Recommended
More Related Content
Similar to Gerakan Palang Merah.pptx
Similar to Gerakan Palang Merah.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Gerakan Palang Merah.pptx
- 2. SEJARAH Tahun 1859 meletus pertempuran antara Austria dan Prancis di Solferino, Italia bagian Utara (di duga korban luka dan tewas mencapai -/+40 ribu prajurit) JHD (Jean Henry Dunant), adalah seorang warga kebangsaan Swiss yang memberi bantuan bersama warga setempat Swiss, 8 Mei 1828
- 3. 1862 Henry Dunant menulis buku “UN SOUVENIR DE SOLFERINO” ( Kenang-kenangan dari Solverino ) Dalam bukunya Jean Henry Dunant memiliki Dua Gagasan: membentuk organisasi sukarela yg disiapkan di masa damai untuk penolong korban perang membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang
- 4. Tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant yaitu Guillaume- Henri Dufour, Gustav Moynier, Louis Appia dan Theodore Maunoir Mereka bersama-sama mendirikan International Standing Committee for Aid to Wounded Soldiers yang sekarang menjelma menjadi International Comitte of The Red Cross (ICRC)
- 5. Tahun 1864 Konferensi Internasional yang menyetujui “Konvensi untuk perbaikan kondisi prajurit yg cidra di medan perang. Pada perkembangangannya terus mengalami perbaikan pada tahun 1906, 1929 dan terakhir pada tahun 1949. Menjadi empat Konvensi Jenewa 1949
- 6. Komponen Gerakan International Committee of the Red Cross (ICRC) / Komite Internasional Palang Merah KIPM) International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) National Societies (Perhimpunan-Perhimpunan Nasional)
- 8. ICRC ORGANISASI Organisasi internasional swasta, netral dan mandiri, tidak di bawah PBB, berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Dewan Eksekutif terdiri dari 25 orang warga Swiss. PERAN Institusi netral. Pelindung (guardian) asas dan pelaksana Konvensi Jenewa 1949. Memiliki Hak Prakarsa DANA Sumbangan dari negara peserta Konvensi Jenewa, Perhimpunan Nasional, Sumbangan UE, Sumbangan dari pihak lain.
- 9. Kegiatan ICRC Perlindungan Kunjungan tawanan perang (PoW) dan tahanan politik (political detainee). Bantuan (relief) Pencarian anggota keluarga yang hilang akibat pertikaian bersenjata (tracing), penyampaian berita keluarga (mailing service) dan upaya penyatuan kembali anggota keluarga (family reunification). Diseminasi dan pengembangan Hukum Perikemanusiaan Internasional serta Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan
- 10. IFRC Berdiri tahun 1919 atas inisiatif Henry P. Davidson (Palang Merah Amerika Serikat) dengan nama Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nama Federasi (IFRC) mulai dipakai tahun 1991. Anggotanya terdiri dari Perhimpunan Nasional yang sudah diakui keberadaannya. Berperan sebagai Koordinator Perhimpunan Nasional di seluruh dunia. Pendanaan berasal dari iuran rutin anggota dan sumbangan dari anggota untuk operasi tertentu.
- 11. Mendukung pendirian dan pengembangan program perhimpunan nasional. Menkoordinasikan bantuan internasional terutama untuk korban bencana alam, epidemi dan pengungsi di luar daerah pertikaian. Mengembangkan kapasitas DPP perhimpunan nasional. Menggiatkan & mengkoordinasikan pertukaran gagasan kemanusiaan bagi pendidikan dan hubungan baik di antara remaja seluruh dunia. Menyebarkan dan mempromosikan prinsip-prinsip serta idealisme Gerakan. Kegiatan FEDERASI
- 12. Didirikan di satu Negara pihak/peserta Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Satu-satunya Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di negaranya. Diakui oleh pemerintah negaranya. Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Bersifat Mandiri Terorganisasi dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya. Menerima anggota tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas, agama atau pandangan politik. Menyetujui Statuta Gerakan. Menghormati Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI.
