Dokumen tersebut merupakan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di 171 daerah pemilihan yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tahapan pemilihan terdiri dari persiapan meliputi penandatanganan perjanjian hibah daerah, pengesahan peraturan, sosialisasi, pembentukan panitia, dan pemutakhiran data pemilih, serta pen
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
1 MATERI TAHAPAN.pptx
1. PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
2. A.17 provinsi: Bali, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Lampung, Maluku,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera
Selatan, dan Sumatera Utara.
B.115 Kabupaten; dan
C.39 Kota.
Daerah Pemilihan Tahun 2018
4. TAHAPAN PERSIAPAN TERDIRI ATAS:
a. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD);
b. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan
Pemilihan;
c. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan
teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
e. pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
f. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
5. TAHAPAN PENYELENGGARAAN TERDIRI ATAS:
a. pencalonan, terdiri dari:
1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
2. pendaftaran Pasangan Calon;
b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
c. kampanye:
1. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik;
dan
3. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
d. laporan dan audit dana kampanye;
6. LANJUTAN ….
e. pemungutan suara;
f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa
permohonan;
h. Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP); dan
j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan
Mahkamah Konstitusi.
