jbii

2. • Penataan Urusan
• Penataan kelembagaan
• Penataan ketatalaksanaan
• Penataan SDM
C:yulian3reformaasi kelembagaan.ppt
PELAYANAN PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI
DAERAH
Perubahan
Lingkungan Strategik
PERGESERAN
PARADIGMA
PEMERINTAHAN
OTDA
birokrasi efektif, efisisen
& ekonomis

3.  Bertujuan membangun profil dan perilaku aparatur negara
yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab,
serta mampu memberikan pelayanan yang prima melalui
perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
dalam manajemen pemerintahan.
 Ref. Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada
instansi pemerintah, meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan
perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabi-
litas, pelayanan publik, mind-set dan culture-set.
 Aspek ketatalaksanaan pemerintahan diarahkan pada
pewujudan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.
 Salah satu aspek ketatalaksanaan yang perlu ditingkatkan
efektifitas dan efisiensinya adalah prosedur kerja dalam bentuk
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)

4. GRAND DESIGN RB
2010 - 2025
ROAD MAP RB
2010 - 2014
1.
Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Per-UU-an
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
2. Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
kepada masyarakat
4.
Penataan Tatalaksana :
a. Penyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi
b. Pembangunan/pengembangan E-Government
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi
6. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Pengawasan
8. Penguatan Akuntablilitas Kinerja
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.  Keberadaannya sangat diperlukan dalam manajemen.
 Oleh karena itu penetapan sistem,prosedur dan tata
kerja dalam manajemen adalah hal yang wajar dan
menjadi suatu keharusan.
 Hal ini dikuatkan oleh Victor Lazaro dalam bukunya
“System and Procedure, A Handbook for Bussines
and Industry“ yang menyatakan “All corporate
functions – production, marketing,finance,purchasing,
industrial relations, and so on – are performed by
mean of routines, or systems and procedures,
which transelate the policies of management into
action “
 Sistem dan prosedure sangat penting dalam proses
manajemen.

6.  TATA KERJA : cara melaksanakan pekerjaan yang se-
efisien mungkin atas suatu tugas dengan mem-
perhatikan segi tujuan, peralatan, tenaga
kerja, waktu, ruang, biaya dsb.
 PROSEDUR KERJA : rangkaian tata kerja yang berurut-
an, tahapan yang secara jelas menunjukkan
jalan, alur, arus (flow) yang harus ditempuh,
dari mana kegiatan berawal, kemana/kepada
siapa diteruskan dan kapan/di mana selesai.
 SISTEM KERJA : rangkaian tata kerja dan prosedur kerja
yang kemudian membentuk suatu kebulatan
atau pola tertentu dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan/kegiatan

7. 1. Klasifikasi surat menyurat dan
dokumen.
2. Pembubuhan kode-kode surat
(coding).
3. Penyimpanan dalam bundel
tertentu (folder).
4. Menyusun dalam almari file

8. 1. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan.
2. Prosedur Kearsipan.
3. Prosedur Surat Menyurat.
4. Prosedur Penyelesaian Jawaban DPRD.
5. Prosedur Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
6. Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Pegawai.
7. Prosedur Keamanan Intern.
8. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
9. Prosedur Penyusunan Anggaran.
10.Prosedur Pengadaan Barang.
11.Prosedur Penghapusan Barang.
12.Dan sebagainya.

9. PEDOMAN KERJA :
pengaturan pelaksanaan suatu kegiatan
secara umum.
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA :
pengaturan lebih lanjut masing-masing
pedoman kerja, lebih terperinci
MANUAL KERJA :
pengaturan lebih rinci dari petunjuk
pelaksanaan kerja
BENTUK
PROSEDUR
KERJA
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
serangkaian instruksi tertulis yg.dibakukan
mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan,
baik administratif maupun teknis.

10. (PERMENPAN & RB NOMOR 35 TAHUN 2012)

11. 1. Sebagai standarisasi cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan terjadi.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
4. Membantu pelaksanaan tugas lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan acuan konkrit.
7. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dlm. berbagai situasi.
8. Menjamin konsistensi pelayanan baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan.
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang diperlukan.
10. Memberikan informasi bagi peningkatan kompetensi SDM.
11. Memberikan informasi beban tugas yang harus diemban oleh setiap individu.
12. Sebagai instrumen yg. dapat melindungi pelaksana dari tuntutan hukum.
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi.
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pela-
yanan.

12. a. kemudahan dan kejelasan ;
b. effisisensi dan effectivitas ;
c. keselarasan ;
d. keterukuran ;
e. dinamis ;
f. berorientasi pada pengguna (pelanggan) ;
g. kepatuhan hukum ;
h. kepastian hukum ;

13. a. komitmen ;
b. konsisten ;
c. perbaikan dan penyempurnaan
berkelanjutan ;
d. mengikat ;
e. setiap unsur yang terlibat mempunyai peran
penting ;
f. setiap unsur sadar peran dan tanggung
jawabnya ;
g. terdokumentasi dengan baik.

14. Dalam penyusunan SOP, terlebih dulu diinventarisasikan
kegiatan atau aktivitas apa saja yang diperlukan serta
siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Misalnya SOP Penghapusan Barang :
1. Aktivitas yang perlu dilakukan :
a. menyusun daftar barang yang dihapus ;
b. mengirim barang ke gudang ;
c. menyimpan barang di gudang ;
d. memeriksa barang yang disimpan ;
e. menyampaikan saran penghapusan barang ;
f. meneliti barang-barang yang akan dihapus ;
g. persetujuan barang-barang yang diusulkan dihapus ;
h. penetapan Keputusan Penghapusan barang ;
i. pelaksanaan penghapusan barang.
2. Pejabat yang terlibat :
a. Pejabat Fungsional/Tim Khusus ;
b. Penyimpan Barang (Petugas Gudang);
c. Tim Pemeriksa Ahli ;
d. Unit Organisasi Pengguna/Pemakai ;
e. Pimpinan Instansi.

15. SIFAT
KEGIATAN
CAKUPAN &
BESARAN
KEGIATAN
CAKUPAN &
KELENGKAPAN
KEGIATAN
CAKUPAN &
JENIS
KEGIATAN
SOP TEKNIS
SOP ADMINIST.
SOP FINAL
SOP PARSIAL
SOP GENERIK
SOP SPESIFIK
SOP MAKRO
SOP MIKRO

16. 1. SOP TEKNIS : prosedur standar yang
sangat rinci yang dilakukan oleh satu
orang pelaksana dengan satu peran/
jabatan.
(pemeliharaan makanik industri, medical
check up, penanganan pasien gawat dsb.
pemeliharaan sarana/prasarana, audit
keuangan, pelayanan masyarakat dll.)
2. SOP ADMINISTRATIF : prosedur
standar yang bersifat umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang di-
lakukan lebih dari satu orang pelaks.
dgn. Lebih dari satu peran/jabatan.
(perencanaan, penganggaran,
pengadaan barang, dsb.

17. 1. Langkah Sederhana (simple steps) :
diterapkan untuk prosedur kerja dengan sedikit kegiatan dan
melibatkan sedikit penanggungjawab.
2. Tahapan Berurutan ( hierarchical steps) :
merupakan pengembangan dari simple steps, jika prosedur
lebih panjang (lebih dari 10 langkah) dan perlu informasi detail.
3. Grafik (Graphic) :
diterapkan bagi prosedur yang lebih komplek dan spesifik,
sehingga perlu digambarkan sub-sub proses kegiatan.
Masing-masing sub proses terdiri dari serangkaian kegiatan
spesifik.
4. Diagram Alir (Fowcharts) :
diterapkan pada prosedur yang sangat komplek sehingga
memerlukan banyak kebijakan yang ditetapkan.
Ada dua macam flowchart, yaitu Linear Flowcharts dan
Branching Flowcharts.

18. Format yang digunakan dalam SOP-AP adalah dalam bentuk
Branching Flowcharts, dengan asumsi bahwa prosedur pelaks.
tugas dan fungsi pemerintahan terdiri dari banyak kegiatan
(lebih dari sepuluh) dan perlu beberapa pengambilan kpts.
Hanya menggunakan 5 (lima) simbol flowchart, yaitu :
a. 4 simbol dasar (basic symbol of flowcharts) yang terdiri :
1) simbol kapsul/Terminator ( ) untuk awal/akhir kgtn.
2) simbol kotak/Process ( ) untuk proses/kegtn. eksekusi.
3) simbol belah ketupat/Decision ( ) untuk pengambilan kpts.
4) simbol anak panah/panah/Arrow ( ) untuk arah kegiatan.
b. 1 simbol ganti halaman, yaitu :
simbol segi lima/Off Page Connector ( ) untuk menyatakan
hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

19. 1.
2.
3.
4.
5.
KOTAK
(Process)
BELAH KETUPAT
(Decision)
KAPSUL
(Terminator)
SEGI LIMA
(Off-page connector)
ANAK PANAH
(Arrow)
Simbol yang dipergunakan dalam SOP Administrasi
Pemerintahan hanya 5 buah dari 29 buah simbol dalam
flowcharts:
SIMBOL FLOWCHARTS
DALAM
SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
proses atau
kegiatan eksekusi
pengambilan
keputusan
awal dan akhir
kegiatan
hubungan antar
simbol yang
berbeda halaman
arah kegiatan
(proses

20. SIMBOL KOTAK (SIMBOL 1)
(Process)
 Simbol Utama (yang diutamakan)
 Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)
 Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai
Kaidah
 Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu
aktor dan satu simbol kecuali untuk kegiatan yang
secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh lebih dari satu aktor secara bersamaan dalam
waktu yang relatif sama, seperti: rapat, diskusi.

21. PENERAPAN SIMBOL KOTAK
× Diikuti simbol di
sebelah kanan
× Diikuti simbol di
bawah
× Diikuti simbol di
sebelah kiri

22. SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 2)
(Decision)
 Simbol Kedua;
 Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan
(adanya alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai tidak,
dsb.);
 Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai
kaidah tetapi lebih fleksibel dibandingkan simbol
kotak;
 Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor
dan satu simbol kecuali pengambilan keputusan yang
dilakukan dalam suatu forum bersama (rapat)
dilambangkan dengan tanda kotak (proses).

23. PENERAPAN SIMBOL BELAH KETUPAT
× Diikuti simbol dari
sebelah kanan
× Diikuti simbol
dari bawah
× Diikuti simbol dari
sebelah kiri

24. SIMBOL KAPSUL (SIMBOL 3)
(Terminator
)
 Simbol Ketiga (awal - akhir);
 Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan
akhir kegiatan (penutup/finish);
 Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai
kaidah, yaitu: untuk mulai (pemicu) arah panah ke
bawah terlebih dahulu dan untuk penutup arah panah
harus dari atas simbol kapsul;
 Prinsip yang digunakan adalah kegiatan mulai simbol
kapsul harus dari ujung kiri sesuai skuennya (urutannya)
tidak ada yang dari tengah ataupun ujung kanan.

25. PENERAPAN SIMBOL KAPSUL
× Diikuti simbol di
sebelah kanan
× Diikuti simbol
di bawah
× Diikuti simbol dii
sebelah kiri
Tidak Ada
Tidak Ada
× Melanjutkan simbol
dari sebelah kanan
× Melanjutkan simbol
dari bawah
× Melanjutkan simbol
dari sebelah kiri

26. SIMBOL SEGI LIMA (SIMBOL 4)
(Off-page
connector)
× Simbol Keempat (penghubung);
× Melambangkan penghubungflowcharts yang terputus
karena ganti halaman;
× Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari
simbol sebelumnya pada halaman yang terputus dan
diteruskan dengan anak panah menuju simbol
berikutnya pada halaman berikutnya dan berlaku
sebaliknya untuk panah balikan;
× Prinsip yang digunakan: apabila hanya satu anak panah
menghubung simbol segi lima maka tidak perlu ditulis
nomor. Apabila menghubungkan lebih dari satu anak
panah maka diberikan nomor.

27. PENERAPAN SIMBOL SEGI LIMA
×Menghubungkan simbol
ke sebelah kanan
× Menghubungkan
simbol kebawah
× Menghubungkan simbol
ke sebelah kiri
halaman1 halaman1
halaman2 halaman2
halaman1 halaman1
1 1 2
2 2 1
1 1 2
2 2 1
halaman2 halaman2

28. SIMBOL ANAKPANAH (SIMBOL 5)
(Arrow)
× Simbol Kelima (Arah Proses);
× Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke
simbolselanjutnya;
× Penulisan simbol anak panah sesuai kaidah yang
berlaku pada simbol yang dihubungkan;
× Prinsip yang digunakan :
- Pertama, arah anak panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi
atas tengah simbol, kecuali untuk arah anak panah
balikan yang tergantung pada kondisi yang dihadapi:
bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun
kiri.
- Kedua, tanda anak panah tidak boleh bersilangan seandanya
terpaksa bersilangan maka digambarkan dengan tanda
“Ω=omega”

29. PENERAPANSIMBOL PANAH (1)
× Menghubungkan simbol
ke sebelah kanan
× Menghubungkan
simbol ke bawah
× Menghubungkan
simbol kesebelah kiri

30. PENERAPAN SIMBOL PANAH (2)
×Menghubungkan dua
simbol ke sebelah kanan
× Menghubungkan tiga
simbol ke bawah
× Menghubungkan dua
simbol ke sebelah kiri
OPanahbalikankesimbol
OPanahbalikanke
simboldiatas
OPanahbalikanke
simboldisebelahkiri disebelahkanan
×Bersilangan

31. Berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara
keseluruhan sehingga membentuk suatu kesatuan
proses, meliputi :
A. Unsur Dokumentasi :
1. Halaman judul (cover).
2. Keputusan pejabat yang berwenang.
3. Daftar isi dokumen.
4. Penjelasan singkat penggunaannya.
5. Standard Operating Procedure.
B. Unsur Prosedur.
1. Bagian Identitas.
2. Bagian Flowchart.

32. Standar Operasional Prosedur
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota…
2012
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
………………………………………..
Jln. …………………………………..
Logo/Lambang Daerah
Judul dokumen SOP-AP
Tahun pembuatan SOP-AP
Alamat Instansi
HALAMAN JUDUL DOKUMEN SOP-AP

33. Setiap SOP harus dilengkapi dengan informasi identitas sbb. :
a. Nama SOP : nama prosedur yang disandarkan ;
b. Satuan Kerja/Unit Kerja : satuan kerja/unit mana yang menerapkan ;
c. Nomor dokumen : nomor prosedur yang di SOP kan;
d. Tanggal pembuatan : tanggal pertama kali SOP dibuat ;
e. Tanggal revisi : tanggal SOP direvisi ;
f. Tanggal efektiv : tanggal mulai diberlakukan ;
g. Pengesahan Pejabat yang berkompeten ;
h. Dasar Hukum : pert. Per-UU-an yg. melandasi penetapannya;
i. Keterkaitan : beri informasi keterkaitan dg. prosedur lainnya;
j. Peringatan : beri informasi kemungkinan yang terjadi jika SOP
dilaksanakan/tidak dilaksanakan;
k. Kualifikasi Personel : beri informasi kualifikasi/kompetensi SDM
yang diperlukan ;
l. Peralatan dan Perlengkapan :
m. Pencatatan.

34. SATUAN KERJA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. ………………..
2. ……………..
3. ……………..
1. …………….
2. ……………
3. …………..
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. …………….
2. …………
3. ……………..
1. ……………
2. …………..
3. …………..
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
BAGIAN IDENTITAS

35. No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket.
Pelaksana 1 Pelaksana
2
Pelaksana 3 Pelaksana 4 Prsyrtn/Klkpn Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAGIAN FLOWCHART

36. TATA CARA PENGISIAN FLOWCHART :
 Dalam flowchart dipisahkan antara kegiatan
(aktivitas) dan pelaksana kegiatan (aktor).
 Penulisan pada kolom kegiatan (aktivitas)
menggunakan kata kerja aktif yang diikuti
dengan obyek dan keterangan, tanpa
menyebutkan subyeknya.
Misalnya : menulis laporan, meneliti dan mencatat
surat permohonan, mengirim surat kepada
pesarta, memaraf draf surat dst.
 Selanjutnya penulisan pelaksana (aktor)
tidak diurutkan secara hierarkhi, tetapi
didasarkan pada sekuen kegiatan (urutan
kegiatan) sehingga alur kegiatan selalu
diawali dari sebelah kiri.

37. TIM PENYUSUN
SOP UNIT
KERJA
MANDIRI/UPT
Menyusun Ranc. Do-
kumen SOP dan
menyampaikan ke-
pada Tim Pe-nyusun
SOP-AP Unit Kerja
Mandi-ri Pembina
untuk diintegrasikan
menjadi Ranc. Dok.
SOP-AP Unit Kerja
Mandiri Pembina se-
cara berjenjang.
TIM
PENYUSUN
SOP UNIT
KERJA
PEMBINA
Mengintegrasikan
Ranc. Dok. SOP-AP
Unit Kerja Mandiri
/UPT menjadi Ranc.
Dok.SOP-AP Unit
Kerja Mandiri Pem-
bina dan menye-
rahkan ke-pada Tim
Reformasi Biro-
krasi Pemda.
TIM KERJA
REFORMASI
BIROKRASI
PEMDA
Tim Kerja Reformasi
Birokrasi Pemda
mengintegrasikan
Ranc. Dok. SOP-AP
Unit Kerja Mandiri
menjadi Ranc. Dok.
SOP-AP Pemda. dan
mengajukannya ke-
pada Kepala Daerah
untuk ditetapkan.
KEPALA
DAERAH
Kepala Daerah me-
netapkan Dokumen
SOP-AP dengan
Peraturan Kepala
Daerah.
PIMPINAN UNIT
KERJA
MANDIRI/UPT
Menetapkan pem-
berlakuan SOP-AP
di lingkungan ma-
sing-masing ber-
dasarkan Dokumen
SOP-AP yang di-
tetapkan oleh Kepa-
la Daerah dengan
Peraturan Kepala
Daerah

38. PERLU DIPERHATIKAN :
a. segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya dan waktu serta macam
dan sifat kegiatan ;
b. tugas pokok dan skema organisasi, skema jabatan dan uraian jabatan ;
c. pilih satu bidang kegiatan yang akan dibuat sistem dan prosedurnya ;
d. buat dan jelaskan tiap detail kegiatan yang harus dilakukan berikut lama
waktu setiap kegiatan, serta siapa yang harus melaksanakan setiap
kegiatan ;
e. setiap tahap kegiatan adalah kegiatan faktual yang diperlukan untuk
penyelesaian seluruh kegiatan ;
f. disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan fleksibelitas ;
g. penyusunannya disesuaikan dengan kemajuan IPTEK, harus dijaga
updatednessnya ;
h. visualisasi dengan simbol-simbol, skema dan bagan yang tepat ;
i. jika diperlukan didukung dengan referensi dan manual.

39. INTEGRASI SOP
DALAM
MANAJEMEN
MONITORING DAN
EVALUASI
PENGEMBANGAN
SOP
PERSIAPAN
PENILAIAN
KEBUTUHAN
SOP

40. PERSIAPAN
PENILAIAN
KEBUTUHAN
PENGEMBANG-
AN
INTEGRASI
DALAM
MANAJEMEN
MONITORING
& EVALUASI
 Membentuk Tim
dan kelengkapan-
nya.
 Melakukan pela-
tihan bagi angg.
Tim.
 Menginfromasi-
kan kepada se-
luruh unit tentang
kegiatan penyu –
sunan SOP.
 Menyusun rencana
tindak penilaian
kebutuhan.
 Melakukan penilai-
an kebutuhan.
 Membuat daftar
SOP yang akan
dikembangkan.
 Membuat doku-
men penilaian
kebutuhan SOP.
 Pengumpulan infor-
masi dan identifika-
si alternatif.
 Analisis dan pemi-
lihan alternatif pe-
nulisan SOP.
 Penulisan SOP.
 Pengujian dan reviu.
 Pengesahan SOP.
 Perencanaan pene-
rapan.
 Pemberitahuan
 Distribusi dan ak-
sebilitas.
 Pelatihan dan pe-
mahaman.
o Monitoring.
o Evaluasi

41. 1. MEMBENTUK TIM DAN KELENGKAPANNYA.
Tim bertugas identifikasi kebthn, kumpulkan data, analisis prosedur,
lakukan pengembangan, sosialisasi, mengawal penerapan, monev,
penyempurnaan dsb.
2. MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA ANGGOTA TIM.
Untuk mencapai hasil terbaik setiap anggota harus mendapat
pembekalan ttg maksud dan bagaimana menyusun SOP yang baik.
Juklak pembekalan ini merupakan acuan dalam penyusunan SOP.
3. MEMASTIKAN SELURUH UNSUR ORGANISASI TAHU TENTANG
UPAYA PIMPINAN UNTUK LAKUKAN PERUBAHAN SOP.
Agar seluruh unsur organisasi mengetahui adanya perubahan yang
akan dilakukan, maka setiap pimpinan unit harus mengetahuinya.
Peran pimpinan puncak sangat menentukan hal ini.

42. KELENGKAPAN TIM :
a. harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab
yang jelas;
b. keanggotaan dibatasi dengan memperhatikan rentang
kendali;
c. dilengkapi dengan struktur yang jelas dan lebih bersifat
fungsional;
d. merumuskan lebih dulu misi, tujuan dan sasaran serta
memperhatikan waktu dan sumberdaya lain dalam
pengembangan SOP-AP;
e. tugas meliputi aspek substansi SOP-AP dan aspek administratif.
Faktor lain yang perlu diperhatikan :
a. pedoman dalam pelaksanaan tugas (urtug dan mekanisme
tugas tim);
b. fasilitas yang dibutuhkan agar dapat bekerja optimal ;
c. komitmen pimpinan;
d. pembekalan dengan pelatihan ;
e. kepastian bahwa seluruh unit mengetahui upaya perbaikan
prosedur.

43. 1. TUJUAN PENILAIAN KEBUTUHAN SOP.
Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan akan SOP, yang sangat
bermanfaat dlm. tentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah SOP.
dlm. penilaian kebutuhan perlu dipertimbangkan :
a. lingkungan operasional ;
b. kebijakan Pemerintah ;
c. kebutuhan organisasi dan stakeholders.
2. LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN KEBUTUHAN.
a. menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan ;
b. melaksanakan penilaian kebutuhan ;
c. membuat daftar SOP yang akan dikembangkan ;
d. membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP.

44. RENCANA TINDAK PENYUSUNAN SOP-AP
URAIAN
KEGIATAN
OUTPUT PENANGGUNG
JAWAB
JADUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45. PENILAIAN KEBUTUHAN SOP
SATUAN
KERJA
BIDANG PROSEDUR
PENILAIAN KETERKAITAN DENGAN
PRIORITAS
KEBUTUHAN
TUPOKSI
PERATURAN
PER-UU-AN
STAKE-
HOLDERS
PROSEDUR
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8

46. NO SATKER/
UNIT KERJA
SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN
ALASAN
PENGEMBANGAN
BIDANG PROSEDUR
1 2 3 4 5

47. 1. PENGUMPULAN INFORMASI DAN IDENTIFIKASI ALTERNATIF
2. ANALISIS DAN PEMILIHAN ALTERNATIF.
3. PENULISAN SOP.
4. PENGUJIAN DAN REVIEW SOP.
5. PENGESAHAN SOP.
Pengumpulan
Informasi &
Identifikasi
Alternatif
Analisis dan
Pemilihan
Alternatif
Penulisan SOP
Pengujuan &
Review SOP
Pengesahan
SOP

48. PENGUMPULAN
INFORMASI &
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
SOP
TEKNIK BRAINSTORMING
TEKNIK INTERVIEW
TEKNIK SURVEY
TEKNIS BENCHMARK
TELAAHAN DOKUMEN
TEKNIK FOCUS GROUP
DISCUSSION

49. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG PROSEDUR AKTIVITAS PRSYRT/KLPN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6
IDENTIFIKASI S O P

50. 1. Menganalisa tugas dan fungsi organisasi (dengan fokus
pada unit organisasi terendah sebagai unit operasional).
2. Mengidentifikasi output final (end-product).
3. Mengidentifikasi aspek kegiatan output final dengan
merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan
parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat (in) dan
setelah (pasca) dari output final.
4. Merumuskan judul SOP-AP dengan menggabungkan aspek
kegiatan output final (SOP Makro dan SOP Mikro)
5. Mengidentifikasi seluruh judul SOP-AP (Makro dan Mikro)
dengan mengelompokkan sesuai tingkat struktur organisasinya
Keseluruhan judul SOP-AP inilah yang merupakan kebutuhan
riil SOP pada unit kerja yang bersangkutan.

51. Contoh :
1. Salah satu uraian tugas Sub Bagian Program :
Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan.
Output final adalah laporan.
Kegiatan utama adalah menyusun.
Dengan memperhatikan output final dan aktivitas yang dilakukan
maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Penyusunan Laporan
2. Salah satu uraian tugas Kepala Seksi Perizinan :
Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan Izin Trayek
Output final adalah Izin Trayek
Kegiatan utama memproses permohonan Izin Trayek.
Memperhatikan output final dan kegiatan yang dilakukan
maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Pelayanan Izin Trayek.

52. NO TUGAS URTUG KEGIATAN OUTPUT ASPEK
KEGIATAN
JUDUL SOP
1 2 4 5 6 7 8
1 Menyiapkan bahan
dan menyusun
rencana strategis
a. . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . .
d. . . . . . . . . . . .
Menghimpun,
menganalisis,
merumuskan dan
menyusun
Rencana
strategis
Merumuskan
dan menyusun
SOP Penyusunan Rencara
Strategis
FORMULIR IDENTIFIKASI SOP-AP
BERDASARKAN TUGAS

53. KEMUDAHAN & KEJELASAN
(apakah SOP telah dirumus scr mudah & jelas)
EFISIENSI & EFEKTIVITAS
(apakah SOP mrp prosedur yg paling efisien/efektif)
K E S E L A R A S A N
(apakah SOP telah selaras dg.prosedur-prosedur yg.lain
KETERUKURAN
(apakah output SOP telah ditetapkan standar mutu
yg terukur keberhasilannya)
D I N A M I K
(apakah SOP dpt scr cepat disesuaikan dg.kebutuhan
sesuai dengan perkembangan pelayanan/adm.pem.)
BERORIENTASI KPD USERS
(apakah SOP sdh sesuai dg kbthan pengguna/customer
Sehingga dpt meemberikan kepuasan)
KEPATUHAN HUKUM
(apakah SOP sdh memenuhi ketentuan pert perUUan)
KEPASTIAN HUKUM
(apakah SOP sudah merupakan produk hukum yg memberi
jaminan legalitas pelaksanaannya)

54. ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN SOP :
a. Tipe SOP yang mencakup dua aspek yaitu :
1) technical SOP
2) administrative SOP
b. Format SOP.
1) Menuangkan SOP-AP dalam bentuk branches flowchart.
2) SOP-AP terdiri dari Bagian Identitas dan Bagian
Flowchart.
c. Hal penting dalam proses penulisan SOP-AP adalah
bahwa aktivitas yang terdapat dalam organisasi saling
terkait dengan proses dan prosedur yang akan distandarkan

55. 1. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan, tahapan, gerakan dan
bagian-bagian pekerjaan yang bagaimana yang diperlukan untuk
penyelesaian suatu tugas.
2. Untuk mengetahui waktu rata-rata yang diperlukan baik untuk
setiap tahap atau jenis pekerjaan termaksud maupun untuk
penyelesaian waktu seluruhnya.
3. Untuk mengetahui dan menentukan persyaratan kecapakapan
(skill) pegawai, agar kegiatan terselenggara dengan sebaik-
baiknya.
4. Untuk mengetahui peralatan-peralatan dan fasilitas-fasilitas
kerja yang diperlukan dan untuk dapat mengerjakan dengan
baik.
5. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk
setiap tahap kegiatan (dengan terlebih dulu diketahui volume
of work and standard rate of performance).

56. 6. Untuk mengetahui mengetahui apakah peralatan, fasilitas dan
tenaga kerja telah dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas
seharusnya.
7. Untuk mengetahui di manakah paling banyak terjadi kemacetan
atau rawan kemacetan.
8. Digunakan sebagai salah satu sarana evaluasi kerja (job
evaluation).
9. Sebagai alat mengatur tata ruang (lay-out) kantor.
10. Untuk menghindarkan terjadinya penumpukan kerja.
11. Sebagai alat perencanaan kerja dan pengembangan selanjutnya.
12. Sebagai alat penentuan kualifikasi pelatihan yang diperlukan.
13. Sebagai alat klasifikasi uraian dan analsisis jabatan.
14. Untuk persiapan otomatisasi dan mekanisasi kegiatan.
15. Untuk memberikan kepastian waktu, tenaga dan peralatan
(serta pembiayaan jika diperlukan).

57. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BANJARMASIN
Nomor SOP 0350 Tahun 2012
Tanggal Pembuatan 10 Agustus 2012
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 September 2012
Disahkan oleh Walikota Banjarmasin
Nama SOP SOP Pelayanan Izin Trayek Angkot
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang LLAJ
2. Per.Menpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang SOP
1. Menguasai peraturan perundangan tentang LLAJ
2. Memahami dengan baik prinsip-prinsip pelayanan prima
3.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Izin Usaha Angkutan.
2. - dsb
1. Perangkat komputer
2. Filling cabinet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak lancaran,
ketidak transparanan, ketidak jelasan pelayanan Izin trayek
1. Dokumentasi izin trayek.
2. Data trayek angkutan penumpang.
Lampiran : Peraturan Kepala Daerah …………………
Nomor …………………………………………
Tanggal ………………………………………

58. N
O PELAKSANA
AKTIVITAS
PE-
TUGAS
LOKET
PENG-
ADM.
UMUM
KASUB
BAG.
UMPEG
KABAG.
TU
KEPALA
BP2T
KABID.
PERIJINA
PEREK.
TIM
TEKNIS
PEMROS
ES
IJIN
TRAYEK
PERSYARATAN /
KELENGKAPAN
WAKTU OUTPUT
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
Ijin usaha
angkutan, copy
dokumen ranmor,
buku uji
Berkas dan
seluruh
kelengkapan
persyaratan
Berkas
permohonan dan
kelengkapan
Berkas
permohonan dan
kelengkapan
Berkas
permohonan
terpilah dan
kelengkapan nya
Berkas dan
disposisi Kepala
BP2T
5
menit
15
menit
15
menit
15
menit
60
menit
15
menit
Menerima berkas permo-
honan ijin trayek angkot
dilengkapi dengan per-
syaratan yang ditentukan
Memeriksa kelengkapan
berkas permohonan ser-
ta memberikan tanda
terima berkas. Menerus-
kan berkas ke Pengadm.
Umum.
Mencatat berkas dlm
buku agenda permohon-
an Ijin Masuk dan dite-
ruskan kepada Sub Bag.
Umpeg.
Menerima dan memilah
sesuai jenis perijinan serta
meneruskan kepada Kep.
BP2T
Memeriksa dan memberi
disposisi untuk ditindak
lanjuti sesuai ketentuan
yang berlaku, dan dikem-
balikan kepada Kepala
Bagian Tata Usaha
Meneima dan mendistri-
busikan kepada Kabid
Perijinan Perekon.
Berkas
diterima
petugas
loket
Berkas
permohonan
terperiksa &
kelengkapan
nya
Permohonan
tercatat
dalam buku
agenda
Berkas
terpilah
Berkas dan
disposisi
Kepala BP2T
Berkas dan
disposisi
Kepala BP2T

59. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Berkas dan
disposisi
Kepala BP2T
Disposisi Ka.
BP2T
dan berkas
prmohonan
Hasil koordinasi
teknis dengan
Dinas Perhu-
bunngan
Pertimbangan
Teknis
disetujui atau
ditolaknya
permohonan ijin
trayek
Telaahan
sesuai
pertimbangan
teknis
Penyerahan
berkas
kepada Tim
Teknis
Hasil
koordinasi
teknis
dengan Dinas
Perhu-
bunngan
Pertimbang-
an Teknis
disetujui
atau
ditolaknya
permohonan
ijin trayek
Telaahan
sesuai
pertimbang-
an teknis
Keputusan
persetujuan
atau
penolakan
permohonan
ijin trayek
10
menit
60
menit
60
menit
30
menit
30
menit
7
8
9
10
11
Menerima dan memeriksa
berkas serta menteruskan
kepada Tim Teknis Bidang
Transportasi.
Berkoordinasi dengan Di-
nas Perhubungan & IK
meneliti kebenaran
dokumen kelengkapan
berkas perIjinan
Memberikan pertimbang-
an diloloskan atau ditolak
permohonan ijin trayek
kepada Kepala Bidang
Perijinan Perekonomian.
Meneruskan pertimbangan
Tim Teknis kepada Kepala
BP2T dengan telaahan
dan alternatif penyelesai-
an perijinan yang dimo-
hon.
Mengambil keputusan
untuk mengabulkan atau
menolak permohonan ijin
dan membeberikan arahan
penyelesaian ijin trayek
Kepada Kepala Bidang
Perijinan Perekonomian.

60. NO AKTIVITAS PELAKSANA KET.
1 2 3 4
1. Menyerahkan berkas permohonan ijin trayek angkot
dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan
(misal : Ijin usaha transportasi, copy dokumen
kendaaraan bermotor dsb)
Pemohon Ijin
2. Berkas permohonan diterima dan diperiksa
kelengkapannya dan diberikan tanda terima berkas
Petugas Loket
3. Berkas diterusakan Sub Bagian Umum dan Kepeg.
untuk dicatat dlm buku agenda permohonan ijin
masuk.
Pengadministrasi
Umum.
4. Diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepeg. untuk dipilah sesuai jenis perijinan.
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepeg.
5. Diteruskan kepada Kepala Bagian TU untuk diperiksa
dan diteruskan kepada Kepala BP2T.
Kepala Bagian Tata
Usaha

61. 1 2 3 4
6. Diperiksa Kepala BP2T dan diberikan disposisi untuk
ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dan
dikembalikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala BP2T
7. Kembali ke Kepala Bagian Tata Usaha, dan
didistribusikan Kepada Kebid Perijinan Perekon.
Kepala Bagian Tata
Usaha
8. Diterima oleh Kepala Bidang Perijinan Perekonomian
untuk diperiksa dan diteruskan kepada Tim
Teknis bidang Transportasi.
Kepala Bidang
Perijinan
Perekonomian
9. Tim Teknis Bidang Transportasi berkoordinasi
dengan Dinas Perhubungan untuk meneliti
kebenaran dokumen kelengkapan berkas perijinan,
yang meliputi Surat Ijin Usaha Angkutan, Surat
Keterangan Domisili, Dokumen Kendaraan dsb.
Tim Teknis Bidang
Transportasi
10. Tim Teknis sesuai kewenangannya memberikan
pertimbangan diloloskan atau ditolak permohonan
ijin trayek, kepada Kepala Bidang Perijinan
Perekonomian.
Tim Teknis Bidang
Transportasi
11. Kepala Bidang Perijinan Perekonomian meneruskan
pertimbangan Tim Teknis kepada Kepala BP2T
dengan telaahan dan alternatif penyelesaian
perijinan yang dimohon.
Kepala Bidang
Perijinan
Perekonomian

62. 1 2 3 4
12. Kepala BP2T mengambil keputusan untuk mem-
berikan atau menolak permohonan ijin dan
memberikan arahan penyelesaian ijin trayek kepada
Kepala Bidang Perijinan Perekonomian.
Kepala BP2T
13. Kepala Bidang Perijinan memerintahkan kepada
Pemroses Ijin Trayek menyiapkan naskah ijin trayek
atau penolakan ijin trayek.
Kepala Bidang
Perijinan
Perekonomian
14. Pemroses Ijin Trayek menyiapkan naskah ijin trayek
atau penolakan ijin trayek sesuai ketentuan yang
berlaku, dan diserahkan kepada Kabid Perijinan
Perekonomian untuk diperiksa,dan diparaf.
Pemroses Ijin Trayek
15. Diperiksa dan diparaf oleh Kabid Perijinan Pereko-
nomian dan dmintakan tanda tangan Kepala BP2T
Kabid. Perijinan
Perekonomian
16. Kepala BP2T menandatangani Surat Keputusan Ijin
Trayek atau surat penolakan dan diserahkan kem-
bali kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian.
Kepala BP2T
17. Kabid Perijinan Perkonomian menerima dan mene-
ruskan Surat Keputusan Ijin atau surat penolakan ke
Loket Penyerahan Ijin.
Kabid. Perijinan
Perekonomian
18. Petugas Loket menyerahkan Surat Keputusan Ijin
Trayek atau surat penolakan kepada pemohon ijin.
Petugas Loket

64. Terminator
Mulai
Selesai
Persiapan
Proses
Proses pendokumentasian
Pengambilan Keputusan
Proses Serentak
Konektor perpindahan aktivitas
dalam satu halaman
T Y
T
Y
Konektor perpindahan aktivitas
ke halaman berikutnya
Simbol-simbol flowchart

65. SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
KEPEG & UMUM
DINAS
PERTAMBEN
BIDANG
PERTAMBAGAN UMUM &
AIR BAWAH TANAH
SEKSI
PERTAMBANGAN UMUM
SEKSI
AIR BAWAH TANAH
SEKSI
PENGUSAHAAN
BIDANG
PENGEMBANGAN
WILAYAH
SEKSI
GEOLOGI &
SUMBERDAYA MINERAL
SEKSI
PENYIAPAN WILAYAH
SEKSI
PEMETAAN
BIDANG
E N E R G I
SEKSI
TENAGA LISTRIK
SEKSI
MIGAS DAN NON MIGAS
SEKSI
ENERGI BARU &
TERBARUKAN
BIDANG
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
SEKSI
WASDAL ADM
SEKSI
WASDAL TEKNIS
SEKSI
PENEGAKAN HUKUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
TAL