Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Laporan kegiatan On The Job Learning (OJL) Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah LPPKS Surakarta mengenai pengelolaan sarana prasarana di beberapa sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sarana prasarana sebagian besar sudah memenuhi standar, meskipun beberapa sekolah perlu penambahan sarana khususnya laboratorium dan perpustakaan.

1. LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)
PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS
SURAKARTA PENGELOLAAN SARANA PRASARANAA.
Rasional Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah
tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai
pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan
merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang
proses pembelajarandi sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam
pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat
tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana
pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari
pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan
tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara
lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki
serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. Seiring dengan perubahan pola
pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan
manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih
bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan,
perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis
dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan
prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan
mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri
serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap
mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang
berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada
semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan
menengah. 1
 2. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintahmelalui
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar NasionalPendidikan
yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikansecara nasional pada
Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1)Setiap satuan pendidikan
wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,bahan habis pakai, serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjangproses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuanpendidikan wajib memiliki
prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruangpimpinan satuan pendidikan,
ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangperpustakaan, ruang laboratorium,
ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat berolah raga, tempat beribadah,tempat bermain, tempat bekreasi, dan
ruang/tempat lain yang diperlukan untukmenunjang proses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTS
mencakup kriteriaminimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini

2. tertuang dengan jelaspada permen 24 tahun 2007, dengan standar inilah segala
sesuatu yangberhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah seharusnya
ada,berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk
menunjangproses belajar tersebut. Agar proses pengelolaan sarana prasarana di
sekolah dapat berjalanmaksimal dalam menunjang proses pembelajaran, maka
diperlukan KepalaSekolah yang mampu dan memahami tentang manajemen
sarana danprasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Hal ini sesuai
dengankebijakan yang telah digariskan oleh Depdikanas tentang standar
kompetensiyang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, salah satu di antaranya
adalahdimensi kompetensi manajerial. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus
memilikikemampuan mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam
rangkapencapaian tujuan sekolah secara maksimal. 2
 3. B. Tujuan Tujuan kajian pengelolaan sarana prasarana adalah agar Calon
Kepala Sekolah dapat memahami cara-cara pengelolaan sarana dan prasarana
sekolah/madrasah sebagai perwujudan kompetensi manajerial calon kepala
sekolahC. Kompetensi yang Diharapkan Kompetensi yang diharapkan dimiliki
calon Kepala Sekolah dapat: 1. Perencanaan kebutuhan fasilitas (bangunan,
peralatan, perabot, lahan, infrastruktur) sekolah sesuai dengan Permen 20
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah; 2.
Pengelolaan pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3.
Pengelolaan pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun
perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah; 4. Pengelolaan kegiatan
iventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan sistem pembukuan yang
berlaku; dan 5. Pengelolaan penghapusan barang inventaris sekolah.D. Langkah-langkah
Kegiatan Langkah-langkahnya: 1. Mempelajari sumber materi/referensi
dan panduan sarana prasarana 2. Menyusun instrumen kajian sarana dan
prasarana 3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak
sekolah untuk menentukan jadwal kajian 4. Meminjam Dokumen profil sekolah
tentang penyediaan sarana dan prasarana 5. Melakukan inventarisasi
pengelolaan sarana prasarana di sekolah dengan instrumen yang telah disusun 6.
Melakukan analisis terhadap hasil kajian sarana dan prasarana 7. Melakukan
diskusi dengan pihak sekolah (bagian sarana dan prasarana) tentang hasil
analisis dan menyampaikan temuan-temuan yang perlu direvisi dan
dikembangkan lebih lanjut 3
 4. E. Hasil Kajian Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa
1. Semua sekolah magang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk
menunjang proses pembelajaran hanya sebagian belum memadai baik kuallitas
maupun kuantitas. Di SMP 25 dan SMP 24 untuk media dan buku-buku referensi
penunjang pembelajaran belum memadai. Sedangkan di SMP 2 di ruang kelas
sudah terpasang LCD. 2. Semua sekolah magang memiliki sarana prasarana yang
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,
ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat
berolah raga, dan tempat beribadah. Tetapi ruang laboratorium di SMP 24 dan
SMP 25 juga belum memadai 3. Proses perencanaan sarana dan prasarana untuk
masing-masing sekolah magang berkaitan dengan: perencanaan, prosedur
perencanaan dan pengadaan sudah berjalan dengan baik. 4. Pengadaan (cara-cara
pengadaan, prosedur pengadaan, proses pengadaan dan pengendalian
sarana prasarana) juga sudah cukup baik dan hampir sama di tiga sekolah
magang. 5. Terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar SMP 25 dan SMP

