1. Sumber : masbabal.com
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dari masa ke masa menghadapi berbagai
tantangan dan kendala seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat di dalam negeri
maupun perubahan konstelasi global. Sejak meraih kemerdekaan, Pemerintah Indonesia
telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilandasi
oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada
manusia.
Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan ekonomi dalam
proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang digerakkan oleh para ahli
ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa atau
penduduk suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional
Bruto. Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang
dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode
tertentu (Wahyudi, 2003).
Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata dipandang sebagai
fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan disuatu negara hanya diukur
berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB), baik secara keseluruhan
maupun per kapita, yang dipercaya dapat menetes dengan sendirinya (trickle down effect)
sehingga menimbulkan munculnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya dan
pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi tercapainya
distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata (Todaro, 2006).
Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1985) pembangunan ekonomi didefinisikan
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat
meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik pertumbuhan maupun pendapatan per
kapita merupakan dua unsur yang paling diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain
seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan
yang sering diabaikan.

2. Sumber : masbabal.com
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah
dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola
kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja,
serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Daerah bersangkutan (Soeparmoko,
2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi Daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-
kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan
1.2 Tujuan Penulisan Makalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan makalah adalah
mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota bakti
Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

3. Sumber : masbabal.com
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pembangunan Inklusif
Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat secara umum. Permasalahannya adalah pembangunan yang acap kali terjadi di
negara berkembang adalah pembangunan eksklusif. Pembangunan eksklusif adalah
pembangunan yang hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi kurang
memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, sehingga dampaknya pengangguran tinggi,
kemiskinan meningkat, dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara di
dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar, yakni sebesar 5,9% dalam periode
2009-2013. Sebuah hal yang membanggakan, tetapi mengukur hasil pembangunan hanya
dari pertumbuhan ekonomi akan membuat kita terlena dan mengabaikan masalah
ketidakmerataan masyarakat yang menerima hasil pembangunan.
Persoalan tercipta atau tidaknya pembangunan inklusif tenaga kerja bukan hanya
masalah orientasi pembangunan dari suatu negara, tetapi juga masalah siap atau tidaknya
tenaga kerja Indonesia bersaing dalam lingkup global. Bung Karno dalam orasinya pernah
berkata “Barang siapa ingin mutiara, ia harus berani terjun di lautan yang dalam”.
Sepenggal kalimat yang terlontar dari Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut dapat
menjadi refleksi bagi para generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
2.2 Pengertian Ekonomi Inklusif
Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan
ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat Indonesia. Besarnya
jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang
perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif. Selain sektor pertanian, banyak
pihak yang sudah menyampaikan pentingnya peran UMKM dalam mendorong
perekonomian Indonesia. Pemerintah harus menekankan pentingnya ekonomi yang bersifat
inklusif.

4. Sumber : masbabal.com
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam
ekonomi ekslusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju
dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan memacu
pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa).
Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi
tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Disisi lain yakni di sektor primer, terutama
sektor pertanian, kurang mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak sekali
menyerap tenaga kerja.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
tidak secara otomatis mereduksi ketimpangan ekonomi sosial. Demikian juga apabila
dilihat dari konstribusi pertumbuhan ekonomi juga masih menunjukkan adanya
ketimpangan. Kontribusi PDB Jawa dan Sumatera sebesar 80,4% (2016) sedangkan
wilayah lainnya yaitu Kalimantan (7,7%), Sulawesi (6,2%), Papua (2,5%) dan Bali Nusa
Tenggara (3,5%).
Dari data tersebut tampak sekali adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari
tahun ke tahun namun kondisi tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kesenjangan
kekayaan antarpenduduk, peningkatan Indeks Gini dan pengurangan kesenjangan antar
wilayah. Menurut Prof. Roemer, tingginya ketimpangan (ataupun tren perubahannya)
dalam masyarakat dapat disebabkan oleh:
1. Ketimpangan dalam usaha, kerja keras, dan talent individu;
2. Ketimpangan dalam opportunity (kesempatan); dan
3. Kebijakan.
2.3 Ekonomi Inklusif Untuk Mereduksi Ketimpangan
Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan ekonomi inklusif di
Indonesia, dengan berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi inklusif.
Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah dan pengelola keuangan negara
mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengarahkan berbagai kebijakan fiskal yang
mendukung ekonomi inklusif. Sebagaimana disebutkan oleh Musgrave and Musgrave

5. Sumber : masbabal.com
(1989), peran keuangan negara mencakup fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi-
fungsi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan fiskal. Sebagai
contoh: pemerintah dapat menggunakan fungsi distribusi untuk mengarahkan pendapatan
pajak yang dipungut dari orang-orang mampu sebagai jaring pengaman sosial bagi
masyarakat miskin.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara
dialokasikan lebih maksimum untuk mengatasi ketimpangan dalam memperoleh
kesempatan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan agar semua warga
negara, tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi dan letak geografi, dapat memperoleh
kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Dampak
selanjutnya yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan pembangungan manusia
Indonesia secara merata.
2.4 Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota bakti Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie
Adapun tujuan dan target Perencanaan Pembangunan Inklusif di Desa Pasar Kota
bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengakhiri kemiskinan
 Menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25 per hari ke angka
nol dan mengurangi sebanyak x% orang-orang yang hidup di bawah garis
kemiskinan nasional negara mereka di tahun 2015
 Melindungi sebanyak x% orang yang miskin dan rentan dengan sistem
perlindungan
 Membangun daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana
alam sebanyak x%
2. Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender
 Mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan anak perempuan

