langkah langkah akhir tahun 2021

1. PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2021
Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per-9/PB/2021
Jakarta, Oktober 2021

2. Latar Belakang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran
2
Dalam rangka mengendalikan saldo Kas Negara dan persiapan tutup buku pada akhir tahun
anggaran, Menteri Keuangan berwenang mengatur Penerimaan Negara dan Pengeluaran
Negara pada akhir tahun anggaran
PP Nomor 45 Tahun 2013 jo PP Nomor 50 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
PMK Nomor 163/PMK.05/2013 jo
186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir
Tahun Anggaran
Dasar Pengaturan
Ketentuan batas waktu
dan pedoman
penerimaan dan
pengeluaran akhir tahun
anggaran
Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Pada Akhir Tahun Anggaran
Ketentuan teknis terkait
Penerimaan dan
Pengeluaran pada akhir
tahun anggaran yang
diatur setiap tahun
Saldo Kas Negara
Kas Masuk
 Pajak
 Bea Cukai
 PNBP
Kas Keluar  Belanja K/L
 Belanja BUN

3. Kondisi Akhir Tahun (Desember 2021)
Bulan Desember 2021 perlu diantisipasi untuk kelancaran penerimaan dan
pengeluaran APBN dimana pendapatan dan belanja pemerintah masih berfokus
pada penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
1 (SATU) HARI LIBUR NASIONAL
SABTU 25 DESEMBER 2021
23 Hari Kerja
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 712 Tahun 2021
Nomor : 1 Tahun 2021
Nomor : 3 Tahun 2021
Hari Kerja
Efektif
1 Perlu koordinasi dengan Bank Indonesia untuk perpanjangan waktu operasional RTGS guna
menambah frekuensi pelimpahan penerimaan negara dan penyaluran belanja pemerintah kepada
penerima
Perlu koordinasi dengan DJA, DJP, DJBC dan DJPPR terkait target penerimaan PNBP dan Perpajakan
harian serta penerimaan pembiayaan pada bulan Desember 2021
3
Perlu koordinasi dengan Satker K/L dan Satker BUN serta DJA terkait rencana pencairan, pengajuan
SPM, dan revisi DIPA
Koordinasi 2
3

4. Pengaturan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2021

5. Sistematika Rancangan Perdirjen 2021 (1)
5
Judul BAB Pengaturan
BAB I Ketentuan Umum Ketentuan umum yang digunakan dalam Perdirjen
BAB II Ruang Lingkup a. Langkah – langkah menghadapi akhir tahun anggaran (dimulai pada bulan Oktober
s.d. bulan November)
b. Akhir tahun anggaran (Desember)
BAB III Perencanaan Kas Perencanaan kebutuhan dana harian pada akhir tahun anggaran
BAB IV Penerimaan Negara Penatausahaan penerimaan negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:
a. Penatausahaan penerimaan negara menghadapi akhir tahun anggaran sampai
dengan tanggal 22 Desember 2021;
b. Penatausahaan penerimaan negara pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 30
Desember 2021;
c. Penatausahaan penerimaan negara pada tanggal 31 Desember 2021;
BAB V Pengeluaran Negara a. Pengaturan rencana penarikan dana;
b. Pengaturan pendaftaran data kontrak;
c. Pengaturan pengajuan SPM;
d. Pengaturan pengajuan SPM atas beban SBSN.
e. Pengaturan Pengajuan SPM-LS Kontraktual Untuk Kegiatan Kontrak Tahun Jamak
Yang Dibiayai dari Rupiah Murni; dan
f. Pengaturan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu s.d. 28 Desember 2021
(Dispensasi secara berjenjang)

6. Sistematika Rancangan Perdirjen 2021 (2)
6
Judul BAB Pengaturan
BAB VI Penyelesaian UP, SP3B BLU,
Penyelesaian Administrasi
Hibah Langsung dan
Pengesahan Belanja Modal
Tanah dan Penerimaan
Pembiayaan atas Pengadaan
Tanah Bagi PSN oleh LMAN
a. Penyetoran Sisa UP Tunai/TUP Tunai di Rekening Bendahara paling lambat 31
Desember 2021
b. Penyelesaian Pertanggungjawaban UP Tunai/TUP Tunai 2021 dapat
dilaksanakan s.d. awal Januari 2022
c. Penambahan frekuensi pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada bulan
Desember 2021
d. Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung dimulai sejak pengajuan register,
pembukaan rekening, penyelesaian revisi, dan pengesahan
e. Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan atas
Pengadaan Tanah Bagi PSN Oleh LMAN dapat dilaksanakan di Januari 2022
BAB VII Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengaturan batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman/hibah
luar negeri (ADB, IBRD, JICA, IsDB, dll)
BAB VIII Pengeluaran Negara atas
Beban Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara
Pengeluaran atas beban DIPA BA BUN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:
a. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2021 yang
dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 (meliputi 16
item pengeluaran);
b. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2022 yang
diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 (DAU, Pensiun, Utang
Dalam Negeri, Utang Luar Negeri); dan
c. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2021 yang
disahkan pada Tahun Anggaran 2022 (pengesahan belanja subsidiv BM-DTP, P-
DTP, Pengesahan Penambahan Investasi Pemerintah dari saldo Kas BLU).

7. Sistematika Rancangan Perdirjen 2021 (2)
7
Judul BAB Pengaturan
BAB IX Akuntansi dan Pelaporan Pengaturan dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dan LPJ Bendahara bulan Desember 2021.
BAB X Ketentuan Lain-Lain Koordinasi dengan BI termasuk untuk perubahan layanan BI-RTGS, Collecting
Agent, DJP, DJBC, dan Instansi Pemerintah lainnya
BAB XI Ketentuan Penutup Dalam hal diperlukan Perdirjen akan ditindak lanjuti oleh masing-masing
Direktorat dengan SE, ND, dan/atau Surat Dirjen

8. Ruang Lingkup Pengaturan Akhir Tahun 2021
8
Langkah-langkah
menghadapi akhir
tahun
Akhir tahun
Mulai 1 Oktober 2021
s.d 30 November 2021
1 s.d. 31 Desember
2021
Langkah-langkah menghadapi akhir tahun
Akhir tahun
Periodisasi Akhir Tahun
22 HK
20 HK 23 HK
Penjelasan tanggal merah

9. Tanggal Penting Bulan Oktober dan November 2021

10. Tanggal Penting Bulan Desember 2021

11. Tanggal Penting Januari 2022

12. Perencanaan Kas
12
• Membuat perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
• Membuat perkiraan belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian
Negara/Lembaga dan Belanja Subsidi) dan Dana Investasi Pemerintah.
Direktorat Jenderal Anggaran
Perkiraan penerimaan pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Perkiraan penerimaan bea dan cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Membuat perkiraan penerimaan Hibah, penerbitan Surat Berharga Negara
(SBN) dan penarikan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri;
• Membuat perkiraan pembayaran Kewajiban Utang Dalam Negeri dan Luar
Negeri.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
Perkiraan pembayaran Transfer ke Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas
Negara
1
2
3
4
5
paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum hari kerja pertama di bulan
Desember 2021
Perencanaan kebutuhan dana harian pada bulan Desember 2021
sebagaimana diatur dalam PMK 163/PMK.05/2013

13. Penerimaan Negara Akhir Tahun 2021
13
3 kelompok pengaturan batas waktu pelimpahan penerimaan negara di akhir tahun 2021
Pelimpahan Penerimaan Negara
(Oktober s.d. 22 Desember 2021)
1. Pelimpahan penerimaan negara
dilakukan minimal 3x dalam sehari
2. Batas waktu pelimpahan: 09.00 WIB;
13.30 WIB; dan 16.30 WIB.
1
Pelimpahan Penerimaan Negara
(23 Desember s.d. 30 Desember 2021)
1. Pelimpahan penerimaan negara dilakukan
minimal 3x dalam sehari
2. Batas waktu pelimpahan 09.00 WIB; 13.30
WIB; dan 17.30 WIB.
2
Pelimpahan Penerimaan Negara
(31 Desember 2021)
1. Pelimpahan penerimaan negara dilakukan minimal 5x
dalam sehari
2. Batas waktu pelimpahan: Pukul 09.00 WIB; 13.30 WIB;
17.30 WIB; 19.00 WIB; dan 22.00 WIB.
3. Penerimaan negara yang diterima pada tanggal 31
Desember 2021 setelah pukul 21.00 s.d. 24.00 waktu
setempat dibukukan sebagai penerimaan 31 Desember
2021 dan dilimpahkan pada tanggal 3 Januari 2022
pukul 08.00 WIB
3
Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan

14. 14
Penyusunan RPD Satuan Kerja:
a. Satuan Kerja (Satker) menyusun RPD bulanan sesuai dengan halaman III
DIPA.
b. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai
tanggal jatuh tempo pembayaran.
c. Berdasarkan RPD tersebut, Satker menyusun rencana pencairan dana
berdasarkan nilai pembayaran serta menyampaikannya ke KPPN:
i. Rp5 miliar s.d. Rp500 miliar, 3 hari kerja sebelum pencairan;
ii.Di atas Rp500 miliar s.d. 1 triliun, 5 hari kerja sebelum pencairan;
iii.Di atas Rp1 triliun, 7 hari kerja sebelum pencairan;
d. Satker dapat melakukan update/perubahan RPD sebelum pencairan.
e. Apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, dapat diajukan
dispensasi RPD kepada Kepala KPPN.
Rencana Penarikan Dana (RPD) Satuan Kerja

15. 15
Kontrak/Perubahan Kontrak tahun tunggal yang akan dibayarkan dengan mekanisme LS
didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Kontrak/Perubahan Kontrak
ditandatangani
Tanggal Penandatanganan
Kontrak/Perubahan Kontrak
Batas Waktu Pendaftaran
Kontrak/Perubahan Kontrak ke KPPN
Batas Waktu Penerbitan NRK
oleh KPPN
s.d. 8 Oktober 2021
5 HK
15 Oktober 2021
2 HK setelah kontrak diterima
9 s.d. 31 Oktober 2021 5 November 2021
1 s.d. 30 November 2021 7 Desember 2021
2 HK setelah kontrak diterima
dan paling lambat 7 Desember
2021
1 s.d. 7 Desember 2021 10 Desember 2021
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
8 s.d. 14 Desember 2021 17 Desember 2021
15 s.d. 20 Desember 2021 22 Desember 2021
21 s.d. 24 Desember 2021 24 Desember 2021
Pendaftaran Data Kontrak/Perubahan Kontrak

16. Pengajuan SPM-LS Kontraktual
16
Ketentuan pengajuan SPM LS Kontraktual diatur sejak bulan September 2021 dengan
percepatan pengajuan SPM ke KPPN
SPM dengan BAST/BAPP Batas Waktu Penyampaian
SPM (pada jam kerja)
Batas Waktu Penyelesaian SP2D
s.d. 30 September 2021 14 Oktober 2021
sesuai dengan prosedur standar
operasional dan norma waktu
yang ditetapkan
1 s.d. 14 Oktober 2021 21 Oktober 2021
15 s.d. 31 Oktober 2021 4 November 2021
1 s.d. 15 November 2021 19 November 2021
16 s.d. 30 November 2021 3 Desember 2021 7 Desember 2021
1 s.d. 9 Desember 2021 15 Desember 2021 17 Desember 2021
10 s.d. 20 Desember 2021 22 Desember 2021 24 Desember 2021
21 s.d. 31 Desember 2021 24 Desember 2021 28 Desember 2021

