SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Disampaikan oleh :
Irfan Hadisiswanto, S.Pi.,MM
Sekretaris Dinas DKP Jabar
DUKUNGAN DATA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAWA BARAT
TERHADAP SENSUS PERTANIAN 2023
Kabel Bawah
Laut/Instalasi di Laut
Luas Laut
21.967,98 Km2
Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
• Perairan Laut s.d 12 Mill
• Perairan darat/air tawar lintas Kab/Kota
• 27 Kabupaten/Kota terkait pengawasan
pengolahan dan pemasaran perikanan
Pulau Kecil
30 Pulau
Hutan Mangrove
26.544 Ha
Panjang Garis
Pantai
988,48 Km2
Kawasan Lamun
802 Ha
Terumbu Karang
9.214 Ha
Produksi Garam
475 Jt Ton/Tahun
Wisata Bahari
31 Potensi di Utara
46 Potensi di Selatan
Kawasan Konservasi
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
(43 Pelabuhan Perikanan masuk ke RIPPN)
Pengelolaan Periikanan Tangkap di Laut :
• Nelayan Tanpa Perahu
• Perahu Tanpa Motor
• Kapal Motor ukuran 0-30 GT
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Perikanan tangkap di Perairan Umum
daratan (PUD) lintas Kabupaten/Kota
Pipa Bawah Laut
Zonasi Penangkapan
Ikan
Ekosistem Mangrove
Bangunan Pesisir, garam
dll
Ekosistem Lamun
Ekosistem
Terumbu Karang
Bangunan di Laut/
Anjungan Lepas
Pantai
Pengelolaan Wilayah Pesisir, Ruang Laut, dan
Pulau-pulau Kecil
Kewenangan DKP Jabar
PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang KP
Budidaya air laut, payau dan air tawar yang
kewenangannya efektif di Provinsi atau lintas
kab/kota
Budidaya Air Laut (Keramba Jaring
Apung)
Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
Pengujian dan Penerapan
Mutu Produk Perikanan
Potensi Pendanaan
non-APBD
• CSR
• Kewajiban ASR
Akomodasi dan
Pelabuhan Wisata
43 Pelabuhan Perikanan Provinsi di
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan
Nasional.
(23 Utara dan 20 Selatan)
PENGUMPULAN
DATA
KUSUKA
Pelaku Utama Sektor KP
CACAH LENGKAP
PRODUKSI KP
Perikanan, Pengolahan, Garam
1. CACAH LENGKAP
2. SAMPLING
ALUR PENDATAAN SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUJUAN
Mengumpulkan/updating data pelaku usaha
kelautan dan perikanan (nelayan,
pembudidaya, pedagang/pemasar ikan dan
pengolah ikan dan petambak garam),
meliputi data RTP, sarana dan jenis kegiatan,
INSTRUMEN PENDATAAN
1 tahun sekali, dilakukan update setiap 6
bulan sekali/jika ada perubahan
OBJEK
Seluruh Pelaku Usaha KP
sesuai Domisili
METODE
Cacah Lengkap
PERIODE PENDATAAN
Kuesioner KUSUKA Perorangan
& Korporasi
PENDATAAN PELAKU UTAMA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUJUAN
INSTRUMEN PENDATAAN
Kuesioner pendataan produksi (7 kuesioner)
OBJEK
1. Seluruh unit/sarana kegiatan di
kabupaten/kota
2. RTP KP sample terpilih di
kab/kota
METODE
1. Sampling, dipilih secara acak dari masing-masing
stratifikasi populasi yang ada di masing-masing Kab/kota
2. Recall dimana Responden diwawancara terkait kegiatan
penangkapan yang dilakukan pada bulan lalu (t-1)
PERIODE PENDATAAN
1. Harian untuk pelabuhan perikanan
2. Bulanan untuk produksi perikanan
tangkap di laut dan perairan darat,
produksi perikanan budidaya,
produksi pengolahan ikan dan
produksi garam
1. Mengumpulkan produksi cacah lengkap di pelabuhan
perikanan
2. Mengumpulkan data sampling produksi perikanan
tangkap di laut dan perairan darat, produksi perikanan
budidaya, produksi pengolahan ikan dan produksi garam
3. Sebagai dasar untuk melakukan estimasi angka produksi
agregat tingkat kabupaten/kota
PENDATAAN PRODUKSI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROFESI UTAMA
PELAKU USAHA
PROGRESS
KUSUKA
TARGET
PENYELESAIAN
POTENSI** TERCATAT*
• NELAYAN 2.849.734 1.008.470 35% 1.860.754
• PEMASAR ANTAR
PELABUHAN 4.013 4.448 111% -
• PEMASAR IKAN 275.458 45.221 16% 230.237
• PEMBUDIDAYA IKAN 1.466.951 451.434 31% 1.051.366
• PENGOLAH IKAN 60.519 64.518 107% 10.473
• PETAMBAK GARAM 22.430 13.394 60% 10.224
TOTAL 4.679.105 1.587.485 34% 3.163.054
POTENSI PELAKU USAHA PERIKANAN
JAWA BARAT
Kab/Kota
Jaring
Apung Laut
Jaring Apung
Tawar
Jaring Tancap
Tawar
Karamba
Kolam
Air Deras
Kolam Air
Tenang
Laut
Lainnya
Minapadi
(Sawah)
Rumput
Laut
Tambak
Intensif
Tambak
Sederhana
Tambak Semi
Intensif
Total
BANDUNG 7.752 1.579 9.331
BANDUNG BARAT 2.011 2.861 4.872
BEKASI 134 3.036 94 3 1.440 50 4.757
BOGOR 234 746 8.246 144 9.370
CIAMIS 85 104 54.405 302 54.896
CIANJUR 2.380 81 30 4.798 9.901 100 17.290
CIREBON 5.815 90 1.256 1.653 1.421 10.235
GARUT 17.353 3.641 3 20.997
INDRAMAYU 2.894 142 11.350 14.386
KARAWANG 115 3.937 607 47 52 3.195 115 8.068
KOTA BANDUNG 213 213
KOTA BANJAR 2.100 2.100
KOTA BEKASI 230 230
KOTA BOGOR 3 8 346 357
KOTA CIMAHI 71 71
KOTA CIREBON 158 65 126 349
KOTA DEPOK 710 710
KOTA SUKABUMI 11 307 9 327
KOTA TASIKMALAYA 7 11.731 496 12.234
KUNINGAN 312 76 50 18.151 3.437 22.026
MAJALENGKA 4.720 400 5.120
PANGANDARAN 3 1.095 25 7 20 1.150
PURWAKARTA 3.158 8 3.125 6.291
SUBANG 660 2.100 120 235 25 3.140
SUKABUMI 17.504 1.370 4 18.878
SUMEDANG 51 9.715 308 10.074
TASIKMALAYA 60 20.000 5.000 180 25.240
Total 3 8.195 234 160 1.735 203.373 249 27.194 189 1.643 18.006 1.731 262.712
Luas Lahan Produksi Budidaya tahun 2021
Satuan: m2
JUMLAH PEMBUDIDAYA JAWA BARAT
Kab/Kota
Jaring
Apung Laut
Jaring Apung
Tawar
Jaring Tancap
Tawar
Karamba
Kolam
Air Deras
Kolam Air
Tenang
Laut
Lainnya
Minapadi
(Sawah)
Rumput
Laut
Tambak
Intensif
Tambak
Sederhana
Tambak Semi
Intensif
Total
BANDUNG 7.752 1.579 9.331
BANDUNG BARAT 2.413 3.556 5.969
BEKASI 140 3.036 94 50 1.440 152 4.912
BOGOR 234 746 8.246 144 9.370
CIAMIS 85 104 54.405 302 54.896
CIANJUR 2.380 81 30 4.798 9.901 100 17.290
CIREBON 5.815 113 1.256 1.653 1.421 10.258
GARUT 34.706 4.233 60 38.999
INDRAMAYU 2.894 142 14.232 17.268
KARAWANG 115 3.937 607 188 468 6.390 575 12.280
KOTA BANDUNG 213 213
KOTA BANJAR 2.100 2.100
KOTA BEKASI 230 230
KOTA BOGOR 3 8 412 423
KOTA CIMAHI 71 71
KOTA CIREBON 316 392 252 960
KOTA DEPOK 710 710
KOTA SUKABUMI 18 420 15 453
KOTA TASIKMALAYA 7 11.731 496 12.234
KUNINGAN 312 76 50 18.151 3.437 22.026
MAJALENGKA 4.720 400 5.120
PANGANDARAN 28 2.500 125 10 20 2.683
PURWAKARTA 3.531 15 3.875 7.421
SUBANG 660 2.100 145 250 25 3.180
SUKABUMI 19.919 2.335 124 22.378
SUMEDANG 62 14.180 762 15.004
TASIKMALAYA 100 27.000 7.500 300 34.900
Total 28 8.976 234 160 1.800 237.793 599 31.711 330 2.528 24.227 2.293 310.679
SATUAN : ORANG
JUMLAH NELAYAN DI JAWA BARAT
KABUPATEN LAUT Perairan Umum
Jumlah 14.857 14.968
1 BANDUNG 648
2 BANDUNG BARAT 621 3.243
3 BEKASI 208 798
4 BOGOR 1.960
5 CIAMIS 1.939
6 CIANJUR 650 2.024
7 CIREBON 125 17.435
8 GARUT 382 4.833
9 INDRAMAYU 1.160 41.654
10 KARAWANG 1.067 1.640
11 KOTA BANJAR 232
12 KOTA BEKASI 203
13 KOTA BOGOR 55
14 KOTA DEPOK 190
15 KOTA SUKABUMI 160
16 KOTA TASIKMALAYA 177
17 KOTACIREBON 4.127
18 KUNINGAN 2.480
19 MAJALENGKA 730
20 PANGANDARAN 444 311
21 PURWAKARTA 3.346
22 SUBANG 81
23 SUKABUMI 1.350 8.437
24 SUMEDANG 3.009
25 TASIKMALAYA 1.333 453
No
SATUAN : ORANG
Jumlah RTP Garam di Jawa Barat
Kab./Kota Jumlah RTP
Jumlah 3.246
CIREBON 1.015
INDRAMAYU 2.056
KARAWANG 171
PANGANDARAN 2
SUBANG 1
SUKABUMI 1
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to 4 Dukungan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sensus Pertanian.pptx

profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptx
profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptxprofil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptx
profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptxmochammadRidwan11
 
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Andi Mahardika
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
 
walikota ternate - KSAN 2022.pptx
walikota ternate - KSAN 2022.pptxwalikota ternate - KSAN 2022.pptx
walikota ternate - KSAN 2022.pptxssuser76b156
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptxAdiSuriyadin
 
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangRencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangYayasan TERANGI
 
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptx
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptxTopik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptx
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptxJonathan417691
 
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptx
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptxProposal Penelitian Rumput Laut.pptx
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptxAbdulSyukur72
 
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...CIFOR-ICRAF
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
 
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptx
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptxKebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptx
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptxindonesianseaweedast
 
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docx
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docxARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docx
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docxDianora Didi
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdfMRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdfjakimochtar
 
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di Makassar
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di MakassarPemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di Makassar
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di MakassarBBAP takalar
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Sunoto Mes
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementCIFOR-ICRAF
 

Similar to 4 Dukungan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sensus Pertanian.pptx (20)

Presentation1 cihan&adaw
Presentation1 cihan&adawPresentation1 cihan&adaw
Presentation1 cihan&adaw
 
profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptx
profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptxprofil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptx
profil-perikanan-kabupaten-buleleng-90.pptx
 
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
walikota ternate - KSAN 2022.pptx
walikota ternate - KSAN 2022.pptxwalikota ternate - KSAN 2022.pptx
walikota ternate - KSAN 2022.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangRencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
 
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptx
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptxTopik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptx
Topik & Penjelasan Rinci Waduk Jatiluhur.pptx
 
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptx
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptxProposal Penelitian Rumput Laut.pptx
Proposal Penelitian Rumput Laut.pptx
 
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
 
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptx
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptxKebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptx
Kebijakan Pengembangan Budidaya Rumput Laut 02082023.pptx
 
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docx
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docxARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docx
ARTIKEL PUBLIKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2021.docx
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdfMRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
MRM- Paparan Narsum LPSPL Serang 6 Apr 22_Asdep PRLP Marves (1).pdf
 
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di Makassar
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di MakassarPemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di Makassar
Pemantauan Budidaya Udang Vaname Sistem Tradisional Di Makassar
 
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsepIndustrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
Industrialisasi perikanan budidaya kepulauan riau melalui penerapan konsep
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (13)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

4 Dukungan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sensus Pertanian.pptx

  • 1. Disampaikan oleh : Irfan Hadisiswanto, S.Pi.,MM Sekretaris Dinas DKP Jabar DUKUNGAN DATA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA BARAT TERHADAP SENSUS PERTANIAN 2023
  • 2. Kabel Bawah Laut/Instalasi di Laut Luas Laut 21.967,98 Km2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Perairan Laut s.d 12 Mill • Perairan darat/air tawar lintas Kab/Kota • 27 Kabupaten/Kota terkait pengawasan pengolahan dan pemasaran perikanan Pulau Kecil 30 Pulau Hutan Mangrove 26.544 Ha Panjang Garis Pantai 988,48 Km2 Kawasan Lamun 802 Ha Terumbu Karang 9.214 Ha Produksi Garam 475 Jt Ton/Tahun Wisata Bahari 31 Potensi di Utara 46 Potensi di Selatan Kawasan Konservasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (43 Pelabuhan Perikanan masuk ke RIPPN) Pengelolaan Periikanan Tangkap di Laut : • Nelayan Tanpa Perahu • Perahu Tanpa Motor • Kapal Motor ukuran 0-30 GT Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan tangkap di Perairan Umum daratan (PUD) lintas Kabupaten/Kota Pipa Bawah Laut Zonasi Penangkapan Ikan Ekosistem Mangrove Bangunan Pesisir, garam dll Ekosistem Lamun Ekosistem Terumbu Karang Bangunan di Laut/ Anjungan Lepas Pantai Pengelolaan Wilayah Pesisir, Ruang Laut, dan Pulau-pulau Kecil Kewenangan DKP Jabar PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang KP Budidaya air laut, payau dan air tawar yang kewenangannya efektif di Provinsi atau lintas kab/kota Budidaya Air Laut (Keramba Jaring Apung) Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Potensi Pendanaan non-APBD • CSR • Kewajiban ASR Akomodasi dan Pelabuhan Wisata 43 Pelabuhan Perikanan Provinsi di Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. (23 Utara dan 20 Selatan)
  • 3. PENGUMPULAN DATA KUSUKA Pelaku Utama Sektor KP CACAH LENGKAP PRODUKSI KP Perikanan, Pengolahan, Garam 1. CACAH LENGKAP 2. SAMPLING ALUR PENDATAAN SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN
  • 4. TUJUAN Mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, pedagang/pemasar ikan dan pengolah ikan dan petambak garam), meliputi data RTP, sarana dan jenis kegiatan, INSTRUMEN PENDATAAN 1 tahun sekali, dilakukan update setiap 6 bulan sekali/jika ada perubahan OBJEK Seluruh Pelaku Usaha KP sesuai Domisili METODE Cacah Lengkap PERIODE PENDATAAN Kuesioner KUSUKA Perorangan & Korporasi PENDATAAN PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
  • 5. TUJUAN INSTRUMEN PENDATAAN Kuesioner pendataan produksi (7 kuesioner) OBJEK 1. Seluruh unit/sarana kegiatan di kabupaten/kota 2. RTP KP sample terpilih di kab/kota METODE 1. Sampling, dipilih secara acak dari masing-masing stratifikasi populasi yang ada di masing-masing Kab/kota 2. Recall dimana Responden diwawancara terkait kegiatan penangkapan yang dilakukan pada bulan lalu (t-1) PERIODE PENDATAAN 1. Harian untuk pelabuhan perikanan 2. Bulanan untuk produksi perikanan tangkap di laut dan perairan darat, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan ikan dan produksi garam 1. Mengumpulkan produksi cacah lengkap di pelabuhan perikanan 2. Mengumpulkan data sampling produksi perikanan tangkap di laut dan perairan darat, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan ikan dan produksi garam 3. Sebagai dasar untuk melakukan estimasi angka produksi agregat tingkat kabupaten/kota PENDATAAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN
  • 6. PROFESI UTAMA PELAKU USAHA PROGRESS KUSUKA TARGET PENYELESAIAN POTENSI** TERCATAT* • NELAYAN 2.849.734 1.008.470 35% 1.860.754 • PEMASAR ANTAR PELABUHAN 4.013 4.448 111% - • PEMASAR IKAN 275.458 45.221 16% 230.237 • PEMBUDIDAYA IKAN 1.466.951 451.434 31% 1.051.366 • PENGOLAH IKAN 60.519 64.518 107% 10.473 • PETAMBAK GARAM 22.430 13.394 60% 10.224 TOTAL 4.679.105 1.587.485 34% 3.163.054 POTENSI PELAKU USAHA PERIKANAN JAWA BARAT
  • 7. Kab/Kota Jaring Apung Laut Jaring Apung Tawar Jaring Tancap Tawar Karamba Kolam Air Deras Kolam Air Tenang Laut Lainnya Minapadi (Sawah) Rumput Laut Tambak Intensif Tambak Sederhana Tambak Semi Intensif Total BANDUNG 7.752 1.579 9.331 BANDUNG BARAT 2.011 2.861 4.872 BEKASI 134 3.036 94 3 1.440 50 4.757 BOGOR 234 746 8.246 144 9.370 CIAMIS 85 104 54.405 302 54.896 CIANJUR 2.380 81 30 4.798 9.901 100 17.290 CIREBON 5.815 90 1.256 1.653 1.421 10.235 GARUT 17.353 3.641 3 20.997 INDRAMAYU 2.894 142 11.350 14.386 KARAWANG 115 3.937 607 47 52 3.195 115 8.068 KOTA BANDUNG 213 213 KOTA BANJAR 2.100 2.100 KOTA BEKASI 230 230 KOTA BOGOR 3 8 346 357 KOTA CIMAHI 71 71 KOTA CIREBON 158 65 126 349 KOTA DEPOK 710 710 KOTA SUKABUMI 11 307 9 327 KOTA TASIKMALAYA 7 11.731 496 12.234 KUNINGAN 312 76 50 18.151 3.437 22.026 MAJALENGKA 4.720 400 5.120 PANGANDARAN 3 1.095 25 7 20 1.150 PURWAKARTA 3.158 8 3.125 6.291 SUBANG 660 2.100 120 235 25 3.140 SUKABUMI 17.504 1.370 4 18.878 SUMEDANG 51 9.715 308 10.074 TASIKMALAYA 60 20.000 5.000 180 25.240 Total 3 8.195 234 160 1.735 203.373 249 27.194 189 1.643 18.006 1.731 262.712 Luas Lahan Produksi Budidaya tahun 2021 Satuan: m2
  • 8. JUMLAH PEMBUDIDAYA JAWA BARAT Kab/Kota Jaring Apung Laut Jaring Apung Tawar Jaring Tancap Tawar Karamba Kolam Air Deras Kolam Air Tenang Laut Lainnya Minapadi (Sawah) Rumput Laut Tambak Intensif Tambak Sederhana Tambak Semi Intensif Total BANDUNG 7.752 1.579 9.331 BANDUNG BARAT 2.413 3.556 5.969 BEKASI 140 3.036 94 50 1.440 152 4.912 BOGOR 234 746 8.246 144 9.370 CIAMIS 85 104 54.405 302 54.896 CIANJUR 2.380 81 30 4.798 9.901 100 17.290 CIREBON 5.815 113 1.256 1.653 1.421 10.258 GARUT 34.706 4.233 60 38.999 INDRAMAYU 2.894 142 14.232 17.268 KARAWANG 115 3.937 607 188 468 6.390 575 12.280 KOTA BANDUNG 213 213 KOTA BANJAR 2.100 2.100 KOTA BEKASI 230 230 KOTA BOGOR 3 8 412 423 KOTA CIMAHI 71 71 KOTA CIREBON 316 392 252 960 KOTA DEPOK 710 710 KOTA SUKABUMI 18 420 15 453 KOTA TASIKMALAYA 7 11.731 496 12.234 KUNINGAN 312 76 50 18.151 3.437 22.026 MAJALENGKA 4.720 400 5.120 PANGANDARAN 28 2.500 125 10 20 2.683 PURWAKARTA 3.531 15 3.875 7.421 SUBANG 660 2.100 145 250 25 3.180 SUKABUMI 19.919 2.335 124 22.378 SUMEDANG 62 14.180 762 15.004 TASIKMALAYA 100 27.000 7.500 300 34.900 Total 28 8.976 234 160 1.800 237.793 599 31.711 330 2.528 24.227 2.293 310.679 SATUAN : ORANG
  • 9. JUMLAH NELAYAN DI JAWA BARAT KABUPATEN LAUT Perairan Umum Jumlah 14.857 14.968 1 BANDUNG 648 2 BANDUNG BARAT 621 3.243 3 BEKASI 208 798 4 BOGOR 1.960 5 CIAMIS 1.939 6 CIANJUR 650 2.024 7 CIREBON 125 17.435 8 GARUT 382 4.833 9 INDRAMAYU 1.160 41.654 10 KARAWANG 1.067 1.640 11 KOTA BANJAR 232 12 KOTA BEKASI 203 13 KOTA BOGOR 55 14 KOTA DEPOK 190 15 KOTA SUKABUMI 160 16 KOTA TASIKMALAYA 177 17 KOTACIREBON 4.127 18 KUNINGAN 2.480 19 MAJALENGKA 730 20 PANGANDARAN 444 311 21 PURWAKARTA 3.346 22 SUBANG 81 23 SUKABUMI 1.350 8.437 24 SUMEDANG 3.009 25 TASIKMALAYA 1.333 453 No SATUAN : ORANG
  • 10. Jumlah RTP Garam di Jawa Barat Kab./Kota Jumlah RTP Jumlah 3.246 CIREBON 1.015 INDRAMAYU 2.056 KARAWANG 171 PANGANDARAN 2 SUBANG 1 SUKABUMI 1