2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
[[RTM4.docx
1. i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KampusBumiTridharmaAnduonohu, Kendari, 9322
Telp. (0401)3193383, email: manajemen@unhalu.ac.id atau manajemenunhalu@yahoo.co.id
RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 04
1. Identitas
1. Mata Kuliah : ManajemenKeuangan Daerah
2. Kode Mata Kuliah : SMB67063
3. SKS : 3
4. Semester : VII
5. Waktu Pertemuan : 07:30-10:00
6. Pertemuanke : 3
7. PokokBahasan : ReformasiManajemenKeuangan Daerah
2 DeskripsiTugas
1. Tujuan
1. MeningkatkanpemahamantentangReformasiManajemenKeuangandaearah
2. MeningkatkanKeterampilandalammenyelesaikanmasalah
2. Obyek Garapan
(PokokBahasan)
:
2.1 Aspek Utama PerubahanManajemenKeuangan
3. Tindakan yang harusdilakukan :
1. TelusuriPermendagriNO.13 TAHUN 2006
2. TelusuriPermendagriNOMOR 59 TAHUN 2007
3. Review PermendagriNO.13 TAHUN 2006
4. Review PermendagriNOMOR 59 TAHUN 2007
5. Komparasihasil review
4. Metodepengerjaan :
1. Berdasarkansifattugas, tugasinibersifatmandiri
2. Problem solving
5. Acuan yang digunakan :
A. Buku reference
B. PublikasiIlmiah
6. BentukLuaran : Dokumen
3. Waktu : 7 harisejak di tugaskan
Ditugaskantgl. : 3November 2020
Di kumpultgl : 4 November 2020
4. KriteriaPenilaian:
1 Kelengkapan
2 Kejelasan
3 Ketepatan
4 Kebahasaan
2. ii
5 Kedalaman
1. Kelengkapan: Lengkapartinyasemuatujuanpembelajaran yang dirumuskandalam
RPS tercantumdalamringkasan
2. Kejelasan: Uraian yang diungkapkantidakmemilikimaknaganda
3. Ketepatan: Uraiansesuaidengan reference yang di gunakan
4. Kebahasaan: Tata bahasasesuaikaidah
5. Kedalaman : Uraianmencakupaspeksubstansi
5. v
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah merupakan peraturan terpenting bagi Pemda terkait keuangan
daerah di samping Perda APBD. Permendagri 13 tahun 2006 diterbitkan untuk
melaksanakan pasal 155 PP No.58/2005 yang berbunyi Ketentuan Iebih lanjut
tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri. Hal ini berarti Kepmendagri No.29/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi
(dinyatakan dalam pasal 335) dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (pasal
336).
1. Bab 1 Ketentuan Umum
1.1 Pasal 1
Bagian pertama dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari Pasal 1
yang menjelaskan tentang perangkat pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari
pengertian Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Desa,
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah, Organisasi, Kepala Daerah, Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara
Umum Daerah, Pengguna Anggaran sampai pada butir terakhir yaitu Badan
Layanan Umum Daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6)
disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah (Pasal 1 (8)).
1.2 Pasal 2
Bagian kedua Pasal 2 yang menelaskan tentang ruang lingkup keuangan
daerah yang meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah,
pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai
olhe pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah atau kepentingan umum.
6. vi
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
dan
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
1.3 Pasal 3
Bagian kedua Pasal 3 membahas tentang pengelolaan keuangan daerah
meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur
APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan
penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan
keuangan BLUD.
1.4 Pasal 4
Bagian ketiga membahas Pasal 4 tentang azas umum pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi hal-hal seperti tertib, taat pada UU, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat. Azas
umum pengelolaan keuangan pasal 4 yang dimaksud :
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang
didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.
7. vii
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
2. Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1 Pasal 5
Bagian pertama bab ini membahas tentang Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 5, Kepala Daerah merupakan
pemegang kekuasaan dan mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Kemudian bagian kedua Pasal 6 memuat Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah yaitu Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah akan melakukan koordinasi
dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, barang
daerah, lalu penyusunan rancangan, perubahan, Raperda, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu mereka juga koordinasi pada
pejabat perencana daerah, PPKD, pengawas keuangan dan penyusunan laporan
keuangan daerah.
Selanjutnya bagian ketiga memuat tentang Pejabat pengelola Keuangan Daerah
yang terdiri dari Pasal 7, 8, dan 9. Pasal 7 ayat (1) memuat tentang tugas Kepala
SKPD selaku PPKD yang salah satunya adalah melaksanakan fungsi BUD. Oleh
karena itu, ayat (2) memuat tentang fungsi wewenang dari BUD. PPKD dalam
hal ini bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal
8 memiliki rincian informasi tentang penunjukan, tugas dan pertanggungjawaban
8. viii
kuasa BUD. Pasal 9 kemudian membahas tentang pelimpahan tugas PPKD
terhadap pejabat lainnya dalam lingkup SKPKD.
Bagian keempat memuat Pasal 10 tentang tugas dari Kepala SKPD selaku
pejabat penggunna anggaran atau pengguna barang. Kepala SKPD akan
melakukan tindakan mulai dari proses penyusunan hingga pada tahap
pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Untuk bagian kelima Pasal
11 memuat rincian informasi tentang pejabat kuasa dari pengguna anggaran atau
barang. Kepala SKPD akan memberi kuasa atau pelimpahan wewenang pada
kepala unit kerja dalam SKPD itu sendiri. Pelimpahan wewenang ini dilakukan
oleh SKPD namun ditetapkan oleh kepala daerah. Akibat limpahan wewenang,
maka yang diberi kuasa akan bertanggung jawab pada kepala SKPD.
II.II. Permendagri No. 59 Tahun 2007
II.III. Komparasi Review
