Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perencanaan pembangunan inklusif di desa

Perencanaan pembangunan inklusif di desa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perencanaan pembangunan inklusif di desa

  1. 1. Sumber : masbabal.com BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dari masa ke masa menghadapi berbagai tantangan dan kendala seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat di dalam negeri maupun perubahan konstelasi global. Sejak meraih kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang digerakkan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode tertentu (Wahyudi, 2003). Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan disuatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang dipercaya dapat menetes dengan sendirinya (trickle down effect) sehingga menimbulkan munculnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi tercapainya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1985) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik pertumbuhan maupun pendapatan per kapita merupakan dua unsur yang paling diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering diabaikan.
  2. 2. Sumber : masbabal.com Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi Daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan- kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan 1.2 Tujuan Penulisan Makalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan makalah adalah mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
  3. 3. Sumber : masbabal.com BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pembangunan Inklusif Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Permasalahannya adalah pembangunan yang acap kali terjadi di negara berkembang adalah pembangunan eksklusif. Pembangunan eksklusif adalah pembangunan yang hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi kurang memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, sehingga dampaknya pengangguran tinggi, kemiskinan meningkat, dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar, yakni sebesar 5,9% dalam periode 2009-2013. Sebuah hal yang membanggakan, tetapi mengukur hasil pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi akan membuat kita terlena dan mengabaikan masalah ketidakmerataan masyarakat yang menerima hasil pembangunan. Persoalan tercipta atau tidaknya pembangunan inklusif tenaga kerja bukan hanya masalah orientasi pembangunan dari suatu negara, tetapi juga masalah siap atau tidaknya tenaga kerja Indonesia bersaing dalam lingkup global. Bung Karno dalam orasinya pernah berkata “Barang siapa ingin mutiara, ia harus berani terjun di lautan yang dalam”. Sepenggal kalimat yang terlontar dari Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut dapat menjadi refleksi bagi para generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global. 2.2 Pengertian Ekonomi Inklusif Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat Indonesia. Besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif. Selain sektor pertanian, banyak pihak yang sudah menyampaikan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pemerintah harus menekankan pentingnya ekonomi yang bersifat inklusif.
  4. 4. Sumber : masbabal.com Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi ekslusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Disisi lain yakni di sektor primer, terutama sektor pertanian, kurang mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak secara otomatis mereduksi ketimpangan ekonomi sosial. Demikian juga apabila dilihat dari konstribusi pertumbuhan ekonomi juga masih menunjukkan adanya ketimpangan. Kontribusi PDB Jawa dan Sumatera sebesar 80,4% (2016) sedangkan wilayah lainnya yaitu Kalimantan (7,7%), Sulawesi (6,2%), Papua (2,5%) dan Bali Nusa Tenggara (3,5%). Dari data tersebut tampak sekali adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun namun kondisi tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kesenjangan kekayaan antarpenduduk, peningkatan Indeks Gini dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Menurut Prof. Roemer, tingginya ketimpangan (ataupun tren perubahannya) dalam masyarakat dapat disebabkan oleh: 1. Ketimpangan dalam usaha, kerja keras, dan talent individu; 2. Ketimpangan dalam opportunity (kesempatan); dan 3. Kebijakan. 2.3 Ekonomi Inklusif Untuk Mereduksi Ketimpangan Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi inklusif. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah dan pengelola keuangan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengarahkan berbagai kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi inklusif. Sebagaimana disebutkan oleh Musgrave and Musgrave
  5. 5. Sumber : masbabal.com (1989), peran keuangan negara mencakup fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi- fungsi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan fiskal. Sebagai contoh: pemerintah dapat menggunakan fungsi distribusi untuk mengarahkan pendapatan pajak yang dipungut dari orang-orang mampu sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan lebih maksimum untuk mengatasi ketimpangan dalam memperoleh kesempatan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan agar semua warga negara, tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi dan letak geografi, dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Dampak selanjutnya yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan pembangungan manusia Indonesia secara merata. 2.4 Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Adapun tujuan dan target Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengakhiri kemiskinan  Menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25 per hari ke angka nol dan mengurangi sebanyak x% orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional negara mereka di tahun 2015  Melindungi sebanyak x% orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan  Membangun daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam sebanyak x% 2. Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender  Mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
  6. 6. Sumber : masbabal.com  Mengakhiri pernikahan anak-anak  Menjamin hak setara perempuan untuk memiliki dan mewarisi properti, menandatangani kontrak, mendaftarkan usaha dan membuka rekening bank  Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan public 3. Menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup  Menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan pra dasar  Memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar mampu baca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum  Menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan, yang dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x% 4. Menjamin kehidupan yang sehat.  Mengakhiri kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah  Menaikkan sebanyak x% anak, remaja, usia dewasa yang beresiko dan orang-orang yang berusia lanjut, untuk sepenuhnya divaksinasi  Menjamin secara universal, hak kesehatan seksual dan reproduksi  Mengurangi beban penyakit dari HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit tropis terabaikan dan penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi prioritas 5. Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik  Mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki akses terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau harganya, dan bergizi  Mengurangi stunting (tumbuh pendek karena kurang gizi) sebanyak x%, wasting (tubuh kurus karena kurang gizi) sebanyak y%, dan anemia sebanyak z% bagi semua balita
  7. 7. Sumber : masbabal.com  Meningkatkan produktivitas pertanian sebanyak x%, yang berfokus pada meningkatkan secara berkelanjutan hasil pertanian kecil dan akses terhadap irigasi  Mengurangi kerugian pasca panen dan makanan yang terbuang sebanyak x% 6. Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi  Menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah, dan di sekolah, puskesmas, dan kamp pengungsi  Mengakhiri buang air besar di tempat terbuka dan memastikan akses universal ke sanitasi di sekolah dan di tempat kerja, dan meningkatkan akses terhadap sanitasi di rumah sebanyak x%  Mendaur ulang atau mengolah semua limbah cair dari daerah perkotaan dan dari industry sebelum dilepaskan 7. Menjamin energi yang berkelanjutan.  Melipatgandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia  Memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern  Melipatgandakan laju peningkatan efisiensi energi di bangunan, dalam industri, pertanian dan transportasi di tingkat global  Menghentikan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi berlebihan 8. Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, dan pertumbuhan berkeadilan  Menaikkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan layak sebanyak x  Mengurangi jumlah kaum muda yang tidak bersekolah, menganggur atau tidak mengikuti pelatihan sebanyak x%  Menaikkan jumlah usaha baru yang dibuka sebanyak x dan nilai tambah dari produkproduk baru sebanyak y dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan mendorong kewirausahaan
  8. 8. Sumber : masbabal.com 9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan  Mempublikasikan dan menggunakan neraca ekonomi, sosial dan lingkungan milik pemerintah dan perusahaan besar  Meningkatkan pertimbangan keberlanjutan di x% pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah  Menjaga ekosistem, keragaman spesies dan genetic  Meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah sebanyak x ton dan memerangi penggurunan 10. Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif  Memberikan identitas hukum bebas biaya dan universal, seperti akta kelahiran  Menjamin hak masyarakat atas informasi dan akses terhadap data pemerintah  Mengurangi suap dan korupsi dan memastikan pejabat dapat diminta pertanggungjawabannya 11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai  Menurunkan angka kematian akibat kekerasan per 100.000 sebanyak x dan mengaliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak  Memastikan lembaga peradilan dapat diakses, independen, memiliki sumber daya yang baik dan menghormati hak atas proses hokum  Meningkatkan kapasitas, perofesionalitas dan akuntabilitas angkatan- angkatan keamanan, kepolisian dan badan peradilan
  9. 9. Sumber : masbabal.com BAB III PENUTUP Kesimpulan Pendekatan pembangunan inklusif merupakan bagian dari penerapan konsep pembangunan yang bertumpu pada aspek social seperti telah diuraikan di bagian depan, dan merupakan jawaban untuk upaya mengurangi terjadinya eksklusi sosial akibat salah urus pembangunan yang terlalu bertumpu pada konsep upaya mengejar petumbuhan atau pada kemajuan ekonomi semata. Terbukti di beberapa Negara berkembang, dan di Indonesia tepatnya di Kota Bakti pendekatan pembangunan inklusif mampu mereduksi terjadinya eksklusi sosial dan mendorong terjadinya inklusi sosial dengan mengikutsertakan warga kota untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota. Dan, dengan mengadopsi variable struktur sosial, kultur dan proses sosial masyarakat pembangunan inklusif dapat berjalan dengan baik. Temuan penerapan program- program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan pembangunan inlusif di Desa Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie memperlihatkan terjadinya transformasi dari suatu keadaan eksklusi sosial ke arah inklusi sosial, di mana terjadi perkembangan ekonomi para PKL dan ini merupakan indikasi positif dari peningatan kesejahteraan mereka.
  10. 10. Sumber : masbabal.com DAFTAR PUSTAKA Kusmawan dkk, A. (2016). Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif : Cerita dari Sebelas Daerah di Indonesia. Bandung: INISIATIF. Novita F. (2003). Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir (Tesis Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Deponegoro). Semarang: UNDIP Laporan World Bank. (1998). Kondisi Ekonomi dan Sosial Negara Indonesia. Jossaer, L. (2011). “Membangun Kota Inklusif” dalam Buletin Tata Ruang, halaman 18; diterbitkan oleh P2KP, Kementrian PU, dan Perumahan Rakyat. https://www.kompasiana.com https://www.masbabal.com

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Perencanaan pembangunan inklusif di desa

Views

Total views

75

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

62

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×