Hukum Perjanjian

1. HUKUM PERJANJIAN (BISNIS)
POKOK BAHASAN
o SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN
o ASAS PERJANJIAN
o MASALAH PERJANJIAN
o ANATOMI PERJANJIAN
o CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
Hukum Perikatan
o Perikatan adalah Suatu Hubungan Hukum, antara dua orang atau dua pihak
atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yg lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
tersebut.
o Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
o Peristiwa Perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan
Perikatan
o Jadi Sumber dari perikatan adalah Perjanjian
Hukum Perikatan
Sumber-sumber perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adalah:
Perjanjian (Pasal 1314 KUHPerdata);
Undang-undang
Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan adalah
suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah sesuatu yang
konkret dan merupakan suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian
memang dikehendaki oleh 2 (dua) pihak yang membuat suatu perjanjian,
sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-
undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

2. Pihak dalam Perikatan dikenal dengan :
1. Kreditur (yg berhak atas piutang)
2. Debitur (yg berkewajiban melunasi hutang)
Atau
1. Penjual/ Pemilik
2. Pembeli/ Penyewa
SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
Syarat Subyektif
Adanya kata sepakat diantara para pihak
Adanya kecakapan tertentu
Syarat Objektif
Adanya suatu hal tertentu
Adanya suatu sebab yg halal
Adanya kecakapan tertentu (melakukan perbuatan hukum)
Orang yg sudah dewasa (akil balig) & sehat pikirannya
KUHPerdata: “Pria berusia 21 th., dan Wanita berusia 19th
”
KUHPerdata: “bukan:
orang-orang yg belum dewasa;
orang-orang yg berada di bawah
pengampuan”; dan
3. perempuan dlm hal-hal yg ditetapkan UU, & semua
orang kpd siapa UU
telah melarang membuat
perjanjian-
perjanjian tertentu.
SYARAT OBJEKTIF
SUATU HAL TERTENTU
OBJEK YG DIPERJANJIKAN HARUS DISEBUTKAN/ DITULISKAN SECARA
JELAS

3. SUATU SEBAB YG HALAL
PERBUATAN HUKUM YG MENGIKAT PARA PIHAK
PERBUATAN YG MENJADI SEBAB INI TDK BOLEH BERTENTANGAN DG: UU;
KESUSILAAN; & KETERTIBAN UMUM
MASALAH-MASALAH PERJANJIAN/KONTRAK
PEMBUATANNYA HARUS DIMULAI DGN PROSES KOMUNIKASI DAN
NEGOSIASI
HARUS DIBUAT SECARA DETAIL, KOMPREHENSIF DAN TIDAK
MENGANDUNG PERUMUSAN-PERUMUSAN YG MENGUNDANG
KERAGUAN/AMBIGU
SEBAIKNYA MENCANTUMKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN JIKA TERJADI
SENGKETA
FORMAT YG DIGUNAKAN HARUS DISETUJUI PARA PIHAK
ANATOMI KONTRAK
JUDUL;
KEPALA;
KOMPARASI;
SEBAB/DASAR
SYARAT-SYARAT;
PENUTUP; dan
TANDATANGAN
Klausul alternatif penyelesaian sengketa
Pasal ……..
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atas
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja ini, kedua belah pihak
sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah.
Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara
penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja ini melalui
Pengadilan Negeri I Bandung.
Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, kedua belah pihak
sepakat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perjanjian
Kerja ini.

4. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
3. Jalur Lembaga Arbitrase
Merupakan cara penyelesaian perselisihan dgn bantuan pihak ketiga, di luar
pengadilan
Proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para
hakim yg berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kpd atau
mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yg mereka pilih atau
tunjuk.
Hanya berlaku untuk sengketa dunia bisinis
Perkara/Keuptusannya tdk dapat lagi diadili oleh Pengadilan Negeri
Keunggulan: hemat waktu; melibatkan expert; Rahasia terjamin.