Dokumen tersebut membahas pentingnya pendidikan demokrasi berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang cerdas. Pendidikan demokrasi perlu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan hubungan antara hak, kewajiban, dan lembaga-lembaga negara. Pendidikan ini penting agar seluruh warganegara dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem politik demokrasi.

1. PENDIDIKAN
DEMOKRASI

2. Demokrasi berdasarkan Hukum
Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998, telah
melahirkan perubahan yang sangat mendasar dalam
tatanan dan kehidupan kenegaraan Indonesia. Bukan
hanya rejim otoriter Orde Baru, tetapi sistem
ketatanegaraan dan pemerintahanpun telah dirombak
secara radikal menjadi sistem demokrasi berlandaskan
hukum yg kokoh.

3. Perubahan UUD 1945
• Melalui 4 tahap Perubahan UUD 1945, kekuasaan pemerintahan
negara yg sebelum-nya terpusat di tangan Presiden, telah
didistribusikan secara berimbang antara Presiden dengan
lembaga yudikatif ( MA, MK ) dan legislatif (DPR, DPD, MPR),
sehingga terjadi checks & balances antara lembaga-lembaga
negara tersebut. Dalam lembaga eksekutif sendiri, telah
dilaksanakan otonomi luas melalui dilakukan desentralisasi
pemerintahan, sehingga Gubernur & Bupati/Walikota memiliki
kedudukan yg kuat.
• Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih jauh.
Anggota DPR dipilih melalui sistem multi member
constituent dengan daftar calon terbuka. Presiden dipilih
langsung, demikian juga Gubernur, Bupati dan Walikota.

4. Demokrasi dengan Kecerdasan
• Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah
diletakkan dan mulai dijalankan. Namun setelah sewindu
reformasi, setiap hari kita masih menghadapi berbagai
kejadian yg belum mencerminkan kehidupan demokratis yang
cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering
melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yg
mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan
masih sering disampaikan dg cara yg tidak berbudaya dan
bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan
kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis
– misal-nya Pilkada -- acap kali juga ditumpahkan dalam
bentuk kekerasan.

5. Pendidikan yang Membebaskan
• Setelah hidup dan berkembang dalam sistem otoriter yang
penuh penindasan, tidak mudah bagi semua orang untuk
merubah tabiat & perilaku. Paulo Freire mangatakan : orang
yang tertindas sering mengikuti tabiat & perilaku para
penindasnya. Suatu sistem otoriter akan menanamkan perilaku
otoriter itu secara berantai, termasuk kepada para korban dari
sistem itu sendiri. Demikianlah memang lazimnya suatu proses
pembudayaan. Freire kemudian menyimpulkan perlunya
pendidikan yg membebaskan bagi kaum yang tertindas.
Perlunya dibentuk ‘pulau-pulau’ kebebasan, sebagai pelopor
dalam mengembangkan masyarakat yang merdeka dan
demokratis tersebut.

6. Pedidikan Demokrasi yg Berkelanjutan
Intinya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis,
dibutuhkan pendidikan demokrasi yg berkelanjutan.
Kita tidak lahir sebagai demokrat, pendidikan dan
pembudayaanlah yang menjadikan kita demokrat.
Bahkan di AS, yg telah menerapkan demokrasi lebih
dari 200 tahun, pada tahun 2003 y.l.100 tokoh
terkemuka (termasuk Ketua Federasi Guru Amerika
Sandra Feldman) menyerukan perlu ditingkatkannya
pendidikan demokrasi di AS.

7. Negara hrs dipimpin otg berpendidikan
Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan
bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang
berpendidikan. Tetapi kedua filosof itu berbeda dalam
memandang siapa yang harus berpendidikan tersebut.
Hidup pada jaman aristokrasi, bagi Plato cukup para
elit penguasa (bangsawan) yang perlu dididik agar dapat
memerintah dengan baik. Bagi Dewey, dalam alam
demokrasi maka seluruh warganegara harus
memperoleh pendidikan yg baik agar dapat
bereranserta dalam proses politik.

8. Warganegara anggota penuh sistem
politik demokratis
Dalam demokrasi semua sumber kewenangan (dasar
legitimasi kekuasaan) berasal dari pelimpahan
kedaulatan rakyat melalui lembaga kolektif rakyat atau
warganegara. Warganegara adalah anggota penuh dan
setara dalam suatu sistem politik demokratis, seperti
negara-bangsa Indonesia yang kita miliki ini.

9. Inti Pendidikan Demokrasi
•Konsep kewarganegaraan merupakan inti dari pendidikan
untuk demokrasi. Konsep kewarganegaraan adalah kunci pada
pemahaman tentang prinsip dan cara bekerjanya demokrasi.
Tentang yg diperoleh dan yg diberikan warganegara dalam
berbagai sistem politik. Tentang hak, kewajiban dan tugas
warganegara; serta bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan
lembaga-lembaga negara.
•Ringkasnya, pendidikan demokrasi berintikan pada
penanaman nilai, sikap dan perilaku seorang warganegara; serta
kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada.