Hukum Administrasi Kesehatan

1. UNIVERSITAS INDONESIA
TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN ETIKA KESEHATAN
Pengajar:
Prof. dr. Anhari, SKM, Sc. D
Dr. Gunawan Widjaja
Yudarini Hayarita Bernadetha, SH, M. Kes.
“Kasus Pemalsuan Ijazah Dokter dan Surat Ijin Praktek Kedokteran atas Nama
Sulaiman Sia”
(Hukum Administrasi)
Oleh:
Samuel Lay Riwu
NPM : 1906431355
PROGRAM STUDI KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2021

2. i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i
BAB 1 ....................................................................................................................................1
PENDAHULUAN .................................................................................................................1
1.1. Latar Belakang........................................................................................................1
1.2. Rumusan Masalah...................................................................................................3
1.3. Tujuan .....................................................................................................................3
a. Tujuan Umum .........................................................................................................3
b. Tujuan Khusus ........................................................................................................3
BAB 2 ....................................................................................................................................4
PEMBAHASAN KASUS......................................................................................................4
2.1 Fakta dalam Kasus ..................................................................................................4
2.2 Isu yang Terkait dengan Fakta................................................................................6
2.3 Rules atau Hukum dan Aturan yang Berlaku..........................................................6
2.4 Analisis terkait Issue yang diangkat .......................................................................8
2.5 Pembahasan.............................................................................................................9
BAB 3 ..................................................................................................................................11
KESIMPULAN....................................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................12

3. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Semakin maju perkembangan zaman di dunia membuat manusia pasti akan menambah
ilmu pengetahuannya untuk mengikuti era globalisasi. Salah satu elemen penting dan
menentukan kemajuan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa melalui pendidikan. Caranya
dengan menempuh jalan pendidikan sebagai wadah untuk menambah ilmu, menyalurkan
potensi akademik, bakat dan minat. Pendidikan akan melahirkan sosok yang cerdas dan
terampil dalam bidangnya. Kemajuan pendidikan yang pesat ini menciptakan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang pesat. Tidak bisa dipungkiri banyak kemudahan yang
didapat dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut jika dimanfaatkan
dengan baik namun akan membawa bumerang untuk dunia pendidikan ketika disalah
gunakan untuk rekayasa data yang seolah-olah dianggap asli dan benar padahal tidak sesuai
dengan yang sebenarnya.
Pendidikan yang dianggap memiliki ajaran nilai-nilai moral yang patut untuk ditanamkan
bukan berarti akan terlepas dari pengaruh nilai-nilai negatif seperti kejahatan. Sebagai salah
satu bidang kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas
intelektual dan moral suatu bangsa, pendidikan dewasa ini telah mengalami penurunan nilai-
nilai moral dengan adanya tindak pidana yang terjadi di pendidikan. Kondisi pendidikan
tidak lagi menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang senantiasa
mengedepankan moralitas di dalam pelaksanaannya. Tindak pidana sebagai fenomena sosial
yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan
berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh kejahatan
yang terjadi di dunia pendidikan ialah pemalsuan ijazah yang di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai akta autentik.
Pendidikan di Indonesia dalam praktik pembelajarannya lebih didominasi oleh
pengembangan kemampuan intelektual dan kurang memberi perhatian pada aspek moral.
Kiranya tidak seorangpun membantah bahwa moral merupakan aspek penting sumber daya
manusia. Seseorang dengan kemampuan intelektual yang tinggi dapat saja menjadi orang
yang tidak berguna atau bahkan membahayakan masyarakat jika moralitasnya rendah
(Muchson dan Samsuri, 2013 : 83).

