Bismillah Semoga bermanfaat. :)

1. BAI’
(JUAL-BELI)/
(SALE AND PURCHASE)

2. BAI’ (JUAL-BELI)

3. BAI’ AL- MURABAHAH
Murabahah adalah satu bentuk jual-beli yang bersifat
amanah.
Definisi secara fiqh: Bai’ al-Murabahah adalah akad
jual beli atas barang tertentu, dimana transaksi jual-
beli tersebut menyebutkan dengan jelas barang yang
diperjual-belikan termasuk harga pokok pembelian
dan keuntungan yang diambil.
Bai’ al-Murabahah dapat di lakukan untuk
pembelian secara pemesanan dan biasa disebut
sebagai murabahah kepada pemesan pembelian
(KPP).

4. BAI’ AL- MURABAHAH
Landasan Syariah
Al-Qur’an
......
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”
(al-Baqarah : 275)
Al-Hadits
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasullulah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di
dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan
rumah, bukan untuk di jual.“ (HR Ibnu Majah).

5. BAI’ AL- MURABAHAH
Rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama
adalah:
1)Penjual (ba’i), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau
pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan
murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
2)Pembeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin
membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah
merupakan pihak pembeli.
3)Barang/objek (mabi’) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang
tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada
pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang
diinginkan pembeli.
4)Harga (tsaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan
jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya.
5)Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak
(penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

6. BAI’ AL- MURABAHAH
Syarat Bai’ al-Murabahah
a. Penjualan memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian.
e. Penjualan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli
memiliki pilihan :
Melanjutkan pembelian seprti apa adanya,
Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang di
jual,
Membatalkan kontrak.
Bila produk tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah
kepada pemesan pembelian (murabahah KPP)

7. BAI’ AL- MURABAHAH
Beberapa Ketentuan Umum dari Bai’ al-Murabahah:
a. Jaminan
b. Utang dalam murabahah KPP
c. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu
d. Bangkrut
Aplikasi dalam Perbankan
Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk
pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik
domestik maupun luar negri, seperti melalui letter of credit
(L/C). Tetapi tidak tepat, apabila diterapkan pada skema modal
kerja.

8. BAI’ AL- MURABAHAH
Manfaat Bai’ al-Murabahah:
Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada
bank syariah, salah satunya adalah adanya
keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari
penjual dengan harga jual kepada nasabah.
Resiko yang harus diantisipasi dalam akad Bai’ al-
Murabahah:
1. Default atau kelalaian
2. Fluktuasi harga komparatif
3. Penolakan nasabah
4. Dijual

9. BAI’ AL- MURABAHAH

10. BAI’ AS-SALAM
As-salam merupakan istilah dalam bahasa Arab
yang mengandung makna penyerahan.
Dalam pengertian yang sederhana, bai’ as-salam
berarti pembelian barang yang di serahkan di
kemudian hari atau ditangguhkan, sedangkan
pembayaran di lakukan dimuka menurut syarat-
syarat tertentu.

11. BAI’ AS-SALAM
Landasan Syariah:
a.Al-Qur’an: Qs. Al-Baqarah:282
b.Al- Hadits: HR Ibnu Majah
( )
Rukun Bai’ as-Salam:
1.Muslam atau pembeli
2.Muslam ilaih atau penjual
3.Modal atau uang
4.Muslam fiihi atau barang
5.Sighat atau ucapan

12. BAI’ AS-SALAM
Syarat Bai’ as-Salam:
a. Modal Transaksi Bai’ as-Salam
1) Harus Diketahui
2) Penerimaan Pembayaran Salam
b. Al-Muslam Fiihi (Barang)
1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya
pengetahuan tentang macam barang tersebut
3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu
kemudian, tetapi mazhab Syafi’i membolehkan penyerahan segera.
5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
6) Tempat penyerahan
7) Penggantian muslam fiihi dengan barang lain.

13. BAI’ AS-SALAM

14. BAI’ AS-SALAM
Salam Paralel:
Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi Bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan
antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.
Modal/harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan bentuk
tunai yang dibayarkan segera.
Perbedaan Bai’ as-Salam dengan Ijon:
Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian
juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang
seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.
Adapun transaksi Bai’ as-salam mengharuskan adanya dua hal berikut
1) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak
2) Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas.

15. BAI’ AS-SALAM
Aplikasi dalam Perbankan
•Bai’ as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi
petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan.
•Ba’i as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang
industri.
Manfaat
Manfaat Bai’ as-salam adalah sellisih harga yang didapat dari
nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

16. BAI’ AS-SALAM
muslam
muslam

17. BAI’ AL-ISTISHNA’
Istishna’ atau pemesanan secara bahasa artinya:
meminta di buatkan.
Secara muamalah, istishna’ berarti suatu perjanjian
jual-beli antara mustashni’ (pemesan/pembeli) dan
shani’ (produsen/penjual), dimana barang (mashnu’)
yang akan diperjual-belikan harus dipesan terlebih
dahulu dengan kreteria yang jelas.

18. Landasan Syariah:
Mengingat bai’ al-istishna’ merupakan lanjutan dari bai’ as-salam maka secar umum landasan
syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’.
Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna’ atas dasar istishan karena
alasan-alasan berikut ini.
a. Masyarakat telah mempraktikkan bai’ al-istishna’ secara luas dan terus menerus tanpa ada
keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai’ al-istishna’ sebagai kasus ijma atau
konsensus umum.
b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma
ulama.
c. Keberadaan bai’ al-istishna’ didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
d. Bai’ al-istishna’ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak
bertentangan dengan nash atau aturan syariah.
Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai’ al-istishna’ adalah sah atas dasar qiyas
dan aturan umum syariah karena itu memang jual-beli biasa dan si penjual akan mampu
mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi
perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman
spesifikasi dan ukuran-ukuran serta barang material pembuatan barang tersebut.
BAI’ AL-ISTISHNA’

19. BAI’ AL-ISTISHNA’
Istishna’ Paralel
Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengijinkan pembuat menggunakan
sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat
membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajiban pada kontrak pertama. Kontrak
baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel.
Beberapa konsekuensi saat bank islam menggunakan kontrak istishna’ paralel:
• Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama merupakan satu-satunya pihak yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna’ paralel atau subkontrak
untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai Shani’ pada kontrak
pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran
kontral yang berasal dari kontrak paralel.
• Penerima subkontrak pembuatan pada istishna’ paralel bertanggungjawab terhadap bank
islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan
nasabah pada kontrak pertama akad. bai’ al-istishna’ kedua merupakan kontrak paralel,
tetapi bukan merupakan bagiam atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian,
kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
• Bank sebagai shani’ atau pihak yang siap membuat atau mengadakan barang, bertanggung
jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul
darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna’ paralel, juga menjadi
dasar, bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

20. BAI’ AL-ISTISHNA’

21. Perbedaan As-Salam dan Al-Istishna’

22. TERIMA KASIH