2. Pendahuluan
Komdat, 11 Januari 2022 (Provinsi Jawa Barat):
1. Kematian Ibu : Berjumlah 745 kasus (2020) dan berjumlah 1.188 kasus (2021) Pandemi (40%)
2. Kematian Bayi : Berjumlah 2.760 (2020) dan berjumlah 2.672 kasus (2021)
3. Kematian Neonatus : Berjumlah 2.252 kasus (2021)
https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita/YlBxMFkyS0Y3Z1BZZkRhdXdIUVgrdz09
3.
4. Penyebab Kematian Ibu
Penyebab kematian langsung kematian ibu adalah:
1. Gangguan hipertensi dalam kehamilan (33,1%)
2. Pendarahan obstetrik (27,03%)
3. Komplikasi non-obstetrik (15,7%)
4. Komplikasi obstetrik lainnya (12,04%)
5. Infeksi yang berkaitan dengan kehamilan (6,06%)
6. Penyebab lain (4,81%) (SRS 2016).
Kejadian kematian ibu sebanyak 77% ditemukan di rumah sakit, 15,6% di rumah, 4,1% di
perjalanan menuju RS/fasilitas kesehatan, dan 2,5% di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
5. Cangkupan Persalinan
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan juga naik dari 66,7%
pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 79,3% pada tahun 2018.
(Riskesdas 2018).
Masih ada sekitar 20% yang persalinan di selain tenaga kesehatan
6. Neonatal dan Balita
Laporan SDKI tahun 2017:
1. Neonatal : 15 per 1.000 KH tahun 2017
2. Bayi : 24 per 1.000 KH tahun 2017
3. Balita : 32 per 1.000 KH tahun 2017
Target: Neonatal 10 per 1.000 KH dan Bayi 16 per 1.000 KH
7. Penyebab Kematian
Neonatal
1. Proses Melahirkan (28,3%)
2. Gangguan Pernafasan dan Jantung
(21,3%)
3. BBLR dan prematur (19%)
4. Kelainan Bawaan (14,8%)
5. Infeksi (7,3%)
Balita
1. Perinatal (49,8%)
2. Kelainan Bawaan (14,2%)
3. Pneumonia/ Radang paru (9,2%)
4. Diare dan Infeksi saluran
pencernaan(7%)
5. Viral hemorrhagic fever/ DBD (2,2%)
6. Radang selaput otak (2%)
7. Gangguan gizi dan metabolisme(1,3%).
8. RPJMN MENKES
Perihal focus pertama “Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat”
1. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui
sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir,
termasuk imunisasi;
3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;
4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko
kematian;
5. Penyediaan ambulans desa untuk mencegah tiga terlambat;
6. Dsb…
9.
10. Kemitraan Dukun - Bidan
Dukun beranak adalah profesi seseorang yang dalam aktivitasnya,
menolong proses persalinan seseorang, merawat bayi mulai dari
memandikan, menggendong, belajar berkomunikasi dan lain
sebagainya.
Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang
diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik
Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister,
sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan
praktik kebidanan.
18. Perlindungan Hukum
• Setiap Paraji dan Kader Kesehatan berhak mendapatkan jasa kemitraan yang
dilakukannya bersama Bidan berupa insentif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
• Setiap Paraji dan Kader Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan
hukum dalam melaksanakan kemitraan bersama Bidan.
• Ketentuan mengenai jasa kemitraan dan perlindungan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
SUKABUMI
19. Tugas dan Kewajiban Dukun
1. Memberikan informasi kepada Bidan perihal adanya ibu hamil baru;
2. Memotivasi atau menganjurkan ibu dengan tanda-tanda kehamilan untuk segera
diperiksa oleh Bidan;
3. Membantu keluarga dalam merencanakan program perencanaan penanganan
persalinan dan komplikasi;
4. Mendampingi Bidan dalam proses pertolongan persalinan, perawatan ibu dan bayi
sampai masa nifas;
5. Segera menghubungi dan memberitahu Bidan bila ibu hamil telah menunjukan
tanda-tanda persalinan;
6. Memotivasi atau menganjurkan ibu beserta keluarga untuk memeriksakan bayi
sampai akhir usia anak balita ke sarana dan tenaga kesehatan;dan
7. Memotivasi atau menganjurkan keluarga dan ibu nifas untuk mengikuti program
keluarga berencana
SUKABUMI
20. 1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penutupan sementara;
4. pencabutan izin;
5. penutupan kegiatan; dan/atau
6. sanksi administratif kepegawaian lainnya
• Bagi paraji yang tetap menolong persalinan dikenakan sanksi berupa teguran
dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.
• Jika sampai 3 (tiga) kali teguran, Paraji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
masih tetap menolong persalinan, maka penyelesaian masalah diserahkan ke
OPD yang membidangi Kesehatan.
Pelanggaran dan Sanksi
SUKABUMI
21. Lintas Sektoral
SUKABUMI
1. Pengawasan dan pendukungan kegiatan
2. Mediasi
3. Whole of government
Ingat 3 Terlambat: Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke
fasilitas kesehatan, Terlambat penanganan.
