Dokumen tersebut membahas perencanaan dan implementasi klausul 6.1 standar ISO 27001:2013 dan ISO 37001:2016 tentang manajemen risiko pada proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Bandung. Terdapat penjelasan mengenai visi, misi, struktur organisasi, SOP permohonan paspor, dan langkah-langkah penerbitan paspor sesuai standar yang berlaku.

1. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KLAUSUL 6.1
STANDAR ISO 27001:2013 DAN ISO 37001:2016
PADA PERMOHONAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI BANDUNG
Disusun Sebagai Tugas Mata Kuliah
EL5216 Manajemen Risiko Keamanan Informasi
Oleh:
RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR
NIM. 23217074
Program Studi Magister Teknik Elektro
Opsi: Rekayasa Manajemen Keamanan Informasi - RMKI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2018

2. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 1
Pendahuluan
Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sebagai salah satu Kantor Imigrasi yang berada pada pusat
wilayah ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan
pelayanan dan pengawasan Keimigrasian di wilayah Kota Bandung. Kantor Imigrasi Kelas I
Bandung didirikan tahun 1952 bertempat di Jalan Dago Bandung kemudian mengalami
beberapa kali pemindahan lokasi kantor. Dari Jalan Dago pindah ke Jalan Merdeka (sekarang
Bandung Indah Plasa) kemudian pindah lokasi ke Jalan Dalem Kaum tepatnya di Pendopo
Bandung kemudian pindah ke Jalan Diponegoro No. 34 Bandung dan terakhir pindah ke Jalan
Surapati No. 82 Bandung diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Bapak Soehendro Hendarsin, SH. pada tanggal 19 Maret 1983.
Gedung Kantor Imigrasi kelas I Bandung dengan alamat Jalan Surapati No. 82 Bandung di
bangun berdasarkan DIP No.32/xiii/3/1981 tanggal 16 Maret 1981. Luas Tanah keseluruhan
2.822 M2
, Luas Bangunan 1.578 M2
, di belakang Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
telah dibangun pula Karantina dengan luas bangunan 200 M2
serta Gedung Aula dengan luas
Bangunan 304 M2
. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung merupakan salah satu unit pelaksana
teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
Wilayah Kerja sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
No.M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal, 25 September 2002, maka wilayah kerja Kantor
Imigrasi Kelas I Bandung terdiri dari: (1) Kota Bandung, (2) Kabupaten Bandung, (3)
Kabupaten Subang, (4) Kota Cimahi, (5) Kabupaten Bandung Barat, dan (6) Kabupaten
Sumedang.
Visi:
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”
Misi:
“Melindungi Hak Asasi Manusia“
Motto:
“Melayani dengan Tulus“

3. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 2
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Bandung telah menyusun
rencana yang tertuang dalam Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Visi berkaitan
dengan pandangan kedepan menyangkut Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dalam melayani
masyarakat agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif,
transparan serta produktif untuk mencapai tujuan. Visi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
itu sendiri adalah Menjadikan Insan Imigrasi yang profesional, berwibawa dan
berwawasan global, sehingga terwujud pelayanan prima dibidang keimigrasian bagi
masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
Janji Layanan: (1) Kepastian Persyaratan, (2) Kepastian Biaya, dan (3) Kepastian Waktu
Penyelesaian.
Sebagai upaya untuk mencapai Visi di atas, maka ditetapkan Misi Kantor Imigrasi Kelas I
Bandung, yaitu : (1) Melaksanakan Pelayanan yang cepat, (2) Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia, (3) Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap
masyarakat, (4) Mengembangkan Sistem Informasi Keimigrasian, dan (5) Melaksanakan
pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang
pembangunan nasional.
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

4. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 3
Bisnis Proses Permohonan Paspor:

5. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 4
Bisnis Proses Paspor Tidak Lulus (Ditolak):

6. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 5
Bisnis Proses Paspor Hilang atau Rusak:

7. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 6
SOP Permohonan Paspor:
Dasar:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor
1) Permohonan Paspor dapat diajukan oleh warga negara Indonesia:
1. di wilayah Indonesia; atau
2. di luar wilayah Indonesia
2) Paspor sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas :
1. Paspor biasa; dan
2. Paspor biasa elektronik
3) Paspor sebagaimana dimaksud pada poin 2 diterbitkan dengan menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian.
4) Permohonan Paspor dapat diajukan secara :
1. Manual; atau
2. Elektronik.
Persyaratan:
I. WNI Berdomisili di Indonesia
1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah
Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi
yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan
melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :
a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar
negeri;
b. kartu keluarga;
c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah
mengganti nama; dan
f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

8. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 7
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus
dokumen yang memuat :
a. nama;
b. tanggal lahir;
c. tempat lahir; dan
d. nama orang tua
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data
sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan
dari instansi yang berwenang.
II. Anak WNI Berdomisili di Indonesia
1. Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,
permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan
persyaratan:
a. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan
pindah ke luar negeri;
b. Kartu keluarga;
c. Akta kelahiran atau surat baptis
d. Akta perkawinan atau buku nikah orangtua;
e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah
mengganti nama; dan
f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa
III. Calon TKI Domisili Indonesia
1. Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,
permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditujukan pada kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan
domisili yang bersangkutan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan mengisi aplikasi
data dan melampirkan persyaratan:
a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar
negeri;
b. Kartu keluarga;
c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

9. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 8
d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. Surat penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti
nama;
f. Surat rekomendasi permohonan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia yang
diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
g. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
3. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c harus
dokumen yang memuat:
a. Nama;
b. Tanggal lahir;
c. Tempat lahir; dan
d. Nama orang tua.
4. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c tidak memuat data
sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari
instansi yang berwenang.
IV. WNI Domisili Luar Indonesia
Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor
biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik
Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
1. Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan
bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
2. Paspor biasa lama.
V. Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang Lahir di Luar Indonesia
Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan
Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada
Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
2. Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia

10. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 9
Penerbitan Paspor:
1. Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :
a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
b. Pengambilan foto dan sidik jari;
c. Wawancara;
d. Verifikasi;
e. Adjudikasi; dan
f. Pembayaran biaya paspor
2. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah:
a. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen
kelengkapan persyaratan;
b. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah memenuhi
persyaratan dimuat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh
pejabat imigrasi;
c. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar
pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen informasi Keimigrasian,
pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan
surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian;
e. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk
mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
f. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf e disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang
belum dipenuhi;
g. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum
dalam daftar pencegahan, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan
pengambilan foto dan sidik jari;
h. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara
keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli
pemohon;

11. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 10
i. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada
pemohon;
j. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank persepsi atau
melalui fasilitas pembayaran perbankan;
k. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap
persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen
asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian
atau pemeriksaan lebih lanjut;
l. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dimuat
dalam berita acara pemeriksaan;
m. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap
persyaratan pemohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli
persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan;
n. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m telah
dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk waib
membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem informasi
Manajemen keimigrasian;
o. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan;
p. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud huruf o telah
dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib
membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem Informasi
Manajemen Keimigrasian
q. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi
terhadap penerbitan paspor biasa;
r. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan
dengan mencocokan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan
dalam sistem Informasi manajemen Keimigrasian;
s. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi
data pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan
pencetakan dan uji kualitas;
t. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 11
u. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah
disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali;
v. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam
waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
w. Batas waktu penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf v
berlaku juga terhadap paspor biasa yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Luar
Negeri;
x. Waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa sebagaimana disebutkan pada
huruf w danvhuruf v dikecualikan, bagi penerbitan paspor biasa untuk alasan
penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor
duplikasi;
y. Paspor biasa yang telah selesai dapat diambil oleh :
1. Pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti
identitas yang sah;
2. Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan denga
pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, fotokopi kartu
keluarga, dan kartu identitas pengambil yang sah; atau
3. Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan
pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa,
dan identitas pengambil yang sah;
z. Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf y wajib dicatat
dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditanda tangani oleh pengambil

13. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 12
Manajemen Risiko Keamanan Informasi (ISO 27001) dan Opportunity di Bisnis Proses Permohonan Paspor

14. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 13
Manajemen Risiko Anti Penyuapan (ISO 37001) dan Opportunity di Bisnis Proses Permohonan Paspor

15. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 14
A. Identifikasi aktor internal dan ekternal yang dapat mempengaruhi permohonan
paspor
a. Aktor internal
• Petugas Front
• Petugas Counter
• Petugas Adjudikator
• Petugas Cetak
• Petugas Uji Kualitas dan Penyerahan
b. Aktor ekternal
• Pemohon Paspor
B. Klasifikasi aset
No Jenis Aset Deskripsi Aset
1 Input Permohonan Scan Persyaratan Pemohon
2 Persetujuan Permohonan Cek Data
3 Penyimpanan Permohonan Sistem menyimpan dalam databases
C. Inventaris asset
Tipe Media Informasi Media Informasi Pemilik
Database E-KTP, KK, Akte
Lahir/Ijazah/Buku Nikah,
Paspor Lama dan Biometrik
(Persyaratan dan data yang
dilampirkan)
Dirjen Imigrasi
D. Klasifikasi informasi
Media Informasi Klasifikasi Informasi
E-KTP, KK, Akte Lahir/Ijazah/Buku
Nikah, Paspor Lama, dan Biometrik
(Persyaratan dan data yang dilampirkan)
Dirjen Imigrasi (terbatas, hanya orang-
orang tertentu yang boleh mengaksesnya)

16. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 15
E. Identifikasi risiko
a. ISO 27001
Kode Seven Enabler Risk Event
R1 Processes Pemohon memasukkan NIK palsu
R2 Service, Infrastructure, and
Applications
Terjadi antrian yang lama untuk beberapa
kantor imigrasi
R3 Culture, Ethics and
Behaviour
Pemohon pernah memberikan data yang tidak
benar
R4 Culture, Ethics and
Behaviour
Pemohon mengaku sebagai keluarga atau
memalsukan surat kuasa pengambilan paspor
b. ISO 37001
Kode Seven Enabler Risk Event
R1 -
R14
Culture, Ethics and
Behaviour
Pemohon menginginkan proses yang lebih
cepat (tidak sesuai nomor antrian dan tidak
sesuai dengan persyaratan yang benar)

17. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 16
F. Skenario risiko
a. ISO 27001
Kode Deskripsi Risiko
Dampak 1=lowest / 5=highest
Positif Negatif Probabilitas Impact
R1
Pemohon memasukkan
NIK palsu
Petugas harus kembali cek berkas
fisik asli dengan teliti
Pemohon menggunakan data yang
tidak benar
5 5
R2
Terjadi antrian yang lama
untuk beberapa kantor
imigrasi
Membuka pelayanan di hari libur
(Sabtu dan Minggu)
Pemohon yang membutuh segera
paspor, merasa tidak dilayani
dengan baik
4 4
R3
Pemohon pernah
memberikan data yang
tidak benar
Petugas harus teliti, mengetahui
tipe-tipe orang yang memberikan
data yang tidak benar
Pemohon mendapatkan paspor
yang datanya tidak benar
5 5
R4
Pemohon mengaku
sebagai keluarga atau
memalsukan surat kuasa
pengambilan paspor
Petugas harus teliti, cek berkas asli
Paspor dipegang oleh orang yang
tidak berhak
5 5
b. ISO 37001
Kode Deskripsi Risiko
Dampak 1=lowest / 5=highest
Positif Negatif Probabilitas Impact
R1-
R14
Pemohon menginginkan
proses yang lebih cepat
(tidak sesuai nomor
antrian dan tidak sesuai
dengan persyaratan yang
benar)
Petugas akan tegas, bahwa semua
dilayani berdasarkan nomor antrian
sesuai dengan jadwal dari aplikasi
online dan data yang benar
Pemohon menginginkan proses
yang lebih cepat, dan tidak
menggunakan persyaratan yang
benar
5 5

18. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 17
G. Evaluasi risiko
a. ISO 27001
Kode Deskripsi Risiko IT Risk Prioritas
R1 Pemohon memasukkan NIK palsu High
R2
Terjadi antrian yang lama untuk beberapa kantor
imigrasi
Medium
R3
Pemohon pernah memberikan data yang tidak
benar
High
R4
Pemohon mengaku sebagai keluarga atau
memalsukan surat kuasa pengambilan paspor
High
b. ISO 37001
Kode Deskripsi Risiko IT Risk Prioritas
R1 -
R14
Pemohon menginginkan proses yang lebih cepat
(tidak sesuai nomor antrian dan tidak sesuai
dengan persyaratan yang benar)
High
H. Penanganan risiko
a. ISO 27001
Kode
Respon Risiko
Kontrol
Accept
Transfer
Mitigate
Avoid
R1
Sistem harus langsung cek NIK ke Database
KEMENDAGRI (tidak ada langsung ditolak)
R2
Sistem menampilkan laporan untuk jumlah
permohonan setiap harinya, sehingga dapat mengambil
tindakan untuk membuka layanan di hari Sabtu dan
Minggu, sesuai dengan Visi, Misi dan Motto Imigrasi
“Melayani dengan Tulus”
R3
Data sudah terpusat, sehingga dapat langsung
mengetahui identifikasi biometric, cek cekal,
identifikasi WNA, dan cek berkewarganegaraan ganda
R4
Menggunakan Buku Tanda Terima Penyerahan Paspor
(Buku Ekspedisi)

19. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 18
b. ISO 37001
Kode
Respon Risiko
Kontrol
Accept
Transfer
Mitigate
Avoid
R1 –
R14
1. Memberikan informasi pada pemohon tentang tata
cara dan persyaratan untuk pembuatan paspor
(melalui pengumuman, multimedia, spanduk,
brosur, web http://www.imigrasi.go.id, twitter,
instagram, iklan media cetak, radio dan televisi)
2. Loket terbuka/terlihat oleh pemohon, sehingga
dapat ikut mengawasi proses permohonan paspor
3. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
I. Identifikasi peluang ISO 27001 dan ISO 37001
Kode Identifikasi Peluang
O1 Kerjasama dengan KEMENDAGRI untuk penggunaan data NIK
O2 1. Membuka pelayanan hari Sabtu dan Minggu
2. Membuka kantor/pelayanan khusus di Mal
3. Membuka unit baru khusus pelayanan paspor
4. Kerjasama dengan KEMENAG khusus pelayanan untuk Calon Haji
O3 Kerjasama dengan APH (POLRI, KPK, Dirjen Pajak, Dirjen Beacukai, Dirjen
Pemasyarakatan, dan BNN) data terpusat
O4 Kerjasama dengan PT. POS untuk pengantaran dokumen penting (unsur
kehati-hatian harus sampai kepada yang bersangkutan)
O5 1. Kerjasama dengan Dirjen DUKCAPIL (KEMENDAGRI) tentang
kesalahan data atau perbaikan data
2. Kerjasama dengan Pengadilan untuk perubahan data
O6 Masyarakat terlibat untuk ikut melihat dan mengawasi, apabila ada yang tidak
sesuai dengan nomor antrian atau didiskriminasikan
O7 Masyarakat jelas tentang tahapan dan prosedur yang dilalui, bahkan apabila
paspor tidak lulus/ditolak

20. Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 19
Referensi:
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf
2. Peraturan MENKUMHAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor
http://imigrasi.go.id/phocadownloadpap/PeraturanMenteri/Tahun2014/permenkumham%
20no.8%20tahun%202014.pdf
Mendukung Pariwisata
Kemudahan dalam Investasi
Pelayanan
Prima
Pencegahan
Penangkalan
Koordinasi dengan Instansi Berwenang
Pendidikan Masyarakat (Aspek Hukum)
Penjaga Pintu Gerbang
Menjaga Kedaulatan NKRI
Teknologi
(Sarana & Pras)
Pengawasan
Internal
FASILITATOR PEMBANGUNAN
KEAMANAN NEGARA
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
(WNI & WNA)
Pengadaan
SDM
(Kepegawaian)
OrganisasiKeuangan
Layanan
Hukum
Layanan
Internal
Hubungan
Masyarakat
Kepastian
Biaya
Kepastian
Waktu
Kepastian
Persyaratan
AnalisisDatadanPengolahanInformasi
(Masyarakat&Mitra)
PrimaryActivity
Support
Activity
Value Chain Imigrasi: