2. PENGERTIAN:
Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku
usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang
menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang
dan/atau memanfaatkan jasa (keputusan menteri
perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor
: 350/mpp/kep/12/2001)
Dalam UU HPK terdapat dalam Pasal 45 ayat
(1) s/d (4) tentang penyelesaian sengketa
konsumen Penyelesaian sengketa dapat
melalui litigasi dan non litigasi
4. BADAN PERADILAN: PERADILAN UMUM.
PILIHAN UNTUK PERKARA YANG
BERSIFAT PRIVAT / KEPERDATAAN,
◦ DILAKUKAN SESUAI HK. ACR. PERDATA YANG
BERLAKU,
◦ DAPAT DIPILIH SEJAK AWAL ATAU DITEMPUH
JIKA PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN
DINYATAKAN TIDAK BERHASIL OLEH PIHAK
YANG BERSENGKETA.
5. ◦ PENGAJUAN PERKARA DAPAT DILAK. OLEH (Pasal 46
UUPK) :
YANG BERSANGKUTAN (KONSUMEN)
YANG DIRUGIKAN ATAU AHLI WARIS /
KUASANYA;
SEKELOMPOK KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN & MEMPUNYAI KEPENTINGAN
YANG SAMA (CLASS ACTION);
PIHAK KE TIGA: LPKSM legal standing.
PEMERINTAH, JIKA KERUGIAN MATERI
SANGAT BESAR DAN/KORBAN TIDAK
SEDIKIT.
6. 1. Class Action
◦ Diatur dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 2002 tentang
Gugatan Perwakilan kelompok
◦ Pasal 46 ayat (1) huruf (b) UUPK
◦ Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara
Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:
a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga
tidaklah efektif dan efesien apabila gugatan dilakukan secara
sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu
gugatan;
b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar
hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta
terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok
dengan anggota kelompoknya;
c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk
melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
7. 2. Legal Standing
Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi,
Locus Standi dapat diartikan sebagai hak
seseorang, sekelompok orang atau organisasi
untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat
dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding)
disederhanakan sebagai “hak gugat”.
Diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Huruf (c) UUPK
◦ Syarat :
a) LPKSM harus tdk berstatus sebagai korban
b) Harus memenuhi Pasal 46 ayat (1) huruf C
9. DAPAT DILAKUKAN UNTUK ASPEK SENGKETA
PRIVAT / KEPERDATAAN,
DISELENGGARAKAN BERDASARKAN KEINGINAN
PARA PIHAK,
TUJUAN: UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN
MENGENAI BENTUK DAN BESARNYA GANTI
RUGI, DAN/TINDAKAN TERTENTU GUNA
MENJAMIN TIDAK TERULANGNYA TINDAKAN
ATAU KERUGIAN BAGI KONSUMEN.
10. • Konsiliasi adalah proses penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan
dengan perantaraan BPSK untuk
mempertemukan pihak yang bersengketa,
dan penyelesaiannya diserahkan kepada para
pihak
• Penyelesaian dengan cara ini dilakukan
sendiri oleh para pihak yang bersengketa
dengan didampingi oleh majelis yang
bertindak pasif sebagai konsiliator
11. Mediasi merupakan proses penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan
dengan perataraan BPSK sebagai panasihat
dan penyelesaiannya diserahkan kepada para
pihak
Penyelesaian dengan cara ini dilakukan
sendiri oleh para pihak yang bersengketa
dengan didampingi oleh majelis yang
bertindak aktif sebagai mediator
12. Arbitrase adalah proses penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan yang
dalam hal ini para pihak yang bersengketa
menyerahkan sepenuhnya penyelesaian
kepada BPSK
Dalam cara arbitrase, badan atau majelis
yang dibentuk BPSK bersikap aktif dalam
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
13. Konsiliasi dan Mediasi hasilnya perjanjian
tertulis yang merupakan kesepakatan para
pihak (tidak ada sanksi administrasi)—
Keputusan BPSK
Arbitrase hasilnya putusan Majelis BPSK dan
terdapat penjatuhan sanksi administrasi—
Putusan BPSK
Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah
KEBERATAN (PN) DAN KASASI (MA) (diatur
dalam Pasal 56 s/d 58 UU HPK)
14. Terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) s/d (4)
Tugas penyidikan oleh :
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya dibidang perlindungan
konsumen
Pasal 52 BPSK melaporkan dugaan TP bidang
konsumen kepada Penyidik Umum
15. Dalam Pasal 60 UU PK :
1) Badan penyelesaian sengketa konsumen
berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal
26.
2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi
paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta
rupiah).
16. • Ketentuan yang berlaku dalam Pasal 61 s/d 63
• Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan
terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya
• Pasal 62 ayat (3) Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan
pidana yang berlaku
• Hukuman tambahan dalam Pasal 63
17. SECARA ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN
TAMBAHAN LAINNYA:
◦ PERAMPASAN BARANG TERTENTU.
◦ PENGUMUMAN KEPUTUSAN HAKIM.
◦ PEMBAYARAN GANTI RUGI.
◦ PERINTAH PENGHENTIAN KEGIATAN.
◦ PENARIKAN BARANG DARI PEREDARAN.
◦ PENCABUTAN IZIN USAHA.
◦ DAPAT DIKENAKAN BERSAMA DENGAN
PIDANA PENJARA DAN / DENDA.
19. 1. PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan
Perwakilan Kelompok
2. PERMA NO. 1 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan BPSK
3. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 350/MPP/kep/12/2001 TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN
