1. TINDAK LANJUT
TEMUAN HASIL AUDIT
WATER RESOURCES & IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(WISMP)
Disampaikan Pada
Acara Workshop Pemutahiran Tindak Lanjut Laporan Audit BPKP
Bogor , 24 Mei 2018
2. Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) atas
Temuan Audit
Lender meminta pelaksanaan TL secepatnya (diberi waktu
kira-kira 2 bulan setelah laporan audit)
Satker hendaknya segera melakukan tindak lanjut (Berita
Acara TL), tanpa menunggu sampai audit tahun
berikutnya.
Satker dapat berhubungan langsung dengan BPKP
Perwakilan setempat.
Membuat Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut (sudah
ada Form Baku dari BPKP)
(Sumber: Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan SK
No. KEP – 830/K/ IP/2004 Tanggal 16 Juli 2004)
3. Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) atas
Temuan Audit
Temuan
Laporan Hasil Audit
TP III SIM HP Kementerian
Sejak 2017 digunakan SIMA
4. Upaya Percepatan Tindak Lanjut
Unit Pemeriksa yang menerbitkan LHP memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan TL nya
Pimpinan Unit Pemeriksa harus menegaskan kembali dengan
Surat Penegasan Kedua (SP II) tentang temuan yg di tindak
lanjuti, 3 bulan sejak SP 1 / LHP terbit
1 bulan sejak SP II belum ada tanggapan dari pejabat ybs,
diterbitkan SP III dengan tembusan kepada atasan pejabat
auditee
TPB yang sudah diterbitkan SP III tetap dilakukan pemantauan
secara reguler melalui surat, repeat audit, pemutakhiran data,
dan forum lainnya
5. Repeat Audit
1. Setiap penugasan, dilengkapi dengan TPB
tahun sebelumnya dari Auditee ybs
2. Pada setiap pemeriksaan, Tim wajib memantau
hasil pemeriksaan sebelumnya telah
ditindaklanjuti atau belum
3. Tim audit membahas secara tuntas dengan
auditee sebab-sebab belum adanya tindak
lanjut
6. Pemutakhiran Data TL
• Dapat diselesaikan perbedaan
antara Auditee dan Auditor
• Dapat diketahui
kendala/kesulitan yang
dihadapi Auditee dan rumusan
langkah-langkah mengatasinya
• Mendorong percepatan TL
Salah satu
upaya
meningkatkan
TL hasil audit,
harus tercapai
beberapa
Tujuan
7. Pemutakhiran data TL
(Lanjutan)
Dapat dibentuk forum pemutakhiran data TL hasil Pengawasan
Forum Pemutakhiran antara auditee dengan auditor adalah kegiatan utk
memperbaharui keterangan atau bahan nyata berupa data akhir mengenai
temuan audit yang sudah dan belum ditindaklanjuti yang dapat dijadikan
dasar kajian atau penyelesaian TL hasil pengawasan
Kegiatan pemutakhiran, dilaksanakan terutama dengan instansi yang
jumlah dan nilai TPB nya sudah relatif lama dan cukup besar
Hasil pemutakhiran dituangkan dalam BAP
8. Rekonsiliasi Temuan Audit
Rekonsiliasi adalah upaya pencocokan data antara Auditor dengan
Itjen/Unit Pengawasan Dept/LPND dengan tujuan pencocokan
posisi saldo TPB seluruh unit pemeriksa BPKP. Dalam rekonsiliasi,
Direktorat Rendal tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
pemutakhiran TPB dari Perwakilan/Unit Pemeriksa Lain
Direktorat Rendal agar segera mengkonfirmasikan kepada unit
pemeriksa BPKP terkait, TPB Perwakilan BPKP yang sudah ada
TLnya sesuai BA Pemutakhiran
9. Lanjutan Rekonsiliasi
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BA yang
diketahui/ditandatangani oleh Dit. Rendal
dan Itjen/Unit Pengawasan Kement/LPND.
Dalam BA agar dijelaskan TPB dari masing-
masing LHP yang sudah ditindaklanjuti dan
rekapitulasinya.
10. PEMANTAUAN TLHP
• Kegiatan menagih TLHP dengan mendatangi langsung ke
auditan ybs
• Kegiatan harus dilaksanakan unit pengawasan dan di
rencanakan dalam PKPT
• Output jelas atas setiap LHP :
Tindak lanjut
Komitmen TL maks 2 bulan
Audit lanjutan
Pelimpahan temuan ke APH
Koreksi temuan
Penghapusan
11. MONITORING &
PEMUTAKHIRAN TPB
# Tindak lanjut atas temuan hasil
pemeriksaan (TPB) tahun 2016
dan sebelumnya masih
menggunakan aplikasi SIM-HP
MANAJEMEN
TEMUAN HASIL
PENGAWASAN
PENAGIHAN
PENERIMAAN,
VERIFIKASI,
ENTRY TL
PEMANTAUAN
TLHP
ANALISIS
TPB
PENGHAPUSAN
TPB
12. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut
Periode Pelaporan sd.31/12/2017
UNIT KERJA
TEMUAN TINDAKLANJUT SALDO
#Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp.
PERW. BPKP PROVINSI ACEH 497 18.242.893.127,52 408 14.924.598.990,26 89 3.318.294.137,26
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA 1,946 31.189.797.657,04 1,679 28.263.916.381,29 267 2.925.881.275,75
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT 1,351 18.917.295.071,82 1,324 18.551.163.709,82 27 366.131.362,00
PERW. BPKP PROVINSI RIAU 459 5.646.486.044,31 436 5.324.624.523,31 23 321.861.521,00
PERW. BPKP PROVINSI JAMBI 626 20.394.995.002,13 571 19.709.675.838,13 55 685.319.164,00
PERW. BPKP PROVINSI BENGKULU 753 5.712.283.676,83 677 5.381.350.178,10 76 330.933.498,73
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN 663 17.233.919.604,09 628 16.789.640.573,09 35 444.279.031,00
PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG 155 2.114.296.178,09 148 1.970.645.886,09 7 143.650.292,00
PERW. BPKP PROVINSI LAMPUNG 1,020 20.080.878.062,11 984 19.693.012.286,46 36 387.865.775,65
PERW. BPKP PROVINSI DKI JAKARTA 649 46.212.018.664,94 604 45.568.246.890,94 45 643.771.774,00
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 524 33.915.313.546,58 513 33.910.597.459,58 11 4.716.087,00
PERW. BPKP PROVINSI GORONTALO 534 3.599.437.789,52 472 2.675.989.078,72 62 923.448.710,80
PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1,504 10.885.318.387,25 1,396 9.301.439.898,70 108 1.583.878.488,55
PERW. BPKP PROVINSI MALUKU UTARA 221 3.003.059.173,38 155 2.346.851.618,38 66 656.207.555,00
PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT 92 2.347.759.794,70 57 769.020.544,70 35 1.578.739.250,00
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT 255 5.981.968.750,82 201 3.296.407.918,38 54 2.685.560.832,44
13. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut
Periode Pelaporan sd.31/12/2017
UNIT KERJA
TEMUAN TINDAKLANJUT SALDO
#Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp.
PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN 186 1.493.406.230,02 186 1.493.406.230,02 - 0,00
PERW. BPKP PROVINSI BANTEN 378 5.336.417.541,72 341 4.824.371.625,80 37 512.045.915,92
PERW. BPKP PROVINSI JAWA BARAT 3,324 63.051.128.275,29 3,189 51.194.319.635,80 135 11.856.808.639,49
PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH 3,548 130.824.423.644,16 3,445 90.775.526.960,49 103 40.048.896.683,67
PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA 1,010 12.174.278.643,43 1,007 12.166.068.843,53 3 8.209.799,90
PERW. BPKP PROVINSI JAWA TIMUR 1,548 19.859.536.842,48 1,468 19.541.145.624,62 80 318.391.217,86
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT 526 12.096.440.930,10 482 11.283.909.752,26 44 812.531.177,84
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 720 17.180.737.369,36 707 17.168.802.369,36 13 11.935.000,00
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 720 9.616.186.720,44 643 8.473.067.233,46 77 1.143.119.486,98
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA 752 13.259.186.372,86 559 10.748.787.805,55 193 2.510.398.567,31
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH 1,613 23.624.243.280,39 1,274 19.706.567.948,71 339 3.917.675.331,68
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1,371 42.268.385.915,19 1,099 38.497.473.322,05 272 3.770.912.593,14
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 1,509 87.687.344.031,07 1,364 75.405.912.873,63 145 12.281.431.157,44
PERW. BPKP PROVINSI BALI 978 8.882.842.552,95 977 8.570.834.302,95 1 312.008.250,00
PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1,210 33.793.139.327,94 916 30.780.639.907,46 294 3.012.499.420,48
PERW. BPKP PROVINSI MALUKU 402 31.328.473.061,60 347 29.685.577.650,53 55 1.642.895.411,07
PERW. BPKP PROVINSI PAPUA 142 3.503.596.781,70 93 2.965.898.257,81 49 537.698.523,89
16. Temuan Pemeriksaan yang Tidak
Dapat di Tindak Lanjuti (TPTD)
Kewenangan untuk menetapkan
temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti (TPTD) adalah
unit pemeriksa BPKP yang
bersangkutan.
17. TPTD (lanjutan)
Kriteria untuk menetapkan TPTD adalah sebagai berikut :
• Rekomendasi bersifat himbauan
• Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu
• Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang
diperiksa
• Rekomendasi kepada instansi yg sudah tidak ada lagi
• Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan
yang mengatur kegiatan yang bersangkutan
• Rekomendasi yang berada di luar kewenangan
pimpinan instansi yang diperiksa untuk
melaksanakannya.
• Rekomendasi yg TL nya berkaitan dg rekanan yg sudah
bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan
pembuktian yang sah
Rekomendasi
yg Cacat :
17
18. TPTD (lanjutan)
• Dasar Pembuktian tidak cukup kuat,
antara lain karena kurang dan atau
tidak adanya data pendukung
(termasuk KKA)
• Sebelumnya tidak dibicarakan
dengan instansi yang diperiksa
• Tidak ada kesepakatan dengan
pihak instansi yang diperiksa
Temuan
Audit
Tidak
Memadai
19. TPTD (lanjutan)
• Penanggungjawabnya sudah tidak
aktif (Pensiun, meninggal, dan atau
tidak diketahui lagi alamatnya)
dengan pembuktian yang sah.
• Kurang material nilainya dan sudah
berlarut-larut.
• Pertimbangan lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan.
TPTD
lainnya
