pihak yg diberi tugas 3. Jenis tugas yg diberikan 4. Jangka waktu pelaksanaan tugas 5. Wewenang dan sumber daya yg dipakai dalam melaksanakan tugas (bila perlu) Bentuk : berjudul
  • 3. SURAT KUASA Surat kuasa adalah surat yg berisi pendelegasian suatu urus- an kepada pihak lain. Didalam surat kuasa selalu ada 2 pihak. Bila menyangkut aspek hukum atau uang diatas lima ratus ribu rupiah harus dibubuhi materai. Data-data yang harus dicantumkan dalam surat kuasa: 1. Identitas diri pemberi kuasa 2. Identitas diri penerima kuasa 3. Keperluan kuasa diberikan 4. Jangka waktu pelaksanaan kuasa (bila ada) Bentuk : berjudul
  • 5. SURAT PANGGILAN Surat panggilan adalah surat seruan agar pihak yg dipanggil menghadap pemanggil. Pembuatan surat panggilan hrs memikirkan kondisi atau posisi yg kuat, dikarenakan mempunyai unsur memaksa lebih kuat karena disertai sanksi yg diterapkan. Pembuatan surat panggilan: Pembuka : untuk apa pemanggilan dilakukan Isi : kpd siapa panggilan itu diberikan, waktu dan tempat pemanggilan,jangka waktu pemanggilan dan sanksi yang akan dikenakan. Penutup : harapan dan atau ucapan terima kasih
  • 7. SURAT PERINGATAN Surat peringatan adalah surat yg dibuat oleh seseorang pada orang lain yg biasanya berisi peringatan terhadap tindakan ter tentu yg dilakukannya. Surat peringatan dibagi 2 : 1. Peringatan intern 2. Peringatan ekstern Surat peringatan dibuat berjenjang seperti peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Dan setiap tingkat peringatan mempunyai sanksi yg berbeda, mulai dr skorsing bahkan sampai pemecatan. Dasar hukum/per aturan yg kuat dr kegiatan yg dianggap pelanggaran.
  • 8. Beberapa hal yg harus diperhatikan: Pembuka : dasar pembuatan peringatan peraturan/dasar hukum sebagai landasan jenjang peringatan Isi : jangka waktu peringatan bentuk sanksi yg akan didapatkan Penutup : harapan
  • 10. SURAT KEPUTUSAN Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi (diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu kegiatan.. Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu: - Konsiderans - Desiderantum - Diktum Konsideran Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang- undang, keputusan terdahulu, peraturan.
  • 11. Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat keputusan yaitu: MEMBACA : (dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat yg membuat surat keputusan) MENIMBANG: (dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan untuk memberikan keputusan) MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN: (kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus- an tersebut)
  • 12. MENGINGAT: kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan. Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe- nang atau hak untuk membuat keputusan. Desiderantum Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau untuk apa keputusan tersebut dibuat. Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang mulai menurun.
  • 13. Contoh desideratum • Contoh desideratum dalam konsiderans : ……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik. (penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat penasihat akadmik ) • Contoh desideratum di dalam diktum : ……………. keputusan in disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  • 14. Diktum Keputusan Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN
  • 16. Pengertian perjanjian Perjanjian adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara pihak satu dan pihak kedua. Sistem perjanjian bersifat terbuka, dimana yang membuat perjanjian bebas mengabaikan ketentuan hukum perdata asal memenuhi syarat sahnya perjanjian. Azas perjanjian adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian berlaku sejak detik dicapai kesepakatan
  • 17. Syarat sahnya perjanjian 1. Azas Konsensualisme 2. Sepakat untuk mengikatkan diri 3. Cakap dalam membuat perjanjian 4. Hal tertentu 5. Sebab yang halal
  • 18. I. SURAT PERJANJIAN KERJA Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara calon pekerja dengan calon yg memperkerjakan tentang syarat dan kondisi kerja. Menurut UU no. 25 th. 1997 ttg ketenagakerjaan, perjanjian kerja dpt dilaku kan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar: 1. Kemauan tegas kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak 3. Adanya pekerjaan yg dijanjikan 4. Pekerjaan tdk bertentangan dgn kepentingan umum, kesusilaan, dan ketentuan per-UU an yg berlaku. Surat perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 2. Nama dan alamat calon pekerja 3. Jabatan atau jenis pekerjaan
  • 19. 4. Syarat- syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban pekerja 5. Besarnya upah dan cara pembayaran 6. Jaminan lain 7. Sanksi 8. Pemutusan Hubungan Kerja 9. Penyelesaian Perselisihan 10. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 11. Tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja akan berakhir apabila: 1. Pekerja meninggal dunia 2. Berakhirnya surat perjanjian kerja 3. Adanya keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap 4. Adanya keadaan tertentu yg dicantumkan dalam surat perjanjian yg menyebabkan batalnya kesepakatan 5. Keadaan memaksa.
  • 20. Surat perjanjian kerja, dpt terbagi dalam: 1. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) 2. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) (PKWT) Dalam perjanjian kerja kontrak mengenai sanksi. Pada pekerjaan sistem kontrak, apabila salah satu pihak menghentikan kontrak di tengah jalan bukan krn kesalahan pihak yg lain, maka pihak yg lain hrs mengganti keru- gian sisa waktunya sekaligus berupa jumlah gaji selama sisa kontrak kerja.