Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam

9,230 views

Published on

5 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
297
Comments
5
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam

  1. 1. POLITIK, KEPEMIMPINAN, DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh : WALUYO, Drs. M.Si Disampaikan Dalam Pertemuan Bulanan Pengurus Majelis Tafsir Al-qur’an Perwakilan bandung Rabu, 19 Desember 2007
  2. 2. Politik Dalam Perspektif Islam <ul><li>Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah . Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah , misalnya. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa - yasûsu . Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). </li></ul>
  3. 3. Lanjutan…………………… <ul><li>Jadi, asalnya makna siyasah (politik ) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus ( siyasiyun ). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi ( yasûsu ) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : ‘ Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara ( masûsah ) bila pemeliharanya ngengat ( sûsah )’, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). </li></ul>
  4. 4. Lanjutan……………………… <ul><li>Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : &quot;Adalah Bani Israil , mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah &quot; (HR. Bukhari dan Muslim ) . Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat . </li></ul>
  5. 5. Lanjutan………………….. <ul><li>Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata ( kufran bawahan ) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda : </li></ul><ul><li>&quot;Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.&quot; (HR. Al Hakim ) </li></ul><ul><li>Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Beliau menjawab : &quot;Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa&quot; (HR. Ahmad ). </li></ul><ul><li>Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim . </li></ul>
  6. 6. Lanjutan………………………… <ul><li>Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme , baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. </li></ul><ul><li>Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam , kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang aktifitasnya didominasi perbuatan dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya . Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan (Samih ‘Athief Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal. 31-33 ). Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. </li></ul>
  7. 7. Pengertian Politik Sebagai Ilmu Politik yg Dipahami Selama ini <ul><li>Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan , khususnya dalam negara . Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik . </li></ul><ul><li>Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional . </li></ul><ul><li>Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: </li></ul><ul><ul><li>politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) </li></ul></ul><ul><ul><li>politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara </li></ul></ul><ul><ul><li>politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik . </li></ul></ul><ul><li>Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain : kekuasaan politik , legitimasi , sistem politik , perilaku politik , partisipasi politik , proses politik , dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik </li></ul>
  8. 8. Teori Politik <ul><li>Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik , konsep tentang sistem politik , negara , masyarakat , kedaulatan , kekuasaan , legitimasi , lembaga negara , perubahan sosial , pembangunan politik , perbandingan politik , dsb. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme , autoritarian , demokrasi , diktatorisme , fasisme , federalisme , feminisme , fundamentalisme keagamaan , globalisme , imperialisme , kapitalisme , komunisme , liberalisme , libertarianisme , marxisme , meritokrasi , monarki , nasionalisme , rasisme , sosialisme , theokrasi , totaliterisme , oligarki dsb. </li></ul>
  9. 9. Tinjaun Islam Terhadap Politik <ul><li>Ada 2 Jenis Tinjauan Islam Thd Politik yaitu : Politik kualitas tinggi ( High Politics) dan politik kualitas rendah ( low politics ) </li></ul><ul><li>Ada 3 ciri yg harus dimiliki dalam mencapai high politics yaitu : </li></ul><ul><ul><li>Setiap jabatan politik pd hakekatnya berupa amanah ( trust ) dari Umat/masyarakat yg hrs dipelihara sebagik-baiknya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Erat kaitannya dgn yg pertama bahwa setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya mas’uliyyah atau pertanggungjawaban ( accountability ). Sebagaimana diajarkan Nabi bahwa” setiuap orang pada dasarnya pemimpin yg hrs mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan politik hrs dikaitkan secara ketat dgn prinsip ukhuwah ( brotherhood )yakni persaudaraan antara sesama umat manusia.Ukhuwah dlm arti luas melampaui batas-batas etnik, ras, agama, latar belakang sosial, keturunan dls. </li></ul></ul><ul><li>Gaya politik tingkat tinggi akan menghindari gaya politik konfontatifyg penuh dgn konflik dan melihat pihak lain sebagai lawan dan hrs dieliminasi. </li></ul>
  10. 10. Lanjutan………………. <ul><li>“ High politics ” dgn ciri-ciri minimal sebagaimana tersebut diatas sangat kondusif bagai pelaksana amar ma’ruf nahi munkar. Dan inilah sebenarnya yg dimaksud dalam Surat Al Hajj ayat : 41 sbg berikut : </li></ul><ul><li>“ Mereka adl orang-orang yg apabila kami beri kekuasaan yg teguh di muka bumi niscaya menegakkan sholat, membayar zakat, dan menyuruh manusia berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan, dan bagi Allah sajalah kembalinya segala macam urusan ” </li></ul>
  11. 11. Lanjutan ………………………. <ul><li>“ High politics ” dlm kenyataannya memang terasa sangat ideal, tdk saja di negara-negara berkembang bahkan di negara-negara maju sekalipun. Bahkan dinegara Amerika yg merupakan jagonya demokrasi kata banyak pakar, politik kualitas tinggi merupakan barang yang sangat mewah dan langka. Oleh karenanya, ada seorang politikus Amerika yg mengakui bahwa Amerika adalah “ a country that holds a dengereous disdain for politicians “ atau sebuah negeri yang punya cemooh berbahaya bagai para politisi. </li></ul>
  12. 12. Lanjutan………………………… <ul><li>Mengapa demikian ? Karena di Amerika berlaku politik sekuler yg cendrung menjurus pada “ Low Politics “ atau politik kualitas rendah . Di negara-negara berkembang, bahkan dinegara-negara muslim , politik kualitas rendahan pada umumnnya justru dominan. Ditinjau dari sudut pandang Islam , politik semacam itu justru tidak mendukung maksud-maksud dakwah , tetapi justru kontra produktif dgn maksud-maksud dakwah bahkan menjgal dakwah dan merusak rekontruksi masyarakat yg islami . Ciri-ciri Low Politics perlu kita pahami agar kita tidak terjebak didalamnya, sgb contoh adalah politik Machiavelli </li></ul>
  13. 13. Ciri-ciri Politik Machiavelli atau Low Politics <ul><li>Bahwa kekerasan ( violence, brutalisme, dan kekejaman ) merupakan cara-cara yg sah yg seringkali perlu diambil oleh penguasa dan dapat digunakan kapan saja bila diperlukan; sehingga dikenal dgn semboyan : “ Tujuan menghalalkan segala cara ”. Pandangan ini mendorong manusia menerapkan atau bergerak dibidang politik menjadi “ Tega atau Tegel “ </li></ul><ul><li>Penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai summum bonum atau kebajikan puncak . Musuh tdk boleh diberikan kesempatan utk bangkit dan kalau perlu diperlakukan sbg sesuatau yg bukan manusia. Disini konsep ukuwah atau persaudaraan diantara umat tdk sedikitpun terlintas dalam benaknya. </li></ul><ul><li>Dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa hrs dpt bermain seperti binatang buas, seperti singa atau anjing pemburu , sebag yg dapat berperan seperti itu akan jadi pemain politik yang terbaik menurut mereka. </li></ul><ul><li>Politik gaya machiavelli seperti ini mudah dan gampang diserap oleh nafsu-nafsu yang rendah yg ingin berebut kekuasaan belaka tanpa memperhatikan etia dan moral politik sgb yg diajarkan islam </li></ul>
  14. 14. Islam dan Demokrasi <ul><li>Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst. </li></ul>
  15. 15. Lanjutan……………. <ul><li>Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. </li></ul><ul><li>Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab ( credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah </li></ul>
  16. 16. Lanjutan……………. <ul><li>Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera. </li></ul><ul><li>Nah, bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sesungguhnya? Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, bagaimana realitas empirik politik Islam di negara-negara Muslim? Bagaimana dengan pengalaman demokrasi di negara-negara Islam? Benarkah Samuel Huntington dan F. Fukuyama, yang menyatakan bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak compatible dengan demokrasi? Tulisan ini ingin mengkaji demokrasi dalam perspektif Islam dari aspek elemen-elemen pokok yang dikategorikan sebagai bagian terpenting dalam penegakan demokrasi, dan hubungannya dengan realitas demokrasi dalam negara yang berbasis mayoritas Islam. </li></ul><ul><li>Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah, bagimana makna masing-masing elemen tersebut </li></ul>
  17. 17. Lanjutan………………….. <ul><li>Pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah (Madani, 1999: 12). </li></ul><ul><li>Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama . </li></ul>
  18. 18. Lanjutan…………………………. <ul><li>Kedua , al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa’:58 dst. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”. (lihat Madani, 1999:14). </li></ul>
  19. 19. Lanjutan……………………... <ul><li>Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. </li></ul><ul><li>Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26). </li></ul>
  20. 20. Lanjutan……………………… <ul><li>Keempa t, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa’: 58. </li></ul><ul><li>Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam. </li></ul><ul><li>Kelima , al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan. </li></ul>
  21. 21. Lanjutan………………….. <ul><li>Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan. </li></ul><ul><li>Keenam , al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. </li></ul>
  22. 22. Lanjutan…………………… <ul><li>Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. </li></ul><ul><li>Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana realitas demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya? </li></ul><ul><li>Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani ‘Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin (lihat Mahasin, 1999:31) </li></ul>
  23. 23. Sinergi Demokrasi dan Islam <ul><li>“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran [3]: 159) </li></ul><ul><li>Konsep demokrasi secara umum berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara politik juga berarti kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dalam membuat undang-undang dan peraturan negara. Tapi karena tidak mungkin seluruh rakyat dari pelbagai penjuru berkumpul guna membuat perundang-undangan, maka rakyat memilih wakilnya yang mereka percayai sebagai penyambung lidah. Rakyat memilih sekelompok orang yang bertugas menyusun undang-undang (legislatif), menjalankan pemerintahan (eksekutif), dan menegakkan hukum (yudikatif). Dengan sistem demokrasi kehidupan bernegara dapat menjamin terealisasinya prinsip-prinsip kemanusiaan seperti kebebasan, persamaan dan keadilan </li></ul>
  24. 24. Lanjutan…………….. <ul><li>Memang harus diakui, karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quo raja-raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Seperti pengamatan Mahasin (1999:31), bahwa di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya , bersikap acuh-tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut kemudian Katolik disebut sebagai tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, diamana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther Kristen memihak elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis. </li></ul><ul><li>Melihat kenyataan sejarah yang dialami oleh elit agama-agama di atas, maka tesis Huntington dan Fukuyama yang mengatakan, “bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak kompatibel dengan demokrasi” adalah tidak benar. Bahkan Huntington mengidentikkan demokrasi dengan the Western Christian Connection (lihat Imam, 1999:x-xi, Hefner, 2000:4-5). Inilah memang, betapa sulitnya menegakkan demokrasi, yang di dalamnya menyangkut soal: persamaan hak, pemberian kebebasan bersuara, penegakan musyawarah, keadilan, amanah dan tanggung jawab. Sulitnya menegakkan praktik demokratisasi dalam suatu negara oleh penguasa di atas, seiring dengan kompleksitas problem dan tantangan yang dihadapinya, dan lebih dari itu adalah menyangkut komitmen dan moralitas sang penguasa itu sendiri. Dengan demikian, meperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama </li></ul>
  25. 25. Lanjutan……………….. <ul><li>Dalam ajaran Islam, konsep yang sejiwa dengan demokrasi adalah musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara-yusyawiru yang berarti saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Imam at-Tabrasi mendefinisikan term as-syura sebagai diskusi untuk menemukan hak. Sedangkan Raqib al-Asfahani menegaskan bahwa syura adalah upaya menemukan pemikiran yang selaras dengan pendapat orang banyak. Ibnu Arabi dalam bukunya Ahkam Al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan as-syura adalah pertemuan yang mendiskusikan silang pendapat untuk menemukan pemikiran terbaik. Dengan demikian, esensi musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak demi menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat atau demi kebaikan bersama. </li></ul><ul><li>Rasulullah Saw tidak pernah malu meminta nasihat atau saran kepada sahabatnya tentang suatu masalah. Bahkan musyawarah adalah salah satu kunci sukses kepemimpinan beliau. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Abu Hurairah mengatakan, “Aku tidak menemukan orang lain yang paling sering bermusyawarah selain Rasulullah Saw.,” (HR. Tarmizi). Dalam hadits lain dinyatakan, “Sesungguhnya umatku tidak dibenarkan untuk berkumpul dalam satu kebatilan, apabila menemukan perbedaan selesaikanlah dengan musyawarah.” (HR. Ibnu Majah ) </li></ul>
  26. 26. Titik Temu Islam dan Demokrasi <ul><li>Konsep demokrasi memberikan perhatian besar kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi, yang mengatur kemaslahatan bermasyarakat dan bernegara, ajaran demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, egalitarianisme dan prinsip-prinsip kebebasan individu maupun kelompok. </li></ul><ul><li>Ada beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi. Pertama , prinsip keadilan. Menurut Ragib al-Asfahani yang dimaksudkan dengan keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Kata adil dalam Al-Quran dalam bentuk kata dasar dan kata kerja muncul sebanyak 28 kali. Sinonimnya kata al-Qisti (keseimbangan) disebutkan sebanyak 25 kali. Sedangkan dalam hadits kata adil juga sering disebutkan. Untuk itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjadi umat yang adil </li></ul><ul><li>Sebagai komunitas yang beriman harus mampu menegakkan keadilan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jika terjadi perselisihan di tengah masyarakat, seorang mukmin wajib mengedepankan rekonsiliasi antar sesama mukmin untuk menjaga perdamaian. Dalam menetapkan hukum hendaklah berlaku adil dan amanah. Tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Jangan berbuat zalim. Berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. (Lihat, QS an-Nahl [16]: 90; an-Nisa [4]: 58. al-Hujurat [49]: 9-10; al-Mumtahanah [60]: 8-9; dan al-Baqarah [2]: 177). </li></ul>
  27. 27. Lanjutan………………… <ul><li>Kedua , prinsip persamaan. Islam hanya mengenal satu umat. Mereka diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Islam tidak mengenal perbedaan. Manusia semua sama, dalam hak dan kewajiban. Karena itu, manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan agama, warna kulit, dan suku bangsa. </li></ul><ul><li>Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Maha Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaan. Ini adalah hal yang sangat substansial, mengingat kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak hanya berhenti pada titik penciptaan manusia, namun juga kepada penciptaan akhir dari segala kehidupan. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, popularitas dan lainnya tidak menjadi hal yang diperhitungkan di mata Allah Swt, jika tidak ada ketakwaan. (Lihat, QS an-Nisa [4]: 1; al-Hujarat [49]: 13; al-Hijr [15]: 28; Huud [11]: 61; dan ar-Rum [30]: 22). </li></ul><ul><li>Ketiga , prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan berada pada tempat istimewa dalam konsep syariah. Prinsip kebebasan adalah tameng untuk terhindar dari segala bentuk kezaliman. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Kebebasan adalah fitrah. Untuk itu manusia mempunyai kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan, manusia juga mempunyai kebebasan untuk bertanggung jawab </li></ul>
  28. 28. Lanjutan…………………………….. <ul><li>Walaupun demikian, manusia tidak dibenarkan untuk menggunakan kebebasannya secara semena-mena. Kebebasan seseorang tidak berakhir pada saat orang lain mulai menghirup kebebasannya. Namun demikian, kebebasan seseorang dibatasi oleh perintah dan larangan syari’ah ataupun perintah dan larangan yang disusun dalam kesepakatan bersama. Jadi kebebasan bergerak dalam batasan nilai-nilai agama dan sosial. (lihat, QS al-Isra’ [17]: 15; QS al-Baqarah [2]: 256; dan QS Yunus [10]: 99) </li></ul><ul><li>Keempat , prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi manusia adalah hak permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak dari lahir hingga akhir hayatnya. Sang Maha Pencipta menganugerahkan akal kepada manusia, agar manusia tidak berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupannya. Untuk itu, hak dan kewajiban setiap orang harus bisa diterima secara egaliter sebagai pengakuan dari keberadaannya dalam sebuah komunitas. Rasulullah Saw menyampaikan dalam pidatonya pada saat pelaksanaan haji wada’: “Sesungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan kalian adalah hal yang diharamkan untuk merusaknya dalam keseharian hidup di negara kalian.” Kemudian dalam sebuah hadist disampaikan bahwa “ Seorang muslim adalah orang yang dapat menjaga keselamatan orang lain dari lisan dan tangannya .” </li></ul>
  29. 29. Lanjutan……………………….. <ul><li>Itulah beberapa prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu mempertemukan dan menyinergikan antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam. Diharapkan, sinergi antara demokrasi dan Islam ini menjadi solusi bagi bangsa kita dalam menghadapi permasalahan yang ber-kaitan dengan kemajemukan masyarakat </li></ul>
  30. 30. Kepemimpinan Menurut Perspekstif Islam <ul><li>Status pemimpin dari sudut pandangan Islam merupakan wakil bagi seluruh umat , bahkan boleh pula disebut sebagai pekerja hak umat terhadapnya . </li></ul><ul><li>“ Abu Muslim al-Khulani ” seorang tabi’in dan Ulama Fiqah termasyur yang kuat berzuhud pernah memasuki istana Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memberi salam ‘assalamualikum wahai ajir (pekerja upahan) orang-orang yang ada di sekeliling Khalifah pun marah dan menyuruhnya untuk mengulangi salamnya dengan assalamualaikum, wahai amir (pemimpin). Belau mengulangi salamnya tetapi tetap mengucapkan perkataan (ajir) akhirnya Muawiyah pun berkata biarkanlah Abu Muslim itu. Beliau lebih mengerti tentang apa yang diucapkan </li></ul>
  31. 31. Lanjutan …………………………. <ul><li>Pemimpin dalam Islam mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar dalam menyampaikan risalah Islam ke seluruh pelosok alam. Sebab risalah dan dakwah Islamiah merupakan rahmat Allah kepada seluruh manusia. Siapa pun tidak berhak menghalang sampainya rahmat Allah tersebut kepada para hambanya. </li></ul><ul><li>Rasulullah SAW telah memulakan misi dakwah tersebut dengan menghantar warkah kepada para raja dan penguasa dunia. Negara-negara yang mengaku sebagai pendukung Islam dan memiliki sarana yang lengkap harus berani dalam menyampaikan seruan Islam ke seluruh dunia. Jika mereka enggan melaksanakan misi tersebut maka mereka bertanggungjawab terhadap berjuta-juta manusia yang hingga kini belum pernah mendengar g hakikat kebenaran tentang Islam atau mengenalinya hanya sepintas lalu saja. Menurut pandangan Ulama besar Abu al-Hassan Ali an Nabawi negara Islam, negara hidayah kerana sebahagian besar tugas pemimpin tertumpu kepada pembangunan dakwah dan penyampaian risalah Islam ke seluruh dunia. </li></ul>
  32. 32. Etika Kepemimpinan Dalam Islam <ul><li>Dalam Hadist djelaskan bahwa : </li></ul><ul><li>“ Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung- jawaban atas orang-orang yang dipimpinnya di Hari Kiamat kelak. [1] ” </li></ul>
  33. 33. Pengertian Pemimpin Menurut Lughah <ul><li>a. Imam : Asal katanya ‘ Amama ’ karena ia: Berada di depan (amam), mengasuh (ummah), menyempurnakan (atammah), menenangkan (yanamma). Berkata Imam Al-Jauhary : Imam adalah orang yang memberi petunjuk (yuqtada)[2]. </li></ul><ul><li>b. Amir : Yang memberi perintah (seperti dalam ayat : Amarna mutrafiha), juga sesuatu yang mengagumkan (seperti dalam ayat : laqad ji’ta syai’an imra)[3]. </li></ul><ul><li>c. Waliyy : Dekat, akrab ( Jalasa mimma yali = duduk dengan orang didekatnya); tempat memberikan loyalitas ( ALLAHumma man waliya min amri ummati )[4]. </li></ul><ul><li>d. Qadah/qiyadah : Penggiring ternak, orang yang memberi petunjuk, pemandu atau penunjuk jalan[5]. </li></ul><ul><li>e. Khalifah : Para fuqaha’ mendefinisikannya sbg suatu kepemimpinan umum yg mencakup urusan keduniaan & keagamaan, sbgm yg dilakukan oleh Nabi SAW yg wajib dipatuhi oleh seluruh ummat Islam. Menurut Imam Al-Mawardi sama dengan al-Imamah, karena inilah asal dari kepemimpinan di masa Nabi SAW, yaitu untuk memimpin agama & keduniaan[6]. Menurut Ibnu Khaldun yaitu penanggungjawab umum dimana seluruh urusan kemaslahatan syari’at baik ukhrawiyyah maupun dunyawiyyah kembali kepadanya[7]. </li></ul>
  34. 34. Pemahaman Kepemimpinan Menurut Al-qur’an <ul><li>a . Memiliki Loyalitas yang Mutlak : “Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi Pemimpinnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.[8]” </li></ul><ul><li>b . Kuat & Amanah : “Berkata salah seorang diantara anaknya (Syu’aib) : Wahai ayahanda, jadikanlah ia sebagai pegawai, karena sebaik-baik pegawai adalah yang kuat lagi bisa dipercaya.[9]” </li></ul>
  35. 35. Lanjutan………………………….. <ul><li>c . Sehat & Berilmu : “… Sesungguhnya ALLAH SWT telah memilihnya (Thalut) sebagai rajamu, karena ia memiliki kekuatan fisik dan berilmu. Sesungguhnya ALLAH memberikan kekuasaan-NYA kepada siapa yang dikehendaki-NYA, sesungguhnya IA Maha Luas (ilmu-NYA) lagi Maha Mengetahui.[10]” </li></ul><ul><li>d . Merupakan Ujian ALLAH SWT : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: Sesungguhnya AKU akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: (Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zhalim.[11]“ </li></ul><ul><li>e . Merupakan Tanda Ketaqwaan : “ Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.[12]” </li></ul>
  36. 36. Pemahaman Kepemimpinan Menurut Sunnah <ul><li>Jujur dan Tidak Menipu : Nabi SAW melaknat pemimpin yang dipercaya untuk mengurus urusan ummat lalu ia malah menipu atau menyengsarakan mereka, sebagaimana dalam sabdanya SAW : “Ya ALLAH, siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi ummatku lalu ia menyengsarakan mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang diberi kekuasaan lalu ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia.[13]” Dan Islam menyatakan bahwa pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinan ummat maka ALLAH SWT tidak akan memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinannya pada Hari Kiamat kelak[14]. </li></ul>
  37. 37. Lanjutan…………………… <ul><li>Adil & Amanah : Islam menempatkan pemimpin yang adil dan amanah dalam derajat manusia yang tertinggi, yang memperoleh berbagai penghargaan dan kehormatan. Diantaranya ia termasuk kelompok pertama yang dinaungi oleh ALLAH SWT diantara 7 kelompok utama yang dinaungi-NYA pada Hari Kiamat kelak[15]; Iapun akan berada di atas mimbar dari cahaya nanti di Hari Kiamat[16]; Dan pemimpin yang demikianlah yang akan senantiasa dicintai dan didoakan oleh rakyatnya karena kebijaksanaannya memimpin rakyatnya[17]; Sehingga dalam salah satu haditsnya, nabi SAW sampai menyatakan bahwa pemimpin yang demikian termasuk 3- golongan manusia yang paling utama dan paling berhak masuk Jannah, disamping orang yang lembut dan penyayang pada keluarganya dan orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta[18]. </li></ul>
  38. 38. Lanjutan………………… <ul><li>Tidak Wajib Taat pada Pemimpin yang Memerintahkan Maksiat : Oleh karena itu di dalam Islam pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan diataslah yang berhak dan wajib untuk ditaati (Tafsir QS An-Nisaa’, 4:59), syarat taat pada pemimpin dalam ayat tersebut adalah mu’allaq/tergantung pada apakah ia taat pada ALLAH SWT dan Rasul SAW atau tidak, dimana cirinya adalah ia senantiasa kembali kepada ALLAH SWT dan rasul-NYA SAW jika terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan) dan bukan pemimpin yang memiliki sifat sebaliknya, jika ia memiliki sifat sebaliknya maka tidak wajib sama sekali untuk didengar dan ditaati[19]. </li></ul>
  39. 39. Lanjutan………………………. <ul><li>Tidak ada Batasan Ras/Kebangsaan : Tentang siapa pemimpin itu Islam tidak membatasi ia dari ras dan kelompok apapun, asal mengikuti dan menegakkan syariat maka wajib ditaati, sekalipun ia adalah seorang yang berkulit sangat hitam yang kepalanya bagaikan kismis (saking hitamnya)[20]. Kendatipun demikian, afdhal memilih pemimpin disesuaikan dengan suku/kebangsaan rakyat yg dipimpinnya[21] </li></ul>
  40. 40. Lanjutan…………………………. <ul><li>Pemimpin Wajib Memilih Bawahan yang Jujur : Seorang pemimpin yang adil tentunya akan memilih pembantu-pembantu, wakil-wakil dan menteri-menteri yang adil pula. Tidak mungkin seorang yang baik (tanpa keterpaksaan) akan mengangkat atau memilih wakil dan menteri yang merupakan para musuh ALLAH SWT, seperti para koruptor, kaum oportunis apalagi para kolaborator asing[22]. Benarlah pernyataan pemimpin abadi kita nabi Muhammad SAW : “Jika ALLAH SWT menghendaki kebaikan kepada seorang penguasa, maka IA akan memberikan untuknya menteri-menteri yang jujur, (yaitu) yang jika ia khilaf maka selalu mengingatkan dan jika ia ingat maka selalu dibantu/didorong. Dan jika ALLAH SWT menghendaki keburukan kepada seorang penguasa, maka IA akan memberikan untuknya para menteri yang jahat. Jika penguasa itu lupa, maka tidak diingatkan dan jika ia ingat maka tidak didorong/dibantu.[23] </li></ul>
  41. 41. Kewajiban Taat Kepada Pemimpin Yang Islami <ul><li>Wajib Taat pada Pemimpin yang Islami : Bersabda Nabi SAW : “Barangsiapa yg taat kepadaku maka ia telah taat kepada ALLAH, dan barangsiapa yg tidak taat kepadaku maka berarti tidak taat kepada ALLAH. Barangsiapa yg taat kepada Pimpinan (yg nyunnah) maka berarti ia telah taat kepadaku, dan barangsiapa yg tidak taat kepada pimpinan (yg nyunnah) maka berarti ia telah tidak taat kepadaku.[24]” </li></ul><ul><li>b . Ketaatan tersebut tetap Berlaku Walaupun Di Satu Sisi Seolah Mengorbankan Kepentingan sebagian Rakyatnya : Dari Abu Hunaidah, Wa’il bin Hajar ra berkata : Bertanya Salmah bin Yazid al-Ju’fiy pd Rasulullah SAW : Wahai Nabi Allah … bgm pendptmu jk ada seorg pemimpin yg selalu meminta ketaatan dari kami tapi tidak memberikan hak kami, apa yg anda perintahkan pd kami ? Maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, mk Salmah bertanya lagi yg kedua kali, maka jawab Rasulullah SAW : Dengarlah oleh kalian semua dan taatilah ia, karena bagi kalian pahala ketaatan kalian dan baginya dosa ketidakadilannya.[25 </li></ul>
  42. 42. Lanjutan……………………. <ul><li>Dosanya Memisahkan Diri dari Ketaatan pada Pimpinan yang Islami : Bersabda Nabi SAW : “Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka ia kelak akan bertemu dengan ALLAH SWT tanpa dapat mengemukakan argumentasi apapun.[26]” Dalam hadits lainnya: “Barangsiapa meninggalkan ketaatan lalu memisahkan dirinya dari Jama’ah lalu ia meninggal maka ia mati Jahiliyyah.[27]” Perhatikan baik-baik dalam hadits tersebut disebutkan Al-Jama’ah, yg maksudnya Jama’ah Islam, bukan sembarang pemerintahan, (lihat pula judul bab pada takhrij hadits tersebut di dalam Shahih Muslim). </li></ul>
  43. 43. Bentuk- bentuk Ketaatan <ul><li>Mendengarkan dan memahami perintah dengan sebaik-baiknya, memohon penjelasan sampai jelas kemudian melaksanakannya dengan tidak menunda-nunda dan dengan sebaik-sebaiknya. Lihat kisah Ali bin Abi Thalib ra dalam perang Khaibar dalam Shahih Bukhari[28]. </li></ul><ul><li>Melipatgandakan kesabaran saat melaksanakan perintah tersebut, ikhlas dan tidak menguranginya atau menambahinya sedikitpun. Lihat kisah Jundub bin Makits al-Juhni saat dalam Sariyah[29]. </li></ul><ul><li>Melaksanakan dengan segera perintah tersebut, walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya atau berbeda dengan keinginannya, lihat kisah Hudzaifah bin Yaman saat perang Ahzab[30]. </li></ul><ul><li>Saling memberi dan menerima nasihat. Lihat kisah Umar bin Khattab ra saat perjanjian Hudhaibiyyah dengan Nabi SAW & Abubakar ra[31]. </li></ul><ul><li>Meminta izin dalam setiap urusan pentingnya atau sebelum mengambil keputusannya[32]. </li></ul>
  44. 44. Catatan Kaki: <ul><li>[1] HR Bukhari, XXII/43 no. 6605; Muslim, IX/352 no. 3408 </li></ul><ul><li>[2] Lisanul Arab, Ibnu Manzhur, XII/22 </li></ul><ul><li>[3] Lisanul Arab, III/370 </li></ul><ul><li>[4] Ash-Shihah fil Lughah, Al-Jauhary, I/22 </li></ul><ul><li>[5] Al-Qamus Al-Fiqhi, I/388 </li></ul><ul><li>[6] Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi, hal.3 </li></ul><ul><li>[7] Al-Muqaddimmah, Ibnu Khaldun, hal.180 </li></ul><ul><li>[8] QS Al-Maidah, 5/55-56 </li></ul><ul><li>[9] QS Al-Qashshash, 28/26 </li></ul><ul><li>[10] QS Al-Baqarah, 2/247 </li></ul><ul><li>[11] QS Al-Baqarah, 2/124 </li></ul><ul><li>[12] QS Al-Furqan, 25/74 </li></ul><ul><li>[13] HR Muslim no. 1828 </li></ul><ul><li>[14] HR Abu Daud no. 2948; Tirmidzi no. 1332; al-Hakim IV/93-94; menurut Imam al-Mundziri sanad-nya shahih karena ada syahid dari hadits Muadz ra yang diriwayatkan oleh Ahmad V/238-239. </li></ul><ul><li>[15] HR Bukhari II/119 dan 124; Muslim no. 1031 </li></ul><ul><li>[16] HR Muslim no. 1827; Nasa’i VIII/221; Ahmad II/160 </li></ul><ul><li>[17] HR Muslim no. 1855 </li></ul><ul><li>[18] HR Muslim no. 2865 </li></ul><ul><li>[19] Bukhari XIII/109; Muslim no. 1839; Abu Daud no. 2626; Tirmidzi no. 1707; Nasa’i VII/160 </li></ul><ul><li>[20] HR Bukhari XIII/108 </li></ul><ul><li>[21] HR Bukhari, XXII/44, bab Al-Umara’u min Quraisy; Muslim, IX/333-338 </li></ul>
  45. 45. Islam dan Nilai-Nilai Keadilan <ul><li>Sepanjang sejarah manusia, penjabaran nilai-nilai dan konsep keadilan tidak selamanya berjalan mulus, sesuai substansinya. Ada kalanya konsep itu diaplikasikan sesuai nilai-nilainya yang hakiki, tetapi juga ada masa di mana konsep itu direduksi dan mengalami suatu distorsi. </li></ul><ul><li>Dalam perspektif Islam , keadilan -sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan-merupakan nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al Quran. Majid Khadduri (1999:14) menemukan, dalam kitab suci itu tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan keadilan , baik dalam bentuk kata-kata yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Demikian pula di dalam kitab itu ada dua ratus peringatan untuk melawan ketidakadilan dan yang seumpamanya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap keadilan . </li></ul>
  46. 46. Lanjutan…………………….. <ul><li>Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam telah melaksanakan nilai-nilai keadilan secara utuh, total, dan konsisten. Gagasan tentang keadilan menjadi perhatian khusus, dan ia menghadapi masalah-masalah kesehariannya dengan penuh kelurusan, keseimbangan, dan kejujuran(lihat Khadduri, 1999: 12). Keadilan adalah bagian tidak terpisahkan dari sejarah hidupnya. Contoh konkretnya, dalam satu peristiwa-karena sikapnya yang sangat peduli terhadap keadilan itu-ia tidak sungkan-sungkan didudukkan sebagai tertuduh ketika ada seorang Yahudi yang menuduhnya mencuri baju besi milik orang Yahudi itu. Pada zaman Nabi Islam muncul sebagai gerakan moral dan nilai dasar kehidupan yang menjadi pijakan total bagi segala aktivitas umat. Keadilan sebagai bagian integral dari Islam juga diimplementasikan secara menyeluruh. </li></ul>
  47. 47. Lanjutan……………………….. <ul><li>Apa yang dilakukan Rasulullah itu lalu diteladani keempat Khalifah sesudahnya. Contohnya Umar (w.644 M). Khalifah Rasul yang kedua, dengan segala keterbukaannya, ia menerima kritik seorang Yahudi tua-renta karena tidak menerima santunan. Maka, Umar lalu memberlakukan santunan bagi semua orang tua, tanpa membedakan agama yang dianutnya. Pada dasarnya, semua khalifah yang empat melaksanakan prinsip keadilan itu secara utuh dalam seluruh kehidupan mereka. Dalam ungkapan sederhana, mereka memberikan hak kepada siapa saja yang berhak menerima dan menuntut kewajiban terhadap siapa pun yang harus melaksanakan kewajiban itu. Mereka tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim, kaya atau miskin, antara yang pejabat dan rakyat jelata yang kerabat dan orang lain. Namun, ketika Islam berada di tangan generasi-generasi penerus, konsep keadilan mulai mengalami pembiasan. Ada kecenderungan-disengaja atau tidak-untuk meletakkan keadilan dalam terma-terma eksklusif sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Hal itu terjadi bersamaan saat Islam diidentikkan dengan kekuasaan </li></ul>
  48. 48. Lanjutan……………………. <ul><li>Misalnya, pada masa Dinasti Amawiyah (661-750 M), kebijakan-kebijakannya tampak sekali mendiskreditkan orang-orang non-Arab. Hal itu secara implisit menyiratkan, keadilan hanya untuk orang-orang Arab. Adanya distorsi arti keadilan juga terjadi pada Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) yang datang sesudah wangsa Amawiyah. Pada masa itu, Islam nyaris tidak beda dengan kekuasaan. Para khalifah umumnya menggunakan suatu gelar yang mengidentikkan mereka dengan agama; sebagai &quot;bayangan Allah di muka bumi&quot; dan sebagainya. Maka, keadilan hanya milik penguasa in toto. Kasus Ibn Hanbal (w.855 M), pendiri aliran fiqh Hanbali dan tokoh ternama Islam sampai saat ini, yang dipenjara bertahun-tahun karena tak sependapat dengan penguasa tentang keterciptaan Al Quran membuktikan hal itu dengan jelas. </li></ul><ul><li>Paparan di atas menyimpulkan, ketika Islam muncul sebagai gerakan moral dan nilai-nilai kemanusiaan, maka keadilan sebagai bagian nilai moral memunculkan dirinya secara utuh dan holistik. Namun, ketika Islam dijadikan bagian kekuasaan, dan dijadikan semacam alat legitimasi bagi kekuasaan tertentu, maka keadilan mengalami penyempitan arti. Nilai keadilan diperas sesuai kehendak penguasa; atau keadilan diberi arti dengan arti baru yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri. Itulah yang terjadi pada fase-fase tertentu di masa setelah berlalunya zaman Nabi dan penggantinya yang empat. </li></ul>
  49. 49. Lanjutan…………………. <ul><li>Dalam kaitannya dengan Indonesia, hal semacam itu pula yang telah dilakukan Orde Baru. Saat itu Islam -atau agama secara umum-dibahasakan dengan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan karakteristik penguasa. Demikian pula halnya dengan keadilan . Keadilan menjadi bahasa politis dan dikerangkeng dalam tembok bahasa rezim yang sedang berkuasa. Dengan demikian, semua yang diundangkan dan dilakukan pemerintah adalah benar dan adil, dan segala sesuatu yang menyimpang (atau berbeda) dari hal itu dianggap sewenang-wenang. </li></ul><ul><li>Pada saat itu telah terjadi sakralisasi terhadap segala persoalan-persoalan yang berbau politik. Ideologi negara telah menjadi &quot;agama kedua&quot; yang harus disucikan. Sedang Rezim Soeharto telah menjadi &quot;semacam nabi&quot; bagi agama baru itu. Pancasila sebagai kitab suci-nya harus ditafsirkan secara tunggal sesuai kehendak rezim yang sedang berkuasa. Akibatnya, terjadi penyeragaman dalam segala bentuknya, dari hal-hal yang substansial sampai yang bersifat artifisial. Pandangan-pandangan lain di luar itu dianggap bid'ah yang heretik, karena itu harus ditolak dan tidak boleh hidup di bumi Indonesia. Bahkan penggagasnya dianggap &quot;kafir&quot;, misalnya, dituduh sebagai komunis. </li></ul>
  50. 50. Lanjutan…………………………….. <ul><li>Karena sudah menjadi kesepakatan bangsa bahwa orde reformasi adalah orde yang akan berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang demokratis-dan keadilan salah satu bagian terpenting di dalamnya-maka keharusan umat Islam (sebagai bagian terbesar bangsa) untuk melakukan reformulasi keadilan (dan nilai-nilai keagamaan yang lain) sehingga diletakkan kembali sesuai nilai-nilai universal keagamaan dan kemanusiaan yang sebenarnya. </li></ul><ul><li>Untuk melangkah ke arah itu, rumusan tentang Deklarasi Universal Islam tentang hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya yang berhubungan dengan keadilan perlu diperhatikan dan menjadi salah satu bahan rujukan. Pada intinya, deklarasi itu menyimpulkan tentang kesamaan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan, dan kesamaan hak setiap orang untuk mengajukan keberatan atau menolak untuk diperlakukan tidak adil. (lihat Universal Islamic Declaration of Human Right: poin IV). Pada deklarasi itu tidak dibedakan lagi antara muslim-nonmuslim, laki-laki-perempuan dan seterusnya. Semua orang berhak diperlakukan setara. </li></ul>
  51. 51. Lanjutan…………………….. <ul><li>yang ada dalam Al Quran dan Sunah Nabi; atau dalam kata lain, merupakan manifestasi nilai substansial keagamaan universal. Berdasarkan hal itu, umat Islam Indonesia hendaknya merumuskan kembali dalam konteks keindonesiaan dan kehidupan bangsa yang konkret. Untuk itu, nilai-nilai Islam secara umum dan keadilan secara khusus perlu dilepaskan dari segala atribut dan interes yang ada di luar nilai-nilai itu. Nilai-nilai agama hendaknya tidak dijadikan alat untuk mendukung masalah-masalah yang bersifat politik praktis, yang akan berakibat-menurut Tibi (1991)-repoliticization of the scared. Agama diharapkan tidak ditempatkan sebagai alat pencapaian kepentingan kelompok atau pribadi. Agama perlu dikembalikan kepada fungsi asal sebagai pedoman dan nilai kehidupan dalam semua aspek. Namun, dalam perumusan itu, umat Islam hendaknya jangan sampai terperangkap ke dalam rumusan yang kaku dan menjadi tafsir eksklusif yang tidak dapat disentuh lagi. Di sana diharapkan ada ruang cukup luas guna menciptakan dialog yang bebas sehingga selalu ada upaya untuk menyempurnakannya dari waktu ke waktu dengan tetap memperhatikan dan mengacu kepada nilai universal keagamaan. </li></ul><ul><li>Itulah sebenarnya yang telah dilakukan Abdurrahman Wahid melalui serangkaian pernyataan dan tindakannya; mulai dari kritiknya terhadap keberadaan Departemen Agama, pernyataannya mengenai perlunya pemilihan presiden secara langsung, sampai usulannya untuk mencabut Ketetapan (Tap) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Apa yang dinyatakan adalah dalam rangka meletakkan agama sebagai agama, kepada fungsinya yang asal; bukan untuk mendukung kepentingan tertentu, sebagaimana hal itu telah terjadi sepanjang sejarah Orde Baru. Dengan demikian, nilai-nilai moral diharapkan akan menjadi pijakan utama bagi seluruh aktivitas kehidupan bangsa. Untuk itu, marilah kita sikapi semua itu dengan penuh kearifan dan tanggung jawab </li></ul>
  52. 52. SEKIAN DAN TERIMAKSAH WASSALAMU'ALAIKUM WR.WBR

×