- 13. PRINSIP DASAR PM Kemanusiaan (Humanity) Kesamaan (Impartiality) Kenetralan (Neutrality) Kemandirian (Independence) Kesukarelaan (Voluntary Service) Kesatuan (Unity) Kesemestaan (Universality)
- 14. Mencegah dan meringankan penderitaan manusia di manapun hal itu ditemukan Memastikan penghormatan terhadap umat manusia Melindungi hidup dan kesehatan Mempromosikan perdamaian abadi di antara semua bangsa
- 15. Ditujukan kepada korban, orang per orang Tidak diskriminasi berkenaan dengan kebangsaan, ras, kepercayaan, golongan, atau pandangan politik Tindakan harus realistik, cocok-tepat-pantas, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Prioritas bantuan kepada kasus yang paling mendesak
- 16. Tidak melibatkan diri dalam permusuhan dan pertentangan- pertentangan yang bersifat politik, ras, keagamaan atau masalah- masalah ideologis
- 17. Sekalipun merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan dari pemerintah dan tunduk pada undang-undang, harus senantiasa mempertahankan otonominya sehingga dalam keadaan apapun dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip Gerakan
- 18. Memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu
- 19. Hanya boleh ada satu perhimpunan nasional di suatu negara Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan anggota Melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya
- 20. Semua perhimpunan nasional mempunyai status yang setara Tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, meliputi seluruh dunia
- 22. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL adalah : Semua ketentuan yang terdiri dari perjanjian dan kebiasaan internasional ,dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non- internasional. Hukum tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak-hak dari pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode perang tertentu, serta memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata.
- 23. mencegah dan mengurangi korban perang, kematian, penderitaan serta penghancuran lingkungan dan harta benda milik pihak yang tidak berkaitan dengan perang untuk diketahui semua pihak yang terlibat dalam pertikaian dan masyarakat umum agar memahami hak-hak serta kewajibannya di masa pertikaian bersenjata. Tujuan HHI
- 24. Hukum Humaniter Internasional Hukum Jenewa Hukum Den Haag Konvensi Jenewa Konvensi Konvensi Den Haag Selama dan setelah pertempuran Masa berlaku Selama permusuhan berlangsung Non-peserta tempur Diterapkan untuk Peserta tempur Melindungi korban konflik bersenjata Tujuan Mengatur hak dan kewajiban peserta tempur Protokol Tambahan I & II tahun 1977: Perlindungan dan bantuan untuk korban perang dan tata cara / metode perang.
- 25. Konvensi Jenewa Konvensi I: tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat Konvensi II: tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam Konvensi III: tentang perlakuan terhadap tawanan perang Konvensi IV: tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang
- 26. Protokol Tambahan 1977 Protokol Tambahan I : tentang ; pertikaian bersenjata internasional Protokol Tambahan II : tentang ; pertikaian bersenjata non-internasional
- 27. Prinsip HHI Distinction: prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan Necessity: perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan di satu pihak dengan kebutuhan militer dan keamanan di pihak lain Unnecessary suffering (penderitaan yang tidak perlu): tidak diperbolehkan mengakibatkan penderitaan dan kehancuran secara melampaui batas dan tidak seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai Proportionality: keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda, kepentingan yang berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan militer, dan yang lainnya berdasarkan tuntutan kemanusiaan
- 28. Kombatan: Hak: ikut serta dalam peperangan dan apabila tertangkap musuh berhak diperlakukan sebagai tawanan perang Kewajiban: harus mematuhi aturan perang dan melindungi penduduk sipil Orang sipil: Hak: mendapat perlindungan terhadap diri, penghormatan atas hak- hak keluarga, keyakinan dan keagamaan serta adat istiadatnya Menjauhkan diri dari segala tindakan yang bisa membawa dirinya ke dalam kancah pertikaian bersenjata Hak dan kewajiban
- 29. Ketentuan Dasar HHI 1. Anggota angkatan bersenjata yang tidak dapat bertempur lagi atau yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi dalam segala keadaan 2. Dilarang membunuh atau melukai pihak musuh yang menyerah atau yang tidak turut serta lagi dalam pertikaian 3. Orang yang cedera dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak yang berkuasa. Petugas kesehatan, kesatuan medis dan peralatan, serta pengangkutan yang digunakan untuk kepentingan korban pertikaia bersenjata harus dilindungi pula. Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah merupakan tanda pelindung yang mutlak dihormati
- 30. Aturan dasar HHI 1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dilarang menggunakan persenjataan dan metode perang yang mungkin mengakibatkan kehancuran atau kehilangan yang tidak perlu terjadi atau penderitaan yang bersifat berlebihan. 2. Serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer.