3. 24 Surakarta sudah memenuhi kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan untuk SMP Negeri 2 sudah
memenuhi tahapan Standar Nasional Pendidikan. 6. Pemeliharaan fasilitas dan
bangunan sudah dilaksanakan secara rutin dan berkala sesuai prosedur yang
berlaku. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana meliputi pengadministrasian
barang inventaris, klasifikasi dan kode barang inventaris, dan pelaporan juga
sudah baik tetapi belum tertib administrasinya 8. Penghapusan sarana dan
prasarana di SMP 25 dan SMP 2 belum pernah, sedangkan di SMP 24 yang sudah
melakukan penghapusan sesuai prosedur yang berlaku yaitu melalui
pemusnahan barang-barang yang sudah rusak dan pelelangan. Untuk proses
pelelangan dilakukan SMP 24 untuk buku-buku bekas Sekolah Teknik (ST) yang
sudah tidak terpakai). 4
 5. F. Refleksi Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa peralatan penunjang
pembelajaran sebagian besar belum memadai khususnya media pembelajaran
dan laboratorium. Sedangkan prosedur pengelolaan sarana prasarana di masing-masing
sekolah sudah berjalan baik.G. Penutup Berdasarkan hasil kajian dan
refleksi maka dapat diberikan saran tindak lanjut berkaitan pengelolaan sarana
prasarana sekolah sebagai berikut: 1. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan
SMP 24) perlu membuat perencanaan dan usulan ke pemerintah atau penggalian
dana secara mandiri untuk pengadaan sarana pendidikan khususnya media
pembelajaran dan buku-buku referensi untuk menunjang pelaksanaan
pembelajaran. 2. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan SMP 24) perlu
membuat usulan untuk pembangunan ruang lab (moving class) ke pemerintah
atau penggalian dana secara mandiri agar proses belajar mengajar dapat
optimal. 3. Kepala sekolah perlu menertibkan proses inventarisasi dan
pengadministrasian barang di sekolah masing-masing agar pengelolaan sarana
prasarana dapat terkendali dengan baik.DAFTAR PUSTAKABSNP, 2010.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan
HukumBSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum 5
 6. Depdiknas, 2007. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan
Berbasis Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat
Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.Kemendiknas dan
Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan
Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar
Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama
RI.LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta. 6
Program Kerja Sarana
BAB I

4. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menunjang proses pembangunan
masyarakat, dan turut bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup
mereka. Oleh karena itu,
kegiatan sekolah dalam semua bidang harus relevan dan terpadu dengan kebutuhan
dan aktifitas keseharian masyarakat, agar kedua belah pihak dapat mewujudkan
kerjasama
yang sebaik-baiknya dalam meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan
keluarannya.
Hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat akan memberikan manfaat bagi
kedua belah pihak. Hubungan ini bersifat sukarela berdasarkan keyakinan dan
kesadaran, bahwa sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Dengan
hubungan tersebut diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan dinamika kedua belah pihak,
sehingga
hubungan itu bersifat aktif dinamis. Hal ini memungkinkan sifat keterbukaan
masyarakat terhadap inovasi.
Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka
peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan
pendidikan.
Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, sekolah harus dapat
menjalin kerja sama secara sinergis dengan keluarga dan masyarakat. Kerja sama
secara
sinergis itu diperlukan untuk menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang
kondusif dan menyenangkan, agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (
well-educated ), dan warga negara yang produktif ( productive citizens ).
Jika seluruh komponen masyarakat dapat bekerja sama untuk mendukung proses
pengajaran dan pembelajaran yang demikian, niscaya peserta didik akan berhasil dalam
menempuh pendidikannya, bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang
dicita-citakan, tetapi juga berhasil dalam kehidupannya.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka agar pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah SMA
KH.Zainal Musthafa Sukamanah Urusan Hubungan Masyarakat berdayaguna dan
berhasilguna, tepat sasaran sesuai harapan, perlu disusun Program Kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dimaksud.

5. B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam penyusunan program kerja ini,
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan
Struktural ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Atas Pada Dinas Pendidik an Kabupaten
Tasikmalaya ;
6. Program Kerja SMA KH. Zainal Musthafa Sukamanah Tahun Pelajaran 2009/2010
C. Peran dan Fungsi
Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana berperan sebagai pembantu Kepala
Sekolah dalam pelaksanaan urusan kehumasan, yang bertugas :
a. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana dan Prasarana;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan Sarana dan Prasarana;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan urusan Sarana dan
Prasarana;
d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana ;
e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan
Untuk menjalankan peran tersebut, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana
memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Menciptakan komunikasi aktif dan harmonis serta dinamis dengan instansi terkait,
baik secara horizontal dan atau secara vertikal.
3. Melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan, organisasi, maupun
dunia usaha dan pemerintah berkenaan dengan penyeleng garaan pendidikan yang
bermutu.
4. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
5. Memberikan masukan, pertimbangan kepada Kepala SMA KH. Zainal Musthafa
mengenai :

6. a. kebijakan dan program sekolah,
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan
c. hal-hal lain yang terkait dengan urusan Sarana dan Prasarana
6. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisifasi dalam pendidikan guna
mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengga raan
pendidikan.
8. Menjelaskan berbagai program dan kebijakan sekolah kepada orangtua,masyarakat,
dan pihak-pihak terkait yang peduli pendidikan.
9. Mengatur jadwal pertemuan orangtua siswa secara berkala.
D. Sifat dan Tujuan
Program Kerja Wakil Kepala Sekolah SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan
Prasarana merupakan pedoman kerja yang bersifat rasional dan transfaran.
Penyusunan Program Kerja ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas urusan Sarana dan
Prasarana terarah dan tepat sasaran, sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam
rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan orangtua yang memiliki komitmen
dan loyalitas tinggi, serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, yang
difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Dengan program ini, diharapkan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Sukamanah
Urusan Sarana dan Prasarana, bisa :
1. Menggali dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa mayarakat dalam melahirkan
kebijakan operasional dan program pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta msyarakat dalam penye lenggaraan
pendidikan.
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dan dinamis dengan berbagai instansi
terkait, baik secara vertikal dan atau horizontal.
4. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
BAB II
PROGRAM UMUM
Program Umum ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja yang
akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tugas Wakil Kepala SMA
KH.Zainal
Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana. Walaupun demikian, program umum ini
bukanlah merupakan satu-satunya rujukan.