17. 3c. KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, SP3 kepada penyedia barang/jasa;
3d. KPA/PPK menembuskan surat pernyataan wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, SP3 kepada KPPN;
7. Penyedia barang/jasa melakukan penyetoran pengembalian ke
Kas Negara paling lambat 7 HK;
8. KPA/PPK menyampaikan Surat pernyataan wanprestasi, SPNP,
dan surat permintaan klaim ke KPPN bila Penyedia barang/jasa
tidak melakukan pengembalian;
9. KPPN melakukan klaim jaminan pada HK berikutnya setelah
menerima surat permintaan pencairan/Klaim, .
Bank Umum/Lembaga Penjamin
Penyedia Brg/Jasa
BAPP/BAST, Copy
jaminan
pemeliharaan
SPM, Asli Jaminan,
Surat Kuasa Klaim
S A T K E R Asli Jaminan
Surat Pemberitahuan,
Copy Surat
Kesangggupan
Surat
pernyataan
wanprestasi
SPNP
SP3
1
5/9
3a
3b
7
4
2
SP2D
3c
3d
8
Surat pernyataan
wanprestasi, SPNP,
Surat permintaan
klaim
Diselesaikan 100%
3a. PPSPM menyampaikan
BAPP/BAST dilampiri
copy jaminan
pemeliharaan paling
lambat 5 HK setelah
kontrak berakhir;
4. KPPN menyerahkan asli
jaminan akhir tahun.
Wanprestasi
 SPM-LS kontraktual dengan BAST/BAPP tanggal 21
s.d. 31 Desember 2021 dilampiri dengan jaminan
pembayaran akhir tahun anggaran.
 SPM-LS kontraktual dengan BAST/BAPP tanggal 21
s.d. 31 Desember 2021 diajukan paling lambat tanggal
24 Desember 2021.
 Penyelesaian SP2D paling lambat tanggal 28 Desember
2021.
1. Satker mengajukan SPM-LS kontraktual BAST/BAPP tgl
21-31 Des 2021 ke KPPN dengan dilampiri asli jaminan dan
surat kuasa klaim;
2. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-LS.
Proses penyelesaian
1 Tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sd.
akhir masa kontrak/31 Desember 2021 dan pekerjaan
akan dilanjutkan
3b. KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri copy
surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa
pekerjaan;
5. KPPN melakukan klaim pencairan Jaminan pada hari
kerja berikutnya;
• Penyetoran atas klaim Jaminan menggunakan kode
BA, Es I, dan Satker;
• Penyetoran pd Des 2021 dibukukan sbg
pengembalian belanja TA berkenaan (kode akun
belanja yang bersangkutan), setelah tgl 31 Des 2021
dibukukan sebagai Penerimaan Kembali Belanja
TAYL (42591x)
2
Kontrak dengan nilai sampai dengan
Rp50 juta dilampiri dengan SPTJM
3
Pengajuan SPM-LS dengan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

18. Pengajuan dan Penggunaan SPM UP Tunai/GUP Tunai/TUP Tunai
1 penerima/penyedia barang/jasa s.d.
Rp1 milyar
Non-kontraktual/kontraktual dengan
pembayaran s.d. Rp1 milyar
Perjanjian/kontrak pengadaan
barang/jasa s.d. Rp1miliar untuk satu
rekanan serta belum didaftarkan
dan/atau belum direalisasikan ke KPPN
Pembayaran tunggakan s.d. Rp1 miliar
untuk satu penerima sepanjang telah
tercantum pada catatan halaman IV.B
DIPA
Selain Penanganan Pandemi COVID 19
Tidak dibatasi nilai
pembayarannya
Dapat melampaui
alokasi dalam DIPA,
dengan persetujuan
PA/pejabat eselon I
yang ditunjuk oleh PA
Penanganan pandemi COVID-19
Belanja Operasional dan Belanja Non-operasional
Satker mengajukan
persetujuan TUP Tunai
Rincian Rencana
Penggunaan TUP
1
Surat Pernyataan
dari KPA
2
SPM UP/GUP/TUP Tunai diterima di KPPN
Wajib disetorkan paling lambat
31 Desember 2021
Surat persetujuan
pemberian TUP
dilampiri
Sisa UP Tunai/TUP Tunai
7 Desember 2021
SP2D: 9 Desember 2021
Penggunaan UP/GUP/TUP Tunai
Paling Lambat
6 Desember 2021
3

19. Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Satker selain Perwakilan RI di LN
Pengajuan
1. Satker mengajukan persetujuan TUP KKP
paling lambat 7 Desember 2021.
2. KPPN menyampaikan persetujuan atau
penolakan TUP KKP ke KPA paling lambat
9 Desember 2021.
Penggunaan
1. Penggunaan KKP dibatasi s.d. 17 Desember
2021
2. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan
e-billing statement sementara atau bukti
pembayaran.
Pertanggungjawaban
1. SPM-GUP/SPM-PTUP KKP harus sudah
diterima KPPN paling lambat 21
Desember 2021.
2. SP2D-GUP/PTUP KKP diterbitkan paling
lambat 23 Desember 2021.
1
2
3
Satker Perwakilan RI di LN
1. Penggunaan KKP dibatasi sd. tgl 29
Oktober 2021.
2. Pembayaran dapat dilakukan
menggunakan e-billing statement
sementara.
2
1. SPM-TUP tagihan KKP disampaikan
paling lambat 12 November 2021.
2. SPM-TUP pertanggungjawaban
pembayaran KKP disampaikan paling
lambat 30 November 2021.
3. SP2D-GUP/PTUP KKP diterbitkan KPPN
sesuai norma waktu.
3
Pembayaran penggunaan KKP melalui
mekanisme UP dilakukan dengan
pengajuan dan pertanggungjawaban
TUP.
1

20. Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Bulan Desember 2021
Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dibayarkan dengan
menggunakan mekanisme UP Tunai/TUP Tunai dengan memperhatikan ketersediaan
pagu anggaran dalam DIPA Tahun 2021
Uang Makan
dan Lembur
Mekanisme
UP/TUP
Mekanisme LS
Bendahara
Tidak ada
Bendahara
LS Bendahara
LS Penerima
1. SPM-UP Tunai/GUP Tunai/TUP Tunai disampaikan ke KPPN
paling lambat 7 Desember 2021.
2. SP2D-UP/TUP diterbitkan KPPN paling lambat 9 Desesember
2021.
1. Pembayaran uang makan dan lembur
tanggal 1 sd. tgl 14 Desember 2021
menggunakan SPM-LS ke Bendahara
Pengeluaran/Penerima sedangkan;
2. Pembayaran uang makan dan lembur
tanggal 15 sd 31 Desember 2021
dibayarkan beban DIPA TA 2022.
3. SPM-LS disampaikan ke KPPN paling
lambat 17 Desember 2021;
4. SP2D-LS diterbitkan paling lambat 21
Desember 2021.
Dalam hal Satker tidak memiliki UP

21. Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2022
• SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2022, diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2021
• SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2022 untuk satker yang telah mengimplementasikan Platform Pembayaran
Pemerintah, diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2021
• Pembayaran gaji PPPK bulan Januari 2022 dan penghasilan PPNPN bulan Januari 2022 yang
dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari 2022, mengikuti ketentuan pembayaran gaji induk
Januari 2022
• Penerbitan SP2D atas SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2022, gaji PPPK bulan Januari 2022 dan
penghasilan PPNPN bulan Januari 2022 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2021 dan diberi
tanggal 3 Januari 2022
Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN bulan
Desember 2021
• SPM-LS untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember
2021 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM
• Diajukan paling lambat tanggal 13 Desember 2021
• Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember 2021

22. Pembayaran Selain Untuk Honorarium, Tunjangan, Vakasi, Dan Penghasilan PPNPN
bulan Desember 2021
• SPM-LS non-kontraktual selain untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan
PPNPN bulan Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 17 Desember 2021
• SP2D-LS atas SPM-LS non-kontraktual diterbitkan paling lambat tanggal 21 Desember 2021
• Yang termasuk SPM-LS non-kontraktual antara lain SPM-LS Gaji Susulan, SPM-LS Kekurangan Gaji, SPM-
LS Gaji Terusan dan SPM-LS Uang Makan dan Uang Lembur yang dibayarkan dengan Mekanisme LS
SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB), SPM
Kelebihan Cukai (SPM-KC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB)
• SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KC), dan
SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021
• SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21
Desember 2021
• Penerbitan SP2D atas SPM-KP, SPM-KB, SPM-KC, SPM-IB dan SPM-PP paling lambat tanggal 23
Desember 2021

