Program E-Musrenbang di Kota Lhokseumawe bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, namun implementasinya masih berupa formalitas karena kurangnya sosialisasi, sumber daya, dan masalah disposisi sehingga partisipasi masyarakat terbatas.

1. The Implementation of “E-Musrenbang” Program in Lhokseumawe
By:
Nazaruddin1, Jumadil Saputra2, Zikri Muhammad3, Aiyub4, Ahmad Yani5, Muryali6, Teuku Ryan
Julianda7
1,4,5,6,7 Public Administration Departement, Faculty of Sosial and Political Sciences,
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
2,3 Faculty of Business, Economics and Social Development (FBESD), UMT,
Terengganu, Malaysia
email : nazaruddin@unimal.ac.id
Abstract
With the existence of the E-Musrenbang program, it is able to become one of the
modern E-Government programs that can accommodate the needs of the
community in the developmentplanning process in Lhokseumawe. and problems in
the implementation of the E-Musrenbang Program in Lhokseumawe based on the
Communication and Disposition factors. This research uses descriptive qualitative
research. A modern E-Government based program that can accommodate
community needs in the developmentplanning process in Lhokseumawe. However,
in its implementation, this program is only a formality program. This is evidenced by
the findings in the field and the lack ofutilization, so that the E-Musrenbang program
which should be one ofthe leading programs to convey the voice ofthe community's
needs has become a sidelined program. This happened because of the lack of
socialization between the organizers and the community.
Keywords: E-Government, development planning.
1. Introduction
Implementasi Musrenbang Elektronik (E-Musrenbang) pertama kali diterapkan
di Bappenas pada tahun 2014. E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan
berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara
pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah, dengan
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses sinergi
perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi
perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta mendorong
penerapan prinsip-prinsip governance (Partisipatif, Transparan, Efektif, Efesiensi dan
Akuntabel) dalam pemberian pelayan publik
Namun dalam penerapan program E-Musrenbang milik Kota Lhokseumawe
tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang diantaranya adalah:

2. 1. Masyarakat dapat mengajukan usulan mengenai suatu permasalahan, namun
berkaitan tindak lanjut bergantung terhadap pemerintah, apakah hal tersebut
layak untuk ditindaklanjuti;
2. Karena, dalam proses penjaringan aspirasi, peluang untuk menyampaikan
aspirasi belum sepenuhnya diberikan secara luas kepada masyarakat. Aspirasi
atau usulan hanya diberikan kepada beberapa pihak saja, dalam hal ini elite
ditingkat Gampong/Desa;
3. Dalam hal ini, elite capture dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang
dilakukan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan
kebijakan atau keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka
sendiri;
4. Dari observasi, bahwa operator Gampong (Operator Gampong Lancang
Garam dan Operator Gampong Paya Peunteut) sudah satu tahun usulan
mereka yang diajukan kepada pihak Bappeda, namun sampai saat ini belum
ada tanggapan atau respon apalagi realisasi. dan ada juga gampong yang
belum menggunakan sama sekali;
5. Operator acap kali mengalami kesulitan dikarenakan server tersebut penuh,
maka untuk dapat mengaksesnya hanya pada waktu-waktu tertentu (misal
dini hari).
6. Belum adanya pembaruan program E-Musrenbang, sehingga khalayak
masyarakat masih lebih memilih musrenbang secara manual;
7. Sosialisasi program hanya dilakukan kepada operator/perwakilan Gampong.
Maka tertarik untuk dapat mengkaji sejauh mana program aplikasi E-
Musrenbang berjalan untuk mendukung dan mewujudkan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang Modern, Partisipatif, Transparan, Efektif, Efesiensi dan
Akuntabel. Maka dari itu penelitian ini menyimpulkan untuk meneliti tentang
“Implementasi Program E-Musrenbang di Kota Lhokseumawe.”
a. Research Problem
Mengapa Implementasi Program E-Musrenbang Belum dimanfaatkan secara
makasimal dan apa kendala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dalam
implementasi program E-Musrenbang dikota lhokseumawe. Yang difokuskan pada
pengelolaan/pemanfatan aplikasi E-Musrenbang terkait dengan Sumber daya,
Komunikasi, Struktur Organisasi dan Disposisi dan juga Permasalahan yang

3. dihadapi dalam implementasi program E-Musrenbang yaitu Sumber daya,
Komunikasi, Struktur Organisasi dan Disposisi.
b. Implementasi Kebijakan
Agustino (2008:124) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu-individu atau penjabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup
usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam
kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.
c. Teori Implementasi Kebijakan
Teori George C. Adward III dalam Widodo (2011:97) implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a). Komunikasi, b). Sumber daya,
c). Disposisi, d). Struktur Organisasi.
Teori Donald S. Van Meter Dan Carl E. Van Horn
Sementara Mater Dan Horn dalam Subarsono,( 2005:94) ada lima variabel
yang mepengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan,
sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen
pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.
d. Aplikasi E-Musrenbang Kota Lhokseumawe
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe
menerapkan E-Musrenbang sejak tahun 2017. Aplikasi ini sendiri diadopsi dari
Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi ini merupakan “salah satu wujud ikhtiar
kami dalam mendukung komitmen bersama untuk mewujudkan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang efektif, pertisipatif, transparan dan akuntabel” (Suaidi
Yahya), dengan harapan Aplikasi ini dapat mempermudah dalam tahap perencanaan
di Kota Lhokseumawe

4. 2. Research Methods
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
desktriptif dengan analisa kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang umum
mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam implemetasi Program Aplikasi E-
Musrenbang.
3. Pembahasan
A. Implementasi Program E-Musrenbang Di Kota Lhokseumawe
a. Sumber Daya
Aspek Sumber Daya Manusia menjadi salah satu tolak ukur untuk keberhasilan
suatu program. Untuk aspek teknologi informasi masih memiliki hambatan terutama
dalam hal teknis yaitu dengan terjadinya gangguan sistem computer ataupun fasilitas
jaringan. Mengakibatkan data yang dikirimkan tidak dapat diakses, sehingga
menyebabkan terjadinya penumpukan usulan. Hambatan lainnya adalah dari
pengetahuan/mindset Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan fasilitas
computer maupun pemanfaatan program.
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pihak penyelenggara dalam mengimplementasikan E-
Musrenbang, dalam pengimplementasiannya tidak terlepas dari berbagai kekurangan
yang ada, namun E-Musrenbang setidaknya menjadi inovasi dalam sistem
perencanaan pembangunan yang merupakan harapan masyarakat yang menginginkan
sebuah forum atau kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintahan dalam
perencanaan pembangunan partisipatif di Daerah.
B. Kendala Dalam Program E-MUSRENBANG Kota Lhokseumawe
a. Komunikasi
Dalam pengimplementasian E-Musrenbang, pihak penyelenggara dalam hal ini
adalah Bappeda Kota Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi tentang tata cara
penggunaan program E-Musrenbang. Sosialisasi dilakukan kepada setiap operator
Gampong, sehingga tak bisa dipungkiri, masih banyaknya masyarakat yang tidak
mengenal akan program E-Musrenbang

5. Komunikasi hanya mungkin terjadi bila ada kesadaran sukarela dari semua
anggota organisasi atau pemimpin organisasi ke dalam proses pelaksana kerja
dibawah penyuluhan yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu dari
pelaksana maupun pimpinan organisasi agar apa yang menajadi sasaran, standar, dan
tujuan bersama dari organisasi dapat tercapai.
b. Disposisi
Operator E-Musrenbang dan beberapa individu mengatakan setiap kegiatan
pembangunan yang dasarnya untuk keperluan masyarakat pasti terdapat pihak-pihak
yang mementingkan kelompoknya, sehingga hal ini sudah menjadi rahasia umum
ditengah-tengah masyarakat.
Dilihat dari sisi permintaan, terjaringnya aspirasi masyarakat tergantung antara
lain pada lingkungan yang kondusif untuk berlangsungnnya partisipasi, adanya
tradisi partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam berkelompok dan
menyampaikan tuntutan mereka. Dalam hal keterwakilan dan kemampuan
menangkap aspirasi, sistem E-Musrenbang belum cukup menjamin aspirasi dari
bawah (bottom-up) untuk tersampaikan atau menjadi bagian dari pengambilan
keputusan ditahap selanjutnya. Karena, dalam proses penjaringan aspirasi, peluang
untuk menyampaikan aspirasi belum sepenuhnya diberikan secara luas kepada
masyarakat. Aspirasi atau usulan hanya diberikan kepada beberapa pihak saja, dalam
hal ini elite ditingkat Gampong/Desa.
Program E-Musrenbang ini masih dapat memiliki peluang terjadinya
penyimpangan dalam perencanaan pembangunan. Elite capture sebagai suatu
fenomena masih terjadi dalam setiap proses musrenbang. Dalam hal ini, elite capture
dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok
orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan agar hasilnya
memberikan keuntungan bagi mereka sendiri.
4. Kesimpulan
1. Keberadaan Program ini sebagai salah satu program berbasis E-Government
modern yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe, Namun dalam

6. pelaksanaannya program ini hanya sebatas program formalitas semata
dikarenakan Struktur Organisasi dan Sumber daya yang belum memadai;
2. Penggunaan program ini masih terbatas, sehingga program E-Musrenbang
yang seharusnya menjadi salah satu program unggulan untuk menyampaikan
suara kebutuhan masyarakat menjadi program yang dikesampingkan. Hal ini
terjadi karena kurangnya sosialisasi antara pihak penyelenggara dan
masyarakat serta persoalan Disposisi. sehingga Partisipatif, Transparan,
Efektif, Efesiensi dan Akuntabel dapat terpenuhi sesuai dengan yang
diharapakan seperti arah tujuan dari kebijakan atau program E-Musrenbang.