4. 2
Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan,
antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan
surat. Menurut perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut,
tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika
melihat obyek yang dipalsukan berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat
luas.
Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana
pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah dapat lepas dan
selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Ijazah merupakan dokumen
berkekuatan hukum, sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan jenjang studi yang
ditempuh. Saat ini, ijazah sebagian besar masih tersedia dalam bentuk kertas yang tercetak
sehingga memungkinkan untuk dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik materiil yaitu jika sejak awalnya yang
diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar ataupun jika orang yang
membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidak-tidaknya
mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya.
Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang digunakannya
dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang fair yang sangat
dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna
ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari
ketidakberdayaan untuk bersaing secara fair. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang
beradab (Syahrin Harahap, 2005 : 80).
Pemalsuan ijazah dalam KUHP digolongkan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263
KUHP namun pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP tidak
dinyatakan secara khusus. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 264 KUHP yang menyatakan
pemberatan dari Pasal 263 KUHP yaitu dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-
jenis surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Kemudian jika melihat pada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk
pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sanksi terhadap
pemalsuan ijazah diharapkan dapat lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk
menegakkan keadilan.
Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana
pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan

5. 3
surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003
Pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk
sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar
dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat
sebagai tanda bukti pengakuan dan tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah
sebagai berikut :
1. Apakah yang menjadi faktor-fakor penyebab terjadinya penyalahgunaan kejahatan
penggunaan ijazah palsu
2. Bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu?
3. Bagaimana pertanggungan jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah?
1.3. Tujuan
a. Tujuan Umum
Tujuan Umum dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis pengaturan
mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaban serta sanksi pidana
pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari analisa kasus yang dilakukan oleh penulis adalah:
1) Mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi dalam kasus pemalsuan Ijazah,
2) Mengidentifikasi isu berdasarkan fakta yang terkait,
3) Mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku terkait kasus yang dianalisa,
4) Menganalisis isu permasalahan hukum dari kasus terkait berdasarkan aturan hukum
yang berlaku.
5) Membuat kesimpulan hasil analisa dari kasus yang dianalisis.

6. 4
BAB 2
PEMBAHASAN KASUS
2.1 Fakta dalam Kasus
Bahwa berawal pada sekitar tahun 1994 terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong membuat
1 (satu) lembar Ijasah Strata Satu (S.1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas
Hasanuddin dengan Nomor Ijasah : 2457-039-04/133-271-91 dan Nomor Registrasi 8904048
atas nama Sulaiman, S.Ked yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan
baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan dan program studi Kedokteran di Fakultas
Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sehingga diberikan gelar dokter pada tanggal 4
Desember 1991, kemudian Ijazah tersebut terdakwa pergunakan untuk melamar pekerjaan
pada Kantor PT. Pelni (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat sebagai tenaga Dokter dan
selanjutnya berdasarkan Ijazah yang terdakwa lampirkan tersebut pada bulan Juni 1994
terdakwa diangkat selaku tenaga kontrak Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Kantor PT. Pelni
(Persero) dengan jabatan sebagai Dokter Kapal yang bertugas selaku tenaga kesehatan
(Dokter) diatas kapal dan kemudian berdasarkan pembaharuan aturan maka pada tahun 2015
Terdakwa diangkat menjadi Karyawan PT. Pelni (Persero) dengan kontrak Perjanjian
Kerja Laut Nomor : 02.12/I/DIR.SDM&UM/2015 tanggal 02 Februari 2015 antara Direktur
SDM dan Umum PT. Pelni (Persero) dengan terdakwa dan kontraknya diperpanjang sampai
dengan tahun 2019. Sekitar tahun 2019 ada pengaduan dari masyarakat penumpang kapal
bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di Klinik Kapal PT. Pelni (Persero) yang pada
saat itu yang bertugas sebagai Dokter Kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di Klinik Kapal PT. Pelni (Persero),
sehingga pihak Bagian SDM PT. Pelni Persero melakukan klarifikasi kepada dokter kapal
PT. Pelni (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan verifikasi terhadap data
terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa,
kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & Umum PT. Pelni (Persero)melakukan
verifikasi dan validasi data Anak Buah Kapal (ABK) PT. Pelni An. Sulaiman Sia, S. Ked.
kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya
pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat
dengan Nomor : 13416/UN4.6.1/DL00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh
Dr. dr. IRFAN IDRIS, M. Kes perihal Verifikasi Data, serta Surat Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 Nopember
2019 perihal Verifikasi Ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor Ijazah 2457-

