SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Ilmu Akuntansi dan Hukum
Badan Usaha
Sesi 2
Tujuan Pembelajaran
• Memahami bentuk pemilikan perusahaan
• Memahami lembaga keuangan bank maupun
yang bukan bank
• Memahami bentuk-bentuk penggabungan
• Memahami pengkhususan perusahaan
• Memahami pengkonsentrasian perusahaan
• Memahami cara-cara penggabungan atau
penyatuan usaha
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
• Usaha Perseorangan
• Firma (Fa)
• Perseroan Komanditer (CV)
• Perseroan Terbatas (PT)
• Perusahaan Daerah (PD)
• Perusahaan Negara
• Koperasi
• Persekutuan Perdata*
Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk melakukan aktifitas bisnis, pekerjaan amal atau
penjualan produk dan jasa.
*Persekutuan perdata adalah sebuah bentuk perusahaan di Indonesia yang merupakan persekutuan yang
tidak memiliki bentuk badan hukum.
Usaha Perseorangan
• Perusahaan perseorangan adalah badan usaha
yang dimiliki oleh individu atau satu keluarga.
Kelebihan Kekurangan
Mudah dibentuk dan dibubarkan Tanggung Jawab tidak terbatas
Bekerja dengan sederhana Kemampuan Manajemen terbatas
Pengelolaannya sederhana Sumber dana terbatas pada pemilik
Resiko ditanggung perorangan
Firma
• Kata Firma berasal dari bahasa Belanda yakni vennootschap
onder firma atau VOF yang dapat diartikan sebagai sebuah
perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara
umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk
persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk
menjalankan usaha dengan memakai nama bersama.
Kelebihan Kekurangan
Jumlah modal relatif besar Tanggung jawab pemilik tidak
terbatas
Kemampuan manajemen lebih besar Kerugian ditanggung bersama
Akta firma tidak tidak wajib disahkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Cukup pendaftaran ke
pengadilan negeri setempat atau
daerah tempat usaha itu didirikan.
Kelangsungan perusahaan tidak
dalam jangka yang panjang
Persekutuan Komanditer
(Commanditaire Vennootschap)
• Persekutuan komanditer adalah aliansi atau kerjasama yang
didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya, Orang
yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin.
Ada dua aliansi dalam bisnis CV: sekutu aktif dan sekutu pasif.
Sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab
menjalankan bisnis.
Kelebihan Kekurangan
Pengelolaannya dapat diserahkan
kepada pihak yang memiliki keahlian
di bidangnya.
Keuntungan dibagi antar sekutu
Tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Tanggung Jawab Sekutu Aktif hingga
Harta Pribadi.
Relatif lebih mudah dalam mencari
tambahan modal dari anggota pasif.
Modal Usaha Tidak Bisa Ditarik
Kembali.
Perseroan Terbatas
• Perseroan Terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze
Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk
menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-
saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham
yang dimilikinya.
Kelebihan Kekurangan
Harta dan Aset pribadi lebih aman Mendapatkan persetujuan pemilik
saham dalam aksi korporasi
Kepemilikan saham lebih mudah
berpindah tangan
Proses pembubaran yang lebih rumit
Mudah mendapatkan pendanaan dan
kesempatan bertumbuh lebih luas
Proses pembuatan yang lama
Perseroan Terbatas (Cont.)
JENIS-JENIS SAHAM
Saham biasa (Common Stock)
ü Saham yg tidak mempunyai kelebihan hak dari jenis saham yg lain
artinya para pemilik akan memperoleh deviden hanya apabila
perusahaan memperoleh laba.
Saham Preferen (Prefered Stock)
ü Saham yg memiliki hak istimewa, hak istimewa tersebut adalah :
ü Pembagian deviden didahulukan
ü Pembagian deviden bersifat kumulatif artinya mendapat hak
memperoleh deviden setiap periode.
Perusahaan Negara
• Menurut UU No 19 tahun 2003 Pasal 9, perusahaan Negara terdiri
dari Persero dan Perum.
• Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang
tujuan utamanya mengejar keuntungan.
• Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN
yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Perusahaan Negara (Cont.)
Kelebihan Kekurangan
Kelebihan BUMN bisa melayani
kebutuhan masyarakat, baik barang
a t a u j a s a a t a u b a h k a n y a n g
berhubungan dengan hajat hidup
orang banyak.
BUMN yang terus merugi akan tetap
diberi suntikan modal pemerintah,
meski belum ada perbaikan dari sisi
manajemen.
Kelebihan BUMN bisa memiliki
sumber pendanaan yang relatif lebih
besar dari swasta.
BUMN sering mengalami kerugiaan
k a r e n a s i f a t u s a h a n y a y a n g
mengutamakan kepentingan publik
daripada pertimbangan ekonomi.
Hadirnya BUMN juga memiliki
kelebihan yaitu tidak terdapat
monopoli dari pihak swasta.
Jika BUMN memiliki modal yang
berasal dari pinjaman luar negeri dan
sulit dibayar, maka utang tersebut
akan menjadi utang negara dan akan
membebani negara.
Koperasi
• Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan
dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Kelebihan Kekurangan
Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan,
persyaratan pendirian koperasi relatif
mudah.
Sifat keanggotaan yang sukarela
menyebabkan manajemen koperasi
tidak efektif.
Usaha dijalankan berdasarkan atas
asas kekeluargaan sehingga memiliki
ikatan kerja sama yang kuat.
Keterbatasan modal membuat
koperasi tidak bisa berkembang
secara pesat.
Pembagian sisa hasil usaha tidak
hanya ditentukan berdasarkan modal,
melainkan tingkat partisipasi (jasa)
usaha dari anggotanya.
Persekutuan Perdata
• Persekutuan Perdata adalah perjanjian yang dilakukan antara
dua orang atau lebih yang umumnya memiliki profesi yang
sama kemudian berhimpun dengan menggunakan nama
bersama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat
melakukan kegiatan yang bersifat komersial dengan tujuan
untuk membagikan atau menghasilkan profit yang dapat
dibagikan kepada para sekutu.
Kelebihan Kekurangan
P r o s e s p e m b u a t a n n y a l e b i h
sederhana
Proses pengendalian lebih lemah
Jangka waktu persekutuan perdata
lebih fleksibel
Modal terbatas pada pihak-pihak
bersekutu
Tanggung jawab tidak terbatas pada
pihak-pihak bersekutu
BENTUK - BENTUK PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN
1. Penggabungan Vertikal - Integral
• Penggabungan ini sering juga disebut Integrasi ke hulu
dan ke hilir adalah suatu bentuk penggabungan antara
perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahap
produksi berbeda (biasanya menurut urut - urutan
produksi atau sebaliknya).
• Misalnya : Perusahaan penghasil bahan baku bergabung
dengan produsen pengolah bahan baku, di sebut
integritas kehulu/ penggabungan vertikal dan
kebalikannya integritas ke hilir/ penggabungan Integral.
Perusahaan (Pabrik) Produsen Bahan baku
Distributor
Konsumen
Pedagang besar (Pengumpul)
Perusahaan (Pabrik)
Integrasi ke Hilir Integrasi ke Hulu
Penggabungan vertikal - Integral
Adapun tujuan dari bentuk penggabungan ini adalah :
1. Untuk kesinambungan perolehan pasokan bahan
baku dengan kuantitas dan kualitas serta harga yang
terjamin.
2. Untuk mengendalikan pasar barang jadi dalam hal
pasokan, kualitas dan harga.
2. PENGGABUNGAN HORIZONTAL - PARALELISASI
• Bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan
yang bekerja pada jalur/tingkat yang sama dan bahan
yang sejenis.
• Misalnya dalam pengolahan bahan baku, dengan tujuan
menekan persaingan.
Pabrik / Perusahan sepatu “A” Pabrik / Perusahan sepatu “B”
Tujuan penggabungan macam ini adalah :
1. Mengurangi kelebihan kapasitas
2. Menekan biaya distribusi
3. Memperluas pasar
Pengkonsentrasian Perusahaan
Trust
• Bentuk penggabungan kerjasama perusahaan secara
horizontal untuk membatasi persaingan, maupun
rasionalisasi dalam bidang produk dan penjualan.
• Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan trust
menyerahkan saham-sahamnya kepada trustee (Orang
kepercayaan) untuk menerbitkan sertifikat sahamnya.
Paket saham PT.A
Paket saham PT.B
Trustee
Sertifikat
saham baru
Konsentrasi Perusahaan dalam bentuk Trust
Paket saham PT.A
Paket saham PT.B
Trustee
Sertifikat
saham baru
Holding Company (Perusahaan Induk)
• Perusahaan berbentuk Corporation yang menguasai
sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain.
• Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi
perusahaan anak dan kebijakan perusahaan anak akan
ditentukan oleh holding (Induk). Holding company bisa
terbentuk karena terjadinya penggabungan secara
vertikal atau horizontal.
PT.XYZ
Sebagai
Holding/Induk
PT.”B”
Sebagai Anak
Perusahaan
PT.”A”
Sebagai Anak
Perusahaan
PT.c”
Sebagai Anak
Perusahaan
Konsentrasi Perusahaan Dalam Bentuk Holding
Concern
• Bentuk penggabungan beberapa badan usaha yang dilakukan secara vertikal
maupun secara horizontal dari sekumpulan badan usaha holding.
• Concern pada dasarnya sama saja dengan holding company, yaitu memiliki jumlah
saham yang besar dari beberapa perusahaan atau badan usaha yang bergabung.
Perbedaannya adalah Holding Company berbentuk PT (Perusahaan Terbatas),
Sedangkan Concern berbentuk perusahaan PERSERO (Perseorangan).
Kartel
• Bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa
sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan.
Sindikat
• Bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu
proyek.
• Sindikat juga dapat melakukan perjanjian sindikat untuk memusatkan penjualan
pada satu lokasi tertentu, disebut sindikat penjualan.
Joint Venture
• Merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar
kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri
sendiri.
Ciri-ciri Joint Venture
a. Merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama oleh beberapa
perusahaan.
b. Modal terdiri dari pengetahuan dan modal yang disediakkan para pendiri
c. Joint venture antara perusahaan asing dengan modal nasional harus
berbentuk Perseroan Terbatas.
CARA - CARA PENGGABUNGAN/
PENYATUAN USAHA
1. Consolidasi
Penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri
menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan lama di tutup.
PT.A PT.B PT.C PT.D
Penggabungan /penyatuan usaha dalam bentuk Konsolidasi
2. Merger
• Mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya. PT yang
diambil alih tersebut dibubarkan dan modalnya menjadi
modal PT yang mengambil alih.
• Para pemegang saham PT yang dibubarkan menjadi
pemegang saham PT yg mengambil alih.
PT.A PT.B PT.C PT.A
Penggabungan/penyatuan usaha dalam bentuk Merger
3. Akuisisi
Pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh
perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih
menjadi holding sedangkan perusahaan yang diambil alih
menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi secara
sendiri-sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan.
PT. A
PT. B
Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam
rangka menyatukan keunggulan yg mereka miliki untuk
menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua
perusahaan tetap berdiri sendiri. Misalnya : Bidang
properti dengan Kontruksi bangunan.
4. Aliansi strategi
PT. A PT. ...
Shareholder Theory
• Shareholder theory is based on the idea that
businesses have a legal and economic
obligation to maximize the profits and returns
for their shareholders, who are the owners of
the business. Shareholders are the primary
and most important stakeholders, and their
interests should prevail over those of other
stakeholders
Perusahaan
Grup
Aspek Yuridis Realitas Bisnis
Struktur Grup
Induk
Anak Anak
Cucu Cucu
Kesatuan
Ekonomi
Bentuk Jamak
secara Yuridis
Tidak Mutually
Exclusive
Pemegang
Saham
RUPS
Komisaris Direksi
Perseroan
Pengawasan Pengurusan
PERSEROAN TERBATAS
Pemegang
Saham
Komisaris Direksi
Perseroan
Hak Kebendaan
Pengendalian
PERUSAHAAN GRUP
Kesatuan
Ekonomi
Corporate
Governance Gap
Corporate Governance Gap
Research Study
• Sebanyak 68% perusahaan publik Asia (Claessens et al, 2000) dan 54%
perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali tunggal.
• Sebanyak 69%, perusahaan publik Asia, Eropa dan Amerika memiliki
pemegang saham pengendali yang juga terlibat dalam manajemen (La
Porta et al, 1999).
• Claessens et al (2000) menemukan bahwa di banyak Negara Asia masih
terdapat konsentrasi kepemilikan di atas 90%, misalnya Hongkong (99,4%),
Malaysia(99,0%), Singapura (98,6%), Thailand (97,9%) dan Taiwan (97,1%).
• La Porta et al (1999) menemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan
Selandia Baru, Norwegia, Austria, Yunani dan Israel memiliki konsentrasi
kepemilikan sebesar 95%. Bahkan perusahaan publik di Argentina, Belgia,
Portugal, Swedia, dan Meksiko dikendalikan sepenuhnya (100%) oleh
pemegang saham pengendali.
Principle of Ultimate Beneficial
Ownership
• Separate Legal Entity atau Badan Hukum yang
mandiri
• Limited Liability – Pemegang Saham memiliki
tanggung jawab terbatas
Beneficial Owner Criterias
Perpres No 13 tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 menyatakan Pemilik Manfaat dari
perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan
terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan
terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen)
dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau
memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau
mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari
pihak manapun;
f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham
perseroan terbatas.
Level of Limited Liability
• Induk perusahaan memiliki limited liability dari
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak
perusahaan.
• Induk perusahaan memiliki limited liability dalam
limited liability dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh cucu perusahaan atau anak perusahaan
lapisan kedua.
• Induk perusahaan memiliki limited liability dalam
limited liability dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh cicit perusahaan atau anak perusahaan
lapisan ketiga.
Induk Perusahaan
Anak
Perusahaan
Cucu
Perusahaan
Limited
Liability
Limited
Liability
Struktur
Kepemilikan
Kepemilikan
Ultimate
Kepemilikan
Immediate
Kepemilikan
Tersebar
Kepemilikan
Terkonsentrasi
Hak Aliran
Kas
Hak Kontrol
Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan
Hak control adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan
(La Porta et al, 1999).
Ekspropriasi
Blockholder Ownership
• Thomsen et al (2006) menyatakan bahwa blockholder
ownership tersebut merupakan para pemilik perusahaan yang
memiliki saham yang minimal 5% dari total saham
perusahaan. Saham perusahaan yang dimiliki oleh karyawan,
direktur, atau anggota keluarga yang lain atau dimiliki oleh
pihak bank, perusahaan lain (kecuali perusahaan dalam status
digadaikan).
• Blockholder yang merupakan large shareholder juga dapat
melakukan intervensi langsung terhadap perusahaan, yang
dikenal dengan istilah voice seperti menyarankan perubahan
strategis melalui proposal public shareholder atau private
letter kepada manajemen dan bahkan melakukan voting
untuk menentang direktur (Edmans, 2013).
PENGENDALIAN
(BLACK’LAW)
Pengendalian sebagai kata benda adalah the direct or indirect power to direct the management and
policies of a person or entity, whether through ownership of voting securities, by contract, or otherwise;
the power of authority to manage, direct, or oversee
Pengendalian sebagai kata kerja adalah to have a controlling interest in (the five shareholders controlled
the company)
PSAK 38 No 3 menjelaskan bahwa :
1. Pengendalian (control) adalah kekuasaan (power)
untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi
suatu badan usaha agar dapat menikmati manfaat
dari kegiatan perusahaan tersebut.
2. Entitas sepengendali (Under common control) adalah
pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas
lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung
(melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan
atau dikendalikan oleh atau berada di bawah
pengendalian yang sama.
Control Right
• Zeggenschapsfunctie dari kepemilikan saham pada
anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk
perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan
melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada,
seperti RUPS.
• Prinsip one share one vote (UU no 40 tahun 2007 Psl
84 ayat 1)yang menyatakan bahwa setiap saham yang
dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali
anggaran dasar menentukan lain.
• Prinsip Control Threshold yaitu kepemilikan diatas 50%
dalam pengendalian anak perusahaan.
Controlling Bar
Peraturan Jumlah
Saham
Hak Suara Hak atas Laba
Perusahaan
Perpres No 13 tahun 2018 Pasal 4 ayat
1
Lebih dari
25%
Lebih dari
25%
lebih dari 25%
Peraturan Bank Indonesia No.
14/24/PBI/2012
>= 25% Ada
<25%*
UU PT No 40 tahun 2007 Cat Pasal 34
ayat 2
>=20%
PSAK 38 no 5 > 50%
<=50%*
* jika dibuktikan ada pengendalian secara langsung dan tidak langsung
Pengendalian - PSAK 65
• Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (investee),
menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menaksir
apakah investor tersebut mengendalikan investee.
• Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki
hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui
kekuasaannya atas investee.
• Investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki
seluruh hal berikut ini:
a. kekuasaan atas investee (lih. paragraf 10-14)
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee
(lih. paragraf 15-16); dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk
mempengaruhi
Kekuasaan
• Memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan
aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investee.
• Kekuasaan timbul dari hak (formal written):
a. hak dalam bentuk hak suara (atau hak suara potensial) atas investee (lih. paragraf
34-50);
b. hak untuk menunjuk, memindahtugaskan atau mengganti anggota personil
manajemen kunci investee yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan
aktivitas relevan;
c. hak untuk menunjuk atau mengganti entitas lain yang mengarahkan aktivitas
relevan;
d. hak untuk mengarahkan investee dalam melakukan atau menveto perubahan
apapun terhadap transaksi untuk kepentingan investor; dan
e. hak lain (seperti hak pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam kontrak
manajemen) yang memberikan pemegangnya kemampuan untuk mengarahkan
aktivitas relevan.
Ekspropriasi adalah proses penggunaan control untuk memaksimumkan
kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al,
2000).
Kebijakan
Perusahaan
Kebijakan
Kontraktual
Kebijakan Penjualan
Kontrol
Freezing Out
Gaji dan tunjangan yang
tinggi, bonus dan
kompensasi yang besar,
serta dana pension yang
tinggi.
Harga transfer yang
lebih murah kepada
perusahaan yang berada
dalam sepengendali,
penjualan aktiva kepada
pihak lain dengan harga
yang lebih rendah dari
harga pasar dan
kolateral aktiva untuk
kepentingan pemegang
saham pengendali.
Pemegang saham
pengendali dapat
menjual control yang
dimilikinya kepada pihak
lain (pihak
minoritas/investor)deng
an harga premium
Menjual saham
perusahaan kepada
pihak lain yang juga
terkait dengan
pemegang saham
pengendali dengan
harga yang lebih murah
dari harga pasar.
Kepemilikan
Ultimate
Pisah batas
(cut-off) 50%?
Kepemilikan
Tersebar
Mayoritas
Tunggal
Kepemilikan
Terkonsentrasi
BUMN
Non
BUMN Pengendali?
Non
Keluarga
Keluarga
Manajemen
>50%
<50%
EXAMPLE OF UBO
Keterangan Hak langsung Hak tidak langsung Total
H.A.K Sjamsul
melalui keduanya
[(87.5*97,5%)+2.5%]*57.
18%*50.19%
25.2%
H.A.K Sjamsul
melalui keduanya
[(87.5*97,5%)+2.5
%]*19,2%
16,86%
Total 42.06%
Keterangan Pribadi PT Indika Mitra Energi
Agus Lasmono 0.2%*98.55% [(62.8%*70%)+(7.2%*30%)]*73.12%*98.55%
(0.4396+0.0216)*73.12%*98.55%
0.19% 33.23%
Total 33.42%
Keterangan Pribadi PT Indika Mitra Energi
Wiwoho
Basuki
0.1%*98.55% [(62.8%*30%)+(7.2%*70%)+(30%*57.5%)]
*73.12%*98.55%
(0.1884+0.0504)*73.12%*98.55%
0.09% 17.2%
Total 17.29%

More Related Content

Similar to BentukBadanUsaha

Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.ppt
Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.pptSlide-ACC105-Pengantar-Bisnis.ppt
Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.pptSetyoAri6
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...Naufal Alwan
 
Bab 2 bentuk dan perkembangan badan usaha
Bab 2 bentuk dan  perkembangan badan usahaBab 2 bentuk dan  perkembangan badan usaha
Bab 2 bentuk dan perkembangan badan usahasasabilla sary karno
 
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxKELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxluluksaja
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahPaarief Udin
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...WennaSustiany
 
1 pengantar ekonomi perusahaan
1 pengantar ekonomi perusahaan1 pengantar ekonomi perusahaan
1 pengantar ekonomi perusahaanDedinSiswanto
 
Badan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomianBadan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomiandionteguhpratomo
 
Badan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaBadan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaMira Pribadi
 
4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaanM Yaqin
 
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.ppt
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.pptMateri_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.ppt
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.pptIamIbrahim4
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40IlhamsyahIbnuHidayat
 
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerika
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di AmerikaBentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerika
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerikaenden hidayat
 

Similar to BentukBadanUsaha (20)

Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.ppt
Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.pptSlide-ACC105-Pengantar-Bisnis.ppt
Slide-ACC105-Pengantar-Bisnis.ppt
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
 
Bab 2 bentuk dan perkembangan badan usaha
Bab 2 bentuk dan  perkembangan badan usahaBab 2 bentuk dan  perkembangan badan usaha
Bab 2 bentuk dan perkembangan badan usaha
 
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxKELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
 
Tugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannahTugas tik waridatul jannah
Tugas tik waridatul jannah
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
 
1 pengantar ekonomi perusahaan
1 pengantar ekonomi perusahaan1 pengantar ekonomi perusahaan
1 pengantar ekonomi perusahaan
 
Badan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomianBadan usaha dalam perekonomian
Badan usaha dalam perekonomian
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Badan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaBadan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di Indonesia
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
Badan Usaha.docx
Badan Usaha.docxBadan Usaha.docx
Badan Usaha.docx
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan
 
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.ppt
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.pptMateri_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.ppt
Materi_4_Bentuk_Kepemilikan_Bisnis.ppt
 
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
Kelompok V - Pengertian, Jenis-jenis, dan Fungsi Badan Usaha SMKN 40
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerika
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di AmerikaBentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerika
Bentuk Kepemilikan Bisnis Di Amerika
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

BentukBadanUsaha

  • 1. Ilmu Akuntansi dan Hukum Badan Usaha Sesi 2
  • 2. Tujuan Pembelajaran • Memahami bentuk pemilikan perusahaan • Memahami lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank • Memahami bentuk-bentuk penggabungan • Memahami pengkhususan perusahaan • Memahami pengkonsentrasian perusahaan • Memahami cara-cara penggabungan atau penyatuan usaha
  • 3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha • Usaha Perseorangan • Firma (Fa) • Perseroan Komanditer (CV) • Perseroan Terbatas (PT) • Perusahaan Daerah (PD) • Perusahaan Negara • Koperasi • Persekutuan Perdata* Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk melakukan aktifitas bisnis, pekerjaan amal atau penjualan produk dan jasa. *Persekutuan perdata adalah sebuah bentuk perusahaan di Indonesia yang merupakan persekutuan yang tidak memiliki bentuk badan hukum.
  • 4. Usaha Perseorangan • Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh individu atau satu keluarga. Kelebihan Kekurangan Mudah dibentuk dan dibubarkan Tanggung Jawab tidak terbatas Bekerja dengan sederhana Kemampuan Manajemen terbatas Pengelolaannya sederhana Sumber dana terbatas pada pemilik Resiko ditanggung perorangan
  • 5. Firma • Kata Firma berasal dari bahasa Belanda yakni vennootschap onder firma atau VOF yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Kelebihan Kekurangan Jumlah modal relatif besar Tanggung jawab pemilik tidak terbatas Kemampuan manajemen lebih besar Kerugian ditanggung bersama Akta firma tidak tidak wajib disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cukup pendaftaran ke pengadilan negeri setempat atau daerah tempat usaha itu didirikan. Kelangsungan perusahaan tidak dalam jangka yang panjang
  • 6. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) • Persekutuan komanditer adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya, Orang yang menjalankan perusahaan ini juga seorang pemimpin. Ada dua aliansi dalam bisnis CV: sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan bisnis. Kelebihan Kekurangan Pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Keuntungan dibagi antar sekutu Tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Tanggung Jawab Sekutu Aktif hingga Harta Pribadi. Relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. Modal Usaha Tidak Bisa Ditarik Kembali.
  • 7. Perseroan Terbatas • Perseroan Terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham- saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kelebihan Kekurangan Harta dan Aset pribadi lebih aman Mendapatkan persetujuan pemilik saham dalam aksi korporasi Kepemilikan saham lebih mudah berpindah tangan Proses pembubaran yang lebih rumit Mudah mendapatkan pendanaan dan kesempatan bertumbuh lebih luas Proses pembuatan yang lama
  • 8. Perseroan Terbatas (Cont.) JENIS-JENIS SAHAM Saham biasa (Common Stock) ü Saham yg tidak mempunyai kelebihan hak dari jenis saham yg lain artinya para pemilik akan memperoleh deviden hanya apabila perusahaan memperoleh laba. Saham Preferen (Prefered Stock) ü Saham yg memiliki hak istimewa, hak istimewa tersebut adalah : ü Pembagian deviden didahulukan ü Pembagian deviden bersifat kumulatif artinya mendapat hak memperoleh deviden setiap periode.
  • 9. Perusahaan Negara • Menurut UU No 19 tahun 2003 Pasal 9, perusahaan Negara terdiri dari Persero dan Perum. • Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. • Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
  • 10. Perusahaan Negara (Cont.) Kelebihan Kekurangan Kelebihan BUMN bisa melayani kebutuhan masyarakat, baik barang a t a u j a s a a t a u b a h k a n y a n g berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah, meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Kelebihan BUMN bisa memiliki sumber pendanaan yang relatif lebih besar dari swasta. BUMN sering mengalami kerugiaan k a r e n a s i f a t u s a h a n y a y a n g mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. Hadirnya BUMN juga memiliki kelebihan yaitu tidak terdapat monopoli dari pihak swasta. Jika BUMN memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar negeri dan sulit dibayar, maka utang tersebut akan menjadi utang negara dan akan membebani negara.
  • 11. Koperasi • Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kelebihan Kekurangan Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerja sama yang kuat. Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.
  • 12. Persekutuan Perdata • Persekutuan Perdata adalah perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang umumnya memiliki profesi yang sama kemudian berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial dengan tujuan untuk membagikan atau menghasilkan profit yang dapat dibagikan kepada para sekutu. Kelebihan Kekurangan P r o s e s p e m b u a t a n n y a l e b i h sederhana Proses pengendalian lebih lemah Jangka waktu persekutuan perdata lebih fleksibel Modal terbatas pada pihak-pihak bersekutu Tanggung jawab tidak terbatas pada pihak-pihak bersekutu
  • 13. BENTUK - BENTUK PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 1. Penggabungan Vertikal - Integral • Penggabungan ini sering juga disebut Integrasi ke hulu dan ke hilir adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahap produksi berbeda (biasanya menurut urut - urutan produksi atau sebaliknya). • Misalnya : Perusahaan penghasil bahan baku bergabung dengan produsen pengolah bahan baku, di sebut integritas kehulu/ penggabungan vertikal dan kebalikannya integritas ke hilir/ penggabungan Integral.
  • 14. Perusahaan (Pabrik) Produsen Bahan baku Distributor Konsumen Pedagang besar (Pengumpul) Perusahaan (Pabrik) Integrasi ke Hilir Integrasi ke Hulu Penggabungan vertikal - Integral Adapun tujuan dari bentuk penggabungan ini adalah : 1. Untuk kesinambungan perolehan pasokan bahan baku dengan kuantitas dan kualitas serta harga yang terjamin. 2. Untuk mengendalikan pasar barang jadi dalam hal pasokan, kualitas dan harga.
  • 15. 2. PENGGABUNGAN HORIZONTAL - PARALELISASI • Bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur/tingkat yang sama dan bahan yang sejenis. • Misalnya dalam pengolahan bahan baku, dengan tujuan menekan persaingan. Pabrik / Perusahan sepatu “A” Pabrik / Perusahan sepatu “B” Tujuan penggabungan macam ini adalah : 1. Mengurangi kelebihan kapasitas 2. Menekan biaya distribusi 3. Memperluas pasar
  • 16. Pengkonsentrasian Perusahaan Trust • Bentuk penggabungan kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan, maupun rasionalisasi dalam bidang produk dan penjualan. • Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan trust menyerahkan saham-sahamnya kepada trustee (Orang kepercayaan) untuk menerbitkan sertifikat sahamnya. Paket saham PT.A Paket saham PT.B Trustee Sertifikat saham baru Konsentrasi Perusahaan dalam bentuk Trust Paket saham PT.A Paket saham PT.B Trustee Sertifikat saham baru
  • 17. Holding Company (Perusahaan Induk) • Perusahaan berbentuk Corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. • Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijakan perusahaan anak akan ditentukan oleh holding (Induk). Holding company bisa terbentuk karena terjadinya penggabungan secara vertikal atau horizontal. PT.XYZ Sebagai Holding/Induk PT.”B” Sebagai Anak Perusahaan PT.”A” Sebagai Anak Perusahaan PT.c” Sebagai Anak Perusahaan Konsentrasi Perusahaan Dalam Bentuk Holding
  • 18. Concern • Bentuk penggabungan beberapa badan usaha yang dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal dari sekumpulan badan usaha holding. • Concern pada dasarnya sama saja dengan holding company, yaitu memiliki jumlah saham yang besar dari beberapa perusahaan atau badan usaha yang bergabung. Perbedaannya adalah Holding Company berbentuk PT (Perusahaan Terbatas), Sedangkan Concern berbentuk perusahaan PERSERO (Perseorangan). Kartel • Bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Sindikat • Bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. • Sindikat juga dapat melakukan perjanjian sindikat untuk memusatkan penjualan pada satu lokasi tertentu, disebut sindikat penjualan.
  • 19. Joint Venture • Merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Ciri-ciri Joint Venture a. Merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama oleh beberapa perusahaan. b. Modal terdiri dari pengetahuan dan modal yang disediakkan para pendiri c. Joint venture antara perusahaan asing dengan modal nasional harus berbentuk Perseroan Terbatas.
  • 20. CARA - CARA PENGGABUNGAN/ PENYATUAN USAHA 1. Consolidasi Penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri menjadi satu perusahaan baru dan perusahaan lama di tutup. PT.A PT.B PT.C PT.D Penggabungan /penyatuan usaha dalam bentuk Konsolidasi
  • 21. 2. Merger • Mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya. PT yang diambil alih tersebut dibubarkan dan modalnya menjadi modal PT yang mengambil alih. • Para pemegang saham PT yang dibubarkan menjadi pemegang saham PT yg mengambil alih. PT.A PT.B PT.C PT.A Penggabungan/penyatuan usaha dalam bentuk Merger
  • 22. 3. Akuisisi Pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi secara sendiri-sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan. PT. A PT. B Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yg mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua perusahaan tetap berdiri sendiri. Misalnya : Bidang properti dengan Kontruksi bangunan. 4. Aliansi strategi PT. A PT. ...
  • 23. Shareholder Theory • Shareholder theory is based on the idea that businesses have a legal and economic obligation to maximize the profits and returns for their shareholders, who are the owners of the business. Shareholders are the primary and most important stakeholders, and their interests should prevail over those of other stakeholders
  • 24. Perusahaan Grup Aspek Yuridis Realitas Bisnis Struktur Grup Induk Anak Anak Cucu Cucu Kesatuan Ekonomi Bentuk Jamak secara Yuridis Tidak Mutually Exclusive
  • 25. Pemegang Saham RUPS Komisaris Direksi Perseroan Pengawasan Pengurusan PERSEROAN TERBATAS Pemegang Saham Komisaris Direksi Perseroan Hak Kebendaan Pengendalian PERUSAHAAN GRUP Kesatuan Ekonomi Corporate Governance Gap Corporate Governance Gap
  • 26. Research Study • Sebanyak 68% perusahaan publik Asia (Claessens et al, 2000) dan 54% perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh pemegang saham pengendali tunggal. • Sebanyak 69%, perusahaan publik Asia, Eropa dan Amerika memiliki pemegang saham pengendali yang juga terlibat dalam manajemen (La Porta et al, 1999). • Claessens et al (2000) menemukan bahwa di banyak Negara Asia masih terdapat konsentrasi kepemilikan di atas 90%, misalnya Hongkong (99,4%), Malaysia(99,0%), Singapura (98,6%), Thailand (97,9%) dan Taiwan (97,1%). • La Porta et al (1999) menemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan Selandia Baru, Norwegia, Austria, Yunani dan Israel memiliki konsentrasi kepemilikan sebesar 95%. Bahkan perusahaan publik di Argentina, Belgia, Portugal, Swedia, dan Meksiko dikendalikan sepenuhnya (100%) oleh pemegang saham pengendali.
  • 27.
  • 28. Principle of Ultimate Beneficial Ownership • Separate Legal Entity atau Badan Hukum yang mandiri • Limited Liability – Pemegang Saham memiliki tanggung jawab terbatas
  • 29. Beneficial Owner Criterias Perpres No 13 tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 menyatakan Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria: a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