- 31. HHI dan hukum HAM HHI dan hukum HAM saling melengkapi. Keduanya bermaksud untuk melindungi manusia, walaupun dalam situasi dan cara yang berbeda.
- 32. Perbedaan HHI dan Hukum HAM HHI Berlaku dalam situasi konflik bersenjata Tujuannya melindungi korban dengan berusaha meminimalisasi penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik Kepedulian utamanya tentang perlakuan terhadap orang yang jatuh ketangan lawan, dan tentang metode perang Hukum HAM Sebagian besar melindungi orang di segala situasi, damai maupun perang Bertujuan melindungi individu dan mendorong perkembangannya Intinya ingin mencegah perlakuan semena-mena oleh Negara dengan cara membatasi kekuasaan Negara terhadap individu. Tidak bertujuan mengatur cara-cara operasi militer
- 34. Lambang Ciri khas: mengumpulkan orang-orang di suatu kelompok, daerah, negara atau apapun juga. Melibatkan warna tertentu: Hitam : anarkis Merah : pemberontakan Putih : pengampunan
- 35. Pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal tersendiri: Austria : Bendera Putih Perancis : Bendera Merah Spanyol : Bendera Kuning.
- 36. Sebelum adopsi Lambang Palang Merah Kelemahan: Lambang tidak dikenal secara universal. Akibat tragis: kombatan tidak tahu tanda pengenal unit medis lawan unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui artinya.
- 37. Pengadopsian Lambang Menawarkan status netral, dengan demikian menjamin perlindungan. Status netral: menuntut diadopsinya satu lambang Konferensi tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih, KEBALIKAN DARI BENDERA SWISS sebagai PENGHORMATAN
- 38. Pengadopsian Lambang (cont’d) Kombatan dapat mengenali: Personil medis dan keagamaan angkatan bersenjata Unit dan fasilitas medis angkatan bersenjata Unit dan transportasi medis Perhimpunan Nasional apabila membantu pelayanan medis angkatan bersenjata.
- 39. Setelah adopsi: Menandakan dan melindungi personil medis, serta memberi STATUS NETRAL Fungsi lambang sebagai tanda pelindung: menimbulkan reaksi otomatis di kalangan kombatan untuk menahan diri dan menghormati.
- 40. Bulan Sabit Merah 1876 perang di Balkan: Turki mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh Perhimpunan Nasional mereka. Diadopsi secara resmi dalam Konvensi tahun 1929 bersamaan dengan singa dan matahari merah di atas dasar putih
- 41. Fungsi Lambang Tanda perlindungan: dipakai pada saat konflik bersenjata oleh sukarelawan dari Perhimpunan Nasional, orang medis, delegasi ICRC, unit medis, sarana transportasi medis. Berukuran besar agar mudah terlihat Tanda pengenal: memperlihatkan di masa damai bahwa seseorang atau suatu obyek berkaitan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, apakah itu Perhimpunan Nasional, IFRC atau ICRC Berukuran lebih kecil
- 42. Konvensi Jenewa I Pasal 44 … lambang palang merah atas dasar putih … tidak boleh dipergunakan, … kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan-kesatuan dan bangunan- bangunan kesehatan, anggota-anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dan lain-lain Konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa. Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam Pasal 38 … (bulan sabit merah serta singa dan matahari merah)
- 43. Konvensi Jenewa I Pasal 53 paragraf 1 Pemakaian lambang atau sebutan “Palang Merah” atau “Palang Jenewa”, atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseroan dagang baik pemerintah maupun swasta, selain dari mereka yang berhak di bawah Konvensi ini selalu harus dilarang, apapun maksud daripada pemakaiannya…
- 44. Konvensi Jenewa I Pasal 53 paragraf 4 Larangan yang ditetapkan dalam paragraf pertama dari pasal ini akan berlaku juga untuk lambang-lambang dan tanda-tanda yang disebutkan dalam paragraf kedua Pasal 38, tanpa mempengaruhi hak apapun yang diperoleh karena pemakaiannya terlebih dahulu