7. 5
039- 04/133-271-91 atas nama dr. Sulaiman, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor
registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Pelni (Persero)
mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau intensif serta
bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian
kerja laut dengan pihak PT. Pelni (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam
ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas
Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat
(1) ke-1 KUHPidana.
Hal-hal yang memberatkan;
1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pelni (Persero) sekitar Rp.600.000.000,- (enam
ratus juta rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan selama 26 tahun Iamanya.
Hal- hal yang meringankan :
1. Terdakwa jujur dan dak berbelit-belit dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pemati dihukum.
3. Terdakwa menyesaii perbuatannya.
4. Terdakwa tulang punggung ketuarga.
5. Terdakwa belum pemah dihukum.
Keputusan Pengadilan
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan,
akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar
tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yang
menyatakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka selain
penjatuhan pidana juga dijatuhkan hukuman denda yang jika tidak dibayar akan diganti
dengan pidana penjara

8. 6
1. Menyatakan Tergugat Sulaiman Sia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana ”menggunakan akta outentik palsu" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tergugat Sulaiman Sia dengan pidana penjara selama 5
(Lima) tahun dikurangi selama Tergugat berada dalam masa tahanan dengan perintah
agar Tergugat tetap ditahan.Dalam Pokok Perkara:
2.2 Isu yang Terkait dengan Fakta
1. Apakah tergugat bertentangan dan melanggar hukum karena memalsukan ijazah?
2. Apakah Tergugat dapat dimintai pertanggung- jawaban hukum Pidana berkaitan
dengan Pemalsuan Ijazah?
3. Apa sajakah kerugian berkaitan dengan Pemalsuan Ijazah oleh tergugat Sulaiman Sia?
2.3 Rules atau Hukum dan Aturan yang Berlaku
Pemalsuan ijazah merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur
dalam
1. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan
sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang
boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman
penjara selama-lamanya enam tahun.
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan
surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan
orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 61 ayat 2 dan 3

9. 7
2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar
dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga
pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
3. Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah menurut KUHP dan UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas yaitu pada KUHP terdapat pada Bab XII Pasal 263 yaitu pemalsuan
surat. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah diatur mengenai
jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah yaitu
pada Bab VI Bagian keempat mengenai Pendidikan Tinggi dan Bab XX yaitu antara lain
diatur pada Pasal 25, Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 69
1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,
profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling
lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti
palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Arrest Hoge Raad tanggal 18 maret 1940 NJ Nomor 781
“sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut
ternyata palsu”

10. 8
2.4 Analisis terkait Issue yang diangkat
Untuk menjawab issue yang muncul terkait kasus diatas, terdapat beberapa regulasi yang
dapat digunakan untuk dijadikan bahan rujukan dalam menganalisa kasus hukum dan etik
yang terjadi.
Issue I: Apakah tergugat bertentangan dan melanggar hukum karena memalsukan ijazah...?
 Ijazah adalah surat sebagai tanda bukti pengakuan dan tanda bukti kejadian kepada
seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur di
dalam KUHP
 Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana
pemalsuan ijazah.
 Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat,
 Hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal
61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk
sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi
belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
 Pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam UU No. 20 Tahun 2003
menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah
yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat artinya tidak
terganggu jiwanya, selain itu juga bagi mereka yang membantu memberikan ijazah dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya.
 Dilihat dari isi Pasal 263 KUHP tidak diatur secara khusus tentang pemalsuan ijazah.
 Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat.
 Tetapi didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur dengan tegas bagi pelaku
yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan
ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun.
Issue II: Apakah Tergugat dapat dimintai pertanggung- jawaban hukum Pidana berkaitan
dengan Pemalsuan Ijazah…?
 Bahwa Tergugat tidak mengetahui orang yang membuat ijazah Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin atas nama terdakwa. Namun terdakwa mempunyal teman
mahasiswa UKI Paulus atas nama ALBERT dan IRFAN yang membantu terdakwa
sehingga terdakwa bisa diterima bekerja di PT. Pelni (Persero),
 Setelah mendengar Pembelaan Tergugat secara tulisan yang dimana Tergugat bersikap
sopan dan kooperatif selama persidangan

11. 9
 Tergugat merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anak-anaknya yang masih
kecil dan Tergugat sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
 Tergugat juga mengakui bahwa ijazah terakhir yang dimiliki adalah ijazah SMA saja.
Issue III: Apa sajakah kerugian berkaitan dengan Pemalsuan Ijazah oleh tergugat S.S…..?
 Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan pihak PT. Pelni (Persero)
mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau intensif
serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak
perjanjian kerja laut dengan pihak PT. Pelni (Persero) yang totalnya sekitar
Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 Perbuatan tergugat telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin Makassar
 Pasien-pasien yang pernah dilayani oleh tergugat S.S yang hanya lulusan SMA karena
tidak mempunyai kompetensi dalam bidang kedokteran
2.5 Pembahasan
1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam KUHP dan UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah menurut KUHP dan UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas yaitu pada KUHP terdapat pada Bab XII Pasal 263 yaitu
pemalsuan surat. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah diatur
mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta ketentuan pidana tentang pemalsuan
ijazah yaitu pada Bab VI Bagian keempat mengenai Pendidikan Tinggi dan Bab XX yaitu
antara lain diatur pada Pasal 25, Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69.
Dilihat dari isi Pasal 263 KUHP tidak diatur secara khusus tentang pemalsuan
ijazah. Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat.
Tetapi didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur dengan tegas bagi pelaku
yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan
ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.
Dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan politik hukum pidana yang sekarang
telah mengalami suatu pergeseran, dimana dalam menentukan suatu perbuatan yang
melanggar hukum tidak hanya berpedoman pada undang-undang yang terkodifikasi
(KUHP). Setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum juga telah diatur dalam
undang-undang tersendiri, seperti halnya dalam UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

12. 10
2. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Menurut KUHP, dan UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas
Pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam UU No. 20 Tahun
2003 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan
ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat artinya
tidak terganggu jiwanya, selain itu juga bagi mereka yang membantu memberikan ijazah
dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
Dilihat dari kalimat membantu adanya perbuatan pemalsuan ijazah yaitu mereka
yang ikut membantu pemalsuan ijazah dalam KUHP kita kenal dengan penyertaan yang
diatur dalam Pasal 55 KUHP, serta pertanggungjawaban pembantu yang diatur pada Pasal
57 ayat
(4) KUHP. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu terdapat
pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1).
Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, dalam hal ini dapat dijerat
dengan Pasal 263 KUHP yang dimana pelaku dapat diancam pidana penjara selama-
lamanya enam tahun. Dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari
24 jam, dengan demikian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana pemalsuan ijazah yang terbukti bersalah adalah serendah-rendahnya satu hari dan
setinggi-tingginya enam tahun. Menurut Van Bemmelen bahwa, “Hakim diberikan
kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana dengan memilih antara minimum
satu hari dengan maksimum yang diancamkan oleh pembuat Undang-undang terhadap
delik yang bersangkutan.
Selain sanki pidana pemalsuan ijazah yang duatur pada KUHP sanksi pemalsuan
ijazah juga diatur secara khusus di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu
dalam Bab XX yaitu terdapat pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1),
Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

13. 11
BAB 3
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pemalsuan ijazah dikatagorikan ke dalam
Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang
pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit
(tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara
khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan dalam
pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah adalah orang yang membuat
atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.
Maka dari itu, berlaku asas hukum lex specialis derogat legi generalis atau peraturan
yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di
dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya
seperti apa yang diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang
secara tegas mengatur mengenai pemalsuan ijazah.
Kasus ini terkuak bermula saat adanya pungli. Sebab banyak awak kapal yang
mengeluh dimintai biaya saat berobat, padahal mestinya gratis.
Kasus ini pun diadukan ke PT Pelni dan diselidiki oleh petugas.
Setelah diverifikasi, ada kejanggalan di ijazah terdakwa.
Ketika itu PT Pelni berkomunikasi dengan Fakultas Kedokteran Unhas Makassar,
Sehingga ditemukanlah fakta bahwa terdakwa ini dokter palsu atau gadungan
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas terbukti bersalah karena
melakukan penipuan dan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan
ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang
terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Tuntutan ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku
dan Keadaan yang meringankan:
Tergugat berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya
persidangan;
Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

14. 12
DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2000, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta.
Bemmelen, J.M. Van, 1986, Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier, Binacipta, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Surabaya.
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, ed.1, cet 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wiryono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional