Teori Hukum American Realism

1. Teori Hukum
American Realism
Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung
NIM: 2307190008
Universitas Kristen Indonesia

2. Menilai Relevansi Realisme Kritik Terhadap
Putusan MA No. 30/P/HUM/2020
PENDAHULUAN
Latar Belakang
• Makalah ini bertujuan memberikan catatan kritis terhadap praktik ajudikasi. Mahkamah Agung (MA)
dalam pengujian Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di
Luar Instansi Pemerintah dari perspektif filosofis terkait dengan teori ajudikasi.
• Pendekatan realisme dalam Putusan MA Nomor 30/P/HUM/2020 tanggal 4 Juni 2020. Alasan untuk
membuka kembali perdebatan teoretis terkait dengan Putusan MA Nomor 30/P/HUM/2020 tanggal 4
Juni 2020 adalah Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki
kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:
a. di luar instansi Kejaksaan;
b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
c. dalam organisasi internasional;
d. dalam organisasi profesi internasional; atau
e. pada penugasan lainnya.

3. Perumusan Masalah
“Apakah judicial reasoning Putusan MA Nomor
30/HUM/2020 tanggal 4 Juni
2020 yang menggunakan pendekatan realisme
benar jika dikaitkan dengan
Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan
Pegawai Negeri Sipil
pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi
Pemerintah bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih
tinggi, sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat?”

4. Oliver Wendell Holmes, Junior
Kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan
pengalaman. Kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan
saat itu, teori-teori moral dan politik lazim, intuisi
kebijakan publik, baik disadari maupun tidak, dan
bahkan prasangka yang dimiliki hakim terhadap
sesamanya, mempunyai lebih banyak manfaat
daripada silogisme dalam menentukan keputusan
hakim, aturan yang dengannya manusia harus
diperintah.

5. Tantangan untuk mengubah putusan
pengadilan tersebut adalah ketidakmampuan
untuk meramalkan hal tertentu apa yang
dipercaya sebagai fakta oleh hakim atau pun
juri.
Jerome Frank
- Hukum tercermin dari perilaku para ahli hukum..
- Hukum dianggap sekumpulan fakta yang diajukan di
pengadilan dan kemudian dipilih oleh Hakim sebagai
Putusan Pengadilan.
Keadilan tercermin dalam Putusan Pengadilan (keadilan
yudisial).

6. Karl N. Llewellyn
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan tujuan itu sendiri, dan oleh karena itu
seharusnya dievaluasi berdasarkan dampaknya. Selain itu, baik hukum maupun masyarakat berada dalam
keadaan perubahan yang konstan, meskipun perubahan hukum biasanya tertinggal dibandingkan
perubahan sosial, sehingga ada kebutuhan untuk terus meninjau hukum. Penilaian nilai-nilai menjadi
penting ketika mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai oleh hukum, tetapi selama hukum sedang
dianalisis secara kritis, itu harus dipisahkan dari apa yang seharusnya terjadi, jika tidak, persepsi kita
tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan kemungkinan akan terpengaruh oleh keyakinan kita
tentang apa yang seharusnya terjadi.
Aturan hukum dan konsep hukum harus dipertanyakan ketika mereka mengklaim untuk menjelaskan apa
yang sebenarnya terjadi dalam sistem hukum, dan teori hukum harus dicurigai jika mengimplikasikan
bahwa aturan hukum mengatur keputusan pengadilan. Kasus dan situasi hukum sebaiknya
dikelompokkan menjadi kategori yang lebih sempit daripada lebih luas, terutama jika aturan dan
konsepnya diungkapkan dalam bahasa sederhana, karena hal ini cenderung menyembunyikan rentang
situasi yang kompleks yang mereka cakup.

7. William Twining
Penafsiran hukum tidak menjadi begitu
mendesak sebagaimana dalam tradisi
hukum tertulis.

8. Pendekatan realisme dalam Putusan MA Nomor 30/P/HUM/2020 tanggal 4 Juni 2020,
pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu apakah Putusan MA Nomor
30/P/HUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 benar-benar menerapkan pendekatan realisme dalam
penalaran hukumnya yang dapat dikategorikan sebagai ratio decidendi (alasan penentu).

9. Kesimpulan dari pandangan Jerome Frank adalah bahwa
hukum tercermin dari perilaku para ahli hukum, terutama
para penegak hukum yang bekerja di pengadilan, baik
ditingkat pengadilan biasa maupun pengadilan banding.
Hukum dianggap sebagai sekumpulan fakta yang diajukan di
pengadilan dan kemudian dipilih oleh hakim atau juri untuk
dimasukkan ke dalam putusan pengadilan. Ketidakpastian
dalam hukum muncul karena ketidakmampuan untuk
memahami pola kesamaan atau perbedaan dalam fakta-fakta
yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Hal ini
menjadi permasalahan dalam upaya menciptakan kepastian
hukum. Keadilan dalam pandangan Jerome Frank adalah
keadilan yang tercermin dalam putusan pengadilan, yang
disebut sebagai keadilan yudisial. Oleh karena itu, kepastian
hukum pada akhirnya akan menciptakan keadilan yudisial.

10. Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang
memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat
putusan yang baik sehingga paham ini menjadi alat
legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan
menciptakan hukum. Hal ini dilakukan karena
normatifnya hukum tidak mampu menangkap suasana
proses hukum faktual yang sedang dihadapi oleh hakim
sehingga menuntut hakim untuk menjadi pembentuk
hukum.

11. Dalam konteks teori realisme sebagai teori ajudikasi, yang
menekankan penggunaan argumen faktual dan pendekatan
konsekuensialis dalam penalaran hukum, Putusan MA Nomor
30/P/HUM/2020 tanggal 4 Juni 2020 memenuhi batasan-
batasan ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MA
menggunakan pendekatan realisme dalam pengujian Pasal 8
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri
Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi
Pemerintah pada tingkat pertama dan terakhir. Penggunaan
argumen faktual dan pendekatan konsekuensialis dalam
putusan ini menempatkan penilaian kebenaran dalam
kerangka teori korespondensi. Dalam kerangka ini, judicial
reasoning dapat dilihat sebagai objek “verifikasi faktual”, yang
artinya argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan
dapat dinyatakan sebagai benar (true) atau salah (false)
melalui proses verifikasi fakta yang ada.

12. Dalam prosesnya, Mahkamah Agung seharusnya menambahkan
dimensi yang lebih mendalam dalam pemahaman esensi atau
signifikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang sedang diperiksa. Peran sifat judex factie
tampaknya bisa mendukung perkembangan penafsiran
konstitusi ini, yang akan memberikan hakim keleluasaan yang
lebih besar dalam memperdalam argumen. Meskipun
ketentuan-ketentuan yang mengatur tenggat waktu
pengambilan keputusan perkara Hak Uji Materiil (HUM) telah
jelas sejak berkas permohonan diserahkan, tetapi perlu
dipertimbangkan upaya untuk memberikan ruang bagi para
pihak untuk menyampaikan argumennya, menciptakan dialog
yang lebih baik antara kekuasaan kehakiman, masyarakat
dan pembuat undang-undang.

13. CREDITS: This presentation
template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik.
Terima
Kasih