23. Pekerjaan atas beban SBSN tahun 2020 dengan kontrak tahun tunggal
(single Year Contract/SYC) dapat dilanjutkan sampai dengan 15
Desember 2021.
Pembayaran untuk pekerjaan atas beban SBSN tahun 2020 yang
dilanjutkan di tahun 2021 paling lambat tanggal 20 Desember 2021.
Pengajuan SPM atas Beban SBSN Lanjutan Pekerjaan Tahun Anggaran 2020

24. Pengajuan SPM atas Beban SBSN
Diperkirakan pekerjaan selesai 100% pada 31 Des 21
1. Satker mengajukan SPM-LS kontraktual atas beban SBSN dgn BAST/BAPP 21
s.d. 31 Des 21 ke KPPN plg lmbt tggl 24 Des 21 dilampiri asli jaminan dan
surat kuasa klaim.
2. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-LS plg lmbt tggl 28 Des 21;
5. KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri copy surat pernyataan
kesanggupan.
6. KPPN melakukan klaim pencairan Jaminan pada hari kerja berikutnya
• Penyetoran atas klaim Jaminan menggunakan kode BA, Es I, dan Satker;
• Penyetoran di Des 2021 sebagai pengembalian belanja, setelah 31 Des 2021
sebagai Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x)
7. KPPN menyampaikan laporan setoran klaim jaminan kepada Dit. PKN.
8. Dit. PKN memindahkan dana setoran klaim Jaminan ke Reksus SBSN.
Jika pekerjaan tidak diselesaikan s.d.31 Des 21, maka:
Bank
Umum/Lbg
Penjamin
SATKER BAPP/BAST, Copy
jaminan
pemeliharaan
SPM, Asli Jaminan,
Surat Kuasa Klaim
Asli Jaminan
Surat
Pemberitahuan,
Copy Surat
Kesangggupan
1
3
5
SP2D
6
REKSUS SBSN
2
4
7
8
Multi Years Contract/MYC
Penyelesaian pekerjaan kontraktual tahun jamak (multi years contract/MYC) atas beban SBSN dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan
pekerjaan dengan mengajukan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan.
Single Year Contract/SYC
1.Pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%: menggunakan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
2. Pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai dan dilanjutkan TA 2022
3. PPSPM menyampaikan BAPP/BAST dilampiri copy jaminan pemeliharaan
paling lambat 5 HK setelah kontrak berakhir.
4. KPPN menyerahkan asli jaminan akhir tahun.
Jika pekerjaan diselesaikan, maka:
A
B

25. Pengajuan SPM di Luar Batas Waktu
• SPM dapat diajukan diluar batas waktu setelah memperoleh persetujuan.
• Pengajuan Persetujuan dilakukan:
a. Pengajuan Persetujuan sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 diajukan oleh satker
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
b. Pengajuan Persetujuan setelah tanggal 10 Desember 2021 diajukan oleh satker melalui
Eselon I kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
• Persetujuan memuat batas waktu pengajuan SPM ke KPPN dan batas waktu penyelesaian
SPM oleh KPPN.

26. Penyelesaian Uang Persediaan
Penyetoran Sisa UP/TUP Tunai
1. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokkan data dengan KPPN.
2. Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2021 ke Kas Negara
Paling lambat 31 Desember 2021.
3. Bendahara Pengeluaran menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
4. Penyetoran khusus untuk satker perwakilan RI di LN dan atase tekis.
Penyelesaian Uang Persediaan
1. Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP paling lambat 7 Januari 2022 diberi tanggal 31 Desember 2021.
2. SP2D GUP Nihil/PTUP diterbitkan KPPN paling lambat 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.
Satker yang tidak/belum
mempertanggungjawabkan
UP /TUP Tunai, pd tahun
anggaran berikutnya tidak
diberikan UP/TUP;
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan dispensasi
terkait penyelesaian UP/TUP Tunai dalam hal:
 Pertanggungjawaban UP/TUP Tunai TA 2021
dapat diperhitungkan dengan UP tahun anggaran
2022;
 Penyelesaian UP/TUP Tunai TA 2021
dikarenakan kasus pencurian/penyelewengan;
• Dalam hal sd. tgl 31 Des 21, Satker belum
mempertanggungjawabkan UP/TUP Tunai TA 2021 dan
tahun anggaran berikutnya Satker dimaksud tidak
memperoleh DIPA.
• Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
terkait, dengan tembusan kepada APIP pada K/L terkait,
Kepala Perwakilan BPK RI setempat, dan DJPb.

27. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
27
• Penyampaian SP3B BLU ke KPPN dilakukan paling sedikit satu bulan sekali sejak bulan
Oktober 2021 dan bulan November 2021
• Penyampaian SP3B BLU bulan Desember 2021:
 Penyampaian SP3B BLU ke KPPN untuk Realisasi tanggal 1 s.d. 17 Desember 2021
harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 22 Desember 2021
 Penyampaian SP3B BLU ke KPPN untuk Realisasi tanggal 18 s.d. 31 Desember 2021
harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31
Desember 2021
Percepatan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

28. Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung
28
1. Pengajuan nomor register hibah langsung dalam bentuk
uang paling lambat diterima tanggal 21 Desember 2021.
2. Penerbitan nomor register hibah langsung dalam
bentuk uang paling lambat tanggal 23 Desember 2021.
3. Pengajuan permohonan surat izin pembukaan rekening
paling lambat tanggal 24 Desember 2021.
4. Penyelesaian surat izin pembukaan rekening hibah
langsung oleh KPPN paling lambat tanggal 27 Desember
2021.
5. Penyampaian SP2HL/SP4HL ke KPPN untuk realisasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 paling
lambat tanggal 7 Januari 2022.
6. KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL tahun anggaran 2021
diberi tanggal 31 Desember 2021 paling lambat tanggal
11 Januari 2022.
1. Pengajuan nomor register hibah langsung
dalam bentuk barang/jasa/surat berharga
paling lambat diterima tanggal 27 Desember
2021.
2. Penerbitan nomor register hibah langsung
dalam bentuk barang/jasa/surat berharga
paling lambat tanggal 29 Desember 2021.
3. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk
realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember
2021 paling lambat tanggal 7 Januari 2022.
4. KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS tahun
anggaran 2021 diberi tanggal 31 Desember
2021 paling lambat tanggal 11 Januari 2022.
Hibah Langsung dalam Bentuk Uang Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga

29. Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah
Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
29
Penyampaian SPM pengesahan terhadap belanja
modal tanah PSN dengan potongan penerimaan
pembiayaan BUN diajukan oleh Satker penerima
tanah PSN paling lambat 18 Januari 2022 dan
diberi tanggal 31 Desember 2021
Penerbitan SP2D atas SPM Pengesahan paling
lambat tanggal 20 Januari 2022 dan diberi
tanggal 31 Desember 2021
Penyampaian SPM
Pengesahan

30. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
30
Batas akhir pengajuan Surat Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri :
Surat Penarikan Dana pinjaman dari ADB diterima KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 6 Desember 2021
Surat Penarikan Dana pinjaman dari IBRD diterima KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 13 Desember 2021
Surat Penarikan Dana pinjaman dari JICA diterima KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 7 Desember 2021
Surat Penarikan Dana pinjaman dari IsDB diterima KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 14 Desember 2021
Surat Penarikan Dana pinjaman dari selain ADB/IBRD/JICA/IsDb
diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 7
Desember 2021
Lainnya

31. Pengeluaran BA BUN
31
1 Pengeluaran BA BUN yang dapat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran 2021
SPM-LS atas beban
DIPA BUN 31 Desember 2021 31 Desember 2021 31 Desember 2021
Penyampaian SPM paling lambat Penerbitan SP2D Tanggal SP2D
a. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban
Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri;
b. Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO);
c. Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas
Hibah Luar Negeri;
d. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
e. Pembayaran Penjaminan Pemerintah;
f. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
g. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
h. Pemberian Pinjaman Pemerintah;
i. Penerusan Pinjaman;
j. Penerusan Hibah;
k. Investasi Pemerintah;
l. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening
Pembangunan Hutan;
m. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
n. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN;
o. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha
Rakyat (KUR);
p. Pengeluaran lainnya
Terdiri dari:

32. Pengeluaran BA BUN
32
Pengeluaran BA BUN atas beban TA 2022 yang diproses sampai akhir tahun anggaran 2021
Penyampaian SPM plg lambat Penerbitan SP2D Tanggal SP2D Disampaikan ke BI
SPM-LS DAU
Januari 2022
27 Des 2021 31 Des 2021 3 Jan 2022
1
SPM diberi tanggal 3 Januari 2022
-
SPM-LS Belanja Pensiun
Januari 2022
27 Des 2021 31 Des 2021 3 Jan 2022
2
SPM diberi tanggal 3 Januari 2022
-
Tgl Valas 3 Jan 2022 30 Des 2021 31 Des 2021 3 Jan 2022
SPM diberi tanggal 3 Januari 2022
31 Des 2021
Tgl Valas 4 Jan 2022 31 Des 2021 31 Des 2021 4 Jan 2022
SPM diberi tanggal 4 Januari 2022
31 Des 2021
SPM-LS Utang Luar Negeri
Tagihan 3 Jan 2022 30 Des 2021 3 Jan 2022 3 Jan 2022
SPM diberi tanggal 3 Januari 2022
3 Jan 2022
Tagihan 4 Jan 2022 31 Des 2021 4 Jan 2022 4 Jan 2022
SPM diberi tanggal 4 Januari 2022
4 Jan 2022
SPM-LS Utang Dalam Negeri
3
4
2

33. Pengeluaran BA BUN
33
Pengeluaran BA BUN atas DIPA BUN 2021 yang disahkan pada tahun anggaran 2022
Penyampaian SPM plg lambat Penerbitan SP2D Tanggal SP2D
SPM Pengesahan BM-DTP 12 Januari 2022 2 Hari Kerja 31 Desember 2021
SPM diberi tanggal 31 Desember 2021
SPM Pengesahan P-DTP 12 Januari 2022 2 Hari Kerja 31 Desember 2021
SPM diberi tanggal 31 Desember 2021
pengesahan penambahan Investasi
Pemerintah dari saldo kas BLU
12 Januari 2022 2 Hari Kerja 31 Desember 2021
SPM diberi tanggal 31 Desember 2021
2
1
3
3

34. Akuntansi dan Pelaporan
34
UAKPA/
UAKPA BUN
UAPPA-W
UAPPA-Es I
UAPA
KPPN
Rekonsiliasi
24 Januari 2022
upload data SAIBA
maupun push data
SAKTI
21 Januari 2022
25 Januari 2022
4 Februari 2022
17 Februari 2022
UAKBUN
Daerah
UAKBUN
Daerah
KPPN
KPPN KP,
KPPN KPH &
KPPN KI
UAKKBUN-
Kanwil
UAPBUN AP
UABUN
25 Januari 2022
14 Februari 2022
25 Februari 2022
11 Februari 2022
Closing Periode
20 Januari 2022
Rekonsiliasi Penyampaian LK K/L Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa
BUN
Satuan kerja
KPPN
Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Dit. PKN
LPJ Bendahara
Rekap LPJ
Bendahara
Rekap LPJ
Bendahara
Batas akhir
rekonsiliasi
3 HK
3 HK
Penyampaian LPJ Bendahara

35. Ketentuan Lain-lain dan Penutup
35
Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Penutup
Dalam hal diperlukan Perdirjen akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Direktorat dengan SE, ND, dan/atau Surat Dirjen
 KPPN meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja seperti BI setempat, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi
Lainnya, dan instansi terkait.
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi.
 Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi dan
Lembaga Persepsi Lainnya.
 Dirjen Perbendaharaan melakukan penyesuaian batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun
anggaran dalam hal terjadi perubahan layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

36. www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
TERIMA KASIH