- 45. Penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah (warna dan model yang mirip) Penyalahgunaan Lambang Peniruan
- 46. Penyalahgunaan Lambang Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh pihak- pihak yang tidak berhak (perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter, apoteker, dll). Penggunaan lambang oleh mereka yang berhak tetapi dalam kenyataannya menerapkan penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar Gerakan Penggunaan yang tidak tepat
- 47. Penyalahgunaan Lambang lambang palang merah atau bulan sabit merah dipakai untuk melindungi kombatan yang bersenjata atau objek militer lainnya (ambulans, helikopter berlambang untuk mengangkut tentara atau kendaraan amunisi yang ditutupi dengan gambar lambang. Penggunaan yang melanggar ketentuan,bila
- 49. Sejarah : 1. Dimulai masa sebelum perang dunia ke II Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan “PMI” dgn nama Nederlands Rode Kruis Afdeling ( NERKAI ). 2. Tahun 1932 dimulai usaha mendirikan PMI dipelopori oleh Dr. RCL Senduk & Dr. Bahder Djohan. 3. Tahun 1940 ditolak pendiriannya oleh NERKAI 4. Zaman pendudukan Jepang diteruskan usaha 5. 17 September 1945 didirikan PMI
- 50. 5 September 1945 Presiden RI (Ir.Soekarno) mengeluarkan “SP” kpd Menteri Kesehatan dr.Boentaran Marto Atmodjo membentuk Badan Palang Merah Indonesia Membentuk “PANITIA LIMA” yg terdiri dari : 1) dr.R.Mochtar; 2) dr.Bahder Djohan; 3) dr.Djoehana; 4) dr. Marzuki; dan 5) Sitanal
- 51. 17 September 1945 Ketua Pertama : Drs. Moh. Hatta Ketua Harian : dr. Boentaran Marto Atmodjo Kegiatan saat itu adalah bantuan korban perang Pengembalian tawanan perang KEPPRES RI No. 25 Tahun 1950
- 52. KEPPRES RI No. 25 Tahun 1950, sbg badan hukum 15 Juni 1950 Pengakuan oleh ICRC sebagai anggota ke 68 17 Oktober 1959 Pengakuan oleh IFRC sbg anggota ke 28 KEPPRES No. 246 Tahun 1963
- 53. LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA • Sebagai anggota PM Internasional • Tanda Perlindungan Kelopak bunga melati sebagai Perhimpunan Nasional
- 55. Tugas Pokok Bantuan diwaktu bencana Pembangunan masyarakat Pembinaan Perdamaian Dunia
- 56. Kegiatan Pokok PMI Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Upaya kesehatan transfusi darah Pendidikan dan pelatihan Pembinaan generasi muda Kesehatan & kesejahteraan Diseminasi HHI Tracing and Mailing Service (TMS)
- 57. PALANG MERAH REMAJA Adalah Anggota Remaja Palang Merah Indonesia yang dididik menjadi insan yang berguna bagi sesama manusia dan membantu melaksanakan tugas-tugas kepalang merahan serta diharapkan kelak menjadi anggota PMI yang baik PMR MULA PMR MULA PMR MULA
- 58. Sejarah PMR 1.Terbentuknya PMR dilatar belakangi dengan pecah PD I 2.Dimulai dengan PM Australia memberdayakan remaja 3.Di Indonesia dibentuk hasil Kongres IV (1 Maret 1950) 4.PMR disyahkan oleh IFRC tahun 1919
- 59. TUGAS DAN KEWAJIBAN PMR / TRI BAKTI PMR 1. MENINGKATKAN KETERAMPILAN HIDUP SEHAT 2. BERKARYA DAN BERBAKTI DI MASYARAKAT 3. MEMPERERAT PERSAHABATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
- 60. Berbakti terhadap masyarakat a. Diling. rumah membantu meringankan pekerjaan orang tua, menolong angg. kel. Yg membutuhkan pertolongan b. Turut membantu penanggulangan korban bencana c. Membantu pengumpulan dana d. Sebagai kader kesehatan remaja
- 61. Mempertinggi mutu ketrampilan dan memelihara kebersihan & kesehatan a. Diling. Sek. Kebersihan, menolong, & menjenguk teman yang sakit b. Pemberantasan lalat, membersihkan ruangan c. Mendirikan Pos PPPK d. Membantu penyeleng. Dapur makanan gizi e. Aktif dlm melaksanakan program UKS f. Sebagai penyuluh bagi kelompoknya.
