Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH
Antara
_______________________
Dan
____________________
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut sebagai “PPJB”) ini dibuat pada
hari ........, tanggal ........, bulan ........, tahun ............................(Tgl-Bln-Thn) di .................,
oleh dan antara:
1. Nama : .............
Alamat KTP : .....................................
No. KTP : .....................................
Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari para penjual berdasarkan Surat Kuasa Jual
tertanggal ............................. sebagaimana terlampir dalam PPJB ini.
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Penjual/Pihak Pertama”; dan
2. Nama : ................
Alamat KTP : ................................
................................
No. KTP : ................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembeli/Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah kuasa penjual yang sah atas tanah seluas + ........ M2
(......................................................Meter Persegi) yang terletak di
................................................................................
B. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menjual tanah tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak
Kedua bersedia untuk membeli tanah tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat yang akan diatur lebih lanjut dalam PPJB ini.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak telah sepakat tunduk dan
mengikatkan diri dalam PPJB ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

2. 2
PASAL 1
RUANG LINGKUP PPJB
1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian
pada waktunya menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua
dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada
waktunya membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama atas objek PPJB
sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 pasal ini.
2. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa yang menjadi objek PPJB ini adalah sebagai
berikut:
a. Luas Tanah : + .........M2 (..........................................................Meter
Persegi)
Bukti Kepemilikan : Berupa Akta Jual Beli dan/atau girik (terlampir)
b. Luas Tanah : + ....... M2 (.......................................................... Meter
Persegi)
Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik (terlampir)
Total Luas Tanah a dan b : + .......... M2 (............................................................Meter
Persegi)
yang terletak di ........................................................... sebagaimana tergambar pada copy
Gambar Situasi terlampir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
PPJB ini.
(Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek PPJB”).
3. Penandatanganan Akta Jual–Beli di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) akan dilakukan setelah Para Pihak melaksanakan seluruh kewajibannya
berdasarkan PPJB ini.
PASAL 2
HARGA PEMBELIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Harga Objek PPJB sesuai yang diuraikan pada pasal 1 ayat 2 di atas, disepakati oleh Para
Pihak sebagai berikut:
a. Rp. ............./M2 (.................................. Rupiah per Meter Persegi) untuk tanah yang
belum mempunyai bukti kepemilikan atau masih berupa AJB dan/atau girik;
b. Rp. ........... /M2 (................................. Rupiah per Meter Persegi) untuk tanah yang
telah mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat;
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Harga Pembelian”.
2. Pembayaran Harga Pembelian di atas akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan
mekanisme pembayaran sebagai berikut:

3. 3
a. Pembayaran Pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp. .......................,-
(......................Rupiah), akan dibayarkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya PPJB ini oleh Para Pihak.
b. Pembayaran Kedua sebagai pelunasan dengan ketentuan harga sebagaimana diatur
dalam ayat 1 tersebut di atas, akan dibayarkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pengukuran ulang dan sudah diketahui luas
aslinya oleh pihak yang berwenang untuk itu.
3. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Harga Pembelian dilakukan melalui mekanisme
transfer rekening milik Pihak Pertama sebagai berikut:
Nama Bank : ..............
Cabang : ...............
Nomor Rekening : ..............
Atas Nama : .............
4. Para Pihak sepakat bahwa pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan PPJB ini akan
ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
yang berlaku. Untuk menghindari keragu-raguan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Pajak penghasilan (PPh) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang harus dibayarkan sehubungan dengan pengalihan Objek PPJB ini
merupakan sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Pertama.
PASAL 3
BIAYA-BIAYA
1. Biaya-biaya yang timbul atas pembuatan Akta Jual-Beli dan pengurusan sertifikat oleh
Notaris akan menjadi tanggungan Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa biaya AJB dan
sertifikat tersebut tidak lebih dari Rp. 20.000/M2 (dua puluh ribu Rupiah per Meter
Persegi). Apabila biaya notaris melebihi/lebih besar dari biaya yang telah ditentukan
tersebut, maka kekurangan biaya tersebut menjadi beban dan tanggungan dari Pihak
Pertama.
2. Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
PPJB ini termasuk namun tidak terbatas kepada biaya sanitasi, retribusi keamanan, dan
sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau denda yang mungkin
timbul dan terhutang (apabila ada) dan biaya lain sebagainya merupakan beban dan
tanggungan Pihak Pertama, dan harus dilunasi sebelum beralihnya Objek PPJB kepada
Pihak Kedua.
PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA
1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Objek PPJB yang diperjual-belikan adalah
benar dikuasakan kepada Pihak Pertama atau Pihak Pertama memiliki kuasa yang sah dan
legal untuk menjual Objek PPJB, sehingga dengan demikian membebaskan Pihak Kedua
dari tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut hak atas Objek PPJB
tersebut.

4. 4
2. Pihak Pertama menjamin sepenuhnya bahwa Objek PPJB yang diperjual-belikan kepada
Pihak Kedua adalah bebas dari sengketa, tidak dijaminkan dalam bentuk apapun, tidak
terkena sitaan dan belum pernah diperjual-belikan sebelumnya terkecuali kepada Pihak
Kedua berdasarkan PPJB ini.
3. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin Pihak Kedua untuk melakukan/melaksanakan
seluruh pengurusan sertifikat tanah terhadap tanah yang belum mempunyai sertifikat.
4. Pihak Pertama menjamin sepenuhnya Pihak Kedua akan melaksanakan setiap dan seluruh
kewajibannya berdasarkan PPJB ini dengan penuh tanggungjawab.
PASAL 5
GANTI RUGI
Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki Pihak Kedua
berdasarkan PPJB ini dan/atau hukum yang berlaku, Pihak Pertama harus mengganti rugi,
membebaskan dan menjaga agar Pihak Kedua tetap terbebas dengan biaya penuh (termasuk
namun tidak terbatas terhadap biaya perkara dan/atau biaya-biaya konsultan hukum) dari dan
terhadap klaim, permintaan, tuntutan, tindakan, proses hukum, penuntutan, denda, sanksi,
ganti rugi, kekurangan, kerugian, biaya, kewajiban dan beban (“Ganti Rugi”) yang ada
dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari dan/atau yang mungkin
diajukan atau dibebankan oleh pihak lain manapun terhadap dan/atau kepada Pihak Kedua
sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran dari setiap pernyataan dan
jaminan yang dibuat oleh Pihak Pertama berdasarkan PPJB ini dan/atau dari setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama atas setiap dan/atau seluruh ketentuan PPJB
ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sebagai akibat dari setiap
tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebelum dilaksanakannya
pengalihan Objek PPJB ini.
PASAL 6
KEADAAN KAHAR
1. Penyimpangan dari ketentuan PPJB ini hanya berlaku dan dapat ditoleransi dalam hal
terjadinya keadaan kahar (force majeure).
2. Yang termasuk ke dalam keadaan kahar (force majeure) berdasarkan PPJB ini adalah atas
setiap keterlambatan atau kelalaian atau ketidaksanggupan Para Pihak dan/atau salah satu
Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PPJB ini yang disebabkan
oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan Para Pihak untuk mencegah dan/atau
mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu Pihak yaitu termasuk tetapi terbatas
pada banjir, gempa bumi, angin topan (badai), epidemi, pemberontakan, huru-hara, krisis
ekonomi secara nasional, kebijakan pemerintah, perang baik yang dinyatakan secara
resmi maupun tidak, kebakaran, blokade, gangguan perburuhan (karyawan) dan/atau
pemogokan.
3. Keadaan kahar (force majeure) harus dilaporkan oleh Pihak yang mengalami kepada
Pihak lain dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, kelalaian dalam

5. 5
melakukan pemberitahuan tersebut akan mengakibatkan keadaan yang dialami Pihak
yang mengalami tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar (force majeure) dan tidak
akan mempengaruhi dan/atau menunda pelaksanaan PPJB ini terkecuali dapat dibuktikan
bahwa kelalaian dalam melakukan pemberitahuan kepada Pihak lain dalam tenggang
waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan dari Pihak
yang mengalami.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 PPJB ini, karena keadaan kahar (force
majeure) ini, Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dipersalahkan dan
karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam
maupun di luar pengadilan oleh Pihak lain yang menderita kerugian.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 PPJB ini, apabila keadaan kahar (force
majeure) berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari
kalender, maka Para Pihak atas dasar kesepakatan bersama dapat mengakhiri PPJB ini
dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de
charge).
PASAL 7
PENGAKHIRAN PPJB
1. Para Pihak sepakat bahwa PPJB ini berakhir atau diakhiri apabila terjadi salah satu dari
hal- hal sebagai berikut :
a. Beralihnya PPJB menjadi Akta Jual Beli antara Para Pihak; atau
b. Diakhiri oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan force majeure sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 6 ayat 5 PPJB ini; atau
c. Diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat dalam hal PPJB ini diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1
huruf b atau c maka segala pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak
Pertama harus segera dikembalikan secara lunas dan seketika.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan berlakunya Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya putusan pengadilan atau
putusan hakim sehubungan dengan pengakhiran perjanjian.
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. PPJB ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat bahwa seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau
perbedaan pendapat yang timbul dan/atau mungkin timbul dikemudian hari sehubungan
dengan PPJB ini dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan PPJB ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.

6. 6
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal musyawarah
pertama dilaksanakan oleh Para Pihak, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 9
LAIN-LAIN
1. Para Pihak berjanji untuk melaksanakan PPJB ini dengan niat baik dan menghormati niat
baik tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan PPJB ini.
2. PPJB ini mengikat bagi ahli waris dan/atau pengganti haknya yang sah dari Para Pihak.
3. Masing-masing Pihak sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada Pihak lain
mengenai hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan
kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PPJB ini.
4. PPJB ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PPJB ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan
dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga hukum lainnya, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PPJB ini. Para
Pihak wajib, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan
sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-
ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
6. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan PPJB ini kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh Pihak lainnya, PPJB
ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
7. Para Pihak sepakat bahwa semua ketentuan dalam PPJB ini tidak dapat diubah,
dimodifikasi, diganti atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
8. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam PPJB ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian secara tertulis atas dasar kesepakatan bersama Para Pihak yang
berlaku sebagai addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PPJB ini.
9. Setiap dan semua lampiran, tambahan, addendum, dan/atau perubahan PPJB ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PPJB ini.

7. 7
Demikian PPJB ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing – masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama
_______________________
Nama: .............
Pihak Kedua
_______________________
Nama: ................
Saksi-saksi:
1. ................................
2. ................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Surat Kuasa Menjual;
2. Gambar Situasi.