2. PENGUSAHAAN PELABUHAN
Pada tahun 1983-1990, berdasarkan peraturan pemerintah No.11 tahun 1983 dan peratuan pemerintah No.3 tahun 1983 dibentuk 4
(empat) perusahaan umum (Perum) Pelabuhan, yaitu:
• Perum Pelabuhan I berkedudukan di Medan yang meliputi provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Riau.
• Perum Pelabuhan II berkedudukan di Jakarta meliputi provinsi Sumatra Barat, DKI Jakarta dan Jawa Barat
• Perum Pelabuhan III berkedudukan di Surabaya meliputi provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Bali, NTB, NTT dan Timor Timur.
• Perum Pelabuhan IV berkedudukan di Ujung Pandang, meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
Selanjutnya kriteria hirarki pelabuhan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 diuraikan seperti
berikut :
• Pelabuhan Internasional Hub, utama primer yang melayani nasional dan internasional dalan jumlah besar. dan merupakan
simpul dalam jaringan laut internasional.
• Pelabuhan International, utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga
menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
• Pelabuhan Nasional, utama tersier yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah.
• Pelabuhan Regional,pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional.
• Pelabuhan Lokal, pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil
3. BENTUK-BENTUK PENGATURAN
Fungsi utama dari pelabuhan adalah:
• Fungsi Lalu Lintas: pelabuhan adalah titik node didalam lalu lintas,
yang menghubungkan moda air dan berbagai mode darat.
• Fungsi Transportasi: pelabuhan adalah tempat untuk bongkar muat
atautransfer berbagai arus barang.
Selain ini, pelabuhan dapat memiliki beberapa fungsi sekunder, seperti:
• Kegiatan industri, biasanya dikaitkan dengan arus barang, perbaikan
dan pembuatan kapal. Akan tetapi dengan adanya pelabuhan daerah
sekitarnya menjadi alasan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu
industri.
• Jasa komersial dan finansial, termasuk bank
• Fungsi lalu lintas membutuhkan tiga kondisi yang harus dipenuhi
dengan baik, yaitu “pintu depan”, “pintu belakang” maupun
kapasitasdan pelayanan yang cukup di pelabuhan itu sendiri
4. PEMBIAYAAN
Terdapat tiga bentuk organisasi pelabuhan publik:
• Layanan Pelabuhan: semua layanan termasuk penanganan kargo dan penyimpanan yang disediakan oleh otoritas pelabuhan.
Bentuk ini di masa lalu dilakukan Pemerintah dan masih dapat ditemukan di beberapa negara berkembang. Hal ini sering
ditandai oleh birokrasi dan biasanya hanya bisa bertahan jika hinterlandnya alami tanpa adnya kompetisi dengan pelabuhan
lainnya.
• Pelabuhan Sistem Sewa: otoritas pelabuhan memiliki tanah dan memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk
penyediaan penanganan kargo dan jasa penyimpanan. Otoritas pelabuhan bertanggung jawab untuk infrastruktur, keamanan laut
dan akses, termasuk pemeliharaan alur pelabuhan.
• Peralatan Pelabuhan: otoritas pelabuhan tetap bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan penanganan utama kapal - ke-
pantai (biasanya peralatan ringan seperti crane serbaguna), sedangkan penanganan kargo dilakukan oleh perusahaan swasta di
bawah lisensi yang diberikan oleh otoritas pelabuhan.
Dalam kompetisi langsung diantara pelabuhan untuk menarik perdagangan tertentu dan volume kargo, faktor kompetitif berikut
adalah penting:
• Ketersediaan lahan untuk terminal dan biaya terkait per m2 tarif Pelabuhan dan iuran
• Kualitas pelabuhan dan/atau ada stevedores (efisiensi, keandalan, fleksibilitas, penanganan biaya)
• Kualitas koneksi pedalaman
• Persyaratan lingkungan
• Bea Cukai
• Keselamatan Nautical
5. Cakupan Perencanaan, Perancangan dan Pelaksanaan Pelabuhan
Untuk perencana pelabuhan adalah wajib untuk memahami perkembangan
ini. Bagian berikut menyajikan data dan beberapa kecendrungan pada desain kapal
dan penanganan kargo sejauh relevan untuk perencanaan Pelabuhan. Oleh karena itu
perencanaan pelabuhan adalah kerja sama tim. Tapi dalam tim ini perencana
pelabuhan memainkan peran sentral dalam mengembangkan konsep dan merekrut
personel yang dibutuhkan dalam keahliannya masing- masing pada waktu yang
dibutuhkan. Kebanyakan perencana pelabuhan adalah sarjana teknik sipil ada juga
yang lainnya dengan pelatihan teknik hidrolik dan pengalaman.
Kualitas pertama diperlukan untuk mengarahkan pekerjaan yang dilakukan
oleh para ahli dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam desain lay-out pelabuhan.
Proses integrasi itu sendiri adalah bagian dari kreatifitas pekerjaan: bagaimana cara
yang tepat untuk mengatur mereka yang terlibat secara fisik dalam hal menentukan
dimensi alur masuk pelabuhan (approachchannel) dan kolam pelabuhan (turning
basins), dermaga dan terminal, koridor untuk koneksi pedalaman (hinterland) dan
sebaginya.