- 62. Persahabatan nasional dan internasional a. Mengetahui adat istiadat suku bangsa b. Mengadakan surat menyurat atau pertukaran album kegiatan dalam dan luar negeri c. Anjangsana dan anjangkarya d. Turut membantu diseminasi HHI e. Meningkatkan rasa kesetia kawanan nasional
- 63. TINGKATAN DALAM KEANGGOTAAN PMR MULA Setingkat usia SD ( 7 – 12 tahun ).
- 64. MADYA Setingkat usia SLTP ( 13 – 16 Tahun ) WIRA Setingkat usia SMA / SMK ( 17-21 Tahun )
- 65. PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH INDONESIA
- 66. Adalah … Satu-satunya Perhimpunan Nasional di Indonesia yang netral dan mandiri. Bertujuan membantu meringankan penderitaan sesama akibat bencana, baik alam maupun akibat ulah manusia tanpa membedakan latar belakang korban atas dasar prioritas yang paling membutuhkan pertolongan. Palang Merah Indonesia
- 67. Pembentukan PMI Dibentuk pada tanggal 17 September 1945, sebagai organisasi non Pemerintah, namun dalam pelaksanaan tugasnya membantu Pemerintah di bidang kemanusiaan. Kedudukan PMI diperkuat dengan KEPPRES RIS No. 25 Tahun 1950 (16 Januari 1950), yang menyatakan keberadaan PMI adalah satu – satunya Perhimpunan Palang Merah di Indonesia, dan diperkuat dengan KEPPRES RI No. 246 Tahun 1963 (29 November 1963), tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.
- 68. TUGAS POKOK & KEGIATAN PMI (ART Bab II, Pasal 2) Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- 71. Upaya Kesehatan Transfusi Darah
- 72. Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat
- 74. Pembinaan potensi, Peningkatan Sumber Daya dan Konsolidasi Organisasi
- 75. Prinsip Bantuan PMI Memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata (berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949) dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan Prinsip dasar Gerakan dan bekerjasama dengan Pemerintahnya Bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung/pelengkap dari bantuan pemerintah
- 76. Evakuasi Korban Bantuan Dalam Situasi Darurat
- 77. Pertolongan Pertama & Pelayanan Kesehatan
- 78. Dapur Umum
- 79. Relief Relief – adalah Pemulihan, biasanya dilakukan Pasca Bencana (setelah bencana)
- 80. Restoring Family Links Restoring Family Links – adalah Pencarian Keluarga yang hilang atau terpisah karena dampak dari bencana
- 82. • Memperbaiki Sarana/Fasilitas Umum • Membantu Rehabilitasi rumah-rumah Penduduk
- 83. STRUKTUR ORGANISASI Pengurus Pusat Pengurus Daerah Pengurus Cabang Pengurus Ranting Pengurus Daerah Pengurus Cabang Pengurus Ranting Pengurus Daerah Pengurus Cabang Pengurus Ranting • Pengurus Pusat • Pengurus Daerah (tingkat Propinsi) • Pengurus Cabang (tingkat Kab/kodya) • Pengurus Ranting (tingkat Kecamatan)
- 84. SUMBER DANA PMI Bulan Dana, dilaksanakan oleh Cabang 2 – 3 bulan setiap tahun. Sumbangan Masyarakat. Sumbangan lain yang tidak mengikat. Usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 85. SUMBER DAYA MANUSIA Pengurus Karyawan Korps Sukarela (KSR) Tenaga Sukarela (TSR) Palang Merah Remaja (PMR)