4. Surat IzinTempat Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Register Perusahaan/Tanda Daftar
Perusahaan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Surat adalah alat untuk menyampaikan
informasi secara tertulis.
Korespondensi adalah kegiatan untuk
mengadakan hubungan secara terus
menerus antara pihak yang satu dengan
pihak yang lain dan dilaksanakan
dengan saling mengirim surat
12. Bukti tertulis
Alat mengingat atau berpikir
Media komunikasi
Duta atau wakil penulis
Alat tata usaha
Pengukur maju mundurnya aktivitas usaha
15. 1. Kepala
2. Tanggal
3. Kelompok Nomor
4. Alamat dalam
5. Salam Pembuka
6. Alinea Pembuka
7. Alinea Isi
8. Alinea Penutup
9. Salam Penutup
10. Nama Perusahaan
11. TandaTangan
12. Nama
13. Jabatan
14. Tembusan
15. Inisial
PT TEKNIK PERKASA
Jalan Srikaya Wanareja Telp. (0280) 6260233
CILACAP
Nomor : 215/CB/X/2010 30 Oktober 2010
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Komputer
Kepada Yth
Toko Jaya Abadi
Jl Gatot Subroto
Cilacap
Dengan hormat,
Sejak tahun 2000, kami berhasil merakit komputer dengan merek
EsEmkA. Produksi kami tidak kalah dengan merik lain, komputer kami
dapat bersaing. Saudara dapat mencobanya
Harganya lebih murah dengan potongan 20% untuk pembelian di atas
lima unit. Lebih jelasnya kami lampirkan brosur dan daftar harga. Apabila
Saudara membeli dalam jumlah banyak, barang akan kami antar sesuai
dengan alamat.
Demikian penawaran kami, sambil menunggu pesanan dari Saudara,
kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Teknik Perkasa
Nafil Nasyi’ Rafif
Kabag Marketing
16. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara
berdasarkan Undang-Undang yang dapat
dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal
jasa/kontra prestasi yang langsung dapat
ditunjukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang —sehingga dapat
dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa
secara langsung.
17. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum
Lembaga Pemerintah yang mengelola
perpajakan negara di Indonesia adalah
Direktorak Jenderal Pajak (DJP) yang
merupakan salah satu direktorat jenderal yang
ada di bawah naungan Departemen Keuangan
Republik Indonesia.
18. UU No. 6 tahun 1982 UU No 9 tahun 1994
tentangTata Cara Umum Perpajakan
UU No. 8 tahun 1983 UU No. 11 tahun
1994 tentang PPh
UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB
UU No. 19 tahun 1985 tentang Bea Materai
Pembaharuan UU perpajakan yang bertujuan untuk
menyederhanakan peraturan, sehingga mudah dipahami oleh
rakyat serta memberi dasar hukum dan memberi kepastian
hukum
19. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai
dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang
menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi
perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan
pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan
fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan
Pemungutan pajak dapat dipaksakan
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas
Negara/Anggaran Negara
20. Budgeter: Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran rumah tangga negara
Regulerend : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
Stabilitas : sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan
Redistribusi pendapatan : untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang
pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
21. Menunda penyampaian SPT
Membatalkan SPT
Menunda pembayaran
Hak Kompensasi
Hak Mengajukan keberatan atau banding
22. Mendaftarkan NPWP
Mengisi SPT
Membayar Pajak
Mengadakan Pembukuan atau Pecatatan
Memberikan Keterangan
24. Pajak yang langsung dibebankan kepada
wajib pajak.
contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Kendaraan Bermotor
25. Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain
C ontoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Restoran
26. Pajak subyektif adalah pajak yang bersifat
perseorangan atau pajak yang didasarkan
pada subyek pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat
kebendaan atau pajak yang didasarkan pada
obyeknya tanpa memperhatikan kondisi diri
wajib pajak.
Contoh : Pajak Atas Barang Mewah
27. Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang
dipungut / ditarik oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara
Contoh : PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan
Barang Mewah, Pajak Bea Masuk dan Cukai,
Pajak Bea Perolehan Hak atasTanah dan
Bangunan
28. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I
maupun tingkat II dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak
Radio, Pajak Reklame
31. PPh satu tahun, dihitung dengan cara mengalikan PKP
dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh
pasal 17, yaitu dengan rentang sebagai berikut;
PKP Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%
- Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%
- Di atas Rp 100.000.000,00 30%
Wajib Pajak Badan Usaha
32. PT MajuTerus mempunyai penghasilan kena pajak
sebesar Rp 250.000.000,00.
1. PKP Rp 250.000.000,00
2. PPh
a. 10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00
b. 15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
c. 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00
3. PPh terutang dalam satu tahun Rp 57.500.000,00
4. Penghasilan setelah pajak Rp 192.500.000,00