2. TATA KELOLA
RUMAH SAKIT YANG BAIK
penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan
prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas,
kesetaraan dan kewajaran.
Jadi tata kelola korporat terdiri dari seperangkat tatanan dari struktur
kerja, aktivitas proses hari demi hari, program dan peraturan serta kebijakan
dan administrasi dari institusi yang dapat membuat seluruh individu bekerja
dengan arahan yang jelas dan dengan supervisi, monitoring dan evaluasi
secara berkala dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Tata kelola rumah sakit menganut sistem nilai sebagai landasan
penyelenggaraan layanan rumah sakit. Sistem nilai-nilai ini harus dijadikan landasan
berpijak, dalam membuat kebijakan, aturan serta ketentuan lainnya dalam mengelola
sumber daya dalam hal ini 5 M (Men, Money, Material, Machine, Method).
4. 5 PRINSIP DASAR
1.Transparansi
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan
informasi ini dilakukan secara tepat waktu, akurat,jelas dan dapat diketahui oleh
pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Akuntabilitas
yaitu kejelasan fungsi danpelaksanaan pertanggungjawaban manajemen
sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran
sejak awal.
5. 3.Pertanggungjawaban
yaitu kesesuaian pengelolaan organisasi rumah sakit dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan rumah sakit yang
etis dan profesional.
4. Independensi
yaitu pengelolaan organisasi rumah sakit secara etis dan profesional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Benturan kepentingan selalu dihindari dan
dalam mengambil keputusan dilakukan secara objektif dan bebas dari segala tekanan.
5. Kewajaran
yaitu keadilan dan kesetaraan dalammemenuhi hak-hak pasien serta tim kerja
dan pemilik lainnya
6. Penerapan good corporate governance berguna untuk:
1. Perbaikan sistem pengawasan internal;
2. Peningkatan efisiensi untuk meningkatkan daya saing;
3. Melindungi hak dan kepentingan stakeholder;
4. Meningkatkan nilai perusahaan;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja governing board dan ceo;
6. Serta meningkatkan mutu hubungan governing board dengan ceo.
Untuk rumah sakit, Corporate governance ini dapat diatur dalam Hospital
Bylaws, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
755/Menkes/PER/IV/2011, tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