  • 30. Level of Limited Liability • Induk perusahaan memiliki limited liability dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. • Induk perusahaan memiliki limited liability dalam limited liability dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh cucu perusahaan atau anak perusahaan lapisan kedua. • Induk perusahaan memiliki limited liability dalam limited liability dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh cicit perusahaan atau anak perusahaan lapisan ketiga.
  • 32. Struktur Kepemilikan Kepemilikan Ultimate Kepemilikan Immediate Kepemilikan Tersebar Kepemilikan Terkonsentrasi Hak Aliran Kas Hak Kontrol Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan Hak control adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan (La Porta et al, 1999). Ekspropriasi
  • 33. Blockholder Ownership • Thomsen et al (2006) menyatakan bahwa blockholder ownership tersebut merupakan para pemilik perusahaan yang memiliki saham yang minimal 5% dari total saham perusahaan. Saham perusahaan yang dimiliki oleh karyawan, direktur, atau anggota keluarga yang lain atau dimiliki oleh pihak bank, perusahaan lain (kecuali perusahaan dalam status digadaikan). • Blockholder yang merupakan large shareholder juga dapat melakukan intervensi langsung terhadap perusahaan, yang dikenal dengan istilah voice seperti menyarankan perubahan strategis melalui proposal public shareholder atau private letter kepada manajemen dan bahkan melakukan voting untuk menentang direktur (Edmans, 2013).
  • 34. PENGENDALIAN (BLACK’LAW) Pengendalian sebagai kata benda adalah the direct or indirect power to direct the management and policies of a person or entity, whether through ownership of voting securities, by contract, or otherwise; the power of authority to manage, direct, or oversee Pengendalian sebagai kata kerja adalah to have a controlling interest in (the five shareholders controlled the company)
  • 35. PSAK 38 No 3 menjelaskan bahwa : 1. Pengendalian (control) adalah kekuasaan (power) untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi suatu badan usaha agar dapat menikmati manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. 2. Entitas sepengendali (Under common control) adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
  • 36. Control Right • Zeggenschapsfunctie dari kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti RUPS. • Prinsip one share one vote (UU no 40 tahun 2007 Psl 84 ayat 1)yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. • Prinsip Control Threshold yaitu kepemilikan diatas 50% dalam pengendalian anak perusahaan.
  • 37. Controlling Bar Peraturan Jumlah Saham Hak Suara Hak atas Laba Perusahaan Perpres No 13 tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 Lebih dari 25% Lebih dari 25% lebih dari 25% Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 >= 25% Ada <25%* UU PT No 40 tahun 2007 Cat Pasal 34 ayat 2 >=20% PSAK 38 no 5 > 50% <=50%* * jika dibuktikan ada pengendalian secara langsung dan tidak langsung
  • 38. Pengendalian - PSAK 65 • Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (investee), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menaksir apakah investor tersebut mengendalikan investee. • Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. • Investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini: a. kekuasaan atas investee (lih. paragraf 10-14) b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee (lih. paragraf 15-16); dan c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi
  • 39. Kekuasaan • Memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan aktivitas yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investee. • Kekuasaan timbul dari hak (formal written): a. hak dalam bentuk hak suara (atau hak suara potensial) atas investee (lih. paragraf 34-50); b. hak untuk menunjuk, memindahtugaskan atau mengganti anggota personil manajemen kunci investee yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan; c. hak untuk menunjuk atau mengganti entitas lain yang mengarahkan aktivitas relevan; d. hak untuk mengarahkan investee dalam melakukan atau menveto perubahan apapun terhadap transaksi untuk kepentingan investor; dan e. hak lain (seperti hak pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam kontrak manajemen) yang memberikan pemegangnya kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan.
  • 40. Ekspropriasi adalah proses penggunaan control untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al, 2000). Kebijakan Perusahaan Kebijakan Kontraktual Kebijakan Penjualan Kontrol Freezing Out Gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, serta dana pension yang tinggi. Harga transfer yang lebih murah kepada perusahaan yang berada dalam sepengendali, penjualan aktiva kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan kolateral aktiva untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali dapat menjual control yang dimilikinya kepada pihak lain (pihak minoritas/investor)deng an harga premium Menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang juga terkait dengan pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.
  • 43. Keterangan Hak langsung Hak tidak langsung Total H.A.K Sjamsul melalui keduanya [(87.5*97,5%)+2.5%]*57. 18%*50.19% 25.2% H.A.K Sjamsul melalui keduanya [(87.5*97,5%)+2.5 %]*19,2% 16,86% Total 42.06%
  • 44. Keterangan Pribadi PT Indika Mitra Energi Agus Lasmono 0.2%*98.55% [(62.8%*70%)+(7.2%*30%)]*73.12%*98.55% (0.4396+0.0216)*73.12%*98.55% 0.19% 33.23% Total 33.42% Keterangan Pribadi PT Indika Mitra Energi Wiwoho Basuki 0.1%*98.55% [(62.8%*30%)+(7.2%*70%)+(30%*57.5%)] *73.12%*98.55% (0.1884+0.0504)*73.12%*98.55% 0.09% 17.2% Total 17.29%