7. Adapun materi program dimaksud adalah :
1. membantu petugas seksi Tata Usaha dan seksi DPP;
2. mengusahakan, mengadakan, memelihara dan mengembangkan sarana pendidikan
intra dan extra kurikuler;
3. merealisir dan merehabilitasi kerusakan sarana persekolahan berdasarkan urutan
urgensinya;
4. menciptakan suasana lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan inovasi dan
motivasi pendidikan.
Materi Program tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut :
A. Program Tahunan
Berdasarkan peran dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kehumasan sebagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka secara garis besar program tahunan Wakil
Kepala
SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana, adalah sebagai berikut :
1. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana;
a. program tahunan,
b. program semester,
c. program tri wulan,
d. program bulanan,
e. program mingguan
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan Sarana;
a. rumusan kebijakan program tahunan
b. rumusan kebijakan program semester
c. rumusan kebijakan program tri wulan
d. rumusan kebijakan program bulanan
e. rumusan kebijakan program mingguan
3. menyusun pedoman teknis pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
a. pedoman teknis pelaksanaan program tahunan
b. pedoman teknis pelaksanaan program semester
c. pedoman teknis pelaksanaan program tri wulan
d. pedoman teknis pelaksanaan program bulanan
e. pedoman teknis pelaksanaan program mingguan
4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
a. evaluasi pelaksanaan program tahunan
b. evaluasi pelaksanaan program semester
c. evaluasi pelaksanaan program tri wulan
d. evaluasi pelaksanaan program bulanan
e. evaluasi pelaksanaan program mingguan

8. 5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ;
a. laporan hasil pelaksanaan program tahunan
b. laporan hasil pelaksanaan program semester
c. laporan hasil pelaksanaan program tri wulan
d. laporan hasil pelaksanaan program bulanan
e. laporan hasil pelaksanaan program mingguan
B. Program Semester
Dalam setiap awal dan atau akhir semester, SMA KH. Zainal Musthafa melalui program
kegiatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana :
1. Mengadakan pertemuan dengan Komite Sekolah, orangtua siswa, dan alumni dalam
rangka :
a. Meningkatkan peran serta masyarakat,orang tua dan alumni dalam peningkatan mutu
layanan pendidikan.
b. Mendorong masyarakat, orang tua dan alumni dalam menjalankan fungsinya sebagai :
advisory body ( pemberi pertimbangan ), supporting agency (pendukung), baik yang
berwujud financial, pemikiran maupun tenaga kependidikan, controlling agency (
pengontrol ) dalam rangka transparansi dan akuntabili tas keluaran pendidikan,
evaluating agency ( penilai dan pengawas ) terhadap kebijaklan, program,
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
c. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat, orang tua dan alumni dalam
menghimpun dana dari berbagai sumber untuk kelengkapan sarana dan fasilitas
pendidikan.
d. Mensosialisasikan program sekolah.
2. Meningkatkan peran sebagai mediator antara pemerintah ( eksekutif ) dan atau
legislatif dengan masyarakat sekolah.
a. Meningkatkan hubungan dengan berbagai instansi terkait baik secara vertikal, dan
atau horizontal dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan dan faktor -faktor
penunjang lainnya.
b. Meningkatkan hubungan dengan lembaga- lembaga pendidikan lain, organisasi,
perusahaan, dan atau perorangan untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam
peningkatan
kualitas layanan pembelajaran.
c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam menangkal kerawanan sosial,
khususnya penanggulangan kenakalan remaja.
3. Secara berkala melaporkan hasil temuan, baik kemajuan dan atau kendala yang
dihadapi selama pelaksanaan program kepada atasan langsung.
C. Program Tri Wulan

9. Program Tri Wulan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan
Prasarana diprioritaskan pada hal-hal berikut :
1. Pertemuan Intern Karyawan/wati SMA KH.Zainal Musthafa secara routin untuk
meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas demi mencapai target
program
kerja sekolah dengan prestasi dan hasil kerja yang bisa dibanggakan.
2. Konsultasi dengan pihak Yayasan, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab.
Tasikmalaya dalam menanggulangi tuntutan kebutuhan sekolah, baik tenaga
kependidikan,
dan atau sarana dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan, dan atau kendala yang meng hambat
dalam pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
E. Program Bulanan
Kegiatan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana dalam
setiap bulannya, adalah :
1. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan/pengelolaan barang-barang
milik sekolah
2. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan, dan atau kendala yang meng
hambat pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
F. Program Mingguan
Sedangkan kegiatan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan
Prasarana dalam setiap minggunya, adalah :
1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai sarana yang dimiliki sekolah untuk
memelihara dan mengembangkan sarana pendidikan intra dan ekstra kurikuler.
2. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan,dan atau kendala yang menghambat
pelaksanaan tugas.
BAB III
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
WAKASEK URUSAN SARANA PRASARANA
PERENCANAAAN SARANA DAN PRASARANA
PERSEKOLAHAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR
Filed under: PENDIDIKAN — 2 Komentar
Desember 24, 2011

10. PERENCANAAAN SARANA DAN PRASARANA PERSEKOLAHAN
A. Hakikat Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kataperencanaan berasal dari kata
rencana yang mempunyai arti rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan
atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Menurut Terry (2005), perencanaan
adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang
digariskan. Hal senada juga dikemukakan oleh Nana Sudjana (2002) bahwa
perencanaan adalah
proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan
dilakukan pada waktu yang akan datang.
Selanjutnya, oleh Dwiantara dan Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanaan
adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan
dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan,
pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.
Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses
kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang
dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau
pembuatan peralatan dan perlengkapan
sesuai dengan kebutuhan.
Dengan demikian perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan
sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan,
rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan
kebutuhan sekolah.
B. Tujuan Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan
Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan
persekolahan adalah:
1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan,
2. Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah
rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan
kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke
depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana
yang tersedia dan tingkat kepentingan.
C. Manfaat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

11. Persekolahan
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya perencanaan sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan, yaitu:
(1) Dapat membantu dalam menentukan tujuan,
(2) Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan,
(3) Menghilangkan ketidakpastian, dan
(4) Dapat dijadikan sebagai
suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan
juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
D. Unsur-Unsur yang Terlibat Dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana
Persekolahan
Agar maksud pemenuhan tuntutan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan
yang sesuai dengan kebutuhan maka dalam kegiatan perencanaan perlu mengikut
sertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait di dalam pengembangan sarana dan
prasarana sekolah. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait dapat
memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini maka unsur -
unsur yang perlu dilibatkan adalah : Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Kepala
Tata Usaha dan Bendahara, serta BP3 atau Komite Sekolah.
E. Persyaratan yang Harus Diperhatikan dalam Perencanaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Persekolahan.
Dalam perencanaan sarana dan prasaran pendidikan persekolahan, maka ada beberapa
persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut;
1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus
dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses
belajar mengajar.
2. Perencanaan harus jelas.
Untuk hal tersebut maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada:
Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan
biaya/harga keperluan pengadaan.
1. Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Petugas pelaksana, misalnya; guru. Karyawan, dan lainlain.
3. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
4. Kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
5. Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya
rencana tersebut dapat dilaksanakan..

12. 6. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang
terlibat dalam perencanaan.
7. Mengikuti pedoman (standar) jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala
prioritas.
8. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafond anggaran yang disediakan.
9. Mengikuti prosedur yang berlaku.
10. Mengikutsertakan unsur orang tua murid,
11. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan
kondisi yang tidak disangka-sangka.
12. Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun),
jangka panjang (10 – 15 tahun).
F. Prosedur Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persekolahan.
Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
G. Identifikasi dan Menganalisis Kebutuhan Sekolah
Identifikasi adalah pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap
seluruh kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang kelancaran
proses belajarar mengajar, baik untuk kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.
Hal-hal yang terkait dalam identifikas dan menganalisis kebutuhan sarana dan
prasarana di sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan sekolah.
b. Adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang
dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.
c. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana yang dirasakan pada jatah perorangan jika
terjadi mutasi guru atau pegawai sehingga turut mempengaruhi kebutuhan sarana dan
prasarana.
d. Adanya persedian sarana dan prasarana untuk tahun anggaran mendatang.
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Yang Ada
Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, selanjutnya diadakan
pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang milik sekolah
ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang belaku.
Mengadakan Seleksi
Dalam tahapan mengadakan seleksi, perencanaan sarana dan prasarana meliputi:
a. Menyusun konsep program

13. Prinsip dalam menyusun program:
1) Ada penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program
2) Ada kegiatan kongkrit yang dilakukan
3) Ada sasaran (target) terukur yang ingin dicapai
4) Ada batas waktu
5) Ada alokasi anggaran yang pasti untuk melaksanakan program.
b. Pendataan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendataan barang:
1) Jenis barang
2) Jumlah barang
3) Kondisi (kualitas) barang.
Sumber Anggaran/Dana
Pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan
dari APBN/APBD, dan bantuan dari BP3 atau Komite Sekolah. Adapun perencanaan
anggaran dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Fungsi perencanaan penganggaran adalah untuk memutuskan rincian menurut standar
yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari
pemborosan.
G. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
1. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak.
a. Barang habis pakai.
1. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
rencana kegiatan sekolah tiap bulan.
2. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan.
3. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan,
tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan.
b. Barang tidak habis dipakai.
1. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasaran sesuai dengan
rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan
yang masih dapat dipakai.

14. 2. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan
memperhatikan standar yang telah ditentukan.
3. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan dan
menyusun rencana pengadaan tahunan.
2. Perencanaan pengadaan barang tidak bergerak.
a. Tanah
1. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhsn bangunan
yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah.
2. Mengadakan survai tentang adanya fasilitas sekolah seperti: jalan, listrik, air,
telepon, transportasi dan sebagainya.
3. Mengadakan survai harga tanah.
4. Menyusun rencana anggaran biaya bangunan.
b. Bangunan
Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan
secara lengkap dan teliti.
1. Mengadakan survai terhadap tanah dimana bangunan akan didirikan, hal
luasnya, kondisi, situasi, status, perizinan dan sebagainya.
2. Menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan.
3. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah
yang bersangkutan.
4. Menyusun pentahapan rencana anggaran biaya (RAB) yang disesuaikan dengan
rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran
yang akan disediakan setiap tahun, dengan memperhatikan skala prioritas yang
telah ditetapkan
5. berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
A. Hakikat Pengadaan Sarana dan Prasarana Persekolahan
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan
merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan
barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang
kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan
yang diinginkan.
Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam
manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya
merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan

15. persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi,
jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Cara-cara Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
persekolahan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pembelian
Pembelian adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan persekolahan dengan jalan sekolah membayar sejumlah uang tertentu
kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai
dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dilakukan apabila anggarannya tersedia,
seperti pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, wirelles, dan sebagainya.
Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara pembelian ini merupakan salah satu cara
yang dominan dilakukan sekolah dewasa ini.
2. Pembuatan Sendiri
Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh
guru, siswa, atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat
efektifitas dan efesiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap
sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah, misalnya alat -
alat peraga yang dibuat oleh guru atau murid.
3. Penerimaan Hibah atau Bantuan
Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasaran
pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain.
Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara.
4. Penyewaan
Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik
pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian
sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara
ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara
dan temporer.
5. Pinjaman

16. Yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain
untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan
apabila
kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer dan harus
mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan.
6. Pendaurulangan
Yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang
yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah.
7. Penukaran
Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara pengadaan
sarana dan prasarana jenis ini harus mempertimbangkan adanya saling
menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan sarana/prasarana yang
dipertukarkan harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau
dipandang dan dinilai sudah
tidak berdaya guna lagi.
8. Perbaikan atau Rekondisi
Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan
memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan
perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen
yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen
yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan
pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat
dioperasikan atau difungsikan.
C. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Implementasinya
Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres No. 80 tahun 2003
yang telah disempurnakan dengan Permen No. 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut:
1. Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana.
2. Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujuakan kepada
pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta.
4. Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat
persetujuan dari pihak yang dituju.

17. 5. Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke
sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana
tersebut.
D. Proses Pengadaan Berbagai Jenis Sarana dan Prasarana
Sekolah
Berikut dijelaskan pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan
persekolahan:
1. Buku
Yang dimaksud dengan buku disini ialah buku pelajaran, buku bacaan, buku
perpustakaan dan buku-buku lainnya. Buku yang dapat dipakai oleh sekolah meliputi
buku teks utama, buku teks pelengkap, buku bacaan baik fiksi maupun non fiksi, buku
sumber dan sebagainya. Tentang jenis-jenis buku harus mengacu pada standar di atas
yang antara lain meliputi:
1. Buku teks utama adalah buku pokok yang menjadi pegangan guru dan murid
yang subtansinya mengacu pada kurikulum yang berlaku.
2. Buku teks pelengkap adalah buku yang sifatnya membantu atau merupakan
tambahan buku teks utama yang digunakan oleh murid dan guru yang seluruh
isinya menunjang kurikilum.
3. Buku bacaan non fiksi adalah buku bacaan yang ditulis berdasarkan fakta atau
kenyataan. Pada umumnya buku bacaan non fiksi menunjang salah satu bidang
studi. Sistematika penyusunannya tidak seperti buku teks pelengkap tetapi
disajikan secara populer.
4. Buku bacaan fiksi adalah buku bacaan yang ditulis tidakberdasarkan fakta atau
kenyataan, melainkan berdasarkankhayalan penulis. Isi buku bacaan fiksi
biasanya berbentuk cerita yang tidak benar-benar terjadi.
Untuk pengadaan buku dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
a. Membeli
b. Menerbitkan sendiri
c. Menerima bantuan/hadiah
d. Menukar.
Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh sekolah adalah membeli dan menerima
bantuan/hibah. Sebab jika menerbitkan sendiri akan sangat membutuhkan waktu yang
lama, sedangkan jika menukar tidak semua materi akan sesuai dengan materi yang
diajarkan atau dengan kurikulum.
2. Alat

18. Alat yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas alat-alat kantor dan alat-alat pendidikan.
Adapun yang termasuk alat kantor ialah alat-alat yang biasa digunakan di kantor
seperti: mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, komputer, alat-alat pembersih dan
sebagainya.
Sedangkan yang termasuk dalam alat pendidikan ialah alat-alat yang secara fungsional
digunakan dalam proses belajar mengajar seperti alat peraga, alat praktik, alat
laboratorium, alat kesenian, alat olah raga dan sebagainya. Pengadaan alat kantor dan
alat pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Membeli
b. Membuat sendiri
c. Menerima bantuan/ hibah/hadiah.
3. Perabot
Perabot ialah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis, istirahat,
tempat penyimpanan alat atau bahan.
Contoh: meja, kursi, lemari, rak, filling kabinet dan sebagainya. Dalam pengadaan
perabot sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti segi
antropometri, ergonomi. Estetika, dan segi ekonomis.
1. Antropometri, artinya pengadaan perabot dengan memperhitungkan tinggi
badan atau ukuran penggal-penggal tubuh pemakai (misalnya siswa dan tenaga
kependidikan
lainnya).
2. Ergonomis, maksudnya perabot yang akan diadakan tersebut memperhatikan
segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakai,
3. Estetis, yaitu perabot tersebut hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena
bentuk dan warnanya menarik.
4. Ekonomis, maksudnya perabot bukan hanya berkaitan dengan harganya tetapi
merupakn transformasi wujud efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan dan
pendayagunaannya.
4. Bangunan
Pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Membangun bangunan baru
Membangun bangunan baru meliputi:
1. Mendirikan, memperbaharui (rehabilitasi/renovasi), memper-luas, mengubah
dengan cara membongkar seluruh atau sebagian bangunan gedung.

19. 2. Pembuatan pagar halaman, jalan, pengerasan halaman, pemasangan
pompa/menara air, pengadaan listrik.
3. Kegiatan pekerjaan tanah yang meliputi; pengurugan tanah, perbaikan tanah dan
penyelidikan tanah.
4. Membangun baru terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan
kegiatan pengawasan lapangan.
b. Membeli bangunan
1. Pada prinsipnya membeli bangunan yang sudah jadi termasuk tanahnya tidak
diperbolehkan. Tetapi dalam hal24 hal luar biasa, dapat diusulkan kepada
Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas dengan disertai alasan-alasan yang kuat
melalui Menteri Pendidikan Nasional.
2. Setelah ada persetujuan dan dananya sudah tersedia, selanjutnya dilakukan
penawaran harga dari pemiliknya melalui Panitia Pembebasan Tanah setempat
yang dibentuk berdasarkan kepres 80 tahun 2003.
3. Apabila antara harga penawaran dan harga penaksiran Panitia sudah ada
kecocokan, maka dapat langsung diselesaikan akte jual beli di depan
Notaris/Pejabat Pembuat akte Tanah dan selanjutnya diselesaikan balik nama
sertifikat tanah.
1) c. Menyewa bangunan
2) Apabila diperlukan untuk keperluan gedung sekolah, gudang dan sebagainya,
maka suatu instansi diperkenankan untuk menyewa bangunan, dengan syarat anggaran
untuk membayar sewa itu harus sudah tersedia lebih dahulu.
3) Untuk menetapkan besarnya sewa, pemilik bangunan perlu dimintakan
pengesahan/penetapan lebih dahulu kepada Panitia Sewa Menyewa atau Kantor Urusan
4) Perumahan setempat.
5) Setelah ditetapkan sewanya, dibuat Surat Perjanjian (kontrak) antara pihak
penjual dan pihak yang menyewakan, jika dianggap perlu dilakukan dengan akte
notaris.
6) Gedung sekolah milik swasta (bersubsidi) dahulu pernah mendapat subsidi dari
Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional, apabila dipakai oleh sekolah negeri,
7) berdasarkan peraturan subsidi yang sekarang masih berlaku tidak perlu dibayar
sewanya, tetapi pemakai wajib memelihara bangunan tersebut sebagaimana mestinya.
d. Menerima hibah bangunan
1) Departemen Pendidikan Nasional dapat menerima hibah bangunan berikut tanah
dari pihak lain (Pemerintah Daerah/ Swasta).
2) Agar ada dasar hukumnya, sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan Akte
Notaris Pejabat Pembuat Akte tanah setempat.

20. e. Menukar bangunan
1) Penukaran bangunan atau pemindahtanganan barang tidak bergerak milik negara
pada umumnya diatur dalam Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, yaitu
segala sesuatu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.
2) Bangunan milik negara yang tidak memenuhi fungsinya lagi, lokasinya terlalu
ramai atau tanahnya terlalu sempit untuk diadakan perluasan bangunan, dapat
diusulkan untuk ditukarkan dengan bangunan milik pihak lain yang sudah jadi atau
masih akan dibangun di lokasi lain. Usul penukaran diajukan kepada Menteri
Pendidikan Nasional dengan dilampiri:
a) Alasan-alasan penukaran
b) Penaksiran sementara harga tanah/bangunan lama
c) Penaksiran sementara harga tanah/bangunan baru
d) Surat-surat pemilikan tanah/bangunan lama
e) Gambar situasi/denah dari tanah/bangunan lama
f) Gambar situasi/denah dari tanah/bangunan baru.
Catatan: Pada prinsipnya usul penukaran itu menguntungkan Negara dalam arti
Pemerintah mendapat penggantian tanah/bangunan baru yang lebih luas dan
memenuhi persyaratan.
3) Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, maka perlu dibentuk
Panitia Penaksir yang terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Pendidikan Nasional,
Departemen Keuangan, Departeman Kimpraswil, Departemen Dalam Negeri, BPN dan
Pemerintah Daerah, untuk menetapkan penaksiran harga tanah/bangunan yang lama
dan harga tanah/bangunan baru.
4) Apabila kedua penaksiran itu sudah disepakati, maka dapat diselesaikan Surat
Perjanjian Penukaran di depan Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah. Penyerahan
tanah/bangunan lama, baru boleh dilakukan setelah tanah/bangunan baru selesai
dibangun menurut Surat
5) Perjanjian dan diteima baik oleh Departemen Pendidikan Nasional.
6) Selanjutnya diselasaikan balik nama sertifikat tanah/bangunan baru, dan
diselasaikan pula
7) penghapusan tanah/bangunan lama dari daftar inventaris dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional.
5. Tanah

21. Pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara:
1) Membeli
2) Menerima bantuan/hadiah
3) Menukar
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengadaan tanah adalah:
Menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya sesuai dengan keperluan.
1) Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik sesuai dengan
maksud serta memperhatikan perencanaan tata bangunan.
2) Mengadakan survai terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air , dan alat
pengangkutan.
3) Mengadakan survai harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan
pengajuan rencana anggaran dari hasil survai.
4) Mengajukan rencana anggaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
melampirkan data yang telah disusun.
E. Pengendalian Dalam Pengadaan
Pengadaan barang, baik yang dilakukan sendiri oleh sekolah maupun dari luar sekolah,
hendaknya dapat dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Hal itu dimaksudkan
sebagai upaya pengecekan, serta melakukan pengontrolan terhadap keluar/masuknya
barang atau sarana dan prasarana milik sekolah. Catatan tersebut dituangkan dalam
format pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang disajikan dalam bentuk tabel
sebagai rujukan bagi sekolah dalam melakukan aktivitas pengadaan sarana dan
prasarana untuk sekolah.
PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
A. Hakikat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan
pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan
baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai
tujuan pendidikan.
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu
barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan
mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan
tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari

22. pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan
yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai
dengan jenis barang yang dimaksud.
B. Tujuan dan Manfaat Pemeliharaan
1. Tujuan pemeliharaan
Untuk mengoptimalkan usia pakai perlatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat
dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika
dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut.
1. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran
pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
2. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencekkan
secara rutin dan teratur.
3. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang
4. menggunakan alat tersebut.
2. Manfaat pemeliharaan
1. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu
mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.
2. Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti
biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.
3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga
menghindar kehilangan.
4. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang,
5. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.
C. Macam-macam Pekerjaaan Pemeliharaan
1. Perawatan terus menerus (teratur, rutin)
a. Pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran
b. Pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran
c. Pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain-lain
d. Pembabatan rumput dan semak yang tidak teratur
e. Pembersihan dan penyiraman kamar mandi/wc untuk menjaga kesehatan.
2. Perawatan berkala
a. Perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok dan komponen bangunan
lainnya yang sudah terlihat kusam

23. b. Perbaikan mebeler (lemari, kursi, meja, dan lain-lain)
c. Perbaikan genteng rusak/pecah yang menyebabkan kebocoran
d. Pelapisan plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas
e. Pembersihan dan pengeringan lantai, halaman atau selasar yang terkena air hujan/air
tergenang.
3. Perawatan darurat
1. Dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan
berbahaya/merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya
2. Perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya;
 Kerusakan tidak bertambah parah
 Proses pembelajarantidak terganggu
1. Dilaksanakan secara swakelola
2. Harus segera dilakukan perbaikan permanen.
4. Perawatan preventif
Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan
pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan
sebelumnya. Pada dasarnya perawatan preventif merupakan cara perawatan sarana
dan prasarana yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana tersebut mengalami
kerusakan Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana
dan prasarana tidak bekerja dengan normal dan membantu agar sarana dan prasarana
dapat aktif sesuai dengan fungsinya.
Pekerjaan yang tergolong perawatan preventif adalah melihat, memeriksa, menyetel,
mengkalibrasi, meminyaki, penggantian suku cadang dan sebagainya. Adapun langkah-langkah
dalam perwatan preventif adalah:
a. Menyusun program perawatan preventif di sekolah
b. Membentuk tim pelaksana perawatan preventif sekolah yang terdiri atas; Kepala
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, BP3 atau Komite Sekolah
c. Menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap peralatan dan fasilitas
sekolah
d. Menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing
bagian sekolah
e. Memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan
sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana
sekolah.

24. D. Bentuk-bentuk Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1. Berdasarkan kurun waktu
Upaya pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan:
a. Pemeliharaan sehari-hari
Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari (setiap akan/sesudah memakai).
Pemeliharaan ini dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang tersebut dan
bertanggung jawab atas barang itu, misalnya; pengemudi mobil, pemegang mesin tik,
mesin stensil dan sebagainya, harus memelihara kebersihan dan memperbaiki
kerusakankerusakan kecil.
b. Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu
sesuai petunjuk penggunaan (manual), misalnya 2 atau 3 bulan sekali dan sebagainya
(seperti mesin tulis) atau setelah jarak tempuh tertentu (kendaraan bermotor) atau jam
pakai tertentu (mesin statis). Upaya pemeliharaan ini biasanya dilakukan sendiri oleh
pemegangnya/penanggung jawabnya atau memanggil ahli untuk melakukannya.
2. Berdasarkan umur penggunaan barang
Upaya pemeliharaan menurut umur penggunaan barang dapatdilihat dari dua aspek:
a. Usia barang secara fisik
Setiap barang terutama barang elektronik atau mesin mempunyai batas waktu tertentu
dalam penggunaannya.
Untuk peralatan dan mesin kondisi usang itu sangat relatif, oleh karena itu perlu
disepakati batas-batasnya. Kalau sebuah mesin kapasitasnya dikatakan 100 % pada
waktu baru, maka pada kondisi usang kapasitas total adalah 0 %.
b. Usia barang secara administratif
Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari jarang ditemui barang yang keadaannya secara
fisik telah 0 %, sebab kalau terjadi hal yang demikian jelas telah mengganggu
kelancaran
kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu biasanya barang dalam kondisi yang
kapasitasnya lebih kurang 50 % sudah diusulkan untuk dihapus, karena hanya
mempersempit ruangan saja dan biaya perawatannya juga akan lebih besar.
Misalnya pemakaian barang yang berwujud seperti kendaraan dinas dengan jangka
waktu selama 5 tahun.

25. 3. Pemeliharaan dari segi penggunaan
Barang yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mengurangi
kerusakan pada barang tersebut. Misalnya, penggunaan komputer yang digunakan
untuk keperluan kantor, bukan untuk yang lainnya.
4. Pemeliharaan menurut keadaan barang
Pemeliharaan yang dilakukan menurut keadaan barang dilakukan terhadap barang
habis pakai dan barang tak habis pakai.
a. Pemeliharaan untuk barang yang habis pakai terutama ditujukan pada saat
penyimpanan sebelum barang tersebut dipergunakan.
b. Pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti:
1) Mesin-mesin
Mesin-mesin memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala.
Pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh pegawai yang diserahi tugas dan tanggung
jawab
terhadap alat-alat tersebut. Misalnya untuk mesin-mesin kantor selalu harus
dibersihkan dari debu, disikat pada bagian yang perlu disikat, menutup kembali setelah
dipergunakan. Untuk mesin pembangkit tenaga listrik perlu diperiksa alat pelumas dan
alat pendingin. Pemeliharaan alat harus sesuai dengan ketentuan pabrik.
2) Kendaraan
Untuk kendaraan bermotor diperlukan pemeliharaan sehari-hari, berkala, dan
perbaikan terhadap kerusakan dengan cara:
- Membersihkan kendaraan
- Memeriksa air radiator
- Memeriksa minyak motor
- Membersihkan dan memeriksa air accu
- Jika terdapat kerusakan. melaporkan ke unit yang mengurus kendaraan untuk
mendapat perbaikan.
3) Alat-alat elektronika
Alat-alat elektronika memerlukan pemeliharaan seharihari dan pemeliharaan berkala.
Cara pemeliharaannya sama dengan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Untuk

26. beberapa peralatan tertentu cara pemeliharaannya ditentukan oleh pabrik yang
memproduksi.
4) Buku-buku
Pemeliharaan terhadap buku-buku dilakukan setiap hari dan berkala. Pemeliharaan
setiap hari dilakukan dengan jalan membersihkan buku-buku tersebut secara berkala
dengan melakukan penyemprotan obat anti hama untuk waktu-waktu tertentu.
5) Meubiler
Pemeliharaan mebiler pada garis besarnya hanya memerlukan pemeliharaan sehari-hari
dan perbaikan jika terjadi kerusakan.
6) Alat-alat laboratorium
Pemeliharaan terhadap alat-alat laboratorium memerlukan pemeliharaan sehari-hari
dan untuk sebagian memerlukan pemeliharaan berkala. Khusus untuk alat-alat yang
mudah pecah harus diperhatikan mengenai penempatan alat-alat tersebut dengan cara
membuatkan kotak-kotak khusus. Sebagian besar dari kewajiban pemeliharaan alat
laboratorium dilakukan oleh tenaga tehnis bukan tenaga administratif.
7) Gedung-gedung
Gedung-gedung memerlukan pemeliharaan sehari-hari. Untuk perbaikan berkala
misalnya setiap tahun dilakukan pengapuran dan perbaikan terhadap kerusakan.
Perbaikan terhadap kerusakan dapat berupa perbaikan ringan yaitu terhadap
kerusakan kecil-kecil dan perbaikan berat misalnya rehabilitasi. Perbaikan sehari-hari,
pemeliharaan berkala dan perbaikan ringan dibebankan pada anggaran rutin, sedang
untuk rehabilitasi biayanya pada anggaran pembangunan. Pemeliharaan gedung
sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Penjaga/pesuruh sekolah adalah orang
yang bertugas sehari-hari dalam memelihara kebersihan, keamanan, dan berada
dibawah pengamatan kepala sekolah. Perlu disadari bahwa mencegah kerusakan lebih
muda dari memperbaiki kerusakan.
8) Pemeliharaan ruang kelas
- Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga
kebersihan dan ketertiban kelas
- Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara
perlengkapan kelas.
9) Pemeliharaan tanah sekolah
Pemeliharaan terhadap tanah sekolah berupa pemagaran/pemberian tanda batas dan
pembersihan. Pelaksanaan pemeliharaan tanah sekolah meliputi:
- Pagar sekolah

27. Pagar sekolah diusahakan dengan tinggi minimal 185 cm dibuat dari tembok bata atau
besi atau kombinasi keduanya, tidak membahayakan keselamatan siswa, bukan tempat
memanjat dan tempat melompat siswa.
- Taman sekolah
Taman sekolah direncanakan minimal sepertiga luas tanah sekolah, bisa ditanami
tanaman tahun atau buah-buahan, tanaman bunga, rumput sehingga dapat digunakan
kawasan areal hijau sekolah.
- Tempat upacara
Lapangan tempat upacara sebaiknya dikeraskan dengan semen/aspal agar pada waktu
musim hujan tidak becek dan pada musim panas tidak berdebu yang dapat mengganggu
kesehatan.
- Lapangan olah raga
Lapangan untuk senam, basket, bola volli, bulu tangkis, perlu diperhatikan
pemeliharaan dan pengaturan pemakaiannya secara bergantian dan sebaiknya
dibuatkan jadwal pemakainnya.
E. Hal-hal yang Perlu diperhatikan Sehubungan dengan
Pemeliharaan/ Perawatan Persekolahan
1. Tenaga kerja/tenaga sukarela
a. Guru dan murid
b. Tenaga gotong royong/swadaya masyarakat
c. Pekerja harian lepas/musiman
d. Pekerja harian tetap, antara lain penjaga sekolah
2. Alat dan bahan
a. Alat, seperti lap untuk pembersih, sapu lantai dan sapu lidi,
peralatan kayu, ember, peralatan tembok/batu, kuas cat,
amplas, dan lain-lain.
b. Bahan, seperti batu bata, pasir, semen, air, cat, genteng,
paku, pelitur, seng, dan lain-lain.
3. Jenis atau spesifikasi barang, ada yang perlu perawatan

28. secara rutin ada juga yang hanya dilakukan secara berkala.