Contoh Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Singkong Terbaru. (Beli Kontrak, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 8
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DAN JUAL BELI
Nomor: _______________________
Surat Perjanjian Kerjasama Dan Jual Beli (selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) ini dibuat pada
hari ini, .......... tanggal ........, bulan ..........., tahun .................... (Tgl/Bln/Thn), oleh dan antara:
1. CV. ____________________, suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di
......................................................................................, dalam hal ini diwakili oleh
....................., selaku Direktur dari CV. ____________________ (selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK PERTAMA”);
2. PT. __________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di
........................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ........................,
selaku General Manager dari PT. __________________ dalam hal ini bertindak selaku
kuasa dari Direktur PT. __________________ berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
…………….. (selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut “PARA
PIHAK” dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama untuk melaksanakan proyek pembudidayaan
singkong varietas Mekar Manik di atas lahan seluas ± ........ ha (kurang lebih ................... hektar
are) yang berlokasi di daerah ............., ............., dan .............. (selanjutnya disebut “PROYEK
BUDIDAYA SINGKONG”).
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal ditandatanganinya
PERJANJIAN ini sampai dengan terselesaikannya PROYEK BUDIDAYA SINGKONG tersebut.
PASAL 3

2. Halaman 2 dari 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan bibit singkong varietas unggul Mekar
Manik sebanyak ............ stek/ha (...................... stek per hektar are) dengan total
pemesanan bibit sebanyak ................. stek (seratus delapan puluh ribu stek).
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan pupuk hayati jenis MiG-6 plus
sebanyak ....... liter/ha (........ liter per hektar are) dengan total pemesanan pupuk sebesar
........... liter (...................................... liter).
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan tenaga ahli (konsultan) dan tenaga
pendamping lapangan yang akan memberikan arahan kepada tenaga lapangan yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan penanaman/budidaya singkong Mekar
Manik, sesuai dengan Standar Operating Procedure (“SOP”) yang dimiliki oleh PIHAK
PERTAMA.
d. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas hasil produksi budidaya singkong yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6
PERJANJIAN ini.
e. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan tambahan bibit sebanyak 5% (lima
persen) dari total pemesanan bibit sebagai penggantian bibit yang mati.
f. Kematian bibit yang tidak ditanam sesuai dengan SOP maupun karena faktor alam tidak
menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA.
g. PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran dari PIHAK KEDUA atas bibit singkong
Mekar Manik, Pupuk Hayati MiG-6 plus serta tenaga konsultan yang memberikan
konsultasi maupun melakukan pendampingan yang disediakannya dalam rangka
melaksanakan PROYEK BUDIDAYA SINGKONG ini.
2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kualitas bibit serta pupuk yang berkualitas baik
yang diproduksi dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA berhak atas seluruh hasil produksi dari budidaya singkong varietas
Mekar Manik yang diusahakannya, baik berupa umbi maupun bibit.
c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tambahan bibit sebanyak 5% (lima persen) dari
total pemesanan bibit sebagai penggantian bibit yang mati.
d. PIHAK KEDUA wajib membayar seluruh pesanan yang dilakukannya baik untuk bibit
singkong Mekar Manik, pupuk hayati MiG-6 plus serta tenaga konsultan yang
memberikan konsultasi maupun melakukan pendampingan dalam PROYEK BUDIDAYA
SINGKONG ini.
e. PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh biaya honor, transportasi dan akomodasi
dari team ahli/pendamping lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

3. Halaman 3 dari 8
PASAL 4
MINIMUM PESANAN DAN PENGIRIMAN
1. Minimal pembelian atau pengambilan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA untuk setiap pengiriman adalah sebagai berikut:
a. Bibit Singkong Mekar Manik
Minimal pemesanan Bibit Singkong Mekar Manik untuk setiap pengiriman adalah total
sebanyak ........... (...............................) stek yang terdiri dari:
- Stek pendek ± 20 cm (kurang lebih dua puluh centimeter) sebanyak ..........
(......................) stek; dan
- Stek ukuran panjang untuk menjadi .............. stek pendek atau untuk kebutuhan 6 ha
(enam hektar) lahan.
b. Pupuk Hayati MiG-6 Plus
Minimal pemesanan Pupuk Hayati MiG-6 plus untuk setiap pengiriman adalah sebanyak
.... liter/ha (......... liter per hektar are) atau sebanyak ....... liter per 6 ha .......................per
enam hektar are).
2. Pemesanan atas Bibit Singkong Mekar Manik dan/atau Pupuk Hayati Mig-6 plus dilakukan
oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1-2 (satu sampai dengan
dua) minggu sebelum tanggal perkiraan penanamannya.
3. Pengiriman atas Bibit Singkong Mekar Manik akan dilakukan apabila lahan telah benar-
benar siap untuk ditanami dan maksimal waktu pengiriman adalah selambat-lambatnya 1
(satu) hari sebelum penanaman.
4. Apabila karena sesuatu hal dan lain hal PIHAK PERTAMA tidak bisa melakukan
pengiriman atau terlambat melakukan pengiriman maka PIHAK PERTAMA wajib
melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 5
HARGA DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. HARGA
PARA PIHAK sepakat bahwa harga beli dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
atas Bibit Singkong Mekar Manik dan/atau Pupuk Hayati Mig-6 plus adalah sebagai berikut:
No. Item Harga
1. Bibit singkong varietas Mekar Manik (dikirim dalam bentuk
stek pendek & panjang)
Rp. ........../stek
2. Pupuk hayati MiG-6 plus Rp. ............liter

4. Halaman 4 dari 8
Catatan:
 Harga tersebut sudah termasuk jasa angkutan sampai di lokasi penanaman;
 Untuk harga Pupuk hayati MiG-6 plus belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kunjungan untuk konsultasi gratis sebanyak 3
(tiga) kali dan selanjutnya apabila diminta oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan kunjungan
konsultasi maka PIHAK KEDUA akan memberikan consulting fee kepada PIHAK PERTAMA
sebesar Rp ............... (................................) per kunjungan; dan
 PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat OJT (On Job Training) yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran pesanan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PERJANJIAN ini dilakukan pada
saat PIHAK KEDUA melakukan pemesanan produk yaitu sebesar 50% (lima puluh persen)
dari total harga pemesanan dan sisanya 50% (lima puluh persen) akan dilunasi oleh PIHAK
KEDUA selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah produk diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui
mekanisme transfer dengan rekening sebagaimana berikut :
Nama Bank : ............................................
Cabang : ............................................
Atas Nama : CV. ____________________
Nomor Rekening : ............................................
Dan/atau
Nama Bank : ............................................
Cabang : ............................................
Atas Nama : CV. ____________________
Nomor Rekening : ............................................
4. Segala pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini akan dibayarkan
oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 6
JAMINAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA menjamin hasil produksi yang optimal atas penanaman bibit singkong
unggul varietas Mekar Manik yang ditanam PIHAK KEDUA apabila:
a. Kondisi tanah, air dan lingkungan memang sesuai untuk penanaman singkong varietas
Mekar Manik.

5. Halaman 5 dari 8
b. Teknik budidaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA, baik meliputi teknik penanaman, perawatan, pemeliharaan, pemupukan sampai
dengan pemanenan.
c. Penanaman bibit di lahan maksimal 3 (tiga) hari setelah bibit diterima oleh PIHAK
KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menjamin kualitas dan kuantitas Pupuk Hayati MiG-6 Plus serta bibit
singkong varietas unggul Mekar Manik yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 7
KEADAAN KAHAR
1. PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan KEADAAN KAHAR adalah keadaan
memaksa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya termasuk
namun tidak terbatas kepada peperangan, blokade pemberontakan, pemogokan, kebakaran,
dan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir bandang (selanjutnya
disebut “KEADAAN KAHAR”).
2. PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tiga kali dua
puluh empat jam) terhitung sejak terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut.
3. PIHAK yang terlambat dan/atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN sebagai akibat dari terjadinya KEADAAN KAHAR tidak dapat
dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dan/atau dituntut
dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lainnya yang
menderita kerugian.
4. Apabila KEADAAN KAHAR berlangsung secara terus menerus hingga mencapai 30 (tiga
puluh) hari, maka PARA PIHAK atas dasar persetujuan bersama dapat mengakhiri
PERJANJIAN ini.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir dan/atau diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:
a. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal berakhirnya PROYEK
BUDIDAYA SINGKONG; atau
b. Diakhirinya PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK apabila terdapat salah satu
PIHAK yang dinyatakan pailit dan/atau bangkrut oleh suatu putusan pengadilan yang

6. Halaman 6 dari 8
telah berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan dilikuidasi dan/atau direorganisasi atau
adanya suatu penunjukan kurator atau pengampu atau likuidator terhadap sebagian
dan/atau seluruh bisnis dan/atau aset PIHAK tersebut; atau
c. Diakhirinya PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK karena PIHAK yang lain
terlambat dan/atau tidak melakukan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan
PIHAK tersebut tetap gagal untuk memperbaiki keterlambatan dan/atau gagal
melakukan kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak PIHAK
yang lain melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait dengan perbaikan atas
keterlambatan dan/atau pelaksanaan kewajibannya; atau
d. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis berdasarkan
ketentuan Pasal 7 PERJANJIAN ini dalam hal terjadinya KEADAAN KAHAR; atau
e. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, PARA
PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan, sengketa dan/atau perbedaan pendapat yang muncul di antara PARA
PIHAK sehubungan dengan dan/ataut terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan, sengketa dan/atau perbedaan pendapat tersebut tidak
dapat tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dilaksanakannya musyawarah tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili
hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut PERJANJIAN ini
harus dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dan wajib dikirimkan melalui surat
tercatat dan/atau telex, faksimili, atau surat elektronik (e-mail), melalui alamat PARA
PIHAK sebagai berikut:

7. Halaman 7 dari 8
Untuk PIHAK PERTAMA:
CV. ____________________
....................................................
....................................................
....................................................
No. Telp. :
No. Fax. :
E-mail :
Up. :
Untuk PIHAK KEDUA:
PT. __________________
....................................................
....................................................
....................................................
No. Telp. :
No. Fax. :
E-mail :
Up. :
2. Masing-masing PIHAK dapat sewaktu-waktu merubah alamat pemberitahuan sebagaimana
tersebut di atas dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya.
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambah dan/atau dialihkan tanpa mendapat
persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum dimuat atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan dibuat
kemudian bilamana dianggap perlu dalam suatu addendum perjanjian atas dasar kesepakatan
PARA PIHAK, serta mengikat PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK terkait dengan
pokok persetujuan yang diperjanjikan dan menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lain
dalam bentuk apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang disepakati PARA PIHAK
sehubungan dengan pokok persetujuan dalam PERJANJIAN ini.
4. Dalam hal adanya satu atau lebih ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang menjadi batal
dan/atau tidak berlaku dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau suatu
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketidakberlakuan tersebut tidak
akan mengakibatkan batalnya ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan,
dalam setiap kejadian semacam itu, menyutujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk
membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan
PERJANJIAN yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah
dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. PARA PIHAK dilarang memperbanyak, mengedarkan dan menunjukan dokumen
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga lainnya.

8. Halaman 8 dari 8
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di atas kerta bermaterai cukup, pada hari
dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN ini dan dibuat dalam rangkap
2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
..............., 01 Maret 20_,_,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
CV. ____________________ PT. __________________
......................- .........................-