6. Sumber : masbabal.com
 Mengakhiri pernikahan anak-anak
 Menjamin hak setara perempuan untuk memiliki dan mewarisi properti,
menandatangani kontrak, mendaftarkan usaha dan membuka rekening bank
 Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik,
ekonomi, dan public
3. Menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup
 Menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses dan
menyelesaikan pendidikan pra dasar
 Memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar
mampu baca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar
pembelajaran minimum
 Menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang
memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan, yang
dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x%
4. Menjamin kehidupan yang sehat.
 Mengakhiri kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah
 Menaikkan sebanyak x% anak, remaja, usia dewasa yang beresiko dan
orang-orang yang berusia lanjut, untuk sepenuhnya divaksinasi
 Menjamin secara universal, hak kesehatan seksual dan reproduksi
 Mengurangi beban penyakit dari HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit
tropis terabaikan dan penyakit-penyakit tidak menular yang menjadi
prioritas
5. Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik
 Mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki
akses terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau
harganya, dan bergizi
 Mengurangi stunting (tumbuh pendek karena kurang gizi) sebanyak x%,
wasting (tubuh kurus karena kurang gizi) sebanyak y%, dan anemia
sebanyak z% bagi semua balita

7. Sumber : masbabal.com
 Meningkatkan produktivitas pertanian sebanyak x%, yang berfokus pada
meningkatkan secara berkelanjutan hasil pertanian kecil dan akses terhadap
irigasi
 Mengurangi kerugian pasca panen dan makanan yang terbuang sebanyak x%
6. Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi
 Menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah, dan
di sekolah, puskesmas, dan kamp pengungsi
 Mengakhiri buang air besar di tempat terbuka dan memastikan akses
universal ke sanitasi di sekolah dan di tempat kerja, dan meningkatkan akses
terhadap sanitasi di rumah sebanyak x%
 Mendaur ulang atau mengolah semua limbah cair dari daerah perkotaan dan
dari industry sebelum dilepaskan
7. Menjamin energi yang berkelanjutan.
 Melipatgandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia
 Memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern
 Melipatgandakan laju peningkatan efisiensi energi di bangunan, dalam
industri, pertanian dan transportasi di tingkat global
 Menghentikan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien
yang mendorong konsumsi berlebihan
8. Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, dan pertumbuhan
berkeadilan
 Menaikkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan
layak sebanyak x
 Mengurangi jumlah kaum muda yang tidak bersekolah, menganggur atau
tidak mengikuti pelatihan sebanyak x%
 Menaikkan jumlah usaha baru yang dibuka sebanyak x dan nilai tambah dari
produkproduk baru sebanyak y dengan menciptakan lingkungan usaha yang
mendukung dan mendorong kewirausahaan

8. Sumber : masbabal.com
9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan
 Mempublikasikan dan menggunakan neraca ekonomi, sosial dan lingkungan
milik pemerintah dan perusahaan besar
 Meningkatkan pertimbangan keberlanjutan di x% pengadaan yang dilakukan
oleh pemerintah
 Menjaga ekosistem, keragaman spesies dan genetic
 Meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah sebanyak x ton dan
memerangi penggurunan
10. Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif
 Memberikan identitas hukum bebas biaya dan universal, seperti akta
kelahiran
 Menjamin hak masyarakat atas informasi dan akses terhadap data
pemerintah
 Mengurangi suap dan korupsi dan memastikan pejabat dapat diminta
pertanggungjawabannya
11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai
 Menurunkan angka kematian akibat kekerasan per 100.000 sebanyak x dan
mengaliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak
 Memastikan lembaga peradilan dapat diakses, independen, memiliki sumber
daya yang baik dan menghormati hak atas proses hokum
 Meningkatkan kapasitas, perofesionalitas dan akuntabilitas angkatan-
angkatan keamanan, kepolisian dan badan peradilan

9. Sumber : masbabal.com
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pendekatan pembangunan inklusif merupakan bagian dari penerapan konsep
pembangunan yang bertumpu pada aspek social seperti telah diuraikan di bagian depan, dan
merupakan jawaban untuk upaya mengurangi terjadinya eksklusi sosial akibat salah urus
pembangunan yang terlalu bertumpu pada konsep upaya mengejar petumbuhan atau pada
kemajuan ekonomi semata. Terbukti di beberapa Negara berkembang, dan di Indonesia
tepatnya di Kota Bakti pendekatan pembangunan inklusif mampu mereduksi terjadinya
eksklusi sosial dan mendorong terjadinya inklusi sosial dengan mengikutsertakan warga
kota untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota.
Dan, dengan mengadopsi variable struktur sosial, kultur dan proses sosial
masyarakat pembangunan inklusif dapat berjalan dengan baik. Temuan penerapan program-
program pemberdayaan yang menggunakan pendekatan pembangunan inlusif di Desa Pasar
Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie memperlihatkan terjadinya transformasi dari
suatu keadaan eksklusi sosial ke arah inklusi sosial, di mana terjadi perkembangan ekonomi
para PKL dan ini merupakan indikasi positif dari peningatan kesejahteraan mereka.

10. Sumber : masbabal.com
DAFTAR PUSTAKA
Kusmawan dkk, A. (2016). Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Desa yang
Inklusif : Cerita dari Sebelas Daerah di Indonesia. Bandung: INISIATIF.
Novita F. (2003). Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung Terhadap
Perkembangan Kawasan Pesisir (Tesis Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah
dan Kota, Universitas Deponegoro). Semarang: UNDIP
Laporan World Bank. (1998). Kondisi Ekonomi dan Sosial Negara Indonesia.
Jossaer, L. (2011). “Membangun Kota Inklusif” dalam Buletin Tata Ruang, halaman 18;
diterbitkan oleh P2KP, Kementrian PU, dan Perumahan Rakyat.
https://www.kompasiana.com
https://www.masbabal.com