2. ● Pengertian Etimologis Demokrasi
Secara etimologis (bahasa), demokrasi berasal dari bahasa Yunani,
demos (rakyat) dan cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan). Jadi,
demos-cratos atau demos-cratein berarti pemerintahan rakyat atau
kekuasaan rakyat.
● Pengertian Terminologis Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan
itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau
orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan
dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
HAKIKAT DEMOKRASI
3. ● Demokrasi langsung
Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya
dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan
undang-undang.
● Demokrasi tidak langsung
Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan,
biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.
demokrasi atas dasar penyaluran
kehendak rakyat
4. ● Kedaulatan rakyat;
● Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
● Kekuasaan mayoritas;
● Hak-hak minoritas;
● Jaminan hak asasi manusia;
● Pemilihan yang bebas dan jujur;
● Persamaan di depan hukum;
● Proses hukum yang wajar;
● Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
● Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
● Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
PRINSIP DEMOKRASI
5. ● Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-
wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas,
dan rahasia serta jurdil; dan
● Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah
untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama
Asas Pokok Demokrasi
6. Ciri-Ciri Demokrasi
● Negara berdasar hukum
● Masyarakat punya kebebasan
● Jaminan HAM
● Pemilu yang luber dan jurdil
● Kekuasaan mayoritas
● Perlindungan minoritas
● Kebebasan pers
● Mufakat
● gotong-royong
● hak mengadakan protes bersama, dan
● hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
7. DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi desa Demokrasi Pancasila
● Rapat
● Mufakat
● Gotong royong
● Hak menagadakan protes
Bersama
● Hak menyingkir dari
kekuasaan raja absolut
● kedaulatanrakyat
● Negara berdasarkan hukum
● Sistem perwakilan
● Prinsip musyawarah
● Prinsip ketuhanan
●
8. Dinamika Perkembangan demokrasi di Indonesia
UUD 1945
konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950:
kabinet parlementer dan presidential
demokrasi Terpimpin (Orde Lama)
demokrasi Pancasila (Orde Baru)
era reformasi
9. Demokrasi Islam
● Dalam Demokrasi Islam untuk menyelesaikan masalah selalu digunakan
menyelesaikan masalah selalu digunakan cara Syura yaitu memantapkan atau
cara Syura yaitu memantapkan atau membulatkan hati dalam pengambilan
membulatkan hati dalam pengambilan keputusan, menerima, dan sekaligus
keputusan, menerima, dan sekaligus melaksanakan hasil keputusan.
melaksanakan hasil keputusan.
● Ijma’ menurut fiqh berarti persamaan Ijma’ menurut fiqh berarti persamaan
pendapat antara fuqaha )mujtahidin( pendapat antara fuqaha )mujtahidin(
mengenai hukum tentang sesuatu kasus mengenai hukum tentang sesuatu
kasus atau peristiwa yang baru di dalam atau peristiwa yang baru di dalam
masyarakat. masyarakat.
10. Tantangan dalam berdemokrasi
● Keterbatasan terahdap informasi
● Kurangnya keterlibatan dalam politik
● Pembaatasan kebebasan dalam menyuarakan penadapat
● Tekanan social danintimidasi
● Perubahan teknologi
● Kondisi social baik keluarga, Pendidikan dan Masyarakat
● Kebijakan pemerintah
11. kesimpulan
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi aktif
warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Tujuan utamanya adalah
menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip
keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan. Dalam demokrasi, hak
asasi manusia diakui dan dilindungi, termasuk kebebasan berpendapat,
kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas.
Demokrasi juga berusaha mencapai keamanan dan ketertiban melalui
musyawarah dan partisipasi rakyat. Pemilihan umum bebas dan adil merupakan
fitur penting dalam demokrasi, memungkinkan warga negara memilih perwakilan
mereka. Pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintah juga menjadi prinsip
inti, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintah
bertanggung jawab kepada